Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
01/10/1970
Alamat Rumah
Cijangkar, RT.002/RW.001, Kelurahan Cisarua. Cikole. Kota Sukabumi. Jawa Barat
No Telp
081 2232 5419 atau 0812 4166 2513

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

RKP 2016 dan Pagu Indikatif 2016 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Yudi menegaskan bahwa dengan anggaran yang telah ditentukan, jangan sampai pembangunan desa jadi terabaikan.


Realisasi Anggaran Tahun 2015 — Komisi5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Yudi mengatakan menurut data BPS, penduduk kota sebesar 54% dan desa sebesar 46%, Yudi meminta
peta kondisi penduduk desa yang tinggal 46%. Yudi mengatakan Kemendes PDTT harus bisa mengembangkan daerah-daerah yang memiliki potensi agar bisa berkembang .


Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Yudi mengatakan bahwa penurunan angka serapan ini untuk kinerja lebih baik, tentang penyerapan yang maksimal dengan badai krisis ekonomi.


Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Yudi mengatakan bahwa kemacetan yang ada diakibatkan oleh infrastruktur yang belum ter-back-up. Menurutnya, Pemerintah harus mengkaji ulang tata ruang kereta cepat. Bandara Karawang tidak dapat direalisasikan, karena akan ada sawah yang hilang. Yudi menilai untuk PT. Kereta Api Indonesia mengalami penurunan kinerja. Ia mengeluhkan pembelian tiket kereta Sukabumi-Bogor tidak dapat dilakukan secara online. Yudi menyampaikan angka kecelakaan tertinggi 66% dari sepeda motor. Yudi menanyakan rencana terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas. Mengingat, ojek online berjalan tanpa adanya aturan hukum. Yudi menyepakati bahwa penggunaan kartu e-tol akan mengurangi kemacetan.


RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BMKG, Basarnas, BPLS, dan BPWS

Yudi mengatakan dirinya melihat pola pertolongan pada masyarakat, dan tidak berbasis peralatan yang canggih. Yudi menyarankan untuk Basarnas manfaatkan potensi yang ada walau anggaran kecil, dan ia juga berharap kebijakan one map one policy dapat terlaksana dengan baik.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Yudi menyampaikan bahwa APBN Basarnas tahun 2016 mengalami penghematan sebesar Rp193 Miliar, BMKG sebesar Rp158,9 Miliar, BPLS sebesar Rp41,7 Miliar dan BPWS sebesar Rp37 Miliar. Ia mengatakan bahwa pembahasan APBN-Perubahan akan dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan. Yudi meminta klarifikasi kepada Basarnas terkait data pagu di Program Dukungan Manajemen yang berbeda dengan yang telah dipaparkan.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Yudi menanyakan tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pembinaan Pemda. Ia memperhatikan lemahnya SDM, dan meminta kebijakan ini dikerjakan dengan serius, terutama di Ditjen Perhubungan Darat, yang menurutnya harus dilaksanakan lebih intensif dari para operator angkutan, karena hal ini menyangkut keselamatan masyarakat. Yudi juga menanyakan masalah yang dialami pada bidang perkeretaapian, karena ia melihat anggarannya besar, namun masih ada kecelakaan kereta anjlok.


Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Yudi sebagai Pimpinan Rapat menanyakan progress dari Ditjen Perhubungan Laut dalam melakukan koordinasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan pembinaan yang dilakukan bagi masyarakat yang mempunyai kapal. Ia mengatakan bahwa tidak semua infrastruktur laut dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, perlu peta prioritas untuk daerah-daerah prioritas yang sekiranya akan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Yudi berharap Dirjen Perhubungan Laut dapat mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) terkait potensi wisata yang tidak terlalu signifikan pada saat ini. Ia juga berharap agar Pelabuhan Ratu dapat menjadi perhatian, karena Pelabuhan Ratu adalah pelabuhan pertama yang diresmikan di Indonesia dan ia merasa bersyukur jika Pelabuhan Ratu masuk di dalam Rencana Strategis (Renstra).


Pembekuan Lion Air oleh Kementerian Perhubungan - Audiensi Komisi 5 dengan Manajemen Lion Air

Yudi beraharap tidak ada tindakan yang semakin membuat masyarakat cemas. Yudi juga berharap agar Kementerian Perhubungan meninjau kembali sanksi yang diberikan kepada Lion Air, sebab Yudi melihat pihak Kemenhub terlalu atraktif, dan pihak Lion Air juga sangat emosional.


Kebijakan Penyesuaian Pengelolaan Anggaran dan Penyesuaian Rincian Alokasi Anggaran sesuai dengan Hasil Pembahasan Belanja K/L dalam RAPBN Tahun 2017 di Banggar DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Plh. Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan BPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI

Yudi menanyakan terkait langkah Presiden RI dalam konteks pemberantasan pungli untuk dijadikan program. Yudi memandang bahwa seharusnya program prioritas Ditjen Perhubungan Udara adalah masalah navigasi. Bandara Bungo sempat mengalami masalah navigasi yang menyebabkan gagal terbang. Ia juga menanyakan terkait peresmian bandara ultimate yang mengalami perbedaan pendapat dalam soal teknologi bahwa tower mutlak ada atau tidak. Menurutnya, dalam konteks kebijakan terkesan tidak konsisten dalam menerapkan teknologi. Yudi mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, tetapi bandar udaranya yang paling memprihatinkan. Yudi mengucapkan terima kasih karena pelabuhan ratu sudah dimasukkan dalam penganggaran. Ia juga mengapresiasi Dirjen Perkeretaapian atas adanya program Cianjur-Sukabumi. Yudi menyampaikan bahwa lulusan pilot sulit bekerja, karena Indonesia banyak menggunakan pilot asing, sehingga ia ingin mengetahui kebijakan yang akan dibuat kedepannya.


Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Yudi memohon untuk diadakan pembinaan, dan standarisasi ini harus menjadi perhatian.

Yudi juga mempertanyakan terkait dengan jembatan Cisomang, ini hanya sementara atau diperkirakan untuk berapa lama.


Latar Belakang

Yudi Widiana Adia terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mewakili Dapil Jawa Barat IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) setelah memperoleh 30.119 suara pada Pileg 2014.

Yudi adalah legislator senior PKS di Jawa Barat dan mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat (1999-2004). Yudi adalah seorang pengajar dan dosen di Universitas Ibnu Kholdun Bogor, STIAMI Jakarta dan Universitas Islam Negeri Bandung (2005).

Pada masa kerja 2014-2019 Yudi kembali duduk di Komisi V yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan daerah tertinggal, meteorologi, klimatologi & geofisika. Yudi dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi V.

Di awal 2016, ruang kerja Yudi di gedung DPR menjadi target penggeledahan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi penerimaan suap terkait pengamanan proyek pembangunan jalan di Ambon yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. KPK sebelumnya sudah menangkap anggota Komisi V yang lain Damayanti Wisnu Putranti dan ketika ingin menggeledah ruang kerja Yudi dihadang oleh Wakil Ketua DPR-RI yang juga anggota Fraksi PKS, Fahri Hamzah. (sumber

Pendidikan

S1, Statistik, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1994)

S2, Administrasi Publik, Universitas Padjajaran, Bandung (2005)

Perjalanan Politik

Yudi Widiana pernah menjadi DPRD di Jawa Barat. Ia lalu menjadi Anggota DPR periode 2009-2014. Yudi Widiana berpendapat bahwa Komisi di DPR ditambahkan dari 11 menjadi 15. Menurutnya, Komisi di sebuah parlemen harusnya berjumlah 13-5 komisi.  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Arsitek

27 Juli 2016 - Yudi menyampaikan bahwa mekanisme pembahasan RUU Arsitek dilakukan dalam dua tingkatan. Tingkat pertama ialah pembahasan di komisi 5 seperti Raker, Panja, rapat tim sinkronisasi, dan rapat tim perumus, sedangkan tingkat kedua dibahas pada saat paripurna.

Yudi melanjutkan, pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan harus dihadiri oleh separuh anggota rapat dan setengah fraksi. Apabila tidak tercapai kesepakataan, maka akan dibahas kembali di Raker.  [sumber]

Tanggapan terhadap RUU

RUU Peksos

5 September 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial, Yudi mengatakan jadi dalam hal ini sebaiknya harus spesifik masalah sosial seperti apa yang ditangani itu, Jika bicara tentang lebar ya semuanya juga masih lebar-lebar ini penjelasannya, jadi hal yang seperti ini harus jelas permasalahan yang ditangani itu apa. [sumber]

Tanggapan

Infrastruktur Sintang, Kalimantan

21 November 2016 - Yudi mengatakan bahwa ia akan pilah-pilah karena dari laporan yang dilaporkan mitra bukan wewenang Komisi 5. Yudi menjelaskan untuk pembukaan border di Sintang itu bukan kewenangan kami, tetapi kewenangan Komisi 1 dan Komisi 2. Yudi menjelaskan bahwa di Sintang walaupun statusnya hanya jalan provinsi, tetapi dari Anjungan sampai Babayan sudah beraspal. Yudi mengatakan bahwa Kabupaten Sintang untuk 10 tahun terakhir dilihat dari indeks untuk jalannya paling jelek di Kalimantan Barat. Yudi bercerita bahwa ia baru saja pulang dari Putussibau. Ia mengatakan bahwa disana semua jalannya di tolak dan hanya di cor.

Yudi menegaskan bahwa kewenangan Komisi 5 terbatas terkait jalan, Komisi 5 hanya bisa masuk pada jalan taraf nasional. Ia melanjutkan, dari Putussibau ke Sintang menggunakan mobil memang sudah cukup bagus jalannya, hanya ada lubang kecil. Yudi mengatakan bahwa mulai tahun ini, ada revisi anggaran untuk Kalimantan terkait insfrastruktur. Kalimantan Barat paling banyak mendapat anggaran. Anggaran ini banyak tersedot ke perbatasan. Yudi mengatakan bahwa Sintang menuju Sekabau akan diperlebar menjadi 8 meter dengan bahu jalan hingga 6 meter. Ia melanjutkan bahwa beberapa jembatan juga akan dibangun. Yudi menyimpulkan bahwa jalan nasional di Kalimantan memang menjadi tantangan. Kita harus menjaga kemulusan jalan seluruh indonesia.

Yudi mengatakan bahwa dari Sintang hingga Sekabau jembatan sempit akan dibongkar. Jadi, jangan khawatir. Yudi mengatakan tahun 2019 targetnya adalah akses akan terbuka hingga Kalimantan Timur, yang bekerja TNI semua. Yudi menjelaskan bahwa tujuannya ada TNI supaya tidak terkena masalah pembebasan lahan. Yudi mengatakan bahwa yang ia tahu untuk Sintang responnya kurang dari Malaysia. Menurut mereka belum terlalu penting untuk dibuat border RI-Malaysia. Yudi memberikan saran bahwa DPRD harus mendorong. Yudi mengatakan bahwa untuk border di Sintang menuju Malaysia, kontur tanahnya sulit karena pegunungan. Di bawah KemenLHK, di Sintang pola pembagiannya 73/82 dikelola langsung oleh perusahaan. Yudi memaparkan bahwa masyarakat bisa mendapat Rp1.500.000 jt/bulan, tetapi aduan yang saya dapat mereka hanya dapat Rp200.000-Rp700.000. Menurut Yudi, ini adalah masalah serius jika tidak bisa diselesaikan pemerintah provinsi harus dibawa ke pemerintah pusat. Menurutnya, ini masalah masyarakat. Bahkan, ada yang hanya mendapat 70rb/bulan. Yudi menegaskan, izin perusahaan yang bersangkutan bisa saja dicabut jika diurus, tetapi butuh izin Bupati. Yudi meminta pemerintah perhatikan melalui prosedur hukum. Ini soal perkebunan karena menyusahkan masyarakat. Yudi mendorong Pemda Sintang aar sama-sama mendorong agar masalah jalan dan perusahaan dapat diselesaikan. Yudi berpesan agar tidak ada “main” di belakang. Yudi tidak mau mendengar kabar itu. Yudi mengatakan kalau perlu kita buat Pansus. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Menurut Yudi, pemotongan anggaran pada kementeria/lembaga akan berdampak pada kinerja serta pelayanan publik. Oleh karena itu, Yudi tidak setuju dengan distribusi anggaran yang diberikan Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

9 Juni 2015 - Yudi khawatir pembangunan desa ini akan terabaikan menimbang situasi dunia secara umum sedang krisis dan biasanya yang pertama ditolong itu adalah pemilik modal. Yudi pesimis dan sama sekali tidak mengharapkan pembangunan desa terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo ke depan.

Yudi menilai masih ada banyak data yang perlu disamakan persepsi nantinya khususnya soal daerah tertinggal, daerah khusus dan daerah tertentu.  [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Yudi melihat ada pihak yang berpikir bahwa kesalahan penurunan penumpang oleh Lion Air dan Air Asia diakibatkan karena penggunaan narkoba. Yudi melanjutkan, kemudian kejadian ini mendapat reaksi begitu cepat dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan direspon cepat pula oleh Lion Air sehingga maka masyarakat yang terkena dampaknya. Yudi meminta Kemenhub berhati-hati dalam masalah perhubungan udara, boleh saja keras, tetapi harus tetap hati-hati.

Yudi menyayangkan pembekuan Kemenhub kepada Lion Air dan Air Asia yang terlalu cepat direvisi. Menurut Yudi, pembekuan selama empat hari itu tidak memberi shock therapy kepada keduanya karena mengembalikan situasi dari shock ke normal di masyarakat tidak mudah dan sederhana. Saat kunjungan kerja (kunker), Yudi mendengar kabar adanya perbaikan delay dari pihak Lion Air. Yudi meminta Lion Air patuh terhadap koridor penerbangan Indonesia.

Kepada Angkasa Pura 2, Yudi menanyakan kabar terminal baru yang belum dioperasikan. Belum beroperasinya terminal itu membuat macet luar biasa. Yudi meminta solusi dari Angkasa Pura 2 terhadap masalah itu. Yudi juga menanyakan berapa penambahan sisi parkir di terminal baru itu nantinya.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Yudi menemukan beberapa persoalan terkait evaluasi yang dilakukan pada rapat kali ini, seperti:

  1. Pemudik lokal menyebabkan kemacetan maka harus dipikirkan langkah untuk mengatasinya.
  2. Klaim asuransi Jasa Raharja meningkat, sedangkan telah diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu-lintas menurun.
  3. Indonesia menganut tema kemaritiman, tetapi masih minim sarana dan info mengenai kelautan.
  4. Terjadi 25 kasus kecelakaan pelayaran yang kasat perhatian.  [sumber]

Keselamatan Penerbangan di Papua

19 Agustus 2015 - (Inilah.com) - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuat aturan khusus untuk keselamatan penerbangan di Papua, mengingat kondisi alam Papua yang unik dan berbeda dari wilayah Indonesia yang lain.

"Perlu dibuat aturan khusus untuk keselamatan penerbangan di Papua karena Kondisi Papua yang unik dan berbeda dengan wilayah Indonsia lainnya. Dan pengawasan SOP penerbangan juga harus diperketat," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, Rabu (19/8/2015).

Menurutnya, tak hanya perlu aturan khusus, fasilitas navigasi penerbangan dan cuaca di Papua juga harus diperbaiki.

Yudi menambahkan, adapun hal yang perlu diatur dalam regulasi khusus untuk penerbangan di Papua, antar lain Civil Aviation Safety Regulation (CASR) tentang Rules of the Air in the Mountainous Area, Sertifikasi Bandara Khusus di Papua, flight procedure baik secara instrument maupun visual di papua, manajemen ruang udara di papua, flight training bagi pilot in the mountainous area, peningkatan fasilitas komunikasi, navigasi dan surveillance di papua

Seperti diketahui, kondisi alam Papua yang berbukit dan cuaca yang kerap berubah membuat jalur penerbangan di Papua rawan kecelakaan. Tercatat sudah beberapa kali kecelakaan pesawat terjadi di kawasan Papua akibat perubahan cuaca ekstrem.

Selain aturan khusus, masih kata politisi PKS itu, fasilitas navigasi penerbangan khususnya di lokasi berbahaya perlu ditambah.

Begitu juga dengan informasi cuaca. Peralatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Papua harus dimutakhirkan agar bisa memberikan layanan cuaca yang akurat.

"Hal lain yang tak kalah penting adalah evaluasi SOP penerbangan di Papua. Minimal setiap tahun dilakukan evaluasi apakah perlu perbaikan atau seperti apa. Para pilot dan pihak regulator harus duduk bersama mengevaluasi SOP ini," pungkas Yudi. (sumber)

Anggaran Badan SAR Nasional, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2016

10 Juni 2015 - Menurut Yudi, ia tidak melihat sokongan yang cukup signifikan untuk informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Yudi berharap terkait pembayaran korban lumpur Sidoarjo aspirasi-aspirasi Komisi 5 terus diperjuangkan oleh Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS),  [sumber]

AirAsia QZ-8501

Pada tanggal 29 Desember 2014, sehari setelah hilangnya AirAsia QZ 8501, Yudi Widiana dari Komisi V bertekad untuk membentuk Panja yang bekerja untuk mendalami penyebab kecelakaan & memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan penerbangan di Indonesia (baca disini)

Pada tanggal 6 Januari 2015, masih menyikapi proses evakuasi Air Asia QZ8501, Yudi menyatakan:
"Peralatan pendukung untuk mengevakuasi para korban di lapangan masih kurang lengkap. Selain itu, kekuatan personilnya juga perlu diperbaiki. Basarnas  perlu memperbaiki peralatan agar lebih tangguh sesuai medan bencana di Indonesia, DPR akan upayakan penambahan anggaran"

(baca disini)

Pada tanggal 6 Januari 2015, masih menyikapi Air Asia QZ8501 tapi spesifik asuransi sebagai hak keluarga korban, Yudi menjelaskan:

"Seharusnya Kementerian Perhubungan mencari solusi bukan permasalahan baru di kala sedang ada musibah ini . Masalah akan menimpa maskapai secara bertubi-tubi diantaranya masalah asuransi yang akan menunda pencairan. Kalau seperti ini masyarakat lagi yang dirugikan."

(baca disini)

 Pada tanggal 6 Januari 2015, menyikapi slot penerbangan yang diduga bermasalah, Yudi menjelaskan:

"Ada 308 penerbangan tambahan dan hal ini menjadikan celah dugaan permainan yang Kementerian Perhubungan, dimana tanggung jawab ada di otoritas bandara dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Kalau itu penerbangan tambahan, maka izin harus segera diterbitkan. Kalau tidak masyarakat bisa marah-marah di bandara; bukan malah menghambat atau memperlambat."

(baca disini)

Rapat RAPBN Dengan Menhub Jonan

Yudi Widiana menganggap target Jonan sebagai Menteri Perhubungan terlalu ambisius. Ia menganggap Jonan jangan menyamakan posisi ini dengan posisinya di PT. KAI (baca di sini)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
01/10/1970
Alamat Rumah
Cijangkar, RT.002/RW.001, Kelurahan Cisarua. Cikole. Kota Sukabumi. Jawa Barat
No Telp
081 2232 5419 atau 0812 4166 2513

Informasi Jabatan

Partai
Partai Keadilan Sejahtera
Dapil
Komisi