Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Banten III
Komisi III - Hukum, HAM, dan Keamanan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
07/10/1967
Alamat Rumah
Danau Buyan F II/70 Rt. 008 Rw. 003 Keluarahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Banten III
Komisi
III - Hukum, HAM, dan Keamanan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Cakapolri) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)

Sufmi menegaskan hanya 13 bulan Badrodin jika terpilih. 13 bulan dinilai Kompolnas tetap efektif untuk perbaiki internal.


Penetapan Hakim Agung — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Internal Komisi 3 DPR-RI

Dasco menjelaskan Fraksi Gerindra menyatakan bahwa hanya menyetujui tiga calon yaitu Dr. Hj. Sunarto, Yosran, SH., MH. dan Amurti S.H., M.Hum. Ketiga nama tersisa dianggap tidak mengalami peningkatan integritas individual dan dianggap tidak layak untuk dicalonkan lebih lanjut.


Persiapan Pengamanan Pilkada Tahun 2015 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri

Dasco menjelaskan ada kasus yang perdata dipaksakan jadi pidana.


Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) KPK

Dasco menjelaskan kita perlu waktu mempelajari dan pansel melengkapi bahan-bahan karena kita ingin menghasilkan pimpinan KPK yang berkualitas.


Evaluasi Kinerja dan Isu-isu Terkait — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sufmi menghimbau hubungan kerja antarlembaga berjalan dengan baik.


Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan Komnas HAM

Sufmi mengatakan KY itu harusnya websitenya diupdate. Ia membahas Komnas HAM yang jika dikirimi surat tidak pernah dibalas. Ia juga menyampaikan kepada MK bahwa hasil yang sudah dicapai dapat dipaparkan.


Hasil Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Evaluasi Kinerja — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial

Sufmi menjelaskan kami akan mendukung tiga hal yang diminta KY, program kerja KY terutama sasaran strategis itu bisa jalan dengan baik. Kami meminta izin untuk memberikan dokumen mengenai tindakan memalukan hakim terhadapnya untuk ditindaklanjuti oleh KY.


Kasus Mobile 8 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mobile 8

Sufmi mengatakan bahwa memang terjadi transaksi yang benar dan tidak fiktif. Sufmi menanyakan apakah sudah djelaskan secara rinci karena beberapa pihak mengatakan bahwa banyak yang fiktif. Ketika Mobile 8 IP tahun 2006 sedangkan restitusi pada tahun 2009, Sufmi menanyakan apakah itu sudah dijelaskan secara rinci.


Penanganan Khusus Terhadap Aksi Terorisme, Korupsi dan Narkotika, Rencana Pembentukan Densus Tipikor, Koordinasi Antara Polri dengan Lembaga Penegak Hukum Lain, Pelaksana Tugas dan Fungsi Kapolri dan lain Sebagainya — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa kami menyoroti ujaran kebencian, kinerja Polri bagaimana, apakah dia menerima dana dari Hasyim atas dasar apa Polri tendesius terhadap Gerindra terkait Kasus Asma Dewi. Polri harus profesional soal kasus grup whats app Prabowo Subianto seolah-olah Polri memberi umpan. Kami sangat menyayangkan pada anggota Polri yang memberi umpan pada media untuk berasumsi pada kasus Asma Dewi dalam kasus polemik senjata, kami tidak pernah mengeluarkan komentar apapun tetap kalau begini kami bisa menyarankan Prabowo Subianto untuk mengkritik secara keras, ini karena bukan kami yang memulai.


Penyampaian Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (P2APBN) Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah dan lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-16

Sufmi mengatakan bahwa banyak pengunjuk rasa di depan dan belakang gedung DPR-RI karena mendapatkan informasi keliru bahwa informasi yang beredar pada Paripurna hari ini akan mengesahkan RUU Ciptaker dan RUU HIP. Sufmi meyakinkan bahwa pada Paripurna hari ini tidak akan mengesahkan kedua agenda tersebut, tetapi Pimpinan Aksi tersebut tetap kekeh untuk menunggu sampai Paripurna ini selesai untuk memastikan bahwa kedua RUU itu tidak disahkan.


Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Sidang

Pidato Wakil Ketua DPR RI

Pada kesempatan ini Pimpinan DPR mengucapkan selamat Tahun Baru 2020 kepada kita semua. Semoga tahun ini dapat menjadi awal prestasi bagi DPR RI Periode 2019-2024 dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Terkait dengan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, DPR bersyukur dan memberikan apresiasi terhadap Pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah mampu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga semuanya dapat berjalan tertib dan lancar.

Mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama Pimpinan DPR dan segenap Anggota DPR, kami menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam atas terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek. DPR berharap pada masa tanggap darurat ini, seluruh pihak terkait dapat bersinergi dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi oleh korban bencana serta tidak saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan. Ke depan, DPR meminta agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lebih memperhatikan pentingnya kesiapan menghadapi segala jenis bencana dan terus membangun kesadaran masyarakat secara kolektif dalam pengurangan risiko bencana. DPR menghimbau kepada Anggota DPR yang daerah pemilihannya terkena bencana untuk dapat turun langsung ke masyarakat dan mengawasi penanganan bencana di dapilnya masing-masing.

Pada masa sidang ini, sesuai dengan Pasal 225 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR akan menyampaikan Pidato Pembukaan yang menguraikan rencana kegiatan DPR pada Masa Persidangan ll dan menginformasikan perkembangan terkait pelaksanaan tugas DPR lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan ll Tahun Sidang 2019-2020 ini, DPR akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020, sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan RUU antara DPR dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR, Pemerintah, maupun DPD. Daftar tersebut juga dapat menjadi cerminan dari beragam permasalahan dalam masyarakat yang membutuhkan perbaikan. Pasca penetapan Daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020 tersebut, DPR mendorong Pemerintah untuk segera mengajukan draf NA dan RUU Cipta Kerja dan RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat luas agar menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR mengapresiasi Pemerintah yang telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga, serta para gubernur tepat waktu sebagai tindak-lanjut telah disahkannya UU APBN Tahun Anggaran 2020. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi sedini mungkin sebagai bentuk countercyclical instrument terhadap potensi pelemahan ekonomi global, DPR mengharapkan Pemerintah dan pemerintah daerah secepatnya merealisasikan belanja yang telah direncanakan, khususnya belanja modal, tanpa mengesampingkan peningkatan kualitas belanja. DPR juga meminta kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut di atas harus ditopang penerimaan negara yang lebih baik pada tahun 2020, mengingat pada tahun 2019, kinerja pertumbuhan perpajakan yang mengalami penurunan dan defisit keseimbangan primer mencapai Rp101,31 Triliun rupiah per November 2019 atau lima kali lipat dari nominal yang dipatok dalam APBN 2019. Pelebaran Defisit keseimbangan primer tersebut seharusnya diiringi dengan kebijakan fiskal yang tepat sasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di angka 5 persen. Oleh karena itu, Pemerintah harus melaksanakan kebijakan fiskal yang lebih baik lagi dalam menstimulus perekonomian 2020.

Pada tanggal 23 September 2020 kita akan kembali mengadakan Pilkada Serentak. Pilkada Serentak tahun 2020 ini akan diikuti oleh 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota. DPR menghimbau agar pihak penyelenggara Pilkada mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dengan sebaik-baiknya, mengingat masih adanya permasalahan yang berulang seperti tidak akuratnya Data Pemilih Tetap (DPT), netralitas penyelenggara, dugaan adanya money politic, serta munculnya konflik horisontal dalam masyarakat. DPR juga menghimbau para calon kepala daerah agar aktif membangun kehidupan demokrasi, menjaga stabilitas, dan mematuhi regulasi dalam pelaksanaan Pilkada. Terkait dengan regulasi, Pimpinan DPR mendukung rencana Komisi II DPR untuk melakukan revisi terhadap UU Pilkada agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan optimal. Dengan persiapan yang maksimal kita berharap semoga Pilkada Serentak 2020 berhasil menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan kehendak rakyat.

Dewan Pengawas KPK yang berfungsi sebagai pihak yang mengontrol dan mengawasi kinerja KPK diharapkan dapat menyeimbangkan kinerja pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi di wilayah NKRI yang menjadi kewenangan KPK. Pada saat yang bersamaan Presiden RI juga telah melantik Pimpinan dan Komisioner KPK Periode 2019-2023, DPR berharap agar Dewas dan Komisioner KPK dapat bekerja sama dengan baik guna menuntaskan perlawanan terhadap tipikor. DPR juga akan melanjutkan tugas Tim Pemantau dan Tim Pengawas, serta Panja yang dibentuk melalui alat kelengkapan dewan guna terus dapat mengawal dan mengoreksi kebijakan Pemeritah sesuai dengan keinginan rakyat.

Menyikapi pelanggaran wilayah Indonesia di Perairan Natuna, dengan tetap mengedepankan diplomasi dan cara-cara damai, DPR mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan demi menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Kita tidak perlu mentolerir berbagai tindakan yang tidak menghormati kedaulatan NKRI.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisioner LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Achmadi

Sufmi menanyakan sejauh mana peranan LPSK dalam mengungkap kebenaran materiil suatu tindak pidana.


Latar Belakang

Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya lebih dikenal sebagai pebisnis. Ia pernah menjabat selama 4 tahun sebagai Direktur Utama di PT. Pasopati Indorisk, sebuah perusahaan yang bergerak di manajemen resiko dan keamanan. Pada tahun 2011, Sufmi menjabat sebagai Majelis Pemuda DPP KNPI sekaligus sebagai Dewan Pembina dalam Kongres Advokat Indonesia.

Sufmi merupakan petahana dari Partai Gerindra yang pada periode 2014-2019 yang lalu, Sufmi ditugaskan untuk menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sufmi Dasco terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah memperoleh 99.002 suara dari dapil Banten 3 yang meliputi Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan.

Pendidikan

SD Negeri 66 Palembang (1973-1979)

SMP Negeri 43 Jakarta (1979-1982)

SMA Negeri II Manado (1982-1985)

S1 Fakultas Elektro, Universitas Pancasila (1985-1993)

S1 Fakultas Hukum, Universitas Jakarta (2005-2009)

S2 Fakultas Hukum, Universitas Islam Jakarta (2009-2012)

S3 Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung (2012-2015)

Perjalanan Politik

Sebagai rekan bisnis Fadli Zon sejak lama dan kedekatannya dengan Muchdi PR, Sufmi terlibat secara aktif ketika Partai Gerindra didirikan. Sejak 2008 ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpina Pusat (DPP) Partai Gerindra. Ia juga Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra sejak 2008-2014. Di Pemilu PResiden 2014 ia membentuk jaringan Relawan Pasopati untuk mendukung Prabowo Subianto.

Visi & Misi

Belum ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

Perppu KPK

Pada 23 April 2015 Sufmi menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menerima Perppu KPK dengan beberapa catatan yaitu:

  1. Ditiadakannya syarat batas usia
  2. Tidak adanya masa jabatan untuk pejabat Pelaksana Tugas (plt)
  3. Proses pendidikan dan pengalaman kerja (15 tahun di bidang hukum, ekonomi, atau perbankan) [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian Anggaran Tahun 2019 Hasil Pembahasan Anggaran

24 Oktober 2018 – Komisi 3 rapat dengan Kemenkumham, KPK, Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. . Sufmi mengusulkan agar permintaan penambahan anggaran mitra yang sudah disetujui oleh banggar dapat segera dicairkan dananya, sementara untuk mitra yang penambahan anggaranya belum disetujui, dapat dilakukan penundaan terlebih dahulu.[sumber]

RKA K/L 2019 – RDP Komisi 3 dengan Wakapolri

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan Wakapolri, Sufmi mengatakan bahwa Komisi 3 mendukung penuh penambahan anggaran Polri dan mengapresiasi keberhasilan Polri dalam pengamanan Asian games 2018. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Terkait peningkatan sarana dan prasarana aparatur kejaksaan, Sufmi mengaku setuju secara prinsip namun ada beberapa hal yang dimintai sesi khusus dengan Jamintel untuk melakukan diskusi.[sumber]

Menyikapi Aksi Demonstrasi Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta (4 November 2016)

8 November 2016 - (TEMPO.CO) - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komisinya akan membentuk tim pengawas proses hukum kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Hal itu dilakukan agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan.

"Tidak boleh ada yang mempermainkan hukum," ucap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2016.

Selain itu, ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini, tim akan bekerja agar tidak ada masyarakat yang dijadikan kambing hitam untuk menutupi kesalahan orang lain. Menurut Dasco, Aksi Bela Islam pada Jumat pekan lalu itu sejatinya berlangsung secara damai. Tapi kericuhan yang terjadi mencoreng tujuan demonstrasi ini.

Unjuk rasa yang diikuti ratusan ribu orang ini menuai reaksi pro-kontra dan proses hukum akibat kericuhan yang terjadi. "Setiap orang berpendapat serta bersikap paling mengetahui dan benar dalam menyikapi proses hukum ini," tuturnya.

Demonstrasi 4 November lalu bertujuan meminta pemerintah melalui kepolisian mengadili Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama. Aksi berjalan damai hingga sekitar pukul 18.00.

Kericuhan muncul setelah aparat meminta massa meninggalkan Istana Negara karena waktu untuk berunjuk rasa telah habis. Kejadian makin memanas saat massa saling dorong diikuti polisi yang menembakkan gas air mata.

Kericuhan tidak hanya terjadi di sekitar Jalan Medan Merdeka. Di Jakarta Utara, massa menjarah minimarket dan melakukan sweeping terhadap warga etnis Cina. Polisi sendiri sudah menangkap beberapa orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku penjarahan. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Sufmi menanyakan aksi apa yang akan dilakukan Polri agar kasus penyanderaan yang berulangkali terjadi tidak terjadi lagi. Lalu, Sufmi meminta penjelasan Calon Kepala Polisi (Cakapolri) mengenai Kepolisian yang dinilai masyarakat tidak menjaga iklim investasi di Indonesia. Mewakili Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco menyatakan dukungan penuh pencalonan Komjen Tito Karnavian. [sumber]

Pada Fit & Proper Badrodin Haiti tanggal 16 April 2015 - Sufmi menyatakan bahwa Fraksi Gerindra resmi dukung Komjen Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Tidak ada pertanyaan dari Fraksi Gerindra. [sumber]

RAPBN 2017 - BNPT, PPATK, BNN, dan LPSK

16 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Badan Nasional Penaggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Sufmi menerima keseluruhan anggaran yang telah dianggarkan, menurutnya anggaran operasional jangan dikurangi dari jatah yang lain agar proposionalnya sesuai. [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sufmi mempertanyakan kenapa pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) tidak melibatkan Brimob. [sumber]

Pemerintah Filipina Tidak Mengizinkan Pasukan TNI Membantu Membebaskan 14 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

29 April 2016 - (TigaPilarNews.com) - Masih ngototnya pemerintah Filipina tidak mengizinkn pasukan TNI untuk membantu militernya membebaskan 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf membuat gerah DPR.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Sufmi Dasco Ahmad berpendapat, jika sampai pemerintah Filipina belum mengizinkan pasukan TNI ikut membantu menyelematkan sandera, pemerintah Indonesia harus secara tegas ambil sikap.

“Kalau tentara kita tidak dilibatkan kerjasama pembebasan sandera, Mary Jane (terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, red) segera saja eksekusi mati,” tegas Dasco saat dihubungi, Jumat (29/4/2016).

Loyalis Prabowo Subianto ini terus mendorong pemerintah Indonesia lebih keras lagi dalam memebrikan tekanan kepada pemerintah Filipina.

“Atau nanti saya yang pimpin demo ke kedutaan Filipina untuk ikut menekan?,” sindir dia.

Selain itu, kata Dasco, pimpinan DPR juga harus pro aktif melobi Parlemen Filipina agar mengizinkan operasi gabungan. Karena jika pasukan TNI ingin ikut membebaskan sandera harus sesuai konstitusi Filipina, dan Parlemen harus menyetujui.

“Segala cara harus ditempuh karena pemerintah berkewajiban melindungi tanah tumpah darah dan segenap rakyat Indonesia dimanapun berada,” tandas Anggota komisi III DPR. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kejaksaan Agung

21 April 2016 - Sufi meminta kepada Jaksa agar informasi penegakan hukum Kasus Mobile 8 diperjelas. Menurut Sufi Jaksa Agung perlu melakukan koordinasi dengan Kepolisian agar ditingkatkan mengenai penyelesaian kasusnya. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Sufmi memberitahukan kalau Komisi 3 DPR-RI mendapat info kalau ada laporan yang masuk ke Komnas HAM tidak ditindaklanjuti dikarenakan salah bidang. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kepolisian Republik Indonesia

25 Januari 2016 - Dalam rapat bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Sufmi menyampaikan bahwa ia menyayangkan masih ada pimpinan Polri di daerah yang mengikuti arus politik. Sufmi meminta untuk Bareskrim untuk menindaklanjuti Pilkada di Sumatera Barat secara profesional. [sumber]

Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto Dalam Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wakil Presiden RI terkait Perpanjangan Kontrak Kerja PT Freeport Indonesia

19 Desember 2015 - (DetikNews) - Persidangan MKD yang memeriksa status dugaan pelanggaran etik Setya Novanto menghasilkan putusan yang menggantung. Sidang MKD hanya memutuskan menghentikan persidangan dan menerima pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto.

"Putusan sidang itu dihentikan dan menerima pengunduran ketua DPR, kemarin juga dalam rapat internal juga memutuskan untuk menghentikan sidang dan menerima keputusan pengunduran diri Setya Novanto," kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco, saat berbincang dengan detikcom, Jumat (18/12/2015) malam.

Dalam keputusan rapat hari Rabu 16 Desember, MKD hanya menyatakan sidang kasus Novanto resmi ditutup. Artinya tak ada pemberian sanksi termasuk tidak ada hasil dari upaya pembuktian, padahal sebelumnya ada lima lagi anggota MKD yang menyatakan Novanto melakukan pelanggaran berat.

"Itu sudah menjadi pertimbangan anggota majelis, dan memang belum tahap memutuskan sanksi apa-apa karena ketua DPR juga sudah mengajukan pengunduran diri. Kita mengikuti pasal 87 ayat 1 UU MD3, tentang pimpinan DPR yang berhenti,sehingga dalam tata acara MKD bisa menghentikan sidang yang berlangsung.," ujar politisi Gerindra itu.

"Jadi nggak ada sanksi-sanksi berat atau sedang untuk Setnov. Dan nggak ada catatan apapun," pungkas Dasco.

Sementara itu, wakil ketua MKD yang lain, Junimart Girsang menyebut akan ada sanksi bagi Setya Novanto meskipun persidangan sudah ditutup. Junimart menegaskan MKD akan tetap membuat amar putusan dari kasus itu.

"Sudah diputuskan, saya yang bikin putusan, sekarang sedang saya koreksi," ucap politisi PDIP itu.

"Nanti putusannya bisa diambil kok. Surat itu (pengunduran diri Novanto) bagian dari putusan, karena sebelum ada surat itu 17 anggota sudah membacakan pendapat masing-masing dan itu rapat terbuka untuk umum," tegas anggota komisi III DPR itu. (sumber)

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Sufmi Dasco Ahmad mengambil suara untuk tidak melanjutkan sidang. Namun, kalah dengan mayoritas. Untuk Paket ke-2 pengambilan suara, ia memilih untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Kasus Foto Gayus Tambunan Di luar Penjara

12 Oktober 2015 - (HarianTerbit) - Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendesak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berani bersikap tegas mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS) I Wayan Kusmiantha Dusak.

Permintaan ini disampaikannya didasari dua kesalahan Dirjen PAS yang dianggap fatal. Kesalahan fatal pertama, kasus pelesir Gayus Tambunan keluar penjara. Dirjen Pas, menurut Dasco, bukan hanya lalai namun menutup-nutupi kasus tersebut sejak awal.

"Ketika pertama-kali foto Gayus makan di restoran muncul di media massa, respon Dirjen PAS sangat lamban dan tidak langsung mengakui aksi Gayus itu," kata Dasco di gedung DPR Jakarta, Senin (12/10/2015).

Anehnya lagi, setelah melakukan penyelidikan Dirjen PAS juga tidak mengetahui aksi Gayus yang menyetir mobil `di alam bebas`. Baru kemudian publik kembali dikejutkan dengan foto Gayus menyetir mobil. Jika waktu itu penyelidikan benar-benar dilaksanakan dengan serius, pasti seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh Gayus bisa terungkap.

"Saat ini kita tidak tahu pelanggaran apa lagi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Gayus sampai nanti foto-foto Gayus muncul di media massa," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Kesalahan fatal kedua adalah soal pemindahan napi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dari LP Sukamiskin ke LP Serang. Pemindahan ini jelas melanggar pasal 15 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal tersebut menyebutkan narapidana dapat dipindah dari satu Lapas ke Lapas lain untuk kepentingan proses peradilan. "Jika Wawan dipindah dengan alasan proses peradilan kasus Alkes, seharusnya yang meminta bukanlah Jaksa Agung tetapi Hakim Pengadilan Tipikor. Perlu digaris-bawahi dalam UU Tipikor sama sekali tidak diatur kewenangan Jaksa Agung dalam hal ihwal pemindahan narapidana," tegasnya.

Pihaknya khawatir kasus Gayus dan Wawan hanya merupakan fenomena gunung es, karena sangat mungkin banyak pelanggaran lain yang terjadi tetapi luput dari pantauan media massa. Inilah yang menurutnya harus disadari Menkumham. (sumber)

Krisis Rupiah

Pada Sidang Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 - menurut Sufmi kelangkaan mata uang Rupiah disebabkan oleh mesin cetak uang yang tidak sesuai spesifikasi. [sumber]

Naturalisasi Atlet

Pada 29 Januari 2015 - Sufmi saran supaya pemerintah lebih proaktif menjaga kedekatan atlet-atlet Indonesia yang berdomisili di Eropa supaya tetap memilih menjadi WNI. (sumber)

PT Pasopati Indorisk.

PT Pasopati Indorisk.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
07/10/1967
Alamat Rumah
Danau Buyan F II/70 Rt. 008 Rw. 003 Keluarahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Banten III
Komisi
III - Hukum, HAM, dan Keamanan