Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Balikpapan
Tanggal Lahir
11/10/1948
Alamat Rumah
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 2 RT001/ RW001. Kelurahan Komet, Banjarbaru Utara, Kab. Banjarbaru, Kalimantan Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

RUU Pemberdayan Budidaya Perikanan - RDP Komisi 4 dengan Dirjen Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sjachrani beraharap UU mampu memberikan pemukiman nelayan, serta jaminan asuransi dan modal bagi nelayan.


Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)

Menurut Sjachrani, dibentuknya Badan Karantina Nasional dapat membantu untuk memberikan suplai terhadap industri di Indonesia. Namun, tetap harus diperhatikan dan dikontrol secara terus-menerus. Jangan sampai keanekaragaman hayati seperti Kayu Meranti dan sebagainya jadi terlupakan. Sjachrani bertanya cara agar Badan Karantina Nasional yang akan dibentuk nanti dapat berperan untuk mengatasi hal-hal semacam itu. Sjachrani menegaskan bahwa ia ingin Badan Karantina Nasional yang akan dibentuk dapat diakui didunia internasional.


Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar (Prof. Damayanti Buchori dan Prof. Setiawan)

Sjachrani menyatakan bahwa ia setuju terhadap pemaparan dari para narasumber bahwa klasifikasi terhadap kategori hewan dan tumbuhan yang dikarantina perlu dianalisis secara ilmiah.


Tanggapan

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Sjahrani sangat khawatir dengan regenerasi
petani di Indonesia yang dimana rata-rata umurnya 40 tahun, belum ada mahasiswa Ilmu Pertanian yang mau menjadi petani sehingga kita harus memikiran regenerasi ini. Sjahrani menyampaikan pada saat reser, banyak keluhan mengenai raskin yang masih ada. Sehingga Sjahrani mempertanyakan kinerja bulog di lapangan, dan Sjahrani ingin mengunjungi bulog untuk mengecek. Sjahrani mengatakan bahwa pupuk sangat diperlukan oleh petani, jangankan yang bersubsidi yang non-subsidi pun masih susah dicari. Pangan itu identic dengan beras padi, Sjahrani mempertanyakan bagaimana kita bisa mengembangkan pangan lainnya seperti singkong dan ubi rambat.


Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sjachrani mengatakan bagaimana keberpihakan pemerintah kepada petani garam, terutama hasil panen dan pengolahannya, bahkan akses pemasaran hasil ikan nelayan biasanya dipermainkan tengkulak. Sjachrani mengatakan ada nelayan yang diberikan kapal tetapi tidak dipakai karena nelayan meminta mesin kapal dibawah 5GT.


Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Sjachrani mengatakan bahwa kedepannya perlu diadakan proyek percontohan pertanian agar bisa mendukung petani.


Evakuasi Penanganan Kabut Asap — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Mataja menjelaskan kami merasa harus jelas bahwa bukan Menteri Kehutanan yang memberikan izin perkebunan karena pemberian izin dari Kementerian Pertanian dan Perkebunan, gubernur, atau kepala daerah. Perbolehan kebakaran dalam batas tertentu harusnya kepala daerah mengadakan pembinaan ke bawah camat, Babimsa, Koramil terkait peringatan el nino Pemda harus lebih mawas diri dalam hal ini.


Hasil Laporan BPK, Serapan Anggaran 2015, dan DIPA 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sjachrani mengatakan dirinya lihat perhutani belum baik menjaga hutan. Lalu terkait ada tindak pidana sekitar 118 kasus, DPR-RI membutuhkan datanya.

Sjachrani juga bertanya bagaimana kebijakan Kementerian LHK dalam rangka alih fungsi lahan.


Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Mataja menjelaskan bahwa masalah impor ikan kami membaca di Kompas ini kita sudah impor ikan penjelasan Dirjen Penguatan daya saing bahwa ini adalah pembatasan, padahal kita akan mampu meningkatkan hasil laut tapi masih ada impor walaupun ini kepentingan industri namun ada dua dirjen yang bisa menanganinya karena akan kita dorong supaya tidak akan impor lagi ikan ini, kalau misalnya salmon mungkin impor tapi kalau jenis-jenis yang ada di wilayah kita tidak perlu.


Hak Guna Usaha dan Alih Fungsi Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sjachrani menjelaskan bahwa pada saat presiden di pulau ada statement-nya tentang masalah monatorium izin sawit dan tambang, jadi bagaikan nanti menyikapinya Kementerian Perhutanan tentang perkebunan sawit dan tambang ini. Bagaimana menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan HGU di kawasan hutan, kemudian nomenklatur bisa disesuaikan jadi tidak ada istilahnya untuk berebut lahan dan pelepasan kawasan hutan 3.7 hektar. Pendapatan negara bukan pajak dari sektor kehutanan apa solusinya nanti mungkin dari sini ada pendapatan negara untuk diluruskan masukan dari kami.


Pembahasan RKA RKP K/L 2016, ABPN-P 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Terkait penyerapan komoditas, Sjachrani menyarankan agar melibatkan komunitas petani, mahasiswa, dan masyarakat.


RUU Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO), SPI, Asosiasi Pestisida, dan Produsen Pupuk

Sjachrani bercerita bahwa saat dirinya kunjungan ke Kalimantan Utara, ada beras yang bagus hingga Sultan Brunei saja membeli, Sjachrani mengira ini dapat dikembangkan dan petani menjadi penangkarnya.


Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Sjachrani menanyakan bahwa sistematis anggaran yang dikalahkan apa saja karena ada pemotongan anggaran 2016.


Laporan Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM)

Sjachrani memberitahukan di Kalimantan Selatan ada koperasi bagus banget dan kalau bisa ia mengusulkan agar saat hari koperasi mereka mendapatkan hadiah. Ia menanyakan daerah yang akan diprogramkan oleh Kemenkop UKM terutama di Kalimantan.


Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BP Batam

Sjachrani menanyakan terkait permsalahan yang sangat krusial karena tidak bisa diserap anggaran karena ada yang terlambat. Sjachrani juga menceritakan ketika ia menjadi Bupati karena keterlambatan tanda tangan kontrak dan perlu dievaluasi. Menurut Sjachrani, sekarang kondisinya menjadi persyaratan pengadaan barang dan jasa perlu ada pengubahan dari pemerintah.


Realisasi Anggaran Tahun 2016— Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang

Sjacharani mengatakan BPKS Sabang perlu memiliki koordinasi yang baik dengan Pemda Aceh, karena terkadang daerah memiliki keinginan yang tidak sejalan dengan pusat. Kawasan ekonomi harus memberikan kemudahan.


Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Sjachrani mengatakan berapa banyak pemodal asing yang ingin memanfaatkan SDA Indonesia. Sjachrani mengatakan seharusnya ekspor SDA bukan berupa barang mentah lagi karena akan merugi.


Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)

Sjachrani berharap langkah yang diambil Mendag bisa menyebabkan kemudahan menemukan gula rafinasi beredar bebas di pasaran.


Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Sjachrani mengatakan untuk AP2, tolong di gatenya jangan terlalu lama karena hari raya pasti ada banyak penumpang. Selanjutnya untuk Jasa Marga, ia bangga dengan jalan tol yang ada. Tapi ia menyayangkan masih belum mulai konstruksinya, ada tambalan juga. Terakhir, Sjahrani menegaskan berharap ada sebuah evaluasi harga kepada PT Garuda Indonesia karena sekarang kita bersaing harga dengan Batik Air.


Pembahasan Dividen BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Panja dengan Deputi Bidang Usaha Energi dan Logistik

Sjachrani bertanya kenapa 2 hari menjelang lebaran pada saat siang hari listrik menyala tetapi pada malam hari listriknya mati.


RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Perindustrian dan Badan Standarisasi Nasional

Sjachrani berharap Kalimantan Selatan dapat program pengembangan perindustrian.


Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Sjachrani mengatakan di Sultra, petani kita berasnya dibeli tengkulak dengan harga murah serta pengusaha penggiling padi membeli padi dengan harga murah juga. Sjachrani juga mengatakan, untuk menanyakan kepada BULOG di sana mengenai kebenaran kejadian ini. Menurut Sjachrani, ada harapan agar BULOG juga bisa buka di kecamatan untuk menampung dan menjadi sentra beras di kecamatan. Sjachrani juga memohon kepada ketua agar ada waktu untuk mengunjungi beberapa tempat karena masuk laporan mengenai beras yang berubah warna menjadi kuning dan mungkin karena kelamaan disimpan. Untuk Perhutani, Sjachrani belum mengetahui produk HTI (hutan Tanam Industri) ini bisa digunakan atau tidak. Sjachrani menyatakan, agar produk tersebut tidak dikuasai pihak lain karena ini hak BUMN.


Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi

Sjahrani menegaskan kami berharap pelayanan sebaik-baiknya dari Angkasa Pura 1, kita jelas menghadapi pengguna jasa bandara banyak, jangan sampai Bandara jadi losmen atau Hotel, bagaimana pun penumpang adalah raja ini mohon menjadi perhatian. Kemudian, ia juga mengatakan Pelni angkutan laut meningkatkan dari Banjarmasin ke seluruh tanah air untuk mudik lebaran. Ada jadwal penerbangan jangan sampai ada delay, ada delay jangan terlalu lama begitu, agar tidak jadi masalah dan kami monitoring saat pelaksanaan.

Selanjutnya, Sjahrani mengatakan ASDP di Kalimantan juga ada kegiatan yang meningkat, ada tambahan kapal atau jam kerja ditingkatkan, karena perjalanan dari Banjarmasin 300 Km atau 4/5 jam, kalau nunggu lagi melelahkan, ia juga memonitoring pelayanan bapak-bapak sekalian. Tidak mungkin seperti di Jawa ada mudik gratis, tiket dipertanyakan harganya dari pagi, sore dan malam beda, jangan sampai angkutan lebaran harganya naik mengambil kesempatan, karena ingin mudik berapa pun harganya ambil.

Sjahrani menghimbau Dirut Garuda, persaingan internal sudah bagus, Lion, Sriwijaya, Batik jadi harga tiket antara Batik dan Garuda jauh, jangan sampai BUMN bisa melayani dan dominasi dengan baik, ia ingatkan Dirut Garuda agar memberikan pelayanan yang baik. Bagaimana pun mereka bisa maju tidak ada bunyi rugi, mudah-mudahan kita juga jadi mohon diperhatikan.Ia juga meminta kepada Damri, tolong nanti diperhatikan dan koordinasi dengan Dishub disana agar terminal diberikan fasilitas Damri agar dapat melayani dengan baik. Terakhir, Sjahrani mengatakan rakyat bangga BUMN dapat memberikan pelayanan, meskipun satu tahun sekali dengan mudik gratis.


Latar Belakang

Sjahrani Mataja lahir di Balikpapan, 11 Oktober 1948. Sjahrani berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 31.347 suara untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. 

Pendidikan

S1 STIA Bina Banua Banjarmasin (1992)
STIE IPWI, Jakarta (1998)

Perjalanan Politik

Sjahrani pernah menjabat Bupati Kota Baru (Kalimantan Selatan) dalam 2 periode, yaitu 2000-2005 dan 2005-2010. Sjahrani juga pernah maju dalam kandidat wakil gubernur Kalimantan Selatan melalui Partai Golkar, meski kalah. Posisi tertinggi di Golkar adalah Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kota baru (2005-2010). Pada 2011, dirinya berpindah partai ke Gerindra, dan kini menjabat Ketua Koordinator Wilayah Partai Gerindra Kalimantan Selatan II (2011-Sekarang). 

Sjachrani yang semula bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan kemudian berpindah ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standardisasi nasional.

Pada paripurna 2 Oktober 2018, Sjahrani tidak lagi menjadi anggota DPR dan digantikan oleh Ahmad Yudhi Wahyuni

 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Karantina

24 Juni 2015 - Sjahrani menilai fokus tugas Badan Karantina itu harus imbang antara barang keluar dan barang masuk. Berkaitan dengan kelembagaan, Sjahrani dukung inisiatif untuk menyatukan semua badan-badan karantina dibawah kementerian yang berbeda menjadi satu agar nanti kewenangannya lebih kuat. Sjahrani minta perhatian khusus kepada Badan Karantina Pertanian (BKP) untuk mengawasi buah-buah impor yang awetnya lama, karena curiga bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Sjahrani setuju dan dukung diterapkannya sanksi hukum yang jelas mengenai pelanggaran penyebaran penyakit.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

17 Juni 2015 - Sjahrani minta klarifikasi ke Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo) strategi yang disiapkan Perum Perindo untuk fasilitasi nelayan-nelayan kita. Sjahrani menilai Sekolah Tinggi Perikanan (STP) perlu dibantu dan Sjahrani janji kepada Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP) bahwa ia akan bantu.  [sumber]

4 Juni 2015 - Sjahrani saran ke para Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan pelatihan penguasaan teknologi bagi generasi baru profesi nelayan supaya bisa ikut bersaing. Sjahrani juga saran ke para Direktur Jenderal KKP bentuk bantuan yang diberikan ke nelayan formatnya pemukiman nelayan, jaminan asuransi dan modal.  [sumber]

Tanggapan

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN)  Sjachrani memberi gambaran atas permintaan dukungan yang disampaikan Pak Hendy (Dirut) masalah pembatasan izin pembangunan pabrik. Menurutnya negara kita kekayaan alamnya melimpah termasuk bahan baku kerikil. dulu dirinya memberi rekomendasi utk perusahaan semen di Kalsel dan dapat bahan baku untuk jangka waktu 100 tahun hinggi kini stoknya masih jutaan. Di Kalsel, Kabupaten Kota Baru, dimana dirinya pernah menjadi Bupati di sana ia bayangkan parik semen kelak berkembang dan bahan bakunya sudah dicadangkan terlebih dahulu, Untuk itu Ia meminta agar PT Semen dapat menguasai lahannya terlebih dahulu agar tidak diambil alih oleh pihak asing, untuk pengembangan PT Semen Indonesianya dapat dilakukan belakangan. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Sjachrani menyampaikan bahwa Komisi 6 tidak setuju kalau ada penjualan BUMN, termasuk anak atau cucu BUMN. Sjachrani berharap bahwa hajat orang banyak ini harus dikuasai negara. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Sjahrani mengatakan jika gula dari Thailand dan China masuk, Indonesia harus melawan. Sjahrani berharap pemberian PMN untuk pabrik gula jangan setengah-setengah. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 KemenKopUKM dan Dekopin

23 November 2016 - Sjahrani mengatakan bahwa KemenKop-UKM pada tahun 2015 mendapat opini WTP. Hal tersebut merupakan suatu prestasi. KemenKop-UKM harus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Ia menanyakan apakah ada pemeriksaan atau pengawasan internal KemenKop-UKM ke Dekopin. Selanjutnya, Sjahrani berpendapat jika ingin ekonomi kerakyatan maju, berarti Komisi 6 harus mendorongnya. [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), menurut Sjachrani 2 Juta hektar selama 5 tahun memang tugas yang berat. Sebuah kehidupan yang tidak hanya berhubungan dengan gambut tetapi efek dari gambut juga perlu diperhatikan. Ia melihat ada semacam kanal yang dibuat, tetapi jika terlalu banyak kanal juga akan sangat beresiko. Menurut Sjachrani kanal harus dijaga agar tidak mengurangi debit air karena jika kering akan berbahaya. Sjahrani mengatakan bahwa ini harus dikembalikan kepada kodrat alam saja yang terpenting ini bermanfaat. Sjachrani menanyakan tentang beberapa bantuan yang sudah diterima dan dana yang diterima sebesar US$ 1 juta apakah merupakan pinjaman atau berupa investasi. Selain itu Ia ingin tahu dana hibah ini nantinya harus dibayarkan berupa apa. [sumber]

Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Sjachrani menanyakan perihal otonomi daerah dan peran bupati dalam pengangkatan para THL. Ia khawatir akan berbenturan dengan peraturan otonomi daerah. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Sjachrani menyesalkan adanya penghematan di program Kementerian Pertanian (Kementan) karena bertentangan dengan semangat pemerintah yang menuju kedaulatan dan swasembada pangan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Sjachrani mengkritisi banyaknya pemberitaan di media tentang seekor bekantan yang dibunuh disebabkan karena lemahnya pengawasan dan mempertanyakan jumlah personil yang menangani masalah tersebut. Sjachrani juga mempertanyakan banyak sekali konflik agraria di sektor perkebunan dan pertanian. Kemudian, ia juga meminta perhatian Kementerian LHK dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemda terkait pencemaran limbah di daerah.  [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

15 Maret 2016 - Sjachrani menyarankan THL TBPP jangan membuat permasalahan baru. Dirinya juga menyarankan agar THL TBPP fokus untuk meningkatkan kinerja.  [sumber]

2 Juli 2015 - Menurut Sjahrani wewenang pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian sebaiknya dikembalikan ke Pusat. Sjahrani menilai para Penyuluh Tidak Tetap tersebut bisa digunakan sebagai alat merauk suara oleh para calon-calon Bupati.  [sumber]

Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

18 November 2015 - Sjahrani menilai seharusnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini dilakukan dengan Dirjen Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) surat undangan sudah sampaikan kepada DJPK. Sjahrani merasa kecewa karena pencanangan kedaulatan pangan oleh Pemerintah tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai. Sjahrani juga menuntut kejelasan pencairan anggaran kepada KemenKP karena saat reses itu sudah didesak para nelayan. Menurut Sjahrani, nelayan membutuhkan mesin kapal kecil dan alat tangkap ikan pengganti setelah yang sebelumnya dilarang penggunaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Berdasarkan kunjungannya ke Bangka Belitung (Babel), menurut Sjahrani ada HTI yang minta dicabut izinnya. Sjahrani minta klarifikasi ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) mengenai laporan tersebut. Sjahrani menggaris bawahi bahwa sejak era reformasi kebutuhan industri kayu sudah diakomodir dengan HTI jadi seharusnya tidak merambah hutan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

26 Mei 2015 - Menurut Sjahrani rata-rata umur petani Indonesia adalah 40 tahun dan Sjahrani menilai mahasiswa lulusan ilmu pertanian belum ada yang mau jadi petani. Sjahrani dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk memikirkan strategi untuk memperbaiki regenerasi petani di Indonesia.

Sjahrani menyoroti masalah pupuk langka. Jangankan pupuk bersubsidi, tapi pupuk non-subsidi pun masih susah dicari. Sjahrani minta perhatian khusus Mentan untuk perbaiki kinerja Bulog karena ketika reses Sjahrani banyak mendapat keluhan mengenai raskin. Sjahrani ingin datang ke Bulog di Dapilnya untuk inspeksi.

Menurut Sjahrani pangan itu tidak harus selalu identik dengan beras padi, tapi bisa juga singkong atau ubi rambat. Sjahrani ingin rakyat tidak bergantung dengan beras atau nasi saja.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Sjahrani menyatakan Ibu Menteri (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup) harus mengajukan anggaran keamanan guna pelestarian satwa liar.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

6 April 2015 - Sjahrani berharap Direktur Utama Bulog tidak menganggap Komisi 4 yang hadir sebagai musuh yang memojokkan, tapi orang yang bermaksud baik.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Sjahrani menilai nelayan tradisional tidak mungkin diberi bantuan kapal besar, lebih baik diberikan mesin kapal kecil saja. Menurut Sjahrani alat untuk nelayan tradisional diberikan mesin kapal kecil saja sudah nilainya Rp.7 juta. Terkait Sekolah Perikanan, Sjahrani saran untuk diberikan alat-alat praktek yang lebih memadai dan program gratis sekolah untuk anak nelayan.

Sehubungan dengan unjuk rasa tentang Peraturan Menteri KKP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Trawl di Indonesia (Permen No.2), Sjahrani minta klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan apakah disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Sjahrani saran ke MenKP perlunya sosialisasi ke gubernur-gubernur.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Sjahrani minta klarifikasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketentuan tentang hutan lindung karena peraturannya berbeda antara pusat dan daerah.  [sumber]

Konservasi Hutan

Pada 11 Februari 2015 - Sjahrani menanyakan bagaimana status pembangunan kehutanan dengan program HTI (Hutan Tanaman Industri). Menurut observasinya, bila masyarakat diizinkan menanam di hutan, sering kali mereka menanam sawit. Sjahrani berpendapat, tantangan kita adalah pelestarian hutan sekaligus memajukan industri kayu Indonesia. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Balikpapan
Tanggal Lahir
11/10/1948
Alamat Rumah
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 2 RT001/ RW001. Kelurahan Komet, Banjarbaru Utara, Kab. Banjarbaru, Kalimantan Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Komisi