Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Partai Kebangkitan Bangsa - Jawa Timur VI
Komisi VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
06/06/1964
Alamat Rumah
Jl. KH Abdul Karim RT.02/001, Lirboyo, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

An'im bertanya sudah sejauh mana alokasi dana dan perencanaan tentang wakaf, baznas untuk kemajuan pendidikan islam.

An'im juga mengatakan bahwa dirinya protes atas keputusan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bantuan Sosial yang menghambat kegiatan agama di masyarakat.

An'im menyampaikan apresiasi kinerja Kementerian Agama dalam penyelenggaraan haji dengan memberikan solusi yang terbaik.


Seleksi Calon Anggota Baznas — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Baznas

An’im mengatakan kepercayaan masyarakat itu penting. Muzakki yang kaya merasa terbantu dengan pembayaran zakat yang mengurangi pajak.


Evaluasi dan Kendala Permasalahan Haji 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama

An’im memberikan solusi jalan keluar untuk minimalisir kasus Filipina, yaitu diusahakan kuota tambah.


Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial

An’im mengatakan pengaruh napza sudah menjadi akut, di daerah banyak yang kecanduan sementara penangananya masih sedikit, jadi perlu standar penanganan napza.


Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Atas Nama Marsudi Syuhud — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Marsudi Syuhud

An'im Falachudin Mahrus mengatakan bahwa instrumen keuangan apa yang layak dijadikan investasi dana haji, apabila BPKH dalam pengelolaannya tidak sesuai prinsip syariah apa yang akan saudara lakukan dan bagaimana perlakuan bunga atas rekening konvensional.


Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPKH an. Yuslam Fauzi

An’im menanyakan prestasi yang sudah diraih oleh calon.


Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Agama Sesuai Hasil Pembahasan Dari Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

An’im mengatakan program kerukunan umat beragama seperti ceremonial saja, sebaiknya difokuskan kepada pembangunan di daerah-daerah yang rawan konflik antar umat beragama agar tidak ada kesenjangan ekonomi. An’im mengatakan Kementerian Agama harus ikut aktif dalam pembinaan mentalitas generasi, karena kenakalan remaja sudah masif, kecanduan narkoba, dsb.


Pendalaman Program Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Sosial (Kemensos)

An’im F mengatakan selama ini banyak sekali kepala daerah yang memanfaatkan bansos untuk gerakan-gerakan politis. Ia menanyakan sejauh mana usaha Kemensos pusat mampu meminimalisir program-program yang ada. Ia ingin Kemensos mengutamakan lansia dan anak-anak terlantar dan menjadikan mereka target.


Pembahasan Sertifikasi dan Inpassing – Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis)

An’im menjelaskan dengan terjadinya gejolak TGP dari kabupaten Kediri, ada demo terjadi. Apakah anggaran untuk TGP memang tidak terpenuhi atau ada kesalahan manajemen. Mohon dimasukkan bahan RDP dengan kemendikbud terkait sertifikasi dan inpassing guru, karena hal ini perlu dijelaskan dan dicari solusinya. Terkait masalah isu radikalisme, An’im menyampaikan terdapat 19 pesantren yang mengajarkan isu radikalisme, apakah Kemenag memiliki keberanian untuk melakukan sosialisasi atau tidak. An’im prihatin dengan kualitas Dirjen Pendis terkait dengan kualitas pendidikan keagamaan.


Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2017 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos)

An’im F mengatakan bahwa korban pengguna napza perlu diperhatikan.


Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

An’im berharap persoalan kekurangan guru agama yang mencapai angka 20.000 ini harus ditanggapi oleh Kemenag dengan serius. An’im juga berharap agar program Bidik Misi dan program beasiswa yang lainnya dapat diimplementasikan dengan baik.


Evaluasi APBN Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

An’im bertanya bagaimana pengawasan Kemenag kepada travel-travel yang menyelenggarakan ibadah haji umroh. An’im juga mengusulkan untuk transportasi reguler Garuda umroh dari Surabaya karena pesawat Garuda yang sudah lama sekali, berbeda dengan yang berangkat dari Jakarta.


Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

An’im mempertanyakan hal konkret kooridnasi Kementerian PPPA dengan lembaga-lembaga yang terkait sudah sejuah mana. Dengan anggran sebesar Rp270 Miliar proram-program apa saja yang scopenya besar. An;im berharap agar Kementerian PPPA bisa menghasilkan inovasi dan sosialisasi yang lebih baik agar bisa dikenal luas oleh masyarakat.


Laporan Panja BPIH, Pandangan Fraksi dan Pengesahan BPIH 2020 – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

An’im mengatakan terkait dengan audit yang dilakukan BPK dari tahun ke tahun berikutnya, BPK mengungkap sebanyak 22 permasalahan yaitu terdiri dari 4 permasahalan dalam sistem internal dan 8 sistemn ketidak patuhan pada peraturan. Fraksi PKB menyatakan menyetujui seluruh kesimpulan sebesar 12 poin yang dihasilkan pada panja tentang BPIH 1441 H/2020 M dengan panja BPIH Kemenag dan BPKH, Mendorong agar seluruh keputusan dalam Panja BPIH agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan Fraksi PKB menyetujui biaya BPIH 1441 H/2020 M untuk diproses sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.


Latar Belakang

An'im Falachudin Mahrus dikenal dengan sebutan Gus An'im, ia merupakan salah satu anak pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo dimana Pondok Pesantren Lirboyo dikenal sebabai Pesantren terkenal dan terbaik di Kediri, Jawa Timur. An'im Mahrus adalah salah satu Kiai yang terkenal di daerahnya yaitu Lirboyo, Kediri.

Gus An'im merupakan petahana dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berhasil terpilih kembali sebagai Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 65.780 suara dari dapil Jawa Timur 6 yang meliputi Tulungagung, Kabupaten dan Kota Blitar serta Kabupaten dan Kota Kediri.

Pendidikan

Lulusan SD Negeri Lirboyo
Lulusan SMP Negeri IV Kota Kediri
Lulusan Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadien Lirboyo

Perjalanan Politik

An'im pernah menjadi Wakil Rois Syuriyah PC Nahdlatul Ulama Kota Kediri.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU P-KS (Penghapusan Kekerasan Seksual)

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU P-KS dengan Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) An'im ingin memberikan garis besar tentang komnas HAM. Ia kemudian menyarankan ketika berbicara HAM sebaiknya tidak mengadopsi secara utuh atau secara global tanpa seleksi dari adat dan agama daerah masing-masing, karena menurutnya kadang kita berbicara tentang masalah HAM terlalu vulgar mengadopsi dari budaya barat yang begitu liberal kehidupannya, sedangkan di Indonesia kehidupan beragama dan kehidupan adat istiadat, ini juga harus dipertimbangkan sampai sejauh mana definisi pelanggaran HAM, kebebasan seksual dan yang lainnya itu tidak bertentangan adat istiadat dan agama di daerah setempat. Sebagai penutup, Ia menambahkan selama ini dikatakan HAM-HAM itu sebaiknya tidak ditelan mentah-mentah, karena menurutnya kita di sini budaya agama, budaya etika timur harus dipertimbangkan. [sumber]

Tanggapan

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - An’im menilai banyak dari biro travel yang bermasalah sudah memiliki izin. Menimbang jamaah umrah semakin meningkat peminatnya, An’im minta penjelasan ke Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah (Dirjen PHU) apa bentuk penegasan yang dilakukan. Menurut An’im setiap tahun hampir alami kasus-kasus yang sama jadi apa bentuk perlindungan PHU terhadap jamaah? An’im minta data-data ke Dirjen PHU berapa calon jamaah haji yang lansia. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), An’im bertanya kepada Sekjen Kemenag, sejauh mana efektifitas FKUP dan sejauh mana pelibatan KUA dalam pelibatan FKUP. An’im melontarkan pertanyaan juga ke Bimas Islam mengenai bagaimana mekanisme penyaluran bantuan untuk masjid dan musala. Belum ada pengaturan tentang hak amil dalam pembagian zakat dan bagaimana peraturan yang jelas untuk hak amil. An’im meminta tolong diperjelas. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - An’im menilai perlu penanganan khusus dalam menghadapi masalah narkoba dan juga masalah panti. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

13 Juni 2016 - An’im mengatakan ketika ia kunjungan kerja ke Papua, ternyata inti dari KDRT itu dari minuman keras. [sumber]

Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

25 November 2015 - Menurut An’im, kebutuhan sarana dan prasarana untuk madrasah negeri dan swasta sangat tidak seimbang. An’im berharap Komisi 8 dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah setempat untuk lebih memperhatikan sekolah yang berbasis agama. [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pada 8 April 2015 - An’im menanyakan tentang pengelompokan korban langsung dan tidak langsung. An'im juga meminta penjelasan mengenai cara penyaluran bantuan di daerah yang terjadi bencana. Menurutnya, beberapa bencana bencana dapat dikontrol oleh manusia, oleh karena itu An’im juga menyinggung tentang perlu adannya divisi penyadaran. [sumber]

Anggaran dan Program Penanggulangan Bencana

8 April 2015 - Sehubungan dengan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, An’im menanyakan langkah-langkah konkret yang dilakukan KemenLHK untuk menghadapi perubahan iklim. Sehubungan dengan daerah bekas tambang, An’im menanyakan penanganan yang dilakukan oleh KemenLHK terhadap daerah tambang. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kediri
Tanggal Lahir
06/06/1964
Alamat Rumah
Jl. KH Abdul Karim RT.02/001, Lirboyo, Mojoroto, Kediri, Jawa Timur
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Partai Kebangkitan Bangsa
Dapil
Jawa Timur VI
Komisi
VIII - Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan