JejakParlemen

Kategori Berita

Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018

Tahun 2016 DPR RI memperoleh anggaran untuk program: - Dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Sekjen DPR = 914,6 Miliar - Penguatan kelembagaan DPR = 2.398,5 Miliar - Pelaksanaan fungsi DPR = 361,8 Miliar - Dukungan keahlian fungsi dewan = 24,2 Miliar Total anggaran DPR RI pada tahun 2016 sebesar 3.699,1 M atau 3,7 Triliun Tahun 2017 DPR RI memperoleh anggaran untuk program: - .

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-3 tahun 2017-2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat paripurna dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, fraksi yang memiliki rata-rata kehadiran terbanyak adalah anggota Fraksi Golkar, yakni sebanyak 42 dari 91 atau 46,15% anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. .

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-2 tahun 2017-2018 periode 15 November s.d.11 Desember 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyakrapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, selama masa sidang tersebut yang paling banyak melaksanakan rapat adalah Baleg sebanyak 54 rapat. Adapun Komisi yang paling sedik.

Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, pada pembukaan masa sidang ke-3 dalam rencana kegiatan DPR–RI berdasarkan Pidato Paripurna Tahun 2017-2018 terdapat rencana fokus yang akan dilaksanakan Pada fungsi legislasi, DPR-RI akan melakukan pembahasan, harmonisasi dan penyusunan 41 RUU. Selanjutnya adalah fokus diplomasi. DPR-RI akan mengirim delegasi untuk menghadiri: 1) The 1.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018

Berdasarkan pada pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsinya yaitu pada fungsi pengawasan, DPR-RI berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kinerja mitra kerja sebesar 53,14% dengan menghasilkan 93 jumlah rapat. Dimana, terdapat terbanyak membahas evaluasi kinerja kementerian a.

Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke-3 Tahun 2017 – 2018 pada Periode 9 Januari – 14 Februari 2018 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Golkar yaitu sebesar 50,55% kehadiran dengan rata-rata 46 dari 91 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya.

Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-3 tahun 2017-2018 periode 9 Januari -14 Februari 2018, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, selama masa sidang tersebut yang paling banyak melaksanakan rapat adalah Komisi 9 yang telah melakukan sebanyak 19 rapat. Komisi 9 membahas 18 r.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018

Berdasarkan pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa sidang ke-4 tahun 2017-2018 konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsi Anggaran sebesar 2% dari total persentase keseluruhan atau terdapat 4 kali rapat. Topik anggaran yang paling banyak dibahas mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 201.

Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)

Berdasarkan data yang dihimpun tim Wikidpr, selama masa sidang ke-4 tahun 2017-2018 DPR RI mengesahkan 2 RUU menjadi UU* serta melakukan rapat bidang legislasi sebanyak 38 kali diantaranya: 1) 29 Maret 2018 - Menteri perdagangan menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat kepada Komisi 6. 2) 5 April 2018 - Komisi 9 menerima Daftar Inventaris.

Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)

Berdasarkan data yang dihimpun tim WikiDPR selama masa depan ke-4 Tahun 2017-2018), DPR melakukan rapat pengawasan sebanyak 102 rapat diantaranya: 1) 12 Maret 2018 dilakukan rapat membahas terkait CPNS dan roadmap penyelesaian tenaga honorer oleh Komisi 2 dan Menpan RB. 2) Terkait permasalahan keamanan data konsumen yang melakukan registrasi kartu provider Hp maka pada 19 Maret 2018 Komisi 1, Me.

Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)

Berdasarkan data yang dihimpun tim WikiDPR, DPR melakukan rapat Fit & Proper Test, Anggaran dan Lainnya diantaranya: - Fit and Proper Test (FPT): 1) 21 Maret 2018 - FPT Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa BPK oleh Komisi 11. 2) 22, 26 Maret 2018 - FPT calon Hakim Ad Hoc Hubunngan Industrial Mahkamah Agung oleh Komisi 3. 3) 21, 26, 27 Maret 2018 - FPT calon anggota KPPU oleh Komisi 6.

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018

Pada masa sidang ke-4 tahun 2017-2018 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat sebanyak 215 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 182 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 33 rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Serta terdapat 5 rapat paripurna secara terbuka. Merujuk data ya.

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat, 27 Januari.

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, antara lain p.

(Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak."Sebagian fraksi di pansus ini menilai keputusan keserentakan itu otomatis meniadakan p.

(Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil

WACANA peniadaan ambang batas pencalonan presiden sebagai konsekuensi bila pilpres dan pileg digelar serentak terus menggelinding. Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara terkait dengan masalah itu. Hingga saat ini tiga fraksi DPR (Gerindra, PAN, Hanura) setuju dengan persyaratan 0%, sedangkan lima fraksi lainnya (PDIP, Golkar, NasDem, PKS, dan PPP) berkukuh pada aturan lama, yakni harus ada ambang .

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan di sekolah."Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komi.

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, yai.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih 1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan ditambah,.

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis mala.

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasannya tidak m.

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

(Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan jumlah publikasi ilmiah internasional semakin meningkat seusai perubahan sejumlah regulasi terkait dengan penelitian."Angka publikasi ilmiah internasional kita yang terindeks Scopus pada 2015 hanya 5.000-an. Namun, per 5 Desember 2016, jumlahnya meningkat menjadi 9.012 jurnal," ujar Menteri Nasir .

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi mel.

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak.

(DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tjahjo mengatakan saat ini jumlah ormas di Indonesia luar biasa banyaknya."Ormas-ormas sampai saat ini di Indonesia yang kami catat sudah mencapai 254.633 ormas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2016).

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te.

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus .

Pemuda, Politik, dan Generasi Emas 2045

“Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia.” (Bung Karno) Dari quote ini, generasi muda selaku agent of change digambarkan sebagai jiwa yang berkobar-kobar dalam mengapresiasikan sesuatu. Pada masa era digital seperti sekarang, tak jarang ditemukan anak muda yang peduli dengan problematika yang sedang terjadi di nege.

(TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Gunandjar diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Agun Gunandjar akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto. Sugiharto diketahui sebagai Direktur Pengelola Informasi Administ.

(DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA

Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi melayani permintaan sambungan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Sekarang PLN hanya mau memberikan sambungan 1300 VA untuk pelanggan rumah tangga yang baru.Jika ada pelanggan baru yang meminta sambungan listrik 450 VA atau 900 VA, ada syaratnya, yaitu harus punya 'kartu miskin' seperti Kartu Indonesia Se.

(Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan ujian nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada polemik lagi soal UN."Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Ju.

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah. Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Skema kedua, b.

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR m.

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum M.

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan seorang balita m.

(Tempo.co) Setya Novanto Bisa Dilantik Jadi Ketua DPR Esok Hari, Asal...

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Ade Komarudin ke Setya Novanto dikebut. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Setya bisa saja segera dilantik esok hari.Fadli menuturkan hal itu bergantung pada rapat Badan Musyawarah yang digelar malam ini. "Lihat nanti di Bamus," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.Agenda rapat Ba.

(DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014

Jakarta - Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan Rp 1-1,2 triliun untuk aspek Teknologi Informasi (TI) pada Asian Games 2018 agar menyamai event Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.Jumlah itu sudah mencakup semua per item dimulai dari jaringan, software, hingga hardware yang dibutuhkan untuk sebuah penyelenggaraan multievent Asia.Demikian disampaikan Deputi III Games Supporting INASGOC A.

(JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas dua tahun kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo. Salah satu yang terburuk menjadi sorotan ICW adalah kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dicap sering diwarnai intervensi. Dalam catatan ICW, sepanjang Prasetyo memimpin, kejagung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus.

(Kompas.com) Ketua DPR Bakal Panggil Semua Ketua Fraksi Bahas Kehadiran Legislator

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin mengaku segera mengundang semua pimpinan fraksi pada masa awal persidangan kedua DPR 2016-2017 untuk membahas sejumlah poin penting. Persidangan kedua DPR akan dimulai pada Rabu (16/11/2016). Menurut Ade, salah satu yang akan dibahas berkaitan dengan persentase kehadiran anggota DPR yang kian menurun dari masa sidang pertama. "Kami akan diskusi ker.

(Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat

MANTAN anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana dijerat dakwaan berlapis. Selain didakwa menerima suap Rp500 juta, Putu disebut menerima gratifikasi senilai total Rp2,7 miliar dari berbagai pihak dalam dakwaan kedua. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Ratna Putra mengatakan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut telah menerima gratifikasi dalam.

(Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menghapus kewajiban guru mengajar 24 jam di sekolah.Muhadjir mengatakan, guru idealnya cukup mengajar maksimum 8 jam setiap minggu. “Saya meluruskan aturan yang lama. Itu tidak relevan lagi bagi guru kita saat ini,” kata Muhadjir di Makassar, Rabu sore, 16 November 2016.Muha.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, semangat revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah untuk memperkuat national oil company (NOC) dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Menurutnya hal ini demi mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah mengkaji berbagai kemungkinan .

[Blog Relawan] 15 Hal Tentang DPR yang Tidak Diungkap Media

DPR punya lapangan sepak bola. Sesekali pernah dipakai konser, dan pengajian akbar. Rapat di DPR sering kali tidak ontime. (Baru tau kan?) Ketika menunggu dimulainya rapat, ada anggota DPR yang memutarkan lagu dari ponselnya dan diperkeras melalui speaker. • 5 menit pertama lagu lawas lokal. • 5 menit kedua lagu India. Ada keinginan gue untuk mengajak beliau lari-lari sambil joget di lapangan bo.

(Kompas.com) Ketua DPR Gelisah Kehadiran Anggota di Sidang Paripurna di Bawah 50 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com-Ketua DPR RI Ade Komarudin mengaku gelisah terkait presensi anggota Dewan dalam paripurna DPR yang hanya berkisar 42 persen. Hal tersebut mengacu pada daftar hadir sidang paripurna pada masa sidang pertama tahun 2016-2017 (periode 16 Agustus hingga 28 Oktober 2016). Berdasarkan data yang dihimpun WikiDPR, dari total 11 rapat paripurna yang digelar pada masa sidang tersebut, rat.

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komisinya akan membentuk tim pengawas proses hukum kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Hal itu dilakukan agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. "Tidak boleh ada yang mempermainkan hukum," ucap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2016.Selain.

(Tempo.co) AJI Dorong Pembentukan Dewan Rating Industri Penyiaran

TEMPO.CO, Depok - Aliansi Jurnalistik Independen mendorong dibentuknya dewan rating untuk mengawasi dan mengaudit perusahaan rating industri penyiaran. Saat ini baru ada satu perusahaan penyelenggara rating, yakni Nielsen, yang menjadi penyedia data rating siaran media elektronik.Anggota AJI Jakarta, Erianto, mengatakan rating bukan sekadar data riset, tapi juga punya nilai ekonomi. Program yang r.

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggo.

(Tempo.co) Dewan Pers Dorong Wartawan Uji Kompetensi, Ini Alasannya

TEMPO.CO, Cirebon– Ketua Dewan Pers Yosep Adi Pasetyo mengatakan mulai Februari 2017, pihaknya akan memverifikasi media massa di Indonesia tanpa pungutan biaya. Langkah tersebut sebagai upaya perbaikan kualitas media. Namun konsekuensinya, hanya media-media yang telah terverifikasi saja yang bisa meliput secara resmi. “Setiap instansi hanya melayani media yang terverifikasi,” kata dia di Hotel Ast.

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metr.

(DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca

Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/4). Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020.Perjanjian Par.

(DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya

Jakarta - Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)0 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta, hari ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan keinginannya agar revisi UU Migas dapat memperkuat BUMN perminyakan, yaitu PT Pertamina (Persero).Caranya dengan mengalihkan cadangan migas nasional yang saat ini dikuasai kepada .

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan badan layanan yang berfungsi menampung dana bantuan atau hibah di sektor lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan upaya perbaikan lingkungan, termasuk merestorasi lahan gambut, telah menjadi perhatian pemerintah. "Pak Wakil Presiden kasih atensi yang kuat tentang itu," ucap Siti di Kantor Staf Presiden, Jaka.

(DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha

Jakarta - Para pengusaha menolak atau masih mempertanyakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Para pengusaha menilai, BPJS Ketenagakerjaan dan TAPERA hampir sama fungsi dan pelaksanaannya.BPJS Ketenagakerjaan memiliki alokasi untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Sementara TAPERA juga bertujuan untuk memberikan kesem.

(DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan anggota Komisi IX DPR Indra P Simatupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi minyak sawit senilai Rp 96 miliar. Diduga, bisnis tersebut fiktif belaka."Modus operandi tersangka Indra P Simatupang ini mengajak korban Louis dan Yacub untuk bisnis jual beli kernel dan CPO, diduga semua bisnis tersebut adalah fiktif dan tidak pernah ada,".

(Lampung Pagi) Lulusan Sekolah Ikatan Dinas Tak Boleh Langsung ke Daerah Asal

LAMPUNGPAGI.COM--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini tengah menggodok regulasi maupun pemetaan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia.Langkah ini dilakukan menyusul wacana penempatan lulusan sekolah ikatan dinas di luar daerah asalnya."Kami akan melakukan ‎penempatan ASN lulusan sekolah ikatan dinas pada daerah di luar asal mereka..

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterangan berbeda.

(Juara.Net) Pejabat Pemerintah Dilarang Pimpin Cabang Olahraga!

JAKARTA, JUARA.net - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, mengingatkan sejumlah pejabat pemerintah untuk tidak maju dalam pemilihan pengurus cabang olahraga di Tanah Air. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai dalam mengurus cabang olahraga dibutuhkan konsentrasi penuh. "Tidak boleh. Olahraga ini tidak boleh diurus setengah hati. Olahraga ini harus diurus sepenuh h.

(TigaPilarNews) Sering Membolos, Anggota DPR Diminta Mundur

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan agar anggota DPR yang jarang hadir saat rapat Paripurna untuk mengundurkan diri. Hal ini lantaran terlalu seringnya anggota DPR membolos dalam agenda rapat paripurna. “Asyik dong anggota dewan yang tidak hadir atau bolos dalam rapat paripurna. Sebaiknya demi pertanggungjawaban seorang angg.

(Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti-rugi saja. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare."Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemari.

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengakomodir kep.

(Media Indonesia) Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 3,5%

PARTAI Gerindra sepakat dengan usulan pemerintah soal ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 3,5%. Alasannya, agar memberikan kesempatan partai baru untuk duduk di kursi parlemen. "Bagi Gerindra, semakin banyak yang memperjuangkan kepentingan rakyat semakin baik," Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/10). Riza, sapaan k.

(Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana .

(Bandung Express) Ada Keganjilan pada UU Pilkada Tentang Dana Kampanye

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2016 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) menurut ketua Badan Riset Indonesia Toto Sugiarto masih terdapat celah kecurangan yaitu pada pengaturan dana Kampanye. Dirinya mengatakan, beberapa celah kecurangan terjadi pada sumber dana kampanye seba dalam aturan disebutkan tidak ada pembatasan jumlah dana meskipun setiap pasangan cal.

(DetikNews) DPR Sahkan RUU Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim jadi UU

Jakarta - Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-undang. Pengesahan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (19/10/2016) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ra.

(DetikNews) Ruhut Mau Hengkang dari DPR, Demokrat: Lebih Bagus Mundur dari Partai

Jakarta - Berseberangan dengan keputusan partai karena mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul siap mundur dari kursi anggota dewan. Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan menyatakan akan lebih baik lagi kalau Ruhut juga segera mundur dari partai.Hingga kini, Komisi Pengawas Partai Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut kepada Dewan Kehormatan.

(Tempo.co) Demokrat Keberatan SBY Diperiksa Jaksa soal Kematian Munir

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi tak perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono guna mencari informasi perihal isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.Kabar pemeriksaan terhadap Presiden RI ke-6 itu muncul setelah dokumen hasil kerja .

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta(public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas). Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan d.

(Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua

PRESIDEN Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, hari ini. Beberapa agenda termasuk meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai. "Di bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Presiden akan mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10). T.

(Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan mereka terancam hukuman internal, juga pidana."Kalau di Polri ada dua yang secara internal berlaku yaitu peraturan disiplin dan peraturan kode .

(DetikNews) Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar

Jakarta - Sistem pendidikan di Finlandia: sedikit pekerjaan rumah, sedikit waktu di dalam kelas, lebih banyak bermain, tak ada ujian nasional (UN) dan sebagainya. Namun, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana bisa?Pada akhir pekan lalu, detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Profesor Erno August Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia. Dia pun mema.

(DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'

Jakarta - Ketua INASGOC, Erick Thohir, melakukan kunjungan ke pembangunan beberapa venue untuk Asian Games 2018. Wisma atlet diyakini akan selesai tepat waktu.Kunjungan itu dilakukan, Senin (17/10/2016). Presiden Inter Milan itu langsung mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi. Kunjungan Erick merupakan lanjutan kunjungan serupa beberapa waktu lalu di kompleks stadion utama Gelora Bung Karno.Sian.

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengaku bertemu dengan I Putu Sudiartana. Pertemuan itu dilakukan sebelum APBN-P 2016 disahkan."Saya ketemu Putu tanggal 27 (Juni) malam. Itu pada sela-sela rapat Banggar diskors karena menunggu putusan tax amnesty. Ini APBN alot karena tax amnesty belum diketok, itu saja," kata Wihadi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tin.

(Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) siang. Tak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya. Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan pukul 13.15 WIB. Jokowi lalu masuk ke ruangan pukul 13.30. Setelah itu,.

(Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch berharap pemerintah memperbaiki peraturan tentang mekanisme pengajuan status justice collaborator (JC) kepada tersangka tindak pidana. Permintaan ini menyusul adanya pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal banyaknya pengajuan justice collaborator yang menjadi modus pungutan liar.Peneliti hukum dari ICW, Lalola Easter, mengatakan banyaknya .

(Tempo.co) Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membatalkan pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara periode 2016-2020 pada tahap kedua, yaitu penyaringan. Pada tahap itu telah terpilih tiga calon rektor yang telah disampaikan ke Kementerian. Pembatalan itu berawal dari adanya pengaduan pihak calon rektor yang memiliki suara terendah, y.

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi terindikasi pe.

(Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat

Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) meminta masyarakat memahami bahwa keinginannya untuk memberikan ekspor konsentrat tidak berlaku pada semua komoditas tambang, namun melainkan pada komoditas tertentu yang memang belum memungkinkan untuk dilakukan hilirisasi pada saat ini. Untuk itu katanya, melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 merupa.

(Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli

Yogyakarta, (Laras Post) - Keseriusan Presiden Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria dibuktikan dengan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Senin, (10/11/2016). Pada kesempatan tersebut Jokowi menegaskan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menj.

(RiauOne.com) Ketua BPK Harry Azhar Azis Terbukti Langgar Kode Etik Terkait Panama Papers

JAKARTA – Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memutuskan jika Ketua BPK, Harry Azhar Azis terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik itu terkait dengan ketersangkutan nama Ketua BPK dalam skandal Panama Papers. Harry Azhar Aziz pun dijatuhi sanksi peringatan tertulis. “Peringatan tertulis, menurut kode etik begitu,” kata anggota MKKE, Prof .

(Tempo.co) 36 Anggota Laporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kembali digoyang. Kali ini, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan oleh 36 anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik.Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan Ade diduga memberikan persetujuan kepada Komisi Keuangan untuk rapat dengan BUM.

(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini."Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI.

(Tempo.co) Komisi Dalam Negeri DPR Sarankan KPU Atur Lembaga Survei

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria mengusulkan agar lembaga survei dapat diatur lebih sistematis lagi. Menurut dia, hal itu diperlukan karena ada lembaga survei yang digunakan untuk menggalang opini publik bukan menyajikan fakta."Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada aturan mengenai lembaga survei, kecuali lembaga pemantau, ke depannya memang harus transparan,&#.

(Gala Media News) Mahkamah Kehormatan DPR Proses Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ruhut Sitompul

MAHKAMAH Kehormatan DPR RI (MKD) memutuskan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh seorang pengacara bernama Ach Supyadi, Senin (3/10/2016) lalu. "(Laporan) diproses dan memenuhi syarat diperiksa dan dilanjutkan. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ke pengadu,".

(ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri

(ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah menyiapkan alokasi dalam RAPBN 2017 sebesar Rp390 miliar untuk unit hunian bagi anggota TNI/Polri."Rp390 miliar itu kurang lebih 5000an unit hunian TNI polri di luar rusus (rumah khusus) yang masih kita kerjakan di perbatasan," kata Basuki seusai mengikuti rapat kerja membahas anggaran TNI/.

(TigaPilarNews) Menperin: Harga Gas Industri Turun Awal Tahun 2017

Tigapilarnews.com – Menteri Perindustrian (Kemenperin) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menurunkan harga gas industri pada awal Januari 2017 mendatang. “Sesuai arahan bapak Presiden Jokowi, harga gas industri harus di turunkan, mudah-mudahan awal Januari sudah bisa diturunkan ,” ujar Airlangga saat ditemui di Jababeka Tenant Award, senin (10/10/2016) sore. Airlangga menambahkan jika n.

(OkeZone.com) 2 TAHUN JOKOWI-JK: Nilai Rapor Kabinet Kerja Jokowi-JK Masih 60-70

PEMERINTAHAN Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) akan genap berusia 2 tahun pada 20 Okotber 2016. Dalam bentang waktu tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan tugas-tugasnya, termasuk mengelola dan mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di negeri ini. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Tercatat, Presiden Jokowi sudah dua kali merombak k.

(Tempo.co) Ombudsman Temukan Banyak Masalah dalam Proyek E-KTP

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Ahmad Suaedy, menilai penyelenggaraan pelayanan publik soal pembuatan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP) oleh Kementerian Dalam Negeri berlangsung lambat dan banyak persoalan. Pihaknya menemukan banyak kekacauan di berbagai daerah. “Kami pantau hingga kecamatan,” ucapnya di kantornya, Senin, 10 Oktober 2016. Ahmad mengatakan salah satu persoalan yang mun.

(Timlo.Net) DPR Tolak Draft Perpanjangan Ijin 10 Stasiun TV, Ini Alasannya

Timlo.net — Komisi I DPR menolak draf rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Mereka sebut usulan itu tidak valid. Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, penilaian terhadap 10 stasiun televisi tersebut selalu berubah tiap tahunnya. Pergantian komi.

(OkeZone.com) Lolos Verifikasi KPU, Partai Bisa Ajukan Capres

JAKARTA – Usulan pemerintah yang membatasi partai politik baru mengajukan calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 dinilai rawan memicu gejolak. Semua parpol peserta Pemilu 2019 memiliki hak sama mengajukan capres karena telah melewati proses verifikasi yang ketat. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, tak ada alasan rasional dan bisa diterima akal atas usulan pemerintah yang kemba.

(Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, 1 Oktober 2016. Rombongan itu berjumlah lebih dari lima orang. Di antaranya, Benny K. Harman dari Partai Demokrat, Akbar Faizal dari NasDem, dan Adies Kadir dari Golkar.Mereka berkeliling ke barak-barak yang dihuni santri atau pengikut Dimas.

(Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya.

(Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000

Jakarta, Selular.ID – Jika boleh berhitung, sejak Januari hingga Oktober 2016, polemik seputar industri telekomunikasi di Tanah Air terkait rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000, sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Hingga kini, kisruh yang melibatkan, hampir seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi tersebut, belum terlihat kapan akan berakhir. Berbicara revisi PP 52 dan 53 Tahun 20.

(TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di mata internasional, program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai sukses setelah pada tahap pertama pelaksanaannya, program ini mampu meraup dana 7 miliar dollar AS. Namun, kritik terhadap program ini juga terus mengalir sebab skema program ini dinilai hanya menguntungkan kaum kaya yang tidak taat membayar pajak saja. Pemerintah Indonesia mulai menggulirkan progra.

(DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi KPK dalam mengusut kasus ini. Terkait sejumlah pejabat eselon I yang sudah dijadikan tersangka, Tjahjo memastikan pihaknya akan membebastug.

[Kalteng Pos]: Akhirnya, Pemerintah Resmi Naikan Harga Rokok

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah akhirnya betul-betul merealisasikan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai dan juga harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Jumat (30/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017. “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil .

(SindoNews.com) Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melarang partai politik (parpol) baru mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terus menuai kritik. ‎Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz‎ menilai tidak perlu ada syarat minimal kursi atau perolehan suara pada pemilu sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden da.

(Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'."Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly d.

(MetroTvNews) Lembaga Pengkajian MPR Kembali Gelar FGD Terkait Kewenangan DPD

Metrotvnews.com, Kendari: Lembaga Pengkajian MPR kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penataan Kewenangan DPD. Kali ini FGD MPR bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.Pelaksanaan FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Syamsul Bahri ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang keberadaan, fungsi, dan peran kelembagaan DPD dalam .

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

Jakarta - Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti r.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Agustus 2016.

(DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI

Jakarta - Calon ketum PSSI, Edy Rahmayadi, menanggapi dengan serius persoalan mafia sepakbola dan pengaturan skor di Indonesia. Ia pun berjanji mencari para pelakunya.Edy adalah calon Ketum PSSI yang didukung oleh mayoritas voter yang sebelumnya tergabung dalam Kelompok 85 (K-85). Jika terpilih menjadi Ketum PSSI dalam kongres PSSI yang akan dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober 2016.I.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi

SETELAH melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat di panitia kerja (panja) Komisi I DPR yang tertutup, substansi rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disepakati. Dalam revisi itu terdapat beberapa poin perubahan yang nantinya akan dibawa pada rapat Komisi I untuk finalisasi jelang paripurna DPR. Namun, poin-poin yang disepakati.

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana."Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sampai t.

(Fajar.Co) Ternyata Kasus Jemaah Haji yang Ditahan Melibatkan Adik Dirjen Pendis Kemenag

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemberangkatan 177 calon jamaah haji asal Indonesia yang menyelinap melalui Filipina ternyata melibatkan keluarga petinggi Kementerian Agama (Kemenag). PT Aulad Amin, salah satu travel yang memberangkatkan jamaah, adalah milik Nasir Amin. Nasir ternyata adalah adik dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin. Saat dikonfirmasi, Kamaruddin membenarkan bahwa .

(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rapat tersebut menyelesaikan sejumlah isu krusial dalam PKPU. Salah satu diantaranya dalam PKPU no 05 tentang Pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol. "Khususnya Pasal 36 ayat 2 diputuskan dihapus. sebelumnya draft PKPU berbunyi 'apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, m.

(DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017

Jakarta -Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 senilai Rp 2.070,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di 2017 pelemahan ekonomi global pun masih akan dirasakan oleh Indonesia.Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, investasi di berbagai sektor harus terus digalakkan. Dengan banyaknya inves.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(DetikNews) Kasus Gloria dan Arcandra Jadi Pertimbangan DPR Revisi UU Kewarganegaraan

Jakarta - Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel dijadikan momentum Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan ada peluang revisi UU Kewarganegaraan itu menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. "Kita melihat soal kewarganegaraan misalnya sekarang setelah ada beberapa p.

(DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017

Jakarta -PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.Namun, sempat tersiar kabar pemberian izin ekspor terjadi saat posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat Arcandra Tahar, selama kurang lebih 20 hari. Kabar ini pun disanggah Menteri Koordinator (Menko) K.

(Radar Cirebon) Jokowi Ingin Industri Pesawat Pindah ke Majalengka

BANDUNG- Presiden Jokowi menginstruksikan relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Majalengka. Industri pesawat tersebut di Kota Bandung saat ini dinilai tidak representatif karena terlalu kecil. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (18/8). Menurut Budi, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Jaka.

(DetikNews) Jokowi Tunjuk Kepala Bappenas Jadi Chief Investment Officer, Ini Tugasnya

Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menugaskan bambang sebagai Chief Investment Officer (CIO).Dalam menjalankan fungsinya, Jokowi menjelaskan, Bappenas akan menangani pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Tadi saya juga sudah membicarakan .

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai politik sebagai institusi politik yang paling tidak dipercaya menurut survei terbarunya. "Parpol dan DPR tidak pernah naik kelas tingkat kepercayaannya sejak 2002," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta, Ahad, 14 Agustu.

(Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan adanyajustice collaborator bisa digunakan untuk membuat efek jera."Saran dari KPK tidak setuju dicabut. Alasannya agar membuat efek jera," k.

(Tempo.co) Ahok: Saya Dipaksa Ambil Cuti Kampanye, Adil atau Tidak?

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan cuti kampanye bagi calon kepala daerah inkumben merupakan hak. Jika ada pihak yang mengatakan Ahok akan menyalahgunakan wewenang, dia memilih rela tidak berkampanye. "Kan hidup pilihan," katanya di Balai Kota, Jumat, 5 Agustus 2016.Ahok pun meminta fatwa dari Mahkamah Konstitusi perihal kejelasan isi Unda.

(Tempo.co) Menteri Susi: Presiden Akan Putuskan Nasib Reklamasi Pulau G

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya sudah menyerahkan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan soal permasalahan reklamasi di Pulau G. Baginya yang penting adalah kepentingan nelayan tak terganggu."Keputusan akan dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Presiden Joko Widodo," kata Susi Pu.

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang ke - 5 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke – 5 Tahun 2015 – 2016 pada Periode 17 Mei – 28 Juli 2016 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Nasdem yaitu sebesar 51,9% kehadiran dengan rata-rata 19 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya, posi.

Review Kinerja Legislasi DPR-RI Tahun 2015-2016

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kinerja legislasi DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) tahun 2015-2016 pada Masa Sidang 1 yang dimulai tanggal 14 Agustus-30 Oktober 2015 belum ada RUU yang disahkan. Selanjutnya, pada Masa Sidang 2 tanggal 16 November-18 Desember 2015 ada 1 RUU yang disahkan, yaitu RUU Penjaminan. Kemudian, pada Masa Sidang 3 tanggal 11 Januar.

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-5 Tahun 2015-2016

Pada masa sidang ke-5 tahun 2015-2016 periode 17 Mei s.d.28 Juli 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyak 430 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 316 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 114 rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Merujuk data yang berhasil dihimpun.

(Tempo.co) DPR: Bank Penyalur KUR Segera Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengemukakan bank penyalur program kredit usaha rakyat (KUR) akan segera dievaluasi karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan."Kami sangat kecewa dengan realisasi program KUR yang dijalankan oleh bank penyalur. Kami banyak menerima aduan dari masyarakat karena mereka dipersulit mengajukan dana KUR meski ada jaminan. Saya .

(DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa

Jakarta -Membangun pabrik di luar Pulau Jawa masih menjadi pilihan terakhir yang akan diambil seorang investor saat berinvestasi di Indonesia.Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro, para investor takut mengembangkan bisnis apa lagi mendirikan pabrik di Luar Pulau Jawa karena ketersediaan listriknya masih terbatas."Saya teringat pada diskusi saya d.

(Tempo.co) Presiden Perintahkan Seskab Kaji Perluasan Wewenang BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Sekretaris Kabinet untuk mengkaji perluasan peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah adanya kasus vaksin palsu yang meresahkan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden meminta lembaganya untuk mempelajari peran BPOM diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi peredaran obat. "Tapi juga .

Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2015-2016

Pada masa sidang ke-4 Tahun 2015-2016 periode 6 s.d.29 April 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan sebanyak 193 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 110 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 83 rapat yang dilaksanakan secara tertutup. Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh W.

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke – 4 Tahun 2015 – 2016 pada Periode 6 – 29 April 2016 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Nasdem yaitu sebesar 68% kehadiran dengan rata-rata 24 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya, posisi teren.

(OkeZone.com) MKD Diminta Segera Proses Kasus Amri dengan Pedangdut Cita Citata

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera menyelesaikan kasus antara Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Amrullah Amri Tuasikal dengan pedangdut, Cita Citata. "Proses sidang MKD harus berjalan karena masalah ini harus selesaikan agar menemukan penyelesaian," kata Hendri saat dihubungi Okezone, Jakarta, Minggu (7/8.

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Dana Parpol Rp 1 Triliun Batal Turun Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mer.

(Tempo.co) Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri, Rachel Maryam, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, Kamis, 30 Juni 2016. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selain Donal, pelapor Fadli dan Rachel ialah Koalisi Anti-katebelece DP.

(Tempo.co) Ini 12 Tuntutan Forum Anak Nasional untuk Menteri Yohana

TEMPO.CO, Mataram - Forum Anak Nasional membacakan 12 tuntutan hasil forum di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Muhammad Khairul Rizal asal Sulawesi Tenggara dan Bilqis Iasha Rosma Sumroni asal Jawa Barat mewakili peserta membacakan 12 tuntutan sebagai pamungkas forum yang digelar pada 19-22 Juli 2016 tersebut.“Untuk mewujudkan Indonesia layak anak, kami .

(Tempo.co) Menpora: Deadline PSSI Menggelar KLB 3 Agustus 2016

TEMPO.CO, Surabaya - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengharuskan Konferensi Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) digelar pada 3 Agustus 2016. Tanggal itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh FIFA. "Ya, harus tanggal itu," kata Imam ketika di Surabaya, Sabtu, 23 Juli 2016.Dalam KLB tersebut, PSSI harus melaksanakan rekomendasi FIFA, yaitu mengganti ketua umum.

(Tempo.co) Riset ICW: Hukuman buat Koruptor Makin Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai vonis hakim semakin menguntungkan pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang Januari-Juni 2016.Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. "Ada kecenderungan hakim hanya memilih hu.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Sebut Banyak Koperasi Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jambi tak hanya untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, tapi juga untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-69. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan koperasi Indonesia harus banyak berbenah."Ada 212 ribu koperasi di Indonesia, yang aktif hanya 150 ribu. Berarti ada 62 ribu yang enggak aktif. Ini potret apa adanya dan harus d.

(Tempo.co) Apindo Keluhkan Seabrek Kebijakan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Menurut Hariyadi, kebijakan kontraproduktif tersebut selama ini telah merepotkan para pengusaha. “Apindo cukup direpotkan dengan wacana yang terus bergulir,” kata Hariyadi di kantor Center of Reform on Economics Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016. Ia meni.

(PojokSatu.id) Asik Betul...DPR Bebas Kuker ke Luar Negeri Kapan Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah merampungkan perubahan kedua Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunjungan kerja (kunker) kapan saja, asal tidak bentrok dengan sidang paripurna. Kabar adanya perubahan ini dibenarkan Waki.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Tempo.co) Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya."Saya perkirakan bensin yang.

(DetikNews) Putu Sudiartana Ditangkap KPK, SBY Kumpulkan Petinggi PD di Cikeas

Jakarta - Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat (PD) ditangkap KPK. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan pimpinan partai untuk membahas hal tersebut."Kami dapat info itu juga dari media. Kita juga belum dapat info dari KPK sendiri apa dasarnya dan kasusnya seperti apa. Tapi garis kebijakan sama persis seperti yang disampaikan ketum, bahwa .

(Tempo.co) Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya yang dikeluarkan setiap calon kepala daerah ternyata sangat jauh dari kekayaan yang dimilikinya. Ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitiannya. "Ada calon kepala daerah yang hartanya nol, bahkan 18 calon hartanya minus tapi maju dalam pemilihan kepada daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika memaparkan studinya k.

(RimaNews) PKS Minta MA dan KY Awasi Hakim Gugatan Fahri Hamzah

Rimanews - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andy Azisi Amin meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) mengawasi Majelis Hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Fahri Hamzah. Alasannya, ada kejanggalan dalam putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Fahri Hamzah. Permintaan itu secara resmi diajukan Andy d.

(Pikiran Rakyat) Soal Larangan Minol, PPP Kehendaki Pengecualian

JAKARTA, (PR).- Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan. Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Jun.

(DetikNews) Mendikbud: Kepala Sekolah yang Tak Patuhi Larangan Ospek Bisa Dipecat

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan disela-sela kegiatan buka bersama Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) pada hari Minggu (19/6/2016), kembali mengingatkan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak lagi mengadakan kegiatan ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus/sekolah) yang tidak mendidik di sekolah.Di rumah dinas Menteri Sekretaris Negara Jalan Widya Chandra I No 4 Jakar.

(DetikNews) 261 Wakil Rakyat Tak Hadir di Paripurna DPR Bahas Calon Kapolri

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah pembacaan surat Presiden soal pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebanyak 261 orang anggota DPR tidak hadir saat paripurna dimulai. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2016) dan dimulai pada pukul 11.15 WIB, dari yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Semua pimpinan DPR hadir.

(Beritagar.Id) Alasan Jokowi memilih Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden sudah mendengar masukan dari semua pihak seperti Kompolnas, Polri dan publik sebelum memutuskan nama Tito Karnavian. Menurut Johan, nama Tito diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) .

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada empat.

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Tempo.co) Menteri Lembong Minta Masyarakat Beralih ke Daging Sapi Beku

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku cukup kesulitan mengatur logistik untuk daging sapi segar dibanding daging sapi beku. Menurut dia, daging sapi segar hanya bisa disimpan dalam semalam."Mengatur logistik untuk daging segar setengah mati," kata Thomas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.Dia meminta masyarakat beralih untuk mengkonsumsi daging sap.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(DetikNews) Belum Ada Perkembangan, Ini Pembangunan Jalan Trans Papua

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, pembangunan jalan di Papua masih belum maksimal. Sejumlah kendala masih mewarnai sehingga pembangunannya belum menunjukkan perkembangan berarti."Belum ada perkembangan terbaru," aku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono saat dijumpai detikFinance di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara. “Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati .

(Media Indonesia) Nafsu Berkuasa di UU Pilkada

TAKTIK tersembunyi di dalam perubahan UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada mulai terungkap ke permukaan, mulai politik uang setengah hati, cara-cara jitu untuk menjegal calon perseorangan, hingga pemangkasan kemandirian KPU. Kini, ada satu lagi ketentuan yang menjadi kekhawatiran para akademisi dan penggiat pemilu, yakni penarikan pelaksanaan pilkada serentak nasional dari semula pada 2027 menjadi 2024.

(Tempo.co) Pembangunan Wisma Atlet Asian Games di Palembang Dipercepat

TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan enam menara Wisma Atlet di Palembang, dipercepat oleh pengembang dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya agar sarana akomodasi tersebut dapat rampung lebih cepat sebelum para duta olahraga itu memulai test event. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengatakan, pihaknya sengaja membangun dengan konsep rumah susun karena setelah gelaran Asia.

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(Tempo.co) MUI Dukung Satpol PP Razia Warung Saeni Supaya Jera

TEMPO.CO, Serang - Majelis Ulama Indonesia Kota Serang mendukung tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melakukan razia warung makan di Kota Serang yang tetap buka siang hari pada bulan suci Ramadan."MUI Kota Serang mendukung sikap tegas Satpol PP dan Pemerintah Kota Serang sesuai dengan hasil rekomendasi rakor MUI dan ormas Islam bahwa warung makan tidak buka pada siang .

(Tempo.co) Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat

TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan. "Jika ibadahnya di gereja ingin aman, mere.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian at.

(OkeZone.com) Protes Pasal 9A, KPU Akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR, untuk kemudian mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait itu, pertama kita masih terus membahas terus mengkaji, hasil revisi dari DPR sambil menunggu diundangkan revisi UU Pilkada itu,” kat.

(DetikNews) Paripurna Bahas RUU Pilkada: 320 Anggota DPR Tak Hadir, Termasuk Fahri

DPR kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yang jadi sorotan adalah pengesahan RUU tentang Pilkada. Sebanyak 320 dari 558 anggota tak hadir di paripurna.Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, ditemani oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wak.

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(DetikNews) KPK Akan Memeriksa Semua Anggota Komisi V DPR yang Dicurigai Terlibat

Jakarta - Satu persatu Anggota Komisi V DPR RI diperiksa penyidik KPK terkait dugaan suap proyek dana aspirasi di Kementerian PUPR. Tiga Anggota Komisi V saat ini telah berstatus tersangka.KPK akan memeriksa semua pihak yang diduga tahu dan dicurigai terlibat dalam dugaan suap ini. Tak terkecuali para anggota dewan di Senayan."KPK akan memeriksa yang dianggap mengetahui dan yang dicurigai terl.

(Tempo.co) Menteri Bambang Ingin Koperasi Berkembang Seperti Perusahaan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro berharap koperasi di Indonesia mampu berkembang hingga selevel dengan perusahaan. Ia menilai koperasi berpotensi besar untuk berkembang.Bambang mengatakan banyak koperasi yang sukses memiliki pendapatan setara dengan perusahaan terbuka tapi belum terpublikasi. "Selama ini kebanyakan koperasi hanya dianggap sebagai formalitas, bukan.

(Tempo.co) Bekraf dan Irama Nusantara Targetkan 1.500 Musik Terdokumentasi

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Yayasan Irama Nusantara menjalin kerja sama untuk pendokumentasian dan pengarsipan musik populer Indonesia. Keduanya menargetkan tak kurang 1.500 musik terdokumentasi dalam kerja sama ini.Saat ini Yayasan Irama Nusantara telah mendokumentasikan dan mengarsipkan 1.000 rilisan fisik musik Indonesia di era tahun 1950-an hingga 1980-an dalam bent.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Rakyat Merdeka) MKD DPR Mulai Garap Kasus Ruhut Sitompul

RMOL. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etika dengan teradu anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.Pihak pengadu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak siang ini dimintai keterangan oleh MKD.Dahnil sendiri mendesak Mahkamah Etik mengeluarkan sanksi tegas bagi politisi nyentrik asal Partai Demokrat itu. Sebab Ruhut telah melanggar .

(RimaNews) DPR Kemungkinan Setujui Perppu Hukuman Kebiri

Rimanews - Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain mengatakan DPR kemungkinan menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Dari 10 fraksi yang belum setuju cuma dua fraksi. Jadi, kemungkinan besar Perppu disetujui," kata Malik dalam "Seminar Pen.

(DetikNews) 1,9 Juta PNS Masuk Radar Bisa 'Dipecat'

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lagi bisa bekerja seenaknya. Karena, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun aturan penataan PNS berbasis kinerja.Tak tanggung-tanggung, PNS yang masuk radar penataan bisa 'dipecat', yakni diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir alias pensiun dini.Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah .

(DetikNews) Kapan BI akan Menaikkan Plafon E-Money?

Jakarta -Bank Indonesia (BI) terus memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD). Sejalan dengan hal tersebut, BI saat ini sedang mengkaji revisi aturan Layanan Keuangan Digital (LKD).Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, kebutuhan ekonomi masyarakat untuk berbelanja semakin meningkat. Hal itu menjadi alasan BI akan menaikkan jumlah plafon e-money."Nant.

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pada ta.

(Tempo.co) MA Akui Kecolongan, Sistem Pengawasan Hakim akan Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung mengakui kecolongan dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Kapahiang, Janner Purba. Juru bicara MA Suhadi mengatakan MA harus mengevaluasi kembali sistem pembinaan dan pengawasan hakim."Memang kecolongan lagi, sehingga MA harus mengevaluasi sistem pembinaan dan pengawasan yang selama ini berlaku," kata Suhadi dalam jumpa wartawan,.

(Tempo.co) Teguh Juwarno Pimpin Komisi BUMN DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Teguh Juwarno dilantik menjadi Ketua Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Pergantian tersebut dilakukan seiring dengan rotasi Fraksi Partai Amanat Nasional.Selain merotasi pemimpin Komisi VI, VIII, dan IX, PAN merotasi sejumlah anggotanya di beberapa komisi dan badan-badan kelengkapan DPR lain.Pel.

(DetikNews) MA Sangat Terpuruk, Presiden Diminta Keluarkan Perppu Tumpas Mafia Peradilan

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengakui lembaganya sangat terpuruk beberapa bulan terakhir akibat bawahannya terlibat kasus korupsi. Kondisi akut ini sangat mangkhawatirkan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pekan lalu menyerukan perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyel.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) Lomba Siswa SMK, Ribuan Siswa Tinggal di Rumah Warga Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) Tingkat Nasional XXIV tahun 2016.Namun ada yang berbeda dari acara ini. Para peserta dari seluruh Indonesia selama sepekan penyelenggaraan di Malang Jawa Timur sejak 22 Mei 2016 menginap di rumah-rumah warga. "Ini pertama kali," kata Menteri Pendidikan dan Kebuday.

(Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perseroan Terbatas Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat Baharuddin mengatakan sebanyak 18 kapal pesiar dari berbagai negara dijadwalkan mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama 2016."Yang sudah terjadwal sebanyak 18 kapal, semoga ada perkembangan tambahan lagi pada semester kedua nanti," kata Baharuddin kepada Antar.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, sifatn.

(Tempo.co) Menteri Anies: Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Dunia Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Menurut dia, dunia kerja ke depan akan banyak yang berkonsentrasi di bidang-bidang baru."Kita perlu antisipasi dengan mempersiapkan pendidikan baru. Sebab, dalam dunia kerja nanti, ada kerjaan baru yang sepuluh tahun lalu enggak ada. Sekaran.

(Tempo.co) Pemerintah Mengimpor Gula Mentah Lewat BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengimpor 381 ribu ton gula mentah (raw sugar) melalui PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Menurut Wahyu, gula mentah itu nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) di pabrik gula milik badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan.Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pada 29 A.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) DPR Minta Kemendagri Tak Semena-mena Mengevaluasi Perda Miras

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pa.

(TigaPilarNews) Akhir Mei Kemenkeu Ketahui Data Pemegang Kartu Kredit

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Mulai 31 Mei 2016, perbankan penerbit kartu kredit harus melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengharapkan tidak ada ketakutan yang berlebihan dari masyarakat. Kebutuhan data bagi Ditjen Pajak hanya untuk menyasar masyarakat yang.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) Kibar Kreasi Buka Akses Start-Up Indonesia ke Silicon Valley

TEMPO.CO, Redwood - Kibar Kreasi Indonesia, sebuah start-up teknologi digital asal Indonesia, menandatangani kerja sama dengan GSVlabs, rekanan Google yang telah menginkubasi lebih dari 150 perusahaan, di Silicon Valley, Amerika Serikat, Senin, 16 Mei 2016. GSVlabs bekerja sama dengan Google Launchpad melalui program Pioneer Accelarator, yang tiap tahunnya mengakselerasi sekitar 60 perusahaan star.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disembelih, sapi-.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Istana: Semua Kementerian dan Lembaga Siap Potong Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada kementerian atau lembaga negara yang berkeberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja. Sebagaimana telah diberitakan, anggaran dipotong sebesar Rp 50,016 triliun."Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kementerian ataupun lembaga negara yang keberatan," ujar P.

(Tempo.co) Tim Kemenpora dan KONI Sidak Kesiapan Venue PON Jabar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama KONI Pusat meninjau lokasi pertandingan atau venue PON XIX/2016 Jabar di sejumlah daerah penyelenggara pertandingan itu."Peninjauan venue pertandingan dilakukan untuk melihat dari dekat kesiapannya. Selain itu melakukan koordinasi dengan PB PON dan Sub PB PON XIX/2016," kata Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Pre.

(Tempo.co) Kasus Panama Papers, Majelis Etik Gelar Sidang Ketua BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan menggelar sidang perdana terkait dengan laporan Koalisi Selamatkan BPK atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Koordinator koalisi itu, Roy Salam, mengatakan sidang digelar hari ini, .

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan konsume.

(Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan ada tuntutan dari masyarakat soal adanya revolusi dalam persepakbolaan Indonesia. Revolusi ini untuk memastikan reformasi sepak bola tidak boleh berhenti, meskipun FIFA sudah mencabut pembekuan PSSI."Ada tuntutan dari publik bola, sebaiknya sepak bola kita tidak hanya semata-mata direformasi, tapi juga direvolusi. Setel.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(Koran Jakarta) Kunker DPR Sering Tanpa Perencanaan yang Matang

Kunjungan kerja (kunker) ke daerah seringkali hanya menjadi lahan anggota DPR untuk mencari proyek. JAKARTA — Kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hasil yang didapat setelah kunjungan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pemilihan. “Padahal, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kun.

(Tempo.co) Produk Organik Indonesia Bagus, Sertifikasi Jadi Kendala

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sertifikat untuk menentukan produk organik menjadi kendala petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah bersaing dalam perdagangan bebas Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.Ketua Komunitas Organik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, Antonius Agung Saputro, mengatakan sebagian konsumen menganggap produk organik mahal dan harus bersertifikat. Untuk.

(Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Skors Indonesia yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) karena intervensi pemerintah terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dicabut setelah berlangsung hampir satu tahun. Hal itu diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino di sela Kongres FIFA di Meksiko, Jumat, 13 Mei 2016.Infantino mengatakan keputusan mengenai Indonesia, salah satu pasar sepak b.

(Tempo.co) Buka Jurusan Bodong, Rektor Unima Dipecat Kemenristekdikti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir memberhentikan Rektor Universitas Negeri Manado Philoteus Tuerah karena rektor itu membuka jurusan bodong. Dua jurusan yang dibuka tanpa izin adalah Program Magister Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 67 dan Program Administrasi Negara dengan 47 mahasiswa. Dua jurusan itu dibuka di Nabire, Papua, dengan proses belaj.

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persain.

(Tempo.co) Moratorium PRT ke Luar Negeri Mulai Berlaku Bulan Ini

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, mengatakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk penata laksana rumah tangga mulai dihentikan bulan ini. Penghentian secara menyeluruh dilakukan pada tahun depan. Hindarno mengatakan target penghentian pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke luar negeri .

(OkeZone.com) BPK Curigai Kunker Anggota DPR Rugikan Negara Rp945 Miliar

JAKARTA - Setjen DPR RI rupanya mengirimkan surat ke setiap fraksi tentang potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dari program kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI. Hal ini diketahui setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat meneruskan surat dari Setjen DPR itu ke seluruh anggotanya. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia me.

(JawaPos) Kunker Berpotensi Rugikan Negara, FITRA Salahkan Setjen DPR

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara Rp 945 miliar akibat kunjungan kerja anggota DPR yang diduga fiktif, juga menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurut Yenny, potensi kerugian negara itu diketahui dalam audit IHPS BPK-RI 2014/2015. Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya ang.

(Tempo.co) Indonesia Protes UU Polusi Asap Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan keberatan atas Undang-Undang Polusi Asap Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act /THPA) yang disahkan parlemen Singapura pada 2014. Peraturan itu mulai menampakkan “taringnya” setelah Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) Singapura mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap direktur sebua.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) Sekjen DPR Akui Kumpulkan Bukti Dugaan Kunker Fiktif Rp 945 M

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi. Langkah Sekretariat Jenderal Dewan ini sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2015 mengenai kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan yang b.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa sidang ke-4 tahun 2015-2016 konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsi Anggaran sebesar 2% dari total persentase keseluruhan atau terdapat 5 kali rapat. Topik anggaran yang paling banyak dibahas mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 201.

Keterwakilan Perempuan di DPR Sebesar 18,57%

Pada momentum perayaan Hari Kartini tahun 2016 kali ini WikiDPR.org merilis data keterwakilan perempuan di DPR-RI yang sebesar 18,57%. Hal ini berarti dari 560 anggota DPR-RI terdapat 104 orang wakil rakyat perempuan. Jika ditinjau keterwakilan perempuan berdasarkan fraksi-fraksi di DPR-RI maka Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki jumlah keterwakilan perempuan tertinggi dengan persen.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(RimaNews) Mahfud MD Sebut Anggota DPR Bisa Dicopot oleh Partai, Bagaimana Fahri?

Rimanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD membenarkan bahwa secara konstitusional anggota DPR bisa diberhentikan oleh partai politik. “Betul, anggota DPR tetap bisa dicopot oleh parpol berdasar hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter yang dipantau Rabu (11/05/2016). Supaya bisa selamat dari campur tangan partai, politisi harus ikut jalur pemilihan lewat DPD RI. Pernyataan Mahfud .

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(RimaNews) Dilaporkan ke MKD Terkait Kumpul Kebo, ARP Akui Kenal Pelapor

Rimanews - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Andi Rio Pandjalangi (ARP) yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku kenal dengan MN, seorang wanita yang diduga "simpanan" ARP periode 2013-2015. "Ya. Saya kenal MN, kenal, kenal," kata APR saat dihubungi awak media, Jakarta, Senin (09/05/2016). ARP yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Se.

(TigaPilarNews) Letjen TNI (Purn) H.Andi Muhammad Ghalib Meninggal Dunia

JAKARTA, Tigapilarnews.com — Letjen TNI (Purn) H.Andi Muhammad Ghalib yang juga salah satu, Anggota Fraksi PPP DPR RI SH, MH meninggal dunia pada pukul 06.00 WIB. Andi meninggal dalam usia 69 tahun dikarenakan penyakit gagal jantung, yang dideritanya hampir setahun lalu. Almarhum meninggal dunia pada hari Senin, (9/6/2016) di RS. Medistra Pancoran Jakarta Selatan. Dan saat ini Jenazah sudah berad.

(Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait dengan holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah."Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9.

(Tempo.co) Menteri Imam Akhirnya Cabut Sanksi Pembekuan PSSI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan mencabut surat keputusan tidak mengakui kegiatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pembekuan PSSI”, Selasa, 10 Mei 2016. "Pencabutan ini dilakukan untuk menghargai putusan Mahkamah Agung dan komitmen FIFA (badan sepak bola dunia),” kata Menteri Imam di FX Plaza, Jakarta.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(Merdeka.com) Bidan non-PNS: Tolong Jangan Abaikan Kami, Kami Menolong Manusia

Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Ikatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ikut menghadiri forum diskusi bertema 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT', Senin (2/5). Mereka datang dari 11 provinsi di Indonesia.Dalam kehadiran di forum diskusi ini, mereka datang dengan latar belakang surat kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/II/324/2016 tanggal 10 Februar.

(Tempo.co) Menteri Agama: Ongkos Haji Tahun Ini Turun Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan biaya haji tahun ini turun sekitar US$ 132, dari sebelumnya US$ 2.717 pada 2015 menjadi US$ 2.585."Kemarin bersama Komisi VIII DPR, khususnya Panja BPIH (biaya pemberangkatan ibadah haji) 2016, pemerintah bersama legislatif telah berhasil menetapkan besaran biaya haji untuk tahun ini sebesar rata-rata US$ 2.585, turun sekitar .

(RimaNews) Ini Bocoran Anggota DPR yang Belum Laporkan Kekayaan ke KPK

Rimanews - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati, baru mencapai 70,58 persen tingkat penyampaian LHKPN para legislator periode 2014-2019 dari total yang wajib 545 lapor. "Kami masih tunggu s.

(Tempo.co) Pemerintah Hentikan Sementara Peredaran Obat Bupivacaine

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno membenarkan bahwa pihaknya mengeluarkan surat edaran pelarangan sementara terhadap obat anestesi bupivacaine produksi Dexa Medica dan Bernofarm. “Ada surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang meminta rumah sakit untuk sementara tidak menggunakan bupivacaine dari Bernofarm dan Dexa,” katanya dalam pesan singka.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Tempo.co) Sensus Ekonomi, Ada Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 berfungsi memperbaharui informasi mengenai jumlah usaha di berbagai bidang ekonomi. Sensus ekonomi terakhir oleh Badan Pusat Statistik dilakukan pada 2006."Makanya perlu sensus terbaru, mulai usaha rumah tangga, usaha online, hingga usaha yang terpisah di luar rumah. Itu semua dicatat," ucap.

(TribunNews) Besok, Mukhtar Tompo Dilantik Jadi Anggota DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mukhtar Tompo akan dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 pada sidang Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016). Ia menjadi pejabat antar waktu (PAW) Anggota DPR RI mengantikan Dewie Yasin Limpo. Mukhtar mengatakan pelantikan ini adalah amanah penuh yang ia ingin emban untuk kemajuan .

(Merdeka.com) Pemerintah ngotot kemasan botol plastik harus kena cukai

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan tetap mengkaji rencana pungutan cukai terhadap minuman botol plastik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang akan diajukan akhir Mei ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Suryono mengatakan, pengenaan cukai.

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi mengataka.

(Rakyatku.com) Presiden Instruksikan Berantas Calo SIM dan STNK, Begini Caranya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembentukan Tim Khusus demi menggenjot pelayanan publik. Pelayanan publik itu meliputi pelayanan pengurusan KTP, sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB, akte kelahiran, serta akte nikah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang me.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Tempo.co) Pelaku Industri TI Percepat Pertumbuhan Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) dan Perkumpulan FTTH (Fiber-To-The Home) Indonesia (Indonesia FTTH Association atau IFA) bersama Huawei Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Indonesia FTTH Association Summit pertama.Acara tersebut merupakan komitmen 17 anggota baru IFA, untuk pengembangan ekosistem pita lebar tetap (fixed broadband), dalam mend.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) BPOM Sita 4.441 Produk Obat Ilegal Senilai Rp 49,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita 4.441 produk obat ilegal senilai Rp 49,8 miliar dalam operasi Storm VII atau operasi penangkapan produk farmasi ilegal. Operasi ini digelar dari Februari hingga Maret 2016.Operasi Storm VII ini dilakukan di 33 Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. "Sejak Februari, kami sudah melakukan perencanaan dan investigasi. Lalu, pada Maret, k.

(Tempo.co) Bappenas Anggarkan Dana Survei Hanya untuk BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan menindaklanjuti keputusan penghentian program atau proyek survei di kementerian/lembaga dengan tidak lagi menganggarkan dana untuk kegiatan itu, kecuali bagi Badan Pusat Statistik (BPS)."Nanti akan kami tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil setelah m.

(Tempo.co) Menteri Rudiantara Ingin KUR Jadi Dana Untuk Start up

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap dana Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang selama ini dibagikan untuk usaha kecil dan menenhah (UKM) sebagian dialokasikan untuk dana pembentukan perusahaan start up internet. "Kami sedang mendesak agar ada peraturan presiden yang membolehkan dana KUR untuk mendanai start up," kata Rudiantara dalam di acara Indonesia E-com.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan: Kemarau Pendanaan E-Commerce Akan Tiba

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong meminta para pelaku e-commerce di Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi perkembangan teknologi. Bisnis e-commerce di Indonesia tumbuh cepat, katanya, tapi harus melihat risiko."Bagaimana kalau terjadi kemarau pendanaan? Di Amerika sendiri booming bisnis teknologi sudah mulai turun," kata Thomas di acara Indonesia E-commerce Summ.

(Tempo.co) Koalisi Selamatkan BPK Tuntut Harry Azhar Azis Dicopot

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Selamatkan Badan Pemeriksa Keuangan memberikan beberapa rekomendasi kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK terkait dengan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua BPK Harry Azhar Azis."Majelis Kehormatan Kode Etik BPK juga harus menegakkan kode etik BPK dan memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada terlapor (Harry) apabila dinyatak.

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat se.

(Kriminalitas.com) Margarito Kamis: KPK Silahkan Kirim Surat ke Ketua BPK untuk Serahkan LHKPN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berani mengirimkan surat kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada lembaga antirasuah tersebut. “KPK harus aktif, jika Ketua BPK belum menyerahkan LHKPN, ya harus diminta dong. Caranya dengan berkirim surat kepada yang bersangku.

(Jitunews.com) Grace Natalie Prihatin Merosotnya Peran Perempuan di Parlemen

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bertepatan dengan Hari Kartini yang jatuh pada, kamis 21 April, politisi cantik sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengaku khawatir dengan semakin menurunnya partisipasi kaum hawa khususnya di parlemen. "Prihatin banget dengan kondisi saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen kini hanya 17 persen saja. Turun dibanding periode lalu yang jug.

(SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi

Ini dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan mengajak para insinyur-insinyur atau sarjana-sajarna muda yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai patriot energi. Hal tersebut dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah .

(Tempo.co) 85 Pasar Tradisional Akan Direvitalisasi Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tahun ini akan merevitalisasi 85 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan lokal. Dari jumlah itu, 65 di antaranya merupakan pasar rakyat reguler serta 20 lain berada di daerah perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.“Kami berharap upaya revitalisasi tersebut mampu menjadikan pasar rakyat sebagai pusat pasar perdagangan produksi lokal dengan kualitas barang dan ha.

(Tempo.co) Indonesia Ingin Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persai.

(Tempo.co) DPR Ternyata Belum Pernah Bahas Ekstradisi dengan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan DPR belum pernah sekali pun membahas ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Setahu saya, tidak pernah ada pembahasannya. Mungkin Kementerian Luar Negeri Singapura perlu cek ulang data mereka juga," ujar Meutya kepada Tempo via pesan elektronik, Minggu, 24 April 2016. Beberapa jam yang lalu.

(ANTARA News) Menkumham Pindahkan Ribuan Narapidana ke Rutan Depok

Depok (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan akan memindahkan ribuan narapidana baik itu dari LP Cipinang maupun Gunung Sindur untuk menempati Rutan Negara Kelas IIB Cilodong Kota Depok, Jawa Barat."Jumlah narapidana di rutan dan lapas di Jakarta seperti Salemba dan Cipinang sudah kelebihan kapasitas. Dalam rangka redistribusi narapidana bisa kita pindahk.

(ANTARA News) Pemerintah Siapkan Instrumen Keuangan Bagi Dana Masuk

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan Pemerintah Indonesia akan menyiapkan berbagai instrumen keuangan bagi wajib pajak yang membawadananya masuk ke dalam negeri."Instrumen keuangan tersebut antara lain, SUN (surat utang negara) dan deposito, serta dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Ken Dwijugias.

(MetroTvNews) Bagir Manan: Penting Menerapkan Kode Etik dalam Parlemen

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan bahwa kode etik yang dimiliki dewan parlemen memiliki fungsi penting. Sebab, kode etik merupakan cara untuk menuntun orang menjadi lebih baik."Kehadiran kode etik itu penting meskipun sudah ada hukum yang berlaku. Fungsi kode etik itu berbeda. Kode etik merupakan cara untuk menuntun orang agar menjadi baik. Baik itu tidak memikir.

(Tempo.co) Angkutan Pedesaan Menjerit, Butuh Bantuan Pemda

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah daerah diminta berpihak kepada angkutan pedesaan, karena terancam punah. “Peran pemerintah belum kelihatan. Padahal angkutan pedesaan itu kewenangan tingkat dua,” kata Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Sigit irfansyah, dalam diskusi angkutan pedesaan, di Semarang, Selasa (19/4).Menurut Sigit, kepedulian angkutan pedes.

(Tempo.co) Kasus Penganiayaan, Berkas Ivan Haz Hari Ini Masuk Kejari

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melimpahkan berkas tahap kedua perkara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016. Upaya damai yang diharapkan Ivan Haz belum berhasil. “Habis itu dilimpahkan nanti sidang," kata Kepala Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi, Selas.

(Beritagar.id) 57 ribu PNS 'misterius' sedot gaji Rp1,37 triliun

Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak. BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya waji.

(Kriminalitas.com) Masih ‘Ngamen’, Eko Patrio akan Ditegur Fraksi PAN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap angkat bicara menyoal anak buahnya di DPR, Eko Purnomo atau Eko Patrio yang dianggap bekerja tak serius lantaran menjadi pembawa acara di stasiun televisi swasta. Menurut Mulfachri, Fraksi PAN telah secara rutin mengingatkan anggota maupun kader yang juga menjadi bagian dari kalangan artis untuk tetap mengedep.

(JawaPos) Ini Tujuan KPK Periksa Michael Wattimena

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena sebagai saksi suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (13/4). Politikus Partai Demokrat, itu digarap sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mela.

(Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina meluncurkan Dexlite, jenis solar baru dengan CN 51, di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat, 15 April 2016.Direktur Marketing Pertamina Ahmad Bambang mengatakan peluncuran dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Ada 33 SPBU yang disiapkan saat ini," katanya di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat.Tersedia 33 SPBU yang menyediakan Dexlit.

(Tempo.co) BPN Luncurkan Aturan Kepemilikan Hunian bagi WNA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing untuk mendorong investasi di sektor properti.Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN itu mengatur zonasi dan batas bawah harga hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13.

(RimaNews.com) Tenaga Ahli Fraksi PAN Akui Bagikan Uang Suap ke Anggota DPR

Rimanews - Jailani yang merupakan tenaga ahli anggota DPR Komisi V dari fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku memberikan uang total Rp8 miliar kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V Andi Taufan Tiro dan Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin yang berasal dari pengusaha. "Sekitar bulan November saya dihubungi Pak Abdul via BBM yang mengatakan ada pekerjaan 3 paket senilai Rp150 .

(RimaNews.com) Politikus PKS Yudi Widiana Terima Uang Pelicin Rp2,5 Miliar dari Aseng

Rimanews - Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia terkait proyek dari dana aspirasi di Maluku dan Maluku Utara. "Saya berikan Rp2,5 miliar sekitar Desember 2015 melalui Kurniawan, saya minta untuk pekerjaan di Maluku," kata Aseng dalam sidang saat menjadi saksi.

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(Tempo.co) Perizinan Online, Pembaruan Lisensi Bisa Rampung 2 Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Adanya aplikasi perizinan online personel operasi pesawat udara memungkinkan penerbitan initial license akan lebih cepat, yakni dari 10 hari kerja menjadi 2 hari kerja. “Untuk pembaruan lisensi, yang tadinya 3 hari menjadi 1 hari," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo di Kementerian Perhubungan, Rabu, 13 April 2016.Selain masalah laman.

(KabarParlemen.com) Ada Kepentingan Mafia dibalik Rekomendasi Panja Gula DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI yang meminta pemerintah mencabut 9 dari 11 izin industri gula rafinasi diduga kuat syarat dengan kepentingan mafia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panja Gula DPR RI, Abdul Wachid tersebut diduga ditunggani kepentingan importir gula ‘Tu.

(JawaPos) Ini Penjelasan Pimpinan Soal Tata Tertib DPD

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengatakan tidak ada penugasan dari Paripurna DPD kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPD untuk membuat draf baru mengenai masa jabatan pimpinan dan alat kelengkapan kerja DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. “Pansus Tatib DPD yang dibentuk pada akhir 2014 melalui sidang paripurna tidak ditug.

(Inilah.com) Andi Taufan Tak Sendiri Terima Suap

INILAHCOM, Jakarta - Selain mengalir ke Andi Taufan Tiro, uang suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (PT WTU), Abdul Khoir juga mengalir kepada sejumlah anggota Komisi V DPR. Para anggota dewan yang disebut menerima suap antara lain adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro serta Musa Zainuddin. Sementara pejabat Kementerian PUPR yang juga diduga menerima suap ad.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah tengah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS itu dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara semua institusi dan regulator terkait dengan industri keuangan syariah."Komite ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widod.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Minta Menteri Kendalikan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan lembaga dapat mengendalikan anggaran negara. "Tiap menteri dan kepala lembaga wajib kendalikan anggaran. Jangan diserahkan ke bawahannya. Pengendalian anggaran," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di gedung Sekretariat Negara, Kamis, 7 April 2016.Presiden mengatakan perencanaan anggaran tidak boleh disusun .

(Tempo.co) Menkominfo Bujuk Prancis Investasi Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para investor digital ekonomi di Prancis menanamkan investasinya ke Indonesia.Hal ini disampaikan Menkominfo saat bertemu Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Prancis Mathhias Fekl di Jakarta, Rabu, (6 April 2016)."Pak menterinya menyampaikan bahwa Paris (ibu kota Prancis) itu adalah kota terbesar untuk inkubator .

(ANTARA News) Menteri Susi tegaskan Natuna bukan "traditional fishing zone"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan laut Natuna bukan merupakan "traditional fishing zone" (area penangkapan ikan tradisional) negara lain tapi merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia."Di Natuna tidak ada traditional fishing zone. Tidak ada yang mengakui itu sebagai traditional fishing zone," kata Menteri Susi dalam peluncuran e.

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pada pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsinya yaitu pada fungsi pengawasan, DPR-RI berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan kinerja mitra kerja sebesar 38% dengan menghasilkan 184 jumlah rapat. Dimana, terdapat 2 rapat yang dihasilkan oleh 2 komisi yaitu pertama.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 2 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pada pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsinya yaitu terlihat pada fungsi lainnya diluar fungsi DPR-RI yang telah menghasilkan 38% dengan jumlah sebesar 75 rapat dimana terdapat 2 TOP Rapat yang dibahas yaitu, Rapat dan Fit & Proper Capim KPK sebanyak 20 r.

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Tempo.co) Kemenperin Keluarkan Daftar Barang Modal Bekas Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.Sebagaimana dimuat dalam laman Kemenperin yang dikutip Selasa, 5 April 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan.

(Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melikuidasi Petral Group. Seiring dengan langkah ini, Pertamina membebastugaskan karyawan Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang terindikasi melakukan kecurangan semasa bekerja. Bahkan, diantara karyawan ada yang sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan setelah d.

(KoranJakarta) LPS Akan Tarik Premi Tambahan

Melalui skema bailin, keberhasilan penyelamatan sangat bergantung dengan tingkat kecukupan dana jaminan yang tersedia di LPS. JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan meningkatkan modalnya guna mengantisipasi jika sewaktuwaktu ada bank yang membutuhkan dana talangan karena berpotensi sistemik. Padahal, cadangan dana di LPS saat ini masih jauh dari ketentuan umum yang berlaku di banyak negara.

Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, kehadiran anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) pada Masa Sidang ke – 3 Tahun 2015 – 2016 pada Periode 11 Januari – 18 Maret 2016 terlihat bahwa posisi tertinggi kehadiran berasal dari Partai Nasdem yaitu sebesar 63% kehadiran dengan rata-rata 23 dari 36 anggota hadir dalam rapat-rapat Paripurna. Namun sebaliknya, posi.

(Tempo.co) Soal Perpustakaan DPR, Ruhut: Kader Golkar Hobi Bikin Proyek

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Menurut Ruhut, masih banyak prioritas dan kepentingan lain yang perlu dikerjakan oleh anggota dewan."Ade Komaruddin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar, rupanya kader Golkar sama-sama saja, hobinya bikin proyek," u.

(SindoNews.com) Soal Perpustakaan Parlemen, Ketua DPR Akan Pantang Menyerah

Ketua DPR Ade Komarudin‎ bersikeras memperjuangkan proyek pembangunan perpustakaan umum parlemen. Bahkan, Ade menegaskan akan pantang menyerah merealisasikan rencana yang berasal dari usul sejumlah akademisi itu. Politikus Partai Golkar itu beranggapan usul pembangunan perpustakaan sangat baik. Salah satunya memperbaiki citra DPR selama ini. ‎"Saya pantang menyerah, kita perbaiki sama-sama den.

(Liputan6.com) Jokowi Ingin 200 Startup Baru RI Lahir Setiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo akan mengejar ketertinggalan Indonesia dari beberapa negara lain dalam hal ekonomi digital. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, potensi pasar ekonomi digital Indonesia sangat menarik. Salah satu yang akan dilakukan adalah program untuk menjaring para technopreneur melalui metode inkubator layaknya yang dilakukan di Amerika Serikat. Metode ini a.

(Arah.com) Fahri Hamzah Dipecat dari PKS

Arah - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. “Menerima rekomendasi dari BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,” demikian kutipan surat yang beredar di kalangan wartawan. Surat tersebut dikeluarkan oleh Majelis Tahkim (Semacam Mahkamah Partai) PKS. Dalam surat te.

UU Prolegnas Prioritas Yang Disahkan Pada Masa Sidang ke- 3 Tahun 2015-2016

Berdasarkan pada data yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR bahwa pada masa sidang ke – 3 Tahun 2015 – 2016 pada periode 11 Januari – 18 Maret 2016 DPR- RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) telah menghasilkan Undang-Undang yang disahkan dari daftar Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Terdapat 4 Undang – Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwak.

(OkeZone.com) 30 Perguruan Tinggi Se-Asean Bahas Kualitas Pendidikan

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengumpulkan 30 perguruan tinggi negara Asean sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Asean University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 2016. Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pendidikan di Asean agar perguruan tinggi dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjawab tantangan serta persaingan di tingkat global setelah memasuki era .

(Tempo.co) 85 Madrasah Aliyah Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2015, pemerintah menyelenggarakan dua jenis ujian nasional untuk siswa sekolah dan madrasah di Tanah Air, yaitu ujian nasional berbasis kertas/paper based test(PBT) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). UN ialah ujian nasional secara manual yang menggunakan kertas, sedangkan UNBK adalah ujian nasional secara online/semionline dengan menggunakan perangkat komputer.U.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Cabut Larangan Kapal Asing Angkut Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membolehkan kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing beroperasi.Kementerian sedang membahas aturan yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan aturan akan selesai pada Mei nanti. Peraturan terseb.

(Tempo.co) Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah belum menentukan kategori izin pembangunan untuk rencana gedung perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum diketahui masuk kategori yang mana," kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa, 29 Maret 2016.Izin yang dimaksud Pratikno mengacu pada kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung kemente.

(Tempo.co) Batan Bangun Iradiator Baru, Pakai APBN Rp 96 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional membangun fasilitas iradiator baru di kawasan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fasilitas ini akan digunakan dalam proses pengawetan dan sterilisasi dengan radiasi yang aman untuk makanan, obat-obatan, bahan herbal, kosmetika, dan alat kesehatan. Pembangunan fasilitas iradiasi dengan sinar gamma berkapasitas 2 megacur.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Kembangkan 10 Sentra Garam Rakyat SNI

TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas garam rakyat agar tak hanya memenuhi pasar konsumsi, tapi juga industri. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengembangkan sepuluh sentra produksi garam di Indonesia."Nanti akan kami dirikan sepuluh sentra garam dan produknya disertifikasi dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Direktur Jasa Kelautan Kementer.

(Tempo.co) Pemerintah Belum Tentukan Nasib Iuran Bulanan BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Irfan Humaidi mengatakan BPJS belum dapat memastikan apakah iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) jadi dinaikkan atau tidak, terkait dengan protes sejumlah pihak. Selain itu, pemerintah masih mengevaluasi wacana tersebut.“Dalam evaluasi, DPR memberi masukan dan opsi. Setelahnya, masih ada b.

(Tempo.co) Ini Alasan Pemerintah Potong Anggaran Perubahan

TEMPO.CO, Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 akan dikurangi. Hal ini disampaikan Sofyan di depan kepala daerah di seluruh Sulawesi. "Berbeda dengan tahun lalu, APBN-P 2016 bukan menambah, malah menurun, karena ekonomi dunia sangat sulit," ujar Sofyan ket.

(Tempo.co) Komisi Informasi Desak MUI Buka Laporan Keuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya ke publik. Ketua KIP Abdulhamid Diporamono mengatakan MUI perlu membuka laporan keuangannya karena lembaga itu mendapatkan dana dari pemerintah dan masyarakat. “Dana dari pemerintah tidak saja didapat langsung dari APBN tapi juga program-program dari beberapa kementerian,” kata Abdulh.

(Inilah.com) Yohana Minta Pelaku Eksploitasi Anak Dihukum

INILAHCOM, Jakarta - Pasca Polres Metro Jakarta Selatan membongkar kasus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta polisi menjerat para pelaku dengan hukuman berat. "Dieksploitasi oleh orang tua sanksi 20 tahun penjara kalau orang lain mengeksploitasi anak dihukum 15 tahun penjara," tegas Yohana dis.

(SindoNews.com) Usut Suap Proyek di Kementerian PUPR, KPK Periksa Tiga Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro. Andi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Dia diperiksa sebagi saksi untuk Budi Suprianto, Anggota Komisi V DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU (Bu.

(Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menetapkan standar spesifikasi dan harga untuk tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.15/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan."Ini memuat sp.

(Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini."Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi ag.

(Tempo.co) DPR Diminta Ikut Awasi Rekrutmen Pendamping Dana Desa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 400 orang dari Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadukan soal pelanggaran dan politisasi proses rekrutmen tim pendamping desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi."Kami ingin sampaikan bagaimana persoalan sebenarnya terkait pendamping dana desa," ujar Sekretaris Aliansi Forum .

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(Tempo.co) Terdakwa Suap Dewie Yasin Limpo Divonis Dua Tahun Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewie Yasin Limpo, Irenius Adii dan Setiyadi Yusuf, divonis dua tahun penjara. Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, 23 Maret 2016, keduanya juga didenda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan."Terbukti secara sah secara bersama-sama korupsi. Majelis hakim mengadili dan memutuskan.

(ANTARA News) Pengamat: Hindari Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia diharapkan menghindari keterlibatan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf."Dalam pengadaan alutsista jangan sampai melibatkan pihak ketiga, atau broker," kata Araf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia berpendapat seb.

(Tempo.co) Menteri Anies Kukuhkan 153 Narasumber Kurikulum 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melantik 153 Narasumber Nasional Pelatih Kurikulum 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. "Mereka adalah Narasumber Nasional angkatan pertama setelah Kurikulum 2013 direvisi," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Minggu, 20 Maret 2016.Anies .

(Tempo.co) Menteri Perdagangan Pastikan Urus SIUP Selesai Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) akan semakin cepat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis di Indonesia (ease of doing business) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.Kepastian ini dilakukan melalui perubahan peraturan Men.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(SindoNews.com) Pengganti Puan Maharani di DPR Dilantik Hari ini

JAKARTA - Pengganti Puan Maharani di DPR, Alfia Reziani bakal dilantik pada rapat paripurna DPR ‎pukul 15.00 WIB nanti. Alfia berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Sukoharjo, Solo, Boyolali dan Klaten."Iya betul," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/3/2016).‎Sebenarnya, perolehan suara di bawah Puan Maharani pada Dapil Jawa.

(Tempo.co) Pejabat Tak Kirim LHKPN, Menteri Yuddy Ancam Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menindak pejabat yang tak mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengusulkan dibuat surat edaran atau peraturan pemerintah untuk memaksa pejabat melaporkan harta kekayaannya.Menurut Yuddy, beleid tersebut nantinya ber.

(Tempo.co) Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.“Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, se.

(Tempo.co) Skema Tarif Progresif Dwelling Time Bakal Diperbarui Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana untuk memperbarui skema tarif progresif waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelindo II pada pekan depan. "Tarif yang berlaku hari ini akan kami ubah lagi pada Senin, 21 Maret 2016," tutur Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bay M. Hasani di kantor Pelindo II, Jumat, 18 Maret 2016.Bay mengatakan tarif progresif terbaru seb.

(ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menegaskan, kaum disabilitas kini makin dilindungi hukum, setelah diberlakukan UU Disabilitas sejak 17 Maret lalu. UU Disabilitas sebagai penyempurnaan UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat."Dengan RUU yang sudah menjadi UU Disabilitas pada 17 Maret 2016 itu, disabilitas akan semakin terlindungi," katanya, di Surabaya, Sabtu.D.

(Tempo.co) Dilantik sebagai Kepala BNPT, Ini Rekam Jejak Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak lulus Akademi Kepolisian pada 1987, garis tangan Tito Karnavian seperti sudah ditentukan: sebagai pemburu buronan. Seperti padan 7 November 2005, Tito yang masih menjabat Kapolres Serang dihubungi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara agar bersiap-siap ke Poso, Sulawesi Tengah. Pukul 02.30 dini hari, Tito langsung berangkat menuju .

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(Tempo.co) Pakai Baju Tahanan, Budi Supriyanto Bungkam Saat Ditanya Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, yang juga tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai tersangka pada Selasa, 15 Maret 2016. Berdasarkan pantauan Tempo, dia keluar dari gedung KPK, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye dengan muka sedikit .

(SindoNews.com) UU Pilkada Direvisi, Nasdem Tantang Parpol Lain Siapkan Kader Lawan Ahok

JAKARTA - Fraksi Nasdem di DPR menantang sejumlah partai politik untuk menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte menanggapi adanya usulan dari Komisi II DPR yang menginginkan syarat awal calon perseorangan untuk Pilgub provinsi dinaikkan. Johnny menuturkan, .

(Tempo.co) Ada Empat Laporan Masuk, Hanya Satu yang Diproses MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan DPR (MKD) selama masa sidang III 2015-2016 menerima empat pengaduan dan satu imbauan dari kelompok masyarakat terkait dengan anggota Dewan bermasalah. Tiga di antaranya tidak dilanjuti dengan berbagai alasan. Satu laporan masuk tahap panel. Adapun imbauan yang masuk ke MKD terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)."Ada kelompok ma.

(DelikNews) Waria Seret Tifatul Ke MKD, Gara-gara Sebut LGBT Layak Dibunuh

Jakarta – Sejumlah waria mengadukan Anggota DPR-RI Tifatul Sembiring kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menyebut LGBT layak dibunuh di akun twitternya, belum lama ini. Awalnya, dua orang Waria tiba-tiba datang di depan ruangan MKD, kepada awak media, Waria membagikan sejumlah kertas yang berisi bahwa kelompok minoritas waria sudah ada sejak 1969 dengan terlebih dulu bernama wadam. Dal.

(Tempo.co) Revisi UU Pilkada, Kenapa DPR Perberat Syarat Calon Independen?

EMPO.CO, Jakarta - Komisi Dalam Negeri atau Komisi II DPR berencana menaikkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah, seperti gubernur, dan bupati/wali kota, yang akan maju melalui jalur independen. Rencana ini akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)."Ini dalam rangka kesetaraan, kita setarakan dengan partai politik," ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Ka.

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Biayai APBN, Pemerintah Serap Rp 16,2 Triliun dari SUN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,2 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 22 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2016, menyebutkan hasil lelang yang dilakukan ini me.

(Tempo.co) Kinerja BNPB Mendapat Apresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap 24 jam mengantisipasi bencana. “Konsepnya adalah konsep preventif, aktif, dan antisipatif,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Maret 2016.Yuddy menilai BNPB berhasil dalam upaya mengantisipasi bencana. Keberhasilan itu bukan hany.

(JituNews) Ini Cara Kementan Netralkan Harga Pangan yang Meroket

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tembus sampai Rp 60 ribu per Kilo Gram (Kg), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Direktorat Jenderal Hortikuktura Kementerian Pertanian untuk segera melakukan operasi pasar. Amran mengaku, saat ini pemerintah tengah bergerak guna mengantisipasi hal tersebut supaya harga tidak berlarut-larut melonjak di pasar. Pasalnya harga tinggi yang dirasakan masyarakat tida.

(Tempo.co) Kualitas Politikus Perempuan Dinilai Merosot

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perkumpulan Narasita, organisasi yang berfokus pada isu perempuan, menyebut kualitas politikus perempuan merosot karena buruknya proses rekrutmen partai politik. "Modalnya duit, bukan politikus perempuan yang punya pengalaman berorganisasi dan aktif dalam gerakan sosial politik," kata aktivis Narasita Yogyakarta, Ari Indah Hayati, dalam diskusi Beranda Peremp.

(Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo pernah meminta bantuan rekannya dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi di Badan Anggaran (Banggar) untuk meloloskan proposal pembangkit listrik di kabupaten Deiyai, Papua. "Tanggal 19 saat rapat kerja di Cikopo, saya bertemu dengan Ibu Dewie sekitar 2-3 menit. Bu Dewie hanya menitipkan satu proposal yang be.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Tribun News) Partai Politik Masih Diperlukan Namun Perlu Direformasi

TRIBUNNERS - Partai politik tetap masih relevan dan dibutuhkan oleh demokrasi Indonesia, namun partai politik harus berefleksi dan berbenah secara serius. Demikian ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI), Benny Sabdo dalam peluncuran “Sekolah Politisi Muda” yang digagas oleh Yayasan SATUNAMA Yogyakarta di hotel Arya Duta, Tugu Tani, Jakarta, Kamis (10/3/2016). Mesk.

(SindoNews.com) 203 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA - Sebanyak 203 anggota DPR belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara sebanyak 69 anggota DPR lainnya belum memperbarui LHKPN.Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Bersih mengingatkan, anggota DPR wajib menyerahkan LHKPN sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara ne.

(SIndoNews.com) Ancaman Meningkat, Peralatan Tempur Kopassus Diperkuat

JAKARTA - Komisi I DPR berkomitmen memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI khususnya bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Upaya ini dilakukan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 atau Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penguatan alutsista ini penting dilakukan, mengingat a.

(Tribun News) Kata Ahok, Butuh Rp 100 Miliar Jika Dicalonkan Partai Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bilang butuh biaya besar untuk maju sebagai pasangan calon yang diusung melalui partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Basuki yang karib disapa Ahok ini memaparkan alasannya maju melalui jalur independen. Selain tidak ingin mengecewakan relawannya, Teman Ahok, dia mengatakan kalau maju melalui parta.

(Tribun News) KPK: Anggota DPR Tidak Lapor LHKPN Timbulkan Kecurigaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau anggota DPR segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Menurut Saut, apabila ada anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK akan menimbulkan keraguan terhadap legislator itu. "‎Dari sekarang tidak dilaporkan ada anggapan kecurigaan. Kalau dia lapork.

(Rimanews) DPR Tolak Laporan Penggunaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen dan Katolik

Rimanews – Komisi VIII DPR RI menolak laporan Ditjen Bimas Kristen dan Katolik terkait realisasi anggaran. Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menilai ada kesenjangan yang mengangah antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Menurutnya, realisasi bantuan di setiap provinsi masih sangat kecil. “Ini membuktikan bahwa bantuan belum tersebar secara massif. Penyerapannya.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Papua 'Usir' 174 Warga Tiongkok

Rimanews - Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (07/3/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga Tiongkok. Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua. Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34.

(Rimanews) Menteri Siti Nurbaya Khawatir Ada 500 Titik Api Baru di Papua

Rimanews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengungkapkan kekhawatirannya karena tim kementerian menemukan 370-500 titik api (hotspot) baru di Papua pada tahun ini. "Hal yang mengkhawatirkan adalah Papua yang di tahun lalu masih kosong, dan tahun sekarang angkanya sudah di 370-500-an," katanya di Jakarta, Senin (07/3/2016). Meteri Siti mengatakan hal itu saat men.

(Rimanews) Gubernur Papua Ancam Jokowi Kembalikan Dana Otsus

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengancam presiden Joko Widodo. Dia akan mengembalikan dana otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak adil. "Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," kata Lu.

(TeropongSenayan) Dianggap Kompetensinya Rendah, 137 Ribu PNS Akan Dipecat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, menyebutkan ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semua PNS ini berada di posisi jabatan fungsional umum .

(KoranJakarta) DPR Mesti Tolak Bandara Halim Dikelola Swasta

Pengelolaan Bandara I Lion Group Sebaiknya Fokus pada Bisnis Maskapai Saja Sesuai perundang-undangan setiap pengelola bandar udara harus memiliki Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) bukan sekadar perusahaan terbatas. JAKARTA. – Sejumlah kalangan menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) perkara PT Angkasa Pura II dalam sengketa pengelolaan Bandar Udara (Bandara) H.

(MetrotvNews) Fitra Tuding Ada Barter dalam Revisi UU KPK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) curiga ada kesepakatan kepentingan pihak tertentu dalam Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Sekjen Fitra Yenni Sucipto mengatakan, Pemerintah membawa kepentingan dalam revisi UU KPK dan DPR membawa kepentingan RUU Tax Amnesty. Dia menjelaskan, dalam revisi.

(Warta Ekonomi) BAWASLU Usul Revisi UU Cegah Politik Uang

WE Online, Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pilkada terkait dengan penerapan sanksi tegas sebagai upaya mencegah terjadinya politik uang."Perlu adanya revisi peraturan perundangan dalam menekan 'money politics' dengan sanksi yang tegas pada setiap pelaksanaan pilkada," kata Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah di Semarang,.

(TigaPilarNews) Dipanggil, Ahok Sindir Komisi III DPR

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) melontarkan sindiran kepada Komisi III DPR yang memanggilnya terkait penertiban Kalijodo beberapa waktu lalu. Menurut Ahok, pemanggilan Komisi III DPR tersebut tidak beralasan.”Saya kan pernah di DPR. Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagu lah, gue juga mantan dari elu juga. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jad.

(KoranJakarta) Pemerintah Siap Pangkas Belanja

Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri dan menekan .

(SindoNews.com) BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membentuk holding perusahaan pelat merah. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kasus holding BUMN semen di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk yang sempat berlarut-larut kembali terulang.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat.

(Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan DPR RI sempat memperdebatkan satu pasal dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam."Ada satu pasal yang semua fraksi setuju (dalam pembahasan sebelumnya) tetapi tidak disetujui pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR .

(HukumOnline) Menakar Manfaat RUU Pengampunan Pajak Bagi Penerimaan Negara

Rencana DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional atau Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) setelah masa reses dinilai sia-sia. Pasalnya, RUU Pengampunan Pajak tak akan banyak memberikan manfaat terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, .

(TeropongSenayan) Ini Sosok Pengganti Junimart Sebagai Wakil Ketua MKD

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PDIP Hamka Haq resmi ditunjuk menggantikan posisi Junimart Girsang sebagai wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia mengaku sudah menerima surat pergantian tersebut dari pimpinan Fraksi PDIP."Oh iya. Saya baru terima kemarin sore pemberitahuan," kata Hamka di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/3/2016).Anggota Komisi VIII DPR RI ini merasa siap .

(Jawa Pos) Anggota DPR Tes Urine 3 Kali Sehari, Berani Nggak?

JAKARTA - Keterlibatan anggota DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz dalam kasus narkoba, membuat lembaga wakil rakyat lagi-lagi menjadi sorotan. Narkoba menghantui Kompleks Senayan? Menyikapi kasus itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yakin selain Ivan Haz, tidak ada lagi anggota DPR yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, Agus tidak mempermasalahkan wacana tes urine untuk semua anggota DPR. Bahka.

(JituNews) Besok Jokowi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA di Medan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian. Salah satunya, yaitu dengan membangun Jalur Ganda Layang KA relasi Stasiun Medan – Stasiun Bandar Khalipah. Kesiapan pembangunan ini ditandai dengan dilakukannya Ground Breaking pembangunan Jalur Ganda Layang KA relasi tersebut pada Rabu 2 Maret 2016 di wilayah .

(OkeZone.com) Ini Penghambat Kampus Indonesia Mendunia

JAKARTA - Hingga kini, baru dua perguruan tinggi Indonesia menembus pemeringkatan kampus dunia. Nyatanya, menempati level internasional memang tidak mudah. Salah satu penghambatnya, menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, adalah keterbatasan penguasaan bahasa Inggris. "Pasalnya, kampus-kampus dunia menggunakan bahasa Inggris baik dalam kegiatan perkuliahan maupun penelitian,.

(Tempo.co) Jadi Dirjen Pajak Baru, Ken Diminta Langsung Tancap Gas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi langsung tancap gas mengejar target pajak. Pasalnya, Ken bukan orang baru di lembaga tersebut. "Tidak perlu adaptasi lagi. Langsung tancap gas mencari strategi," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016. Sebelum resmi diangkat, posisi terakhir Ken .

(Inilah.Com) Kicauan Tifatul Soal LGBT Bukan Sikap Resmi PKS

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, bahwa kicauan kadernya Tifatul Sembiring di media sosial twitter tentang kelompok LGBT, bukan merupakan sikap resmi partai. "Itu twit pribadi pak Tifatul bukan sikap resmi fraksi," kata Jazuli kepada INILAHCOM, Selasa (1/3/2016). Jazuli menambahkan, partainya sudah tegas, bahwa para pelaku LGBT wajib untuk disembuhkan..

(TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek menjadi undang-undang. Hal ini terlihat setelah seluruh Fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU yang diusulkan oleh Komisi V tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (29/2/2016).RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prio.

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Rimanews) Ivan Haz Terancam Sanksi Berat, PPP: Terserah MKD!

Rimanews - Anggota DPR asal PPP, Fanny Safriansyah (Ivan Haz) terancam dijatuhi sanksi berat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Putra mantan wakil presiden Hamzah Haz itu, menjadi tersangka kasus penganiayaan pembantu rumah tangganya, dan juga tersangkut kasus narkoba. Terkait hal itu, PPP menyerahkan sepenuhnya nasib Ivan Haz kepada MKD DPR RI. "Terserah MKD, apa yang menurut MKD adil, dan sesua.

(MetrotvNews) Hindari Pewarta, Politikus PKB Nekat Lari-larian di Jalur Cepat

Anggota Komisi V Fraksi PKB Fathan Subchi akhirnya keluar dari Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 17.25 WIB. Dia diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.Fathan tampak tak santai melihat wartawan yang bersiap mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Saking buru-buru menghindari pewarta, Fathan berlaku nekat."Tidak-tidak, jangan mas, jan.

(Tribun News) MKD Bisa Proses Dugaan Tanda Tangan Palsu Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanulhaq mengungkapkan pihaknya bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Setya Novanto tanpa melalui proses aduan. Hal itu dapat dilakukan bila kasus tersebut telah mencuat ke publik. "Kami berangkat dari aduan dulu. Itu bisa langsung maupun dari media sosial dan pimpinan yang putusan apakah dugaan pemalsua.

(Liputan6.com) Presiden Ingin Pertamina Borong Minyak Saat Harga Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan memborong minyak . Instruksi tersebut guna menjaga ketahanan energi nasional.‎Jokowi mengatakan, langkah memborong minyak perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkitan harga minyak dunia. Dengan membeli saat harga rendah seperti saat ini maka Indones.

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(DetikNews) JK: Vietnam Salip RI di Urutan Produsen Kopi Dunia

Bandar Lampung - Sempat jadi produsen kopi terbesar kedua setelah Brasil, posisi Indonesia kini melorot ke posisi ke-3 pasca disalip Vietnam. Padahal sebelumnya, Vietnam sendiri belajar mengembangkan tanaman kopi dari Indonesia pada tahun 1970-an.Keprihatinan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat rapat Pengembangan Kopi Berkelanjutan, di Rumah Jabatan Gubernur Lampung, Bandar L.

(MetrotvNews) Terhambat, Pengusaha Minta Permendag Ekspor Hasil Hutan Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ekspor Industri Hasil Kehutanan direvisi karena bertentangan dengan ratifikasi yang sudah ditandatangai dengan Uni Eropa. Dampaknya, produk ekspor hasil hutan RI ke Eropa terhambat.Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyayangkan pemerintah meng.

(Kompas.com) Komnas HAM Tolak Draf Perppu Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak peraturan perundang-undangan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahanan seksual."Itu pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya terpidana harus dibina, bukan dikebiri," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila di Jakarta Pusat, Senin.Masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar bi.

(SindoNews.com) Tertibkan Izin Tambang, ESDM Incar Pemasukan Negara Rp23 Triliun

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral‎ (ESDM) tengah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Indonesia. Atas upaya tersebut, pemerintah menjelaskan mengincar tambahan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun.(Baca Juga: Menteri ESDM-KPK Ungkap Ribuan Izin Tambang Bermasalah)Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, tambahan pemasukan uang negara dar.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(SindoNews.com) Menhan Dukung Bisnis Narkoba Libatkan Anggota TNI Dibongkar

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung dibongkarnya dugaan bisnis narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI. Karena, masyarakat mencintai TNI yang bersih."Makin dibongkar makin baik, kita semuanya mencintai TNI. TNI yang profesional yang bersih," kata Ryamizard usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).Men.

(Housing-Estate.com) Soal Iuran Tapera, Pemerintah Masih Bisa Fleksibel

Housing-Estate.com, Jakarta - Penolakan kalangan dunia usaha (Kadin dan Apindo) soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat respon pemerintah. Pemerintah mau fleksibel dan membicarakan persoalan ini dengan dunia usaha. Soal Tapera ini sekarang sedang dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam draft disebutkan sumber dana Tapera berasal dari iuran pekerja sebesar 3 persen dari gaji bulanan. .

(MetrotvNews) Dua Anggota Komisi V Diperiksa KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua anggota Komisi V DPR dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musa Zainuddin dari PKB dan Andi Taufan Tiro dari PAN diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH) yang menyuap Anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. "K.

(Kompas.com) Desak Pembatalan Pajak Progresif Sawit, Mendag Temui Parlemen Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berupaya melobi parlemen Perancis terkait rencana pemberlakuan pajak minyak kelapa sawit. Pada Kamis (11/02/2016) lalu Mendag bertolak ke Perancis untuk secara khusus menemui pihak parlemen Perancis dan sejumlah pihak terkait. "Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen ini. Saya optimis Pemeri.

(Kompas.com) Kementerian PAN-RB Tawarkan Dua Alternatif Penyelesaian Honorer K2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Herman menyebutkan dua alternatif tersebut. Pertama, mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di .

(Kompas.com) Istana: Anggota DPR Bukan Diplomat, Tidak Bisa Dapat Paspor Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas paspor hitam. Pasalnya, paspor tersebut diberikan khusus untuk diplomat. Menurut Pramono, kebijakan itu sudah sangat jelas. Sehingga anggota DPR yang tugasnya hanya pengawasan, legislasi danbudgeting tidak mungkin diberikan fasilitas paspor hitam. "Memang sempat ada ke.

(Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto, Firman Wijaya, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui keberadaan pengusaha Muhammad Riza Chalid. "Enggak tahulah," ujar Firman di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis (11/2/2016). Penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memerlukan keterangan Novanto dan Riza dalam rangka penyelidikan perkara dugaan permufakatan jahat. Me.

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Rilis "Roadmap E-commerce", Pemerintah Akan Atur Tujuh Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis peta jalan (roadmap) untuk perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam peta jalan tersebut, ada tujuh hal yang diatur.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tujuh hal itu diantaranya pertama, pemerintah akan memanfaatkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mempercepat pengiriman logistik.Kedua, dari sisi pend.

(Warta Ekonomi) Dibilang Tak Punya Fungsi, DPD Peringatkan DPR

WE Online, Jakarta - Wacana pembubaran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai banyak polemik. Tidak sedikit yang menyatakan ketidaksetujuannya, ttetapi dari pihak DPR banyak pula yang menilai lembaga DPD perlu ditinjau fungsi dan manfaatnya. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal DIY Hafidh Asrom mengatakan seharusnya DPR RI menunjukkan sikap tegas menolak wacana pembubaran DPD sebab DPR me.

(Kompas.com) Menlu: Langkah Indonesia Tangani Teroris Diapresiasi Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah dalam menormalisasi situasi pasca-serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu diapresiasi masyarakat internasional. Sebab, dalam kurun waktu singkat, situasi yang semula mencekam berangsur kembali normal. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, .

(TeropongSenayan) Upss, Surya Paloh Minta 10 SKPD untuk Kader Nasdem

JAKARTA (TEROPONGSENAYA) - Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho mengakui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap wajar kalau kadernya Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mendapatkan 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Saat islah Bang Surya, maaf kalau saya panggil abang, katanya 'Ada 55 SKPD, saya pikir kalau diberikan 10 masih wajar' kira-kira i.

(Kompas.com) Anggaran Rp 4,3 Triliun Dialihkan demi Tingkatkan Produksi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 4,3 triliun dalam pagu anggaran sebesar Rp 31,5 triliun. "Program yang kurang produktif seperti seminar, rehabilitasi bangunan, membeli mobil, semua yang tidak berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian akan dipangkas," ujar Menteri Pertanian, An.

(DetikNews) Diminta Data Penanganan Perkara Korupsi Terbuka, Polri Minta Waktu

Jakarta - Kepolisian RI menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi penanganan perkara korupsi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang berlangsung di Graha PPI di Jakarta Pusat.Sidang sengketa informasi ini dihadiri oleh perwakilan ICW dari divisi investigasi. Sedangkan dari Polri diwakili oleh divisi Humas bidang PID (Pusat Informasi dan Dokumentasi).&.

(DetikNews) Buka Lowongan 3.500 Guru PNS, Ini Fasilitas yang Diberikan Pemerintah

Jakarta - Tahun ini pemerintah akan merekrut 3.500 guru dalam program Guru Garis Depan yang akan mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memastikan bahwa mereka akan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baca juga: Guru Honorer Tuntut Jadi PNS, Mendikbud: Jika Mau di Daerah Langsung DiangkatPemerintah, kata Anies, menyada.

(Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran. Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefi.

(Kompas.com) Pemerintah Jajaki Lagi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting. Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebi.

(Kompas.com) Jika FTA dengan Uni Eropa, CPO dan Kakao Indonesia Tidak Akan Dikenai Tarif Bea Masuk Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong yakin ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan kakao Indonesia tidak lagi dikenai tarif bea masuk tinggi di Eropa. Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila Indonesia sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Tentunya tarif bea masuk ke eropa bisa turun banyak," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (.

(DetikNews) Tak Setor Jaminan US$ 530 Juta, Freeport: Kami Komitmen Bangun Smelter

Jakarta -PT Freeport Indonesia akhirnya berhasil mengantongi rekomendasi izin ekspor konsentrat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, Freeport tidak menyetor dana jaminan sebesar US$ 530 juta yang disyaratkan Kementerian ESDM sebagai bukti komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia.Freeport berpendapat bahwa setoran sebesar US$.

(Warta Ekonomi) "Zaman SBY PDI-P Kritik Revisi UU KPK, Sekarang Kok Dukung?"

WE Online, Jakarta - Perwakilan masyarakat sipil menyatakan diri menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi (KA) menyambangi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Kedatangan mereka .

(Kompas.com) Muhaimin: Gubernur Itu Tidak Punya Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa jabatan gubernur hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di satu kawasan. Atas dasar itu, Muhaimin setuju bila pemilihan gubernur tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD. Berbeda dengan bupati atau wali kota yang kebijakannya langsung bersentuhan dengan rakyat. "Semu.

(Kompas.com) Revisi UU Otsus, Dinilai Sebagai Jalan untuk Membangun Kesejahteraan Papua

Jakarta - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Jika dalam Undang-undang no 21 tahun 2001 hanya ada 9 sektor strategis pembangunan, maka dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan. Di a.

(DetikNews) Ini Tanggapan IKEA Swedia Atas Putusan MA yang Menangkan Pengusaha Lokal

Jakarta - PT Hero Supermarket Tbk sebagai operator pemegang waralaba IKEA di Indonesia angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa merek 'IKEA'. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan, putusan itu tidak membuat operasi pusat perbelanjaan furnitur di Alam Sutera itu terganggu.PT Hero Supermarket Tbk adalah operator resmi pemegang waralaba IKEA di Indonesia yang memperoleh li.

(Tribun News) Ikrar Nusa: DPR Harus Bisa Tunjukkan Pasal Menguatkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Baktimengimbau kepada DPR RI untuk dapat membuktikan poin yang menguatkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini yang berkembang di masyarakat hanya poin yang melemahkan KPK. "DPR harus buktikan pasal yang menguatkan KPK. Jangan sampai hanya bilang akan menguatkan KPK, tapi tidak bisa menunjukkan pasal yang dapat menguatkan,.

(Kompas.com) Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan tidak akan mengubah draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meski usulan pada draf tersebut "panen" penolakan. PDI-P sebagai motor pengusul revisi UU KPK merasa draf yang ada saat ini sudah cukup baik. "Mau diubah ke mana lagi?" kata salah satu perwakilan pengusul revisi UU KPK dari PDI-P, Ichsan Soel.

(Kompas.com) Ma'ruf Cahyono Resmi Dilantik Jadi Sekjen MPR

Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah janji Sekjen MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (3/2/2016) ini dihadiri langsung oleh Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, kelompok DPD MPR, dan Sekjen lembaga negara. Ma'ruf merupakan Sekjen MPR keempat selama masa reformasi, setelah seb.

(Kompas.com) Sirkuit Sentul “Ngebet” Ingin Gelar MotoGP 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Pemerintah melalui Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) sudah menyatakan bahwa Sirkuit Sentul gagal sebagai tempat digelarnya MotoGP 2017. Alasannya, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diberikan ke pihak swasta.Bahkan pemerintah sudah menggulirkan rencana pembangunan sirkuit baru di Jakarta atau Palembang, untuk menggelar ajang balap mot.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Berdayakan UMKM, Komisi VI Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya. "Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan K.

(Kompas.com) Nazaruddin Kembali Sebut Fahri dan Sejumlah Nama Lain Terima "Fee" dari Perusahaannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tak hentinya melancarkan serangan terhadap sejumlah politikus yang pernah duduk di parlemen periode 2009-2014. Kali ini, Nazar menyebut mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI Mirwan Amir, dan Marwan Jafar yang saat itu merupakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, m.

(Kompas.com) Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik. Oleh karena itu, adalah sebuah keanehan apabila poin-poin usulan perubahan UU KPK muncul terlebih dulu sebelum ada naskah akademik.Pendapat ini diutarakan oleh pengamat dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan, Miko Ginting, .

(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan

KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat. Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut a.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Hari ini, KPK memeriksa Winantuningtyastiti, Sekjen DPR sebagai saksi untuk DWP,.

(Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2/2016).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah membenarkan kedatangan Novanto tersebut. "Ya, ini pemeriksaan awal," ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis pagi. (Baca: Demokrat: Panja Dibentuk karena Ketakutan Jaksa Agung Panggil Setya Novanto)Novanto diper.

(Kompas.com) Pengusaha Hotel Khawatir RUU Larangan Minol Malah Buat Maraknya Miras Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan meningkatkan peredaran miras ilegal dan konsumsi oplosan. “Jika dilarang, yang terjadi malah miras ilegal beredar di hotel. Ini berdampak pada reputasi,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum PHRI dan Pansus RUU.

(Kompas.com) Revisi UU ITE Mulai Dibahas Komisi 1 DPR Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik mengatakan sudah menerima Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan segera mengadakan pembahasan dengan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.Mahfuz memperkirakan pembahasan sudah bisa dilakukan pada awal Februari nanti. Targetnya bisa selesai seluruhnya dalam .

(Kompas.com) Baleg DPR Optimistis 10 RUU Disahkan hingga Maret 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR optimistis sepuluh Rancangan Undang-Undang akan disahkan menjadi Undang-Undang hingga Maret 2016 sehingga target Program Legislasi Nasional 2016 bisa terpenuhi. "Pada bulan Maret 2016 seharusnya 10 RUU sudah selesai. Kuncinya, teman-teman di komisi sama-sama bekerja untuk menyelesaikan target ini," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Gedu.

(DetikNews) KPAI Minta Mendikbud Perhatikan Pendidikan Anak Pengungsi Eks Gafatar

Jakarta - KPAI bersama tim relawan dari psikolog anak, pendongeng, perawat, konselor dan penyuluh melakukan pendampingan terhadap para pengungsi eks Gafatar di Gedung Forki Cibubur dan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. KPAI meminta pemerintah khususnya Kemendikbud dan Kemenag untuk lebih memperhatikan pendidikan dan pendampingan keagamaan para pengungsi eks Gafatar tersebut."Kemdikbud pe.

(DetikNews) Digaji Lebih Tinggi dari Aspri, ini Tugas Tenaga Ahli Anggota DPR

Jakarta - Anggota DPR difasilitasi minimal dua asisten pribadi (aspri) dan 5 Tenaga Ahli (TA) oleh negara. Jika aspri sifatnya lebih administratif, TA bekerja lebih analitik.Tugas TA anggota DPR diatur dalam Peraturan DPR Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI. Antara lain TA bertugas untuk menyusun analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, d.

(DetikNews) MA Ternyata Terbelah Saat Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya

Sengketa Merek Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan perusahaan PT Ratania Khastulistiwa sebagai pemilik merek IKEA. Ternyata putusan MA ini tidak bulat.PT Ratania merupakan perusahaan furniture yang memiliki akta pendirian tertanggal 7 Oktober 1988. Perusahaan ini membuat berbagai produk rumah tangga dan telah diekspor ke Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Sebagai branding produkn.

(DetikNews) Dipolisikan Dita karena Penganiayaan, Masinton Terancam Dipecat dari DPR

Jakarta - Dita Aditia berencana melaporkan bosnya, anggota F-PDIP DPR Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan penganiayaan. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyebut penganiayaan dapat berujung pada sanksi berat yaitu pemecatan dari DPR. "Ya tentu berat lah ya, namanya kan juga penganiayaan. Itu kan tidak berperikemanusiaan. Kalau disebut penganiayaaan, apalagi seorang.

(DetikNews) Ribut Jagung Langka, DPR: Data Tak Akurat Bikin Kebijakan Ngaco

Jakarta -Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi jagung surplus. Hal itu pula yang jadi alasan pemerintah kemudian melarang jagung impor, imbasnya harga jagung melambung tinggi hingga sempat tembus Rp 7.000/kg.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Kementan, dan sejumlah asosiasi perunggasan, keakuratan data produksi, kebutuha.

(Tribun News) Baleg DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah dan DPD menyepakati 40 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Hal itu disepakati dalam rapat pleno yang digelar di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2016). Kesepakatan itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan. "Keputusan ha.

Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 - Paripurna 26 Januari 2016

Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2016: RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat - draft & RUU disiapkan oleh DPR RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol - DPR RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam - DPR RUU tentang Jasa Konstruksi - DPR RUU tentang Penyandang Disabilitas - DPR RUU tentang Perlidungan Pekerja Indo.

(Kompas.com) Potong Masa Reses dan Kunker ke Luar Negeri, DPR Hemat Rp 139 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan fraksi menggelar rapat pimpinan pengganti bamus, Rabu (27/1/2016) siang. Dalam rapat tersebut disepakati agar waktu kunjungan kerja bagi anggota dewan baik itu kunjungan ke luar negeri maupun reses dikurangi. Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, awalnya setiap anggota dewan diberi waktu lima pekan untuk setiap kali reses.

(Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Setya Novanto kembali mangkir panggilan ketiga dari Kejaksaan Agung, tapi pada kali ini mantan Ketua DPR itu mengajukan surat permintaan penundaan. Dalam surat tersebut, selain mengaku sedang tidak sehat secara psikologi, Novanto turut menyertakan alasan soal keamanan keluarganya. "Dalam suratnya beliau mengatakan kurang sehat, dan memperhitunga.

(ANTARA News) Rio Capella terkejut Sisca kembalikan uang diam-diam

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku terkejut karena teman kuliahnya Fransisca Insani Rahesti alias Sisca mengembalikan uang Rp50 juta secara diam-diam saat Rio sudah dijatuhi vonis."Uang yang dari Rio Rp50 juta sudah dikembalikan, saya transfer ke rekening Rio," kata Fransisca dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korup.

(Sportku.Com) Kemenpora Sarankan Pengelola Sirkuit Sentul Temui Jokowi

SPORTKU.COM - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar PT Sarana Sirkuitindo Utama (Sirkuit Sentul) menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu terkait dengan keputusan pemerintah tentang batalnya Sirkuit Sentul menjadi arena balapan MotoGP Indonesia 2017. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, p.

(Kompas.com) Hitung Divestasi Freeport, Kementerian ESDM dan BUMN Tunjuk Tim Penilai yang Sama

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan pihaknya akan menggunakan penilai independen yang sama dengan yang digunakan Kementerian BUMN untuk menghitung penawaran nilai divestasiFreeport Indonesia.Adapun besaran nilai divestasi mencapai sebesar 1,7 miliar dollar AS. “Kementerian ESDM akan menunjuk independent valuer, atau apabila Kementerian BUMN .

(Kompas.com) Hasil Geledah di Ambon Bisa Jerat Pelaku Lain dalam Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Ambon. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, hasil penyitaan tersebut akan digunakan untuk menyidik kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus yang menjerat anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti."Bisa menjerat pelaku lain yan.

(MetrotvNews) KPK Cium Ada Korupsi Bersama di Komisi V

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK mencium adanya korupsi bersama dari proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. KPK pun terus mengusut korupsi dengan total fee sebesar enam persen atau sekitar Rp69 miliar yang masuk ke kantong beberapa anggota DPR Komisi V itu.Menurut sumber Media Indonesia di KPK, perkara suap terhadap anggota DPR Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti itu melibatk.

(MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto

KALAU kepentingan pribadi dan golongan sudah didewakan, jangan harap kepentingan rakyat diperhatikan. Kalau semangat membela kolega telah berada di titik kulminasi, apa pun akan dijadikan strategi meski harus menodai fungsi dan kewenangan suci.Itulah yang terus terjadi di panggung Senayan. Amat gamblang dipertontonkan betapa sebagian anggota dewan yang terhormat kelebihan libido untuk membantu san.

(Kompas.com) Transaksi Gelap 8.000 Liter Solar di Selat Bali Digagalkan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Satpolair Polres Banyuwangi menggagalkan transaksi gelap 8.000 liter solar di wilayah selat Bali. Kasat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan solar dari kapal tugboat Fortuna Andre ke KM Sarana Sukses yang mengangkut pupuk menuju Lombok. Pemindahan solar dilakukan di Selat Bali menggunakan selang gulung dan jug.

(ANTARA News) Khofifah: Presiden instruksikan eks Gafatar dilindungi

Sungai Raya, Kalbar, (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo kepada dirinya, pihaknya harus memberikan perlindungan bagi seluruh eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ada di Kalbar."Sesuai dengan perintah pak Presiden, meski saat ini terdapat pemahaman keyakinan yang beda dari para eks anggota Gafatar ini, .

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(Tribun News) Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI,Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPRbelum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menjelaskan, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membah.

(TeropongSenayan) Inggris Main Dua Kaki dalam Konflik Papua?

JAYAPURA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mempertanyakan konsisten pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yang menyatakan mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI pada kunjungannya pekan tadi di Bumi Cenderawasih. "Padahal di Inggris masih melindungi dan membiarkan para pejuang atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bisa ber.

(JituNews) Apindo Tolak RUU Tapera Ditujukan ke Pekerja Formal

JAKARTA JITUNEWS.COM - Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan menjadi UU pada Maret 2016. Sebagai representasi dunia usaha, Asosiasi Pengu.

(DetikNews) Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan

Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keberatan dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 18,790 miliar. Bagi Jero, Jaksa pada KPK tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk kesaksian meringankan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla."Fakta persidangan termasuk kesaksian Pak Wapres tidak dipertimbangkan tapi ini kan pengadilan ki.

(DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk merevisi UU No 15/2003 tentang penanggulanhan terorisme. Sejumlah poin akan diubah dan menekankan pada aspek pencegahan."Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers usai.

(Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta jangan terburu-buru melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlu dilakukan pencermatan terjadap instrumen hukum yang sudah ada. Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan-peraturan.

(Suara.com) Produksi Bahan Baku di Negeri Sendiri Bisa Tekan Harga Obat

Saat ini lebih dari 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih impor. Suara.com - Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Sayangnya, hal ini tak didukung dengan harga obat yang masih relatif mahal.Menurut dra R. Dettie Yuliati, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes, harga obat yang mahal disebabkan oleh ketergantungan bahan baku yang masih impor dari negara lai.

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(DetikNews) PDIP Resmi Pecat Damayanti Wisnu Putranti

Jakarta - PDIP sudah resmi memecat anggota DPR yang ditangkap KPK, Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti bukan lagi kader PDIP."Sudah diumumkan Pak Sekjen," kata Wasekjen PDIP Bambang Wuryanto mengonfirmasi pemecatan Damayanti, Selasa (19/1/2016).Surat pemecatan Damayanti diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto 14 Januari lalu. Surat pemecatan itu bernomor 93/K.

(JituNews) Menpar Akui E-Commerce Lebih Beri Kemudahan Dibanding Pusat Perbelanjaan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, masyarakat yang sepanjang hidupnya tak dapat menikmati kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik, maka proses hidup ke depannya akan sulit. Hal tersebut lantaran perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia kian pesat seirama dengan perkembangan teknologi dan informatika. "Karena lifestyle memang sudah berubah, dulu .

(Kompas.com) Jokowi Lantik Nazir Foead Jadi Kepala Badan Restorasi Gambut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Nazir Foead menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Pengangkatan Nazir ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 M tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut. Keppres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi pada 18 Januari 2016. "Bahwa saya akan setia.

(Kompas.com) Kejati: Kasus Abraham Masih Dipelajari, Ini Kan Kasus Kecil

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad belum juga disidangkan meski berkas perkaranya telah dilimpahkan dari Polda Sulselbar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada 22 September 2015 lalu.Saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2016), Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi Surachman meminta media untuk menanyakan perkara itu ke Asisten Pidana Umum (Aspidu.

(Kompas.com) Setya Novanto Tak Akan Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Agung.Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan Novanto, Rabu (20/1/2016), untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi melalui permufakatan jahat bersama dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid."Jika merujuk pada komunikasi kami terakhir, Pak Novanto ti.

(Kompas.com) Dua Kapal Perang Buatan PT PAL Indonesia Diluncurkan

SURABAYA, KOMPAS.com - PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 dalam upacara peluncuran di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (18/1/2016).Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah mengatakan, kapal PKR merupakan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan ka.

(Rimanews) KPK Periksa Damayanti Sebagai Tersangka Kasus Suap

Rimanews - Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dikawal petugas keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Jakarta, Senin (18/1/2016). Damayanti diperiksa KPK terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dua tersangka lainnya Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini..

(DetikNews) RI Akan Impor 100.000 Ton Jagung di Februari 2016

Jakarta -Untuk mengendalikan impor jagung agar tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, pada tahun ini pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi importir tunggal jagung. Saat ini Bulog sedang mengurus perizinan impor. Rekomendasi impor jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah dikantongi, tinggal izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bulog menargetkan bisa mulai mendatangk.

(Kompas.com) Bangun Pabrik Gula, Pemodal Asing Wajib Libatkan Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah telah mengambil kesepakatan di tingkat menteri koordinasi untuk membuka kesempatan bagi investasi asing masih di bidang pertanian. Salah satunya adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain industri gula.

(Kompas.com) Harga Minyak Bikin APBN 2016 Berpotensi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia yang semakin anjlok dan berlimpahnya pasokan minyak dari negara-negara produsen minyak utama dunia memberikan kondisi ketidakpastian tersendiri bagi perekonomian banyak negara. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun berpotensi akan direvisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tidak menamp.

(Kompas.com) Rebut Pabrik yang Pindah dari China!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia harus bersiap untuk merebut pabrik-pabrik yang hengkang dari China. Untuk bisa merebut pabrik-pabrik tersebut, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia. Menurut dia, saat ini pemerintah China sedang melakukan transformasi perekonomian. Dari yang asalnya mengge.

(Kompas.com) Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra memutuskanwalkout dari rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Selasa (19/1/2016) malam. Fraksi Gerindra merasa keberatan karena merasa pertanyaannya tidak dijawab oleh Jaksa Agung dan jajarannya. "Kami tunggu-tunggu tapi tidak dijawab. Fraksi Gerindra walkoutdari raker," kata Ketua Poksi Gerindra di Komisi III DPR, Sufmi Das.

(DetikNews) 'Sepakbola Tak Boleh Dinikmati Segelintir Kelompok dengan Dalih Hiburan Masyarakat'

Jakarta - Menpora Imam Nahrawi setuju dengan sikap APPI soal meminta ketegasan akan nasib pemain. Ia juga mengatakan, kompetisi seharusnya juga memperhatikan nasib para pemain dan pelatih.Seperti diberitakan sebelumnya, APPI meminta kepada semua klub dan pemain agar menolak adanya turnamen-turnamen lagi. Mereka dengan tegas meminta agar stakeholder (pemangku kepentingan) sepakbola nasional untuk m.

(Kompas.com) Ketua DPR Minta Fahri Hamzah Jaga Marwah DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjaga warwah parlemen. Hal itu diungkapkan Akom untuk menanggapi sikap Fahri yang memprotes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran membawa personel Brimob dengan senjata laras panjang saat menggeledah ruangan sejumlah anggota DPR. "Atas kejadian tadi, Pak Fahri harus menjaga marwah dewan,&.

(DetikNews) Fahri Hamzah Pimpinan DPR, Tak Sepantasnya Persulit KPK Geledah Ruangan Yudi Widiana

Jakarta - Fahri Hamzah seorang pimpinan lembaga tinggi negara bernama DPR. Fahri pastinya seorang negarawan. Karenanya sikap dia menghalangi penyidik KPK menggeledah ruangan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana terkait kasus tangkap tangan anggota Komisi V DPR yang lain yakni Damayanti Wisnu Putranti dinilai tak patut."Fahri Hamzah merupakan pimpinan lembaga negara, mestinya kalau ada hal-hal yan.

(Kompas.com) ISL Dilarang, PT Liga Ingin Gelar Indonesia Super Competition

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan PT Liga Indonesia dengan 18 klub Liga Super Indonesia menghasilkan terobosan baru yang bisa digelar pada rentang waktu 2016. Berdasarkan penolakan BOPI memberikan rekomendasi penyelenggaraan Liga Super Indonesia 2016, pertemuan itu memutuskan bahwa PT LI dan klub yang notabane pemilik saham mayoritas PT LI akan menggelar ajang jangka panjang yang bukan properti PSSI.

(Kompas.com) Akhir Januari, Roadmap Ecommerce Jadi Program Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan roadmap ecommerce Indonesia. Rencananya roadmap itu akan dijadikan sebuah program nasional pada akhir Januari 2016 ini.Keputusan tersebut ditetapkan dalam sebuah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djal.

(DetikNews) Menko Polhukam Minta DPR Revisi UU Terorisme

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mendorong DPR agar melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Tujuannya agar ada upaya preventif untuk mengungkap kasus terorisme."Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif. Jadi kalau sudah patut diduga, kami bisa menahan karena selama ini tidak ada," uj.

(Merdeka.com) Perppu Kebiri bagi Pelaku Pencabulan Anak Segera Diterbitkan

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yembise mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung akan mengadakan rapat kembali untuk merumuskan Perppu Kebiri bagi pelaku pencabulan anak. Ditargetkan, Perppu akan kelar satu hingga dua pekan lagi. "Perppu kebiri sudah dalam tahap finalisasi. Saat ini sudah .

(Kompas.com) Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, PDI-P Ungkit Kursi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Hasto meminta dukungan Golkar itu harus dibuktikan dengan suatu sikap nyata. Dia pun mengungkit soal kursi Ketua DPR yang sehahrusnya milik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014.Keg.

(DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis

Jakarta - Kejagung memanggil mantan ketua DPR Setya Novanto hari ini. Pengacara Novanto, Firman Wijaya menyebut kliennya hanya akan memberikan keterangan tertulis kepada Kejagung sebagai bentuk jawaban bagi pemanggilannya itu."Kita akan klarifikasi tertulis juga bisa lisan, pemeriksan itu kan bisa dengan lisan dan surat. Ya kemungkinan tertulis karena kita memperhatikan jadawal kita yang di Ba.

(DetikNews) Modus Mengawal Proyek yang Diduga Jadi Bisnis Kekuasaan Oknum Anggota DPR

Jakarta - Lagi-lagi KPK menangkap tangan anggota DPR. Kali ini modusnya sama seperti yang terdahulu, mengawal proyek. Hal seperti ini tentu disesalkan di tengah semangat pemberantasan korupsi yang tengah disuarakan."Kalau lihat modus kasus sebelumnya, DPR umumnya membisniskan kekuasaan mereka untuk dapat rente," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (14/1/2016).D.

(Rimanews) Rapat dengan Klub ISL, PT Liga Fokus Bahas Pelaksanaan Kompetisi

PT Liga Indonesia menegaskan pada agenda pertemuan dengan 18 perwakilan klub Indonesia Super League (ISL) di Jakarta, 15-16 Januari 2016 akan fokus membahas pelaksaaan kompetisi. CEO PT Liga Indonesia, Joko Driyono, menyatakan pertemuan yang dilakukan ini memang lebih eksklusif. Dirinya juga berharap pertemuan nanti menghasilkan keputusan terbaik untuk persepakbolaan Tanah Air. "Untuk pertemua.

(DetikNews) Ini Sikap MKD untuk 5 Kasus Anggota DPR: Dari Arzetti Hingga Herman Hery

Jakarta - MKD sudah membuat sikap untuk sejumlah kasus yang masih menumpuk di laci meja kerja Yang Mulia. Ada kasus yang ditolak, ada yang ditindaklanjuti.MKD menggelar rapat pleno, Kamis (14/1) kemarin. Ada sejumlah kasus yang telah direspons, sebagian ditolak, sebagian ditindaklanjuti.Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa kasus yang diputuskan untuk ditolak, salah satunya adalah lapor.

(DetikNews) Ketua DPR: Happy-nya Anggota Dewan di Fungsi Pengawasan

Jakarta - DPR memiliki fungsi pengawasan yang dalam menjalankannya terdapat hak interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat. Fungsi inilah yang disebut Ketua DPR Ade Komarudin paling disenangi anggota dewan."Happy-nya anggota dewan ya fungsi pengawasan. Mengapa? Karena fungsi pengawasan lebih gampang, mengawasi itu lebih gampang, mengoreksi itu lebih gampang bahkan menyalahkan orang lain i.

(TeropongSenayan) Tekor Rp 5,85 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tarif iuran peserta BPJS Kesehatan bakal mengalami kenaikan tahun ini. Besaran kenaikan tersebut diakui Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) TB Rahmat Sentika masih dalam tahapan harmonisasi antar kementerian.“Tetapi prinsipnya tarif iuran BPJS Kesehatan naik mulai 2016 ini,” jelas Rahmat beberapa waktu lalu.Untuk tarif penerima bantuan iur (PBI) naik dari Rp 19.2.

(DetikNews) Gebrakan Ade Komarudin: Pansus DPR Dilarang Kunker ke LN!

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin melarang panitia khusus (Pansus) penyusun UU di DPR untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Namun, masih ada sejumlah pengecualian."Soal kunjungan ke luar negeri. Komisi I kan mitranya luar negeri. BKSAP, tugasnya seperti itu. Tapi pansus, buat apa studi banding. Itu sudah dievaluasi. Diputus karena tidak produktif," kata Ade di Gedung DPR, Senin (11/1/.

(DetikNews) Kasus 'Papa Minta Saham', Kejagung Panggil Setya Novanto Rabu

Jakarta - Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melayangkan pemanggilan kepada Setya Novanto terkait kasus dugaan pemufakatan jahat. Novanto dipanggil untuk menjalani pemeriksaan Rabu (13/1)."Dia (Novanto) akan diundang lusa, hari Rabu, akan dimintai keterangan benarkah membicarakan perpanjangan masalah ini," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid.

(DetikNews) Ketua KPK Sebut Nama Hasrul Azwar di Putusan SDA Jadi Petunjuk

Jakarta - Nama anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar disebut majelis hakim dalam putusan Suryadharma Ali menerima fee dalam pemondokan haji. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi KPK untuk mengambil langkah selanjutnya."Akan jadi petunjuk untuk melangkah," kata Agus di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016).Agus menyebut pengun.

(DetikNews) Mendag: Larang Asing Investasi di RI Sama Artinya dengan Pro Impor

Jakarta -Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah salah satu upaya agar mengurangi impor barang jadi. Semakin banyaknya investasi masuk, artinya kegiatan produksi akan lebih banyak di dalam negeri.Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab, terlalu banyak sektor usaha dalam DNI hanya menjadikan In.

(DetikNews) Fahri Hamzah Melawan Desakan Mundur, Ini Kata Presiden PKS

Jakarta - Fahri Hamzah tiba-tiba curhat soal desakan mundur dari elite PKS yang disebutnya gatal ingin jadi Wakil Ketua DPR. Presiden PKS Sohibul Iman meluruskan situasi yang sebenarnya."Saya kira ini persoalan internal seperti yang disampaikan Saudara Fahri sendiri pada butir 1 press release," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada detikcom, Minggu (10/1/2016).Sohibul memilih menenangkan o.

(Kompas.com) Kelola Gas Masela, Maluku Harus Siapkan Modal Rp 25 Triliun

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memastikan Provinsi Maluku akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan blok gas Masela. "Provinsi Maluku akan mendapatkan hak pengelolaan 10 persen blok Masela," kata Amien di hadapan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan sejumlah pejabat daerah Maluku di Ambon, Sab.

(Kompas.com) Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) Isla Ramli menilai, Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai batasan minimal selisih suara pasangan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Menjadi tidak relevan untuk bicara.

(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam

Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamind.

(Inilah.Com) Menpar Jelaskan Perlunya Badan Otorita Pariwisata

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menilai keberadaan Badan Otorita Pariwisata sangat penting untuk meningkatkan dan memajuan pariwisata Indonesia. Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pa.

(DetikNews) Jokowi: APBN Diprioritaskan untuk Infrastruktur

Jakarta -Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembangunan infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi."Saya ingin memberikan perspektif ke depan, APBN untuk infrastruktur diprioritaskan, fokusnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Per.

(Kompas.com) Penghematan, Pemerintah Akan Kurangi Jumlah PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan kajian atas rencana pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS).Pengurangan jumlah PNS dilakukan untuk penghematan anggaran belanja negara. "Yang pasti kita akan melakukan efisiensi," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016). Ada beberapa m.

(Kompas.com) Peralihan Status PTS Menjadi PTN Diprioritaskan di Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan peralihan status 29 perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Peralihan status semua PTS itu menemui kendala, seperti untuk urusan serah terima aset, lahan, dan status kepegawaian. "Saya kira itu perlu segera diselesaikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2015). Menteri Ris.

(Kompas.com) Mendag: Manfaatkan Revolusi Ponsel Cerdas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, Indonesia harus mengubah model bisnis di tahun 2016 ini. Dengan tidak mengandalkan ekspor komoditas, Thomas yakin perekonomian ke depan menjadi lebih baik. Dia menyebutkan, titik cerah potensi perekonomian 2016 datang dari perdagangan dalam jaringan atau e-commerce. "Dengan semakin murahnya smart phone (pon.

(Kompas.com) BPN Gelar Pelayanan Sertifikat Malam Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya meningkatkan pelayanan mengurus sertifikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar "BPN Night Service". Fasilitas ini disediakan ATR/BPN di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, mulai Rabu malam (6/1/2016). "Pertama, memudahkan dengan jarak. Di Jakarta 5 kilometer saja bisa ditempuh berjam-jam. Ha.

Sengketa Lahan Register 1 Way Pisang - Audiensi Komisi 2 dengan Kepala Desa, DPRD, dan Masyarakat Lampung Selatan, serta BPN

Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD, Kepala Desa, dan masyarakat Lampung Selatan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 1 Desember 2015 tentang sengketa lahan Register 1 Way Pisang. Rapat dibuka pukul 10.22 WIB, dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Pemaparan Mitra Kepala Desa Lampung Selatan: Lampung Selatan membentuk forum masyarakat Register 1 Way Pisang. Berharap kedatangan.

(Kompas) Setya Novanto Tanda Tangani Sendiri Surat Penunjukannya sebagai Ketua Fraksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Setya Novanto menandatangani sendiri penunjukan dirinya sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI. Seperti dijelaskan dalam surat yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI tertanggal 4 Januari 2016 tersebut, DPP Golkar telah melakukan pergantian pimpinan fraksi. Turut dilampirkan, surat keputusan DPP Golkar Nomor KEP-68/DPP/GOLKAR/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Selain Nova.

(Kompas) PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. "PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nom.

(DetikNews) Gudang Penimbunan Minyak Tanah Milik Oknum Polisi Digerebek

Pekanbaru - Polresta Pekanbaru menggerebek gudang penimbunan BBM jenis minyak tanah. Pemilik gudang diketahui oknum anggota Polres Kuansing.Gudang penimbunan bahan dasar minyak tanah ini berada di Jl Gajah Mungkur, Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru. Gudang ini milik anggota Polres Kuansing inisial MUS. Ketika digerebek, gudang ini masih beraktivitas penyuliangan minyak mentah menjadi minyak tanah..

(DetikNews) Menkum HAM Akan Cabut SK PPP, Romi: Otomatis Kembali ke Muktamar Bandung

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan dalam waktu dekat akan mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP Muktamar Surabaya. Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi menanggapi santai rencana Yasonna tersebut.Romi menegaskan pihaknya siap legowo dan mendukung putusan Yasonna."Sebagai insan yang taat kepada hukum, kita mendukung penuh pencabutan tersebut karena memang Pengadilan Tata Usa.

(DetikNews) Noor Supit: Semua Diganti Geng Novanto, Fraksi Golkar Bergejolak

Jakarta - Manuver Setya Novanto yang merombak jajaran pengurus fraksi Golkar di DPR serta alat kelengkapan dewan mendapat perlawanan. Internal fraksi Golkar bergejolak karena perombakan ini hanya untuk memenuhi ambisi Novanto."Di kalangan internal fraksi, gejolaknya kuat banget," kata anggota F-Golkar, Ahmadi Noor Supit saat berbincang, Rabu (6/1/2015).Supit sendiri merupakan salah satu &#.

(DetikNews) Proyek Pembangunan DPR Lanjut di 2016, Anggarannya Rp 568,8 M

Jakarta - Proyek pembangunan gedung DPR berlanjut di 2016. Sejumlah proyek pembangunan siap dieksekusi, dengan nilai anggaran mencapai Rp 568,8 miliar.Anggaran untuk proyek pembangunan tahun 2016 sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap detail anggaran tersebut, berikut rinciannya:1. Rp 480 Milyar untuk pembangunan Gedun.

(DetikNews) Kahar Muzakir Ketua Banggar DPR, Noor Supit: APBN Bukan Alat Politik!

Jakarta - Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar mulai bermanuver dengan menempatkan koleganya, Kahar Muzakir di posisi ketua Badan Anggaran DPR. Alasannya pun dipertanyakan karena Banggar punya posisi yang strategis."Kita juga enggak ngerti motivasi penempatan (Kahar) itu," kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Banggar, Rabu (6/1/.

(DetikNews) Mendag Jajaki Impor Beras dari India dan Pakistan

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menyampaikan tengah menjajaki impor beras dari Pakistan dan India. Kondisi cuaca pasca kemarau panjang dengan El-Nino serta ancaman La-Nina pun muncul. "Presiden dalam sidang kabinet kemarin menyampaikan pesan khusus ke Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jaga benar inflasi. Jaga benar dalam jangka pendek, harga komoditas pan.

(OkeZone.com) Penyuap Dewie Yasin Limpo Akan Disidangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur energi baru, dan terbarukan 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua. Keduanya yakni Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, lrenius Adii dan Petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih, Setiadi Jusuf. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi Vll DPR dari Fra.

(Rimanews) Agung: Pencalonan Ketua DPR Pengganti Setnov Tak Bisa Dilaksanakan

Rimanews - Pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto sebaiknya ditunda karena masih bermasalah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono. "Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya di .

(Rimanews) Tenaga Kerja Asing di Karawang Menambah Persoalan Baru

Rimanews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi akan terjadi peningkatan dua kali lipat tenaga kerja asing di Karawang menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA per Januari 2016. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat Suroto mengatakan, terjadinya peningkatan tenaga kerja asing akan menjadi permasalahan tersen.

(DetikNews) Gugatan Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak, Pemerintah Langsung Banding

Palembang - Pemerintah langsung bereaksi terhadap penolakan gugatan perdata Rp 7,9 triliun kepada PT Bumi Mekar Hijau terkait kasus kebakaran hutan. Demi keadilan rakyat, banding pun akan dilayangkan."Demi keadilan bagi ratusan ribu rakyat yang selama ini menderita akibat kebakaran dan harga diri bangsa pemerintah akan banding dan melakukan langkah hukum lainnya," kata Dirjen Penegakan Huk.

(Rimanews) Kasus Makelar Saham Freeport Mandeg, Jaksa Agung Dituntut Mundur

Rimanews - Jaksa Agung RI HM Prasetyo diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap bermain-main dalam pengusutan kasus Permufakatan Jahat terkait “Makelar Saham PT Freeport”. Penanganan kasus tersebut dinilai mandeg dan proses penyelidikannya melawan hukum. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Muhammad Adnan dalam rilisnya juga m.

(Rimanews) Kapolda NTT Dicopot Buntut Razia Miras Anggota DPR Herman Heri?

Rimanews - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. Pencopotan ini hanya beberapa hari pasca merebaknya kasus razia minuman keras milik anggota Komisi III DPR-RI Herman Herry. Dalam kasus Razia Miras ini, Kepala Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno juga mengaku.

(DetikNews) Satlak Prima Janjikan Atlet Tidur Lebih Nyenyak & Uang Saku Lebih Banyak

Jakarta - Demi memenuhi target di Olimpiade dan Asian Games, Satuan Pelaksana (Satlak Prima) Program Indonesia Emas (Prima) meminta atlet bekerja ekstra keras. Mereka bakal membayar dengan garansi kenyamanan untuk para atlet. Satlak Prima memasang target meraih minimal dua medali emas Olimpiade 2016 Rio de Janeiro dan peringkat sepuluh besar Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang. Tugas itu jelas .

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di.

(DetikNews) Jerat Ganti Rugi Karhutla, Jaksa Masih Tunggu Surat Kuasa Menhut Siti

Jakarta - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Bambang Setyo Wahyudi, mengaku belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya. Surat itu penting untuk menjerat gugatan perdata kasus kebakaran hutan dan lahan."Kita lakukan gugatan apabila ada surat kuasa khusus dari pemangku ya.

(Kompas.com) Bos Freeport Jim Moffett Mundur

NEW YORK, KOMPAS.com — James R Moffett, pimpinan dan pendiri perusahaan pertambangan Freeport-McMoran, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Penyebabnya adalah harga komoditas yang terus jatuh, yang memaksa perusahaan memangkas jumlah karyawan maupun produksi. Freeport-McMoran adalah salah satu produsen emas dan tembaga terbesar dunia. Namun, harga kedua komoditas tersebut terus mengalami penur.

(Tempo.co) Politik 2016 Diprediksi Bakal Gaduh

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memprediksi pada 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap gaduh seperti yang terjadi pada tahun ini. Hal itu disampaikan pada Rabu, 30 Desember 2015. Bambang berujar, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tahun ini bakal menjadi pemicu kegaduhan tahun depan, seperti isu reshuffle kabinet, s.

(DetikNews) Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia

Jakarta -Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP P.

(Rimanews) Beredar Proposal Penipuan Jelang Kunjungan Jokowi ke Papua

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau semua pihak untuk lebih hati-hati dan waspada terhadap oknum yang mengajukan proposal guna meminta sejumlah uang terkait kedatangan Presiden Joko Widodo ke wilayahnya. "Masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap modus penipuan pihak tak bertanggungjawab yang mengatasnamakan staf ahli dan staf khusus presiden, dan meminta sejumlah uang dengan.

(Tempo.co) Tahun Depan, TNI AD Modernisasi Alutsista

TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Darat berencana memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mereka miliki sebagai program prioritas pada 2016 mendatang. "Program alutsista ini kan sebenarnya sampai 2024. Tahun depan, kami hanya melanjutkan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 28 Desember 2015. Men.

(OkeZone.com) Kontras: Jaksa Agung HM Prasetyo Lebih Banyak Berpolitik

JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung HM. Prasetyo sejak menjabat hingga hari ini dinilai cenderung lamban dalam menyelesaikan beberapa kasusnya, terutama kasus besar yang dianggap memiliki nuansa politik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, semenjak HM. Prasetyo menjabat Jaksa Agung tidak banyak karya yang dihasilkan olehnya dalam bidang hukum..

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

(Kompas.com) Tolak Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Kubu Agung Ajukan Zainuddin Amali

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar kubu Agung Laksono menolak langkah kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Kubu Agung pun mengajukan nama lainnya untuk mengisi posisi tersebut, yakni Zainuddin Amali. "Keputusan Aburizal menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi mengagetkan semua orang. Seolah menantang suara rakyat," kata Wakil Ketua Umu.

(DetikNews) Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto

Jakarta - Persidangan MKD yang memeriksa status dugaan pelanggaran etik Setya Novanto menghasilkan putusan yang menggantung. Sidang MKD hanya memutuskan menghentikan persidangan dan menerima pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto."Putusan sidang itu dihentikan dan menerima pengunduran ketua DPR, kemarin juga dalam rapat internal juga memutuskan untuk menghentikan sidang dan menerima keputusa.

(Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Desakan kepada Setya Novanto untuk mundur dari kursi legislator. Kali ini, desakan dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).Koordinator Divisi Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz‎ meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.Sebab, Setya dinilai telah 2 kali melakukan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran it.

(SindoNews.com) Johan Budi Tak Terpilih, Buya Syafii Sebut DPR Keterlaluan

JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati langkah mantan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang ingin mundur dari aktivitasnya di KPK.Buya Syafii mengatakan, rencana Johan Budi tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab, Johan juga sudah banyak mengabdikan hidupnya di lembaga pemberantasan korupsi itu."Enggak usah ditanggapi lagi, sudah mundur, mundu.

(Tribun News) Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyomemastikan pihaknya akan melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga pada 2016. Eksekusi mati akan diprioritaskan pada terdakwa kasus narkotika yang sudah melewati upaya hukum. "Eksekusi mati akan dilakukan pada 2016, itu harus jadi perhatian kami lagi. Penegakan hukum harus jalan terus," tegas Prasetyo saat di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusa.

(MSports.net) "Tim Ad-hoc Bukan MKD!"

Tim Ad-hoc akhirnya buka suara mengenai alasan pihak Kemenpora yang enggan bergabung lantaran pasti kalah voting. Menurut Ketua Tim, Agum Gumelar, hal tersebut salah kaprah. Tim Ad-hoc ini, kata dia, sifatnya hanya pemersatu, bukan seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang selalu mengadakan voting. Sebelumnya, pihak Kemenpora memang enggan bergabung dengan Ad-hoc lantaran takut kalah dalam mela.

(Beritagar.id) Nasib revisi UU ITE kini di tangan DPR

Akhirnya. Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU ITE yang telah dipersiapkan selama setahun terakhir, sampai ke Senayan. Naskah RUU revisi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah "memakan" puluhan korban ini, diserahkan kepada DPR RI pada Selasa (22/12/2015). Melalui surat Presiden bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Ketua DPR, Presiden.

(DetikNews) Setoran Pajak 2015 Meleset, Darmin akan Revisi Target Tahun Depan

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan target pajak hanya berkisar 82-83% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.294 triliun atau sekitar Rp 1.074 triliun. Artinya ada kekurangan atau shortfall Rp 219 triliun.Dengan target Rp 1.350 triliun tahun depan, Darmin menilai harus ada revisi target dalam APBN 2016. "Tahun dep.

(DetikNews) Novanto Ketua Fraksi Golkar, Ruhut: Menyedihkan, Golkar Gali Kubur!

Jakarta - Tukar guling yang dilakukan oleh Golkar antara Setya Novanto dan Ade Komarudin menuai kritik. Langkah itu dianggap menyedihkan."Kami hormati intern Golkar. Tapi kalau yang ganti rolling jadi ketua fraksi, sedih juga," kata anggota F-PD Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015)."Ini gali kubur buat partai Golkar," lanjutnya.Ruhut khawatir bah.

(DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk tak memanggil paksa pengusaha Reza Chalid terkait kasus 'papa minta saham'. Alasan MKD terutama karena waktu yang mepet sementara sidang harus diputus 16 Desember 2015."Harus kita putus hari Rabu (16/12), tidak ada waktu untuk malakukan pemanggilan, waktunya sangat mepet, pemanggilan kan harus tiga hari," kata Politisi Hanu.

(DetikNews) Beropini Bela Novanto di Sidang MKD, Kahar Muzakir Dinilai 'Malu Tak Gentar'

Jakarta - Anggota MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir beropini membela Ketua DPR Setya Novanto saat sidang pemeriksaan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Tindakan Kahar, sebagai 'hakim', dinilai tak berimbang.Penilaian tersebut disampaikan Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (15/12/2015). Lebih jauh Zainal meny.

(OkeZone.com) Hari Ini, Vonis Mandra Dijatuhkan

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan untuk artis Mandra Naih dalam perkara dugaan korupsi pengadaan program siap siar di LPP TVRI yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hari ini, Kamis (17/12/2015). Pemain sinetron 'Si Doel Anak Sekolah' ini, sebelumnya dituntut satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda Rp100 j.

(OkeZone.com) Setya Novanto Mundur, Pimpinan DPR RI Gelar Rapat Internal

JAKARTA - Setya Novanto (Setnov) resmi mudur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, untuk itu pimpinan dewan akan mengelar rapat guna membahas mundurnya politisi Partai Golkar tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat pimpinan beserta dengan kesekjenan DPR untuk membahas mudurunya Setya Novanto. "Untuk itu saya pagi ini hadir ke rapat intern dengan pimpinan d.

(Liputan6.com) Tolak RUU Pertembakauan, Industri Kritik Sikap Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terus menolak rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan kembali dikritik. Instansi ini diminta fokus mengurus masalah-masalah kesehatan masyarakat. Itu karena hingga kini Kemenkes belum mencabut aturan bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang berisi tentang penolakan RUU Pertembakauan. Seperti diketahui, .

(Suara.com) Hari Ini, Komisi III Pilih Lima Pimpinan Baru KPK

Sebanyak 10 calon pimpinan KPK sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Senin hingga Rabu. Suara.com - Hari ini, Kamis (17/12/2015), Komisi III DPR akan memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan."Pemilihan pimpinan KPK akan dilalukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno komisi," kata Wakil Ketua Komisi III.

(DetikNews) Sapi NTT yang Diangkut Kapal Khusus Dijual di Bawah Rp 100.000/Kg

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin harga daging sapi di Jakarta yang bertahan di atas Rp 100.000/kg dapat turun sampai Rp 75.000/kg. Hal ini bisa terjadi bila sapi-sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkut oleh kapal khusus ternak 'tol laut' seperti KM Camara Nusantara I.Berdasarkan hitungan dari Perum Bulog yang ditugasi untuk ‎mengelola sapi dari NTT tersebut, harga daging s.

(DetikNews) Guru Dilarang Ikut HUT PGRI, Menteri Yuddy: Ikut Aturan PNS Dong!

Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru ikut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI pada 13 Desember 2015 nanti. Yuddy menegaskan, seharusnya guru yang PNS itu patuh terhadap aturan PNS."PGRI kan memang anggotanya guru. Kalau bicara guru yang berasal dari PNS, ikutan aturan PNS dong," kata Yudd.

(GalamediaNews) Ini Dia Penyebab Pilkada Serentak 2015 Rendah Partisipasi Pemilih

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015. Salah satu penyebabnya adalah tidak semaraknya pegelaran pilkada. "Ini (tidak semarak) salah satu penyebab karena itu nanti kita evaluasi bagaimana menyikapinya," kata Jimly saat Muktamar VI Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Mataram Nusa Tenggara Bar.

(Beritagar.id) Pimpinan MKD mengaku terkecoh oleh Setya Novanto

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku terkecoh dengan alasan Ketua DPR Setya Novanto, yang meminta sidang pemeriksaan dirinya berlangsung tertutup dengan alasan ada rahasia negara. Belakangan diketahui, tak ada rahasia negara dalam materi sidang Novanto. Sebelum sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pada Senin pekan lalu, sempat terjadi perdebatan keras untuk menentukan a.

(Liputan6.com) Presiden Jokowi Tengarai Banyak Pemborosan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya keras mengumpulkan pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.761,6 triliun di APBN-P 2015. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus indikasi maraknya pemborosan dalam penggunaan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginstruksikan pemangkasan anggara.

(Suara.com) Sudding: Panggil Luhut Cuma Ulur-ulur Waktu Kasus Setnov

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan Maroef, dalam pertemuan tersebut, nama Luhut disebut sampai berkali-kali. Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pemanggilan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar.

(Rimanews) Kisah Pendirian Bank Banten Hingga Tragedi Kasus Suap, Siapa Bermain?

Rimanews - Pembangunan Bank Banten terkendala dengan kasus suap. Padahal, pendirian Bank tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2015 yang dibahas dan menjadi Perda semasa Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten "Kalau mengelola koperasi, kita ada SDM nya. Direksi bank ini juga harus membayar dengan tidak murah. Agar penyertaan moda.

(Kompas.com) Anggota MKD yang Membela Novanto Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sepekan, jumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memilih untuk menghentikan kasus Ketua DPR Setya Novanto bertambah. "Bisa dibilang seperti itu," kata anggota MKD fraksi Hanura Syarifudin Sudding menjawab pertanyaan mengenai bertambahnya anggota MKD yang membela Novanto, Selasa (8/12/2015) malam. Saat MKD menggelar voting terbuka pada Selasa (1/12/20.

(DetikNews) Minta Masukan Soal Capim KPK, Komisi III DPR Kok Undang OC Kaligis?

Jakarta - Komisi III belum mengambil keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga saat ini. Sebelum rapat pleno, Komisi III menerima masukan dari perwakilan masyarakat yang ternyata 'barisan sakit hati' kepada KPK dan pansel capim KPK. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Komisi III adalah DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang '45, Kantor Advokat OC Kaligis, Le.

(MetrotvNews) Masa Depan Fungsi Legislasi

Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, PadangSULIT dibantah bahwa dalam satu tahun terakhir capaian program legislasi nasional berada pada titik amat mengkhawatirkan.Buktinya, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang yang disepakati sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, sampai sejauh ini, .

(OkeZone.com) Drama Panjang Menuju Pilkada Serentak

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melewati drama yang panjang untuk bisa melaksanakan Pilkada Serentak 2015. Berbagai masalah pun merintangi perjalanan Pilkada Serentak pertama yang akan berlangsung di Indonesia ini. Isu paling mencolok yang merintangi KPU adalah sepinya peminat. Sejumlah daerah seperti Tasikmalaya di Jawa Barat, Blitar di Jawa Timur, dan Timor Tengah Utara di NTT hanya memili.

(OkeZone.com) Tuntutan Rio Capella, ICW: Apa Bedanya dengan Maling Ayam!

JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar menyayangkan rendahnya tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Sekjen Partai Demokrat Patrice Rio Capella. Rio Capella diketahui dituntut dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta rupiah subsidair satu bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK atas kasus gratifikasi yang menjeratnya. Arad bahkan mengatakan, hukuman.

(Kompas.com) Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite PDI-P mulai mempermasalahkan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang merekam perbincangannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid, 8 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Setya dan Riza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik kepada Maroef, dengan mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Ka.

(Harian Jogja) Pemerintah Ingin Berhemat 15% dari Anggaran Kementerian

Harianjogja.com, BOGOR — Pemerintah menargetkan dapat menghemat anggaran pemerintahan hingga 15% dari perubahan nomenklatur mata anggaran yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya memperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar 10%-15% dari total yang telah ditetapkan, apabila seluruh kementerian dan lembaga tinggi nega.

(Tribun News) Nova Riyanti Yusuf Blak-blakan Soal Buku Nikah dan Pembatalan Pernikahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Nova Riyanti Yusuf, melaporkan suaminya, Soepriyatno ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa waktu lalu kepada media, Soepriyatno sempat menyinggung persoalan buku nikah yang hilang. Perempuan yang akrab dipanggil Noriyu merasa perlu bicara menanggapi Soepriyatno soal buku nikah. Ia mengak.

(DetikNews) Pemerintah akan Hapus Status PNS Daerah

Jakarta -Pemerintah berencana meratakan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah."(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi di Kantor Presiden, Jakarta, J.

(Jawa Pos) Ini Usulan Sekjen PDIP ke KPU

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membentuk pusat krisis atau crisis center guna menghadapi pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara serentak di 269 daerah. Menurutny, crisis center dibutuhkan untuk memudahkan koordinasi penyelenggara pemilu dengan partai po.

(Liputan6.com) Menkes Nila Moeloek Lepas 553 Dokter ke Seluruh Pelosok Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati puncak Hari Kesehatan Nasional ke-51, Kementrian Kesehatan menggelar kegiatan jalan sehat yang diikuti sekitar 2 ribu peserta. Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan RI juga melepas 553 dokter muda ke seluruh pelosok Indonesia. 553 dokter muda yang usianya di bawah 35 tahun tersebut, sudah melalui proses seleksi terlebih dahulu. Nantinya ratusan dok.

(SindoNews.com) Formappi Nilai Pilkada 2015 Bawa Setumpuk Persoalan

JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai, jelang pemungutan suara (pencoblosan) pilkada pada 9 Desember mendatang, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).Menurut Koordinator Formappi Sebastian Salang, dari awal tahapan pilkada persiapannya belum terlalu matang. "Hal itu dimulai dari regulasi yang sering berubah-ubah, lalu denga.

(Tribun News) Sekretaris F Nasdem: Pimpinan DPR Sepertinya Cari Celah Ganggu Persidangan Novanto

Tribunnews.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah. Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus s.

(DetikNews) Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Tak Lagi Disubsidi, Besok Naik

Jakarta -Tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tak lagi disubsidi. Mulai besok mengalami kenaikan cukup signifikan, sampai 11%.Ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan tariff adjustmentterhadap dua golongan tersebut. Sementara para pelanggan PLN lain di atas 2 golongan tersebut justru mengalami penurunan tarif mulai besok.Berikut selengkapny.

(DetikNews) Kemenperin Bangun Technopark di 5 Kota

Jakarta - Technopark jadi salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian di tahun 2016. Ada lima kota yang dibidik untuk jadi tempat inovasi anak-anak Indonesia ini.Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan mengungkapkan, lima kota yang dimaksud adalah Bandung, Semarang, Bali, Batam dan Makassar."Industri ICT itu kan pendekat.

(DetikNews) Target Meleset di 2015, Setoran Pajak Tetap Naik Tahun Depan

Jakarta -Setoran pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target sebesar Rp 1.294,25 triliun. Proyeksinya, penerimaan target pajak hingga akhir tahun ini hanya berkisar antara 80% hingga 82% dari target.Tidak jauh berbeda, tahun lalu pemerintah juga mematok target tinggi, namun tidak tercapai. Bahkan tahun depan target pajak lebih tinggi dari tahun ini..

(DetikNews) Ada PSSI Disebut-sebut dalam Rekaman Setya Novanto

Jakarta - Dalam kasus rekaman percakapan ketua DPR RI, Setya Novanto, soal PT Freeport Indonesia, yang diduga "mencatut" nama Presiden Joko Widodo, ternyata disebut-sebut pula urusan sepakbola dan PSSI.Demikian antara lain tercakup dalam rekaman pembicaraan itu, antara Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dan pengusaha minyak Riza Chalid, saat diperdenga.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Agraria: Lahan Pemerintah Bisa Dijadikan Pemukiman

WE Online, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan lahan milik pemerintah memungkinkan dijadikan pemukiman untuk mendukung program "Sejuta Rumah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Lahan itu bisa dikembangkan untuk mendukung program Sejuta Rumah," kata Ferry di Jakarta, Rabu (2/12/2015).Fer.

(DetikNews) Jaksa KPK Sebut Anggota DPR Charles Mesang Terima Duit Rp 9,7 Milyar

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyebut anggota DPR dari Fraksi Golkar menerima duit sejumlah Rp 9,750 miliar dari mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jamaluddien Malik.Duit diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima .

(Kompas.com) Sulit Diaudit, Bos Petral Beralasan Laptop Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama proses audit investigasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), banyak pegawai yang tidak kooperatif memberikan keterangan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi contoh Direktur Utama Petral Bambang Irianto baru diperiksa satu kali saat audit investigasi. Dalam pemeriksaannya Bambang mengaku tidak memiliki data Petral selama ia beke.

(Kompas.com) "Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum, Giliran Ecek-ecek Diusut"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum, Refly Harun, mengkritik aparat penegak hukum yang dianggap bergeming menanggapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. "Penegak hukum ini gimana, kasus pencatutan nama kepala negara yang serius seperti ini tidak diusut, giliran kasus ecek-ecek diusut," ujar Refly dalam diskusi di Rumah .

Pengambilan Suara MKD tentang Kelanjutan Sidang tentang Laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR, 1 Desember 2015

Pengambilan Suara MKD tentang Kelanjutan Sidang tentang Laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR, 1 Desember 2015 VOTING TAHAP 1 Paket 1: Melanjutkan SidangPaket 2: Tidak Melanjutkan Sidang Paket 1: 11 orang Surahman Hidayat: PKS, Jabar10 Junimart Girsang: PDI Perjuangan, Sumut3 Akbar Faizal: Nasdem, Sulsel2 Sarifuddin Sudding: Hanura, Sulteng Sukiman: PAN, Kalbar A Bakri: PAN, Jambi Guntur Saso.

(Kompas.com) Apa Kabar Penegakan Hukum Para Pembakar Hutan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah belum serius dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Menurut Saleh, jika pemerintah serius, seharusnya pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sudah diumumkan dan penegakan hukum berjalan. Ia melihat, sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur, yang ada hanyalah janji pemerintah.

(DetikNews) Anggota MKD Golkar Kembali Permasalahkan Legal Standing Sudirman Said

Jakarta - Masuknya anggota baru dari Golkar membuat rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntu. Masalah yang sudah diselesaikan di awal, kini diungkit lagi. "Masih belum diputuskan di dalam, karena masih ada perdebatan soal hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, beberapa anggota msih mempersoalkan hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, ada yang menyatakan belum valid termasuk menyangkut m.

(DetikNews) Akhirnya Komisi III Sepakat Gelar Fit and Proper Test 8 Capim KPK

Jakarta - Setelah beberapa kali perdebatan, Komisi III DPR akhirnya sepakat memproses 8 nama calon pimpinan KPK hasil dari panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi. Delapan nama capim itu akan dilanjutkan ke tahap fit and proper test."Sudah diputuskan dalam rapat, pleno fit and proper test capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14-16 Desember 2015. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah .

(DetikNews) Tugas BIN di Sektor Bea Cukai: Berantas Bisnis Rokok dan Minuman Ilegal

Jakarta -Sektor ‎bea cukai juga menjadi area yang akan ditangani oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Di antaranya, memberantas bisnis rokok dan minuman ilegal yang masih cukup marak di Indonesia.Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Heru Pambudi‎ menyatakan, BIN nantinya akan bersinergi dengan intelijen di unit eselon II Ditjen Bea Cukai. Terutama dalam pengolahan data dan informasi."Int.

(DetikNews) Kementan: Bila Tak Ada Upaya Khusus, Kita Pasti Impor 9 Juta Ton Beras

Jakarta -Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta evaluasi soal data proyeksi atau angka ramalan (aram) produksi padi 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Aram I, BPS mencatat produksi beras mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG), pada Aram II, BPS merevisinys menjadi 74,9 juta ton GKG atau turun karena dampak El Nino.Direktur Jenderal Tanaman Pangan K.

(DetikNews) Masuk MKD, Politikus Golkar: Sebenarnya Hati Nurani Berat Adili Teman

Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir menjadi anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah Golkar melakukan perombakan total. Adies bertekad tidak mudah diintervensi dalam mengadili kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. "Sebenarnya MKD ini hati nurani kita berat, kita mengadili teman sejawat. Dengan diberikan tugas berat ini, kita harus jalankan sebaik-baiknya,.

(DetikNews) Ditjen Pajak Sosialisasi Pengisian SPT ke Pelaku UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memberikan materi pajak dan cara pengisian SPT bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut dilakukan Ditjen Pajak bersama Binus University pada 24-25 November."2015 ini merupakan tahun pembinaan Wajib Pajak. Oleh karenanya DJP meluncurkan kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi bagi Wajib Pajak," tutu.

(Kriminalitas.com) Antisipasi Teroris, PLTU Paiton Dikawal Aparat Kepolisian

KRIMINALITAS.COM, Probolinggo – Proyek strategis PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo kembali mendapat pengamanan ketat polres Probolinggo, menyusul imbauan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait aksi terorisme. Peningkatan pengamanan di proyek PLTU Paiton dilakukan sejak aksi bom di Perancis dua pekan lalu. Tidak ingin kecolongan, jajaran polres Probolinggo sejak sepekan lalu, mulai meningkatkan .

(ANTARA News) Presiden perintahkan PTPN siapkan sedikitnya 10.000 ha untuk buah

Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menyiapkan lahan setidaknya 10.000 ha untuk pengembangan komoditas buah nusantara.Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN) 2015 di Kampas IPB Baranangsiang, Bogor, Sabtu, mengatakan Indonesia butuh gerakan revolusioner untuk buah nusantara sekali.

(Kompas.com) Kawal Pengusutan Kasus Setya Novanto, PAN Ganti Dua Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti dua anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memastikan proses laporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait Ketua DPR Setya Novanto berjalan sebagaimana mestinya.Fraksi PAN mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman, dan Ahmad Riski Sadiq digantikan oleh Ahmad Bakrie."Kami minta (.

(Warta Ekonomi Online) MENDAG: Kami Tak Ingin Pemuda Jadi Korban Minuman Oplosan

WE Online, Jakarta - Pemerintah menginginkan adanya pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya minuman racikan dan tradisional sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. "Kami menyambut baik DPR yang berinisiatif membuat RUU Minuman Beralkohol untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II,.

(Rimanews) Jokowi Kesal Dana Rp259 Triliiun untuk Daerah Masih Mengendap di Bank

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa tidak senang melihat rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. Ia menyebutkan, sekarang ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 triliun, sangat besar sekali. “Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat .

(DetikNews) Mentan dan Menpan-RB Siapkan Badan Khusus Ketahanan Pangan

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Keduanya sempat bertemu kemarin di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta.“Tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pertanian terkait pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang merupakan ranah dari.

(Tribun News) Silang Pendapat Fraksi di Komisi III Tunda Putuskan Nasib Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasan yang dipermasalahkan yaitu tidak ada unsur kejaksaan dalam komposisi capim KPK Hal itulah yang membuat silang pendapat diantara fraksi-fraksi di Komisi III DPR. "Semuanya gampang pilihannya kita kembalikan atau kita setujui. Ada kebiasaan di Komis.

(DetikNews) Pukuli Pimpinan Komisi VII, Politikus PPP Mustofa Diskors 3 Bulan dari DPR

Jakarta - Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) telah menjatuhkan vonis untuk kasus pemukulan Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi oleh anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf. Mustofa akhirnya dihukum diberhentikan sementara dari DPR selama 3 bulan."Diberhentikan sementara 3 bulan," bisik seorang anggota MKD, Rabu (25/11/2015).MKD menyidangkan kasus tersebut pada Kamis (19/11) di Wisma DPR di Kopo, Jawa.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

(Kompas.com) "Menggelikan, Ada Bagian MKD yang Terang-terangan Bela Setya Novanto"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Soesilo, terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto dikritik. Hadi sebelumnya mengakui, ada instruksi dari fraksinya untuk membantu Novanto. Hadi mengaku akan membela Novanto sesuai instruksi fraksi tersebut, tetapi sesuai dengan tata beracara yang ada. "Ada bagian MKD yang terang-terangan bela S.

(Tribun News) Amankan Kasus Setya Novanto, Anggota MKD Mengaku Disogok Rp20 Miliar Lebih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan, dirinya ditawari 20 juta Dolar AS atau setara lebih Rp20 miliar untuk membantu 'mengamankan' atau '86' kasus etik Ketua DPR, Setya Novanto yang tengah diproses MKD. "Oh, nggak (SMS), saya ketemu orangnya. Dia datang ke saya. Dia bilang, bisa nggak bang, *@#.. *@1».. Say.

(Kompas.com) Sejumlah Fraksi Ganti Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Langkah itu dilakukan di tengah pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utom.

(AktualPost.com) Henry Yosodiningrat Ditolak Jadi Anggota MKD, Ini Alasannya

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menuturkan bahwa anggota DPR Henry Yosodiningrat terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang karena menggunakan kop surat dewan untuk mempengaruhi penegak hukum. “Sanksinya sedang, yakni dimutasi dari Komisi II ke Komisi VIII,” ujar Ketua MKD Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11). Di dalam rapat pleno MKD DPR, semua anggota MKD sepakat.

(OkeZone.com) Surya Paloh Harus Jelaskan Kasus Korupsi yang Menyeret Kadernya

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai mangkirnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella merubah image yang selama ini dibangunnya. “Seharusnya Surya Paloh menjelaskan kenapa ia tidak hadir,”kata Hendri Satrio kepada Okezone, Senin (23/11/2015). Selain itu, lanjut Hendri, Paloh h.

(Suara.com) Jokowi Hari Ini Lakukan Penambatan Rel KA Trans Sulawesi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu pagi (25/11/2015) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel).Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan RI-1 lepas landas sekitar pukul 08.50 WIB.Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Presiden Jokow.

(Inilah.Com) DPR Bisa Ganjal Rencana Jokowi Masuk TPP

INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk masuk Trans Pacific Partnership (TPP) berpeluang diganjal DPR. "Saya kira di level pemerintahan lebih mudah, tapi akan mendapatkan kendala di DPR," kata Pengamat Ekonomi Politik Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Menurut Nico, hambatan terbesar Presiden Jokowi jika Indonesia ingin bergabun.

(OkeZone.com) Ical: Ketua DPR Tak Bersalah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjan.

(TeropongSenayan) Ini Dia Lima Harapan Gapensi Terhadap RUU Jasa Konstruksi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lima masukan dan harapan bagi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi yang akan segera disahkan akhir tahun ini diberikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi). Harapan yang telah disetujui oleh seluruh pengurus Gapensi se-Indonesia pada Rapat Pimpinan Nasional yang berlangsung belum lama ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Har.

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu nanti hasi.

(Inilah.Com) Baru 50 Persen Koruptor Kembalikan Uang Negara

INILAHCOM, Bogor - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengungkapkan, sejak tahun 2011 sampai 2015 ini, baru 44 persen perkara yang masuk dalam tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih dalam proses pemberkasan. "Perkara yang dituntut 44 persen, itu untuk perkara dengan kerugian negara dari hasil audit BPK (atau) BPKP," kata Zulkarnaen di Hulu Cai, Ciawi, Bogor, Jawa .

(Liputan6.com) Pemerintah Bangun PLTS Terapung Pertama di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas waduk‎. Dengan begitu, waduk tidak hanya bisa menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan,‎ pemerintah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan ene.

(DetikNews) KPPU Minta Pemerintah Atur Pemberian Resep Obat

Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, meminta pemerintah membuat regulasi tegas yang mengatur peredaran obat di apotek dan dokter yang memberikan resep obat. Tujuannya, agar dokter tidak hanya memberikan resep obat paten, tetapi juga obat generik sehingga masyarakat memiliki alternatif sesuai kemampuan mereka.“Jadi buat aturan bahwa dokter jangan meresepk.

(Kompas.com) Setya Novanto Mengaku Ada Penawaran Saham oleh Bos Freeport

KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengaku ada penawaran saham oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Penawaran saham itu terjadi saat dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Maroef di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015. Tawaran saham ditujukan oleh Maroef kepada Riza."Kenapa Pak Riza enggak ambil saham ini?" kata Novanto, menir.

Kinerja BRI – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan BRI dan BRI Syariah

Pada 8 September 2015, Komisi 11 melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) membahas kinerja kedua bank tersebut di tahun 2015. Rapat dipimpin oleh Jon Erizal dari Riau 1. Rapat telah memenuhi kuorum dan dibuka pukul 19.18 WIB. Dalam pembukaan rapat, Jon Erizal berharap sektor perbankan bisa meningkatkan aktivitas eko.

Rute Baru, Pembelian Pesawat, dan Kinerja Garuda Indonesia – RDP Komisi 6 dengan Dirut Garuda Indonesia dan Deputi Kementerian BUMN

Pada 29 September 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Muhammad Arif Wibowo. Rapat dihadiri oleh 9 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diagendakan untuk membahas penandatanganan yang dilakukan Garuda Indonesia untuk pembelian Airbus A350 XWB saat Paris Air Show .

(Kompas.com) Setya Novanto Balik Tuding Sudirman Said yang Catut Nama Presiden

KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi. Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menur.

(Kompas.com) Kemendagri: Provinsi Madura Masih Jauh...

SENTUL, KOMPAS.com -Wacana pembentukan Provinsi Madura dinilai masih panjang dan berliku. Terdapat beberapa syarat administratif yang saat ini belum bisa dipenuhi Madura untuk menjadi sebuah provinsi. "Masih jauhlah Provinsi Madura itu. Syarat-syaratnya harus mereka penuhi dulu dan itu tidak mudah," ujar Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kemente.

(Kompas.com) Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. "Kita capek, sekian tahun DPR hasilkan UU sedikit, tapi sisi lain ada perilaku anggota DPR yang seperti in.

(DetikNews) Upaya Menaker Perluas Lapangan Kerja: Manfaatkan Program Padat Karya

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mempersiapkan program khusus untuk memperbanyak jumlah lapangan kerja. Salah satunya dengan memanfaatkan program-program padat karya.Program padat karya merupakan kegiatan yang lebih banyak memakai tenaga manusia daripada tenaga mesin. Padat karya yang dimaksud Hanif termasuk yang bersifat insfrastruktur maupun produktif. "Khusus yang terkait d.

(MSports.net) Sejak PSSI Vakum, Sepak Bola Indonesia Beranjak Membaik

Sepak bola Indonesia memang bermasalah dalam beberapa bulan terakhir. Mulai dari ISL yang tak berjalan, beda pendapat antara PSSI dengan Kemenpora, hingga pembekuan PSSI yang terjadi. Tapi ternyata, perbaikan terlihat sejak PSSI vakum. Memang sejauh ini sepak bola Indonesia diwarnai hanya oleh turnamen-turnamen. Mulai dari Piala Kemerdekaan, Piala Presiden, Habibie Cup, hingga yang saat ini bergul.

WikiDPR | Usulan Prolegnas Prioritas 2016

RUU Usulan untuk Prolegnas Prioritas 2016 per 17 November 2015 Daftar: nama RUU - pengusul prioritas - keterangan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Komisi I, PKB - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - Komisi I - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Persandian dan Intersepsi -.

(DetikNews) Komisi III Persoalkan Berkas, Pansel Capim KPK: Persepsinya Tak Sama

Jakarta - Rapat Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK ditunda lagi. Gara-garanya, berkas dari Pansel yang diserahkan ke Komisi III dinilai belum lengkap.Pansel menanggapi saat ditanya wartawan usai rapat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015). Pansel sendiri belum sempat menanggapi langsung ke Komisi III karena belum diberi kesempatan hingga rapat.

(DetikNews) Incar Tuan Rumah MotoGP 2017, Sirkuit Sentul Mulai Direnovasi Awal Desember

Jakarta - Sirkuit Sentul akan memulai rangkaian persiapan untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Untuk memperecantik diri dan memenuhi standar yang ditetapkan, sirkuit akan mulai dibongkar pada awal bulan depan.Rabu hari ini (18/11/2015) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI telah melakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) untuk disampaikan ke sidang federasi balap motor dunia (FIM)..

(ANTARA News) Menag: toleransi menghormati tanpa abaikan keyakinan pribadi

(ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa sikap toleransi adalah menghormati perbedaan orang lain tanpa mengabaikan keyakinan pribadi yang dianut."Toleransi itu adalah kesiapan untuk menghormati mereka yang berbeda dengan kita, tetapi tidak berarti jadi mengabaikan keyakinan yang dianut," ujar Lukman ketika ditemui seusai menghadiri kagiaran Zakat Awards 2015 di.

(DetikNews) MKD Harus Fokus Tegakkan Etika di Kasus Novanto, Tolak Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta fokus dalam mengusut aspek etika di kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. MKD harus menolak intervensi dan jangan sampai kasus ini melebar. "Saya kira memang perlu fokus. MKD tak perlu sibuk meladeni wacana terkait kasus yang mereka tangani. MKD sebagai tumpuan penegakan etika diharapkan b.

(DetikNews) Lembong: Gabung TPP, Indonesia Bisa Jadi Negara 'First Class'

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menegaskan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena itu, Indonesia menganggap perlu untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Masuknya Indonesia ke TPP sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia dan akses pasar ke negara-negara anggota TPP. "Bergabung dengan TPP merupakan pilihan .

(Liputan6.com) PPP Pimpinan Romahurmuziy Ajukan Permohonan PK ke MA

Liputan6.com, Jakarta - DPP PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang memutuskan kepengurusan sah PPP adalah hasil Muktamar Jakarta. "Kami akan mendaftarkan Peninjauan Kembali pada kesempatan pertama setelah menerima salinan. Karena itu Majelis atau Kepaniteraan MA jangan mengulur-ulur lagi penyampaian salin.

(Harian Terbit) Kemenkeu Klaim Penyaluran Dana Desa Sudah Capai 80 Persen

Jakarta, HanTer - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana desa yang tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu Rp20,7 triliun."Telah tersalurkan Rp16,6 triliun atau 80 persen dari pagu dana desa (di APBNP). Itu dari penyaluran tahap pertama Rp8,3 triliun dan tahap kedua Rp8,3 tril.

(MetrotvNews) Menteri ESDM Benarkan Setya Novanto Pencatut Nama Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto."Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Sampaikan Kembali Dua Calon Hakim Komisioner KY

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan kembali dua calon komisioner Komisi Yudisial (KY) kepada DPR melalui surat yang disampaikan pada Senin, 16 November 2015.Dua calon pengganti itu adalah Dr Aidul Fitriciada Azhari SH. M Hum dan Dr Jaya Ahmad Jayus SH. M Hm.Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2015), menyebutk.

(DetikNews) Ini Transkrip Pembicaraan Novanto dan Pengusaha R yang Diduga Catut Presiden

Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.Transkrip tersebut beredar di kalangan wartawan. Jumlahnya tiga lembar, berisi percakapan tiga orang, yaitu Sn, pimpin.

(Tribun News) Koalisi Pemantau Peradilan: Seluruh Calon Hakim Tipikor Tidak Layak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hasil penelusuran rekam jejak, Koalisi Pemantau Peradilan menilai tidak ada calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang layak. Seleksi Calon Hakim Tipikor dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes administrasi dan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelusuran rekam je.

(Delik.com) Penambang Liar Gunung Botak Namlea Ditertibkan, IREC : Elitnya Juga!

Jakarta – Penyisiran lokasi tambang gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang dilakukan beberapa hari terakhir oleh gabungan aparat TNI Dan Polri untuk mengosongkan lokasi tersebut sesuai instruksi Presiden akibat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para penambang mendapat apresiasi dari penggiat sosial, sebab hal itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola tambang yang ramah lingkungan..

(Tribun News) Pengamat: Audit Petral Era Presiden SBY Hasilnya Tidak Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pemeriksaan PT Pertamina Energy Trading Limited (petral) sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun selama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dua periode, tidak ada hasilnya dibandingkan saat ini. "Ketika pemerintahan SBY hasilnya (pemeriksaan Petral nggak jelas," ujar Pengamat energi Marwan Batubara di diskusi Energi Kita, gedung Dewan Pers, Jakarta,.

(Jawa Pos) IJW: Prasetyo Pantas Diganti!

JAKARTA – Indonesia Justice Watch (IJW) menilai Jaksa Agung M Prasetyo pantas diganti pada reshuffle Jilid II. Pasalnya, kinerja Jaksa Agung Prasetyo selama tahun ini, tidak ada perubahan yang lebih baik. Bahkan, kejaksaan mengalami kemunduran yang signifikan. “Kejaksaan sering kalah di praperadilan, adanya dugaan kriminalisasi, berhentinya reformasi birokrasi internal kejaksaan. Sistem penilaian .

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Tiongkok Tak Pernah Mengklaim Kepulauan Natuna

Jakarta, HanTer - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri menegaskan bahwa Tiongkok (China) tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah teritorialnya. Sebab, Kepulauan Natuna telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai titik dasar untuk penarikan garus pangkal kepulauan serta 9 garis putus-putus atau nine do.

(Kompas.com) Jokowi Resmikan Kapal Angkutan Ternak Pertama di Indonesia

BANGKALAN, KOMPAS.com — Usai peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan Kapal Perintis 750 DWT, kapal khusus pengangkut hewan ternak, di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kamal, Selasa (10/11/2015). Jokowi tiba di lokasi peresmian sekitar pukul 11.27 WIB. Jokowi disambut ribuan pelajar mulai dari tingkat SD sampai SMA di sepanjang jalan Kota Bangkalan sampai .

(DetikNews) Susi Berlakukan Moratorium, Pengusaha Khawatir Kapalnya Jadi Besi Tua

Jakarta -Pengusaha pemilik kapal eks asing berharap bisa menjual kapalnya ke luar negeri pasca moratorium izin tangkap ikan sejak tahun lalu yang masih berlaku sampai saat ini. Mereka masih terhambat prosedur perizinan menjual kapal dari pemerintah."Sekarang kan sudah dipastikan kapal eks asing dilarang. Jadi opsi kita sekarang hanya 2, dijual ke luar negeri, atau dijual sebagai besi tua (rong.

(OkeZone.com) Siasat Jero Terima Tambahan DOM Rp.200 juta di ESDM

JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diketahui rutin menerima tambahan dana operasional menteri (DOM) dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno melalui Staf Khusus Menteri ketika itu I Ketut Wiryadinata. Penerimaan itu, untuk membantu operasional Jero Wacik. Ketut membeberkan, ketika menjadi Staf Khusus Menteri ESDM, dirinya selalu diminta oleh Jero un.

Penyidikan Kasus Pelindo II – Pansus Angket Pelindo II Rapat dengan Kabareskrim

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II mengadakan rapat dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Anang Iskandar pada 21 Oktober 2015 terkait kasus Pelindo II. Rapat dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka dari Jabar 7. Rapat dihadiri dua belas anggota dari tujuh fraksi. Pemaparan Mitra Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan 1 orang ahl.

(DetikNews) Kinerja 1 Tahun, Menteri ESDM: Impor Premium Turun 37%

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap setahun pada 28 Oktber 2015 lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku pemerintahan ini punya prestasi yang cukup membanggakan dalam hal menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).‎Prestasi tersebut salah satunya menurunkan volume impor Premium hingga 37% dari 378,5 ribu barel per hari menjadi 236 ribu barel.

Impor Daging Sapi oleh Bulog – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Perum Bulog

Komisi 6 DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin, 24 Agustus 2015 membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan laporan keuangan tahun 2014. Pada bagian pemaparan mitra, rapat dinyatakan tertutup. Selanjutnya, rapat baru dinyatakan terbuka untuk umum pada saat pemantauan mitra. Pemantauan Rapat Fraksi PDI Perjuangan. Oleh D.

(Warta Ekonomi Online) Pemerintah Siapkan PerPres Cegah Kebakaran Lahan

WE Online, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali. "Perpres akan dikeluarkan dengan seluruh tindakan yang diperlukan sehingga ada pencegahan yang efektif," katanya di Jakarta, Senin (9/11/2015).Sofyan menjelaska.

(OkeZone.com) Jokowi Restui Madura Dibentuk Provinsi

BANGKALAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan jika Madura melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur, dan membentuk provinsi baru. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi dalam peresmian tiga unit kapal baru milik Kementerian Perhubungan, di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. "Silakan Pak Kiai. Itu aspirasi rakyat dan bagian dari dinamika politik," terang Jokowi kepada ulama yang ha.

(Rimanews) DPR Dicap Lelet Seleksi 8 Capim KPK

Rimanews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik lambannya DPR melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada delapan capim KPK hingga kini. Padahal, Presiden Jokowi telah menyerahkan surat berisi delapan nama itu kepada pimpinan DPR pada pertengahan September 2015. "Sesuai Undang-undang (UU) KPK, DPR memiliki kewajiban memilih dan menetapkan 5 pimpinan KPK.

(DetikNews) Isu Sweeping Bikin Pedagang Glodok Resah dan Bingung

Jakarta - Para pedagang di Pasar Glodok, Jakarta Barat termasuk yang resah soal adanya isu sweeping atau razia produk ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) beberapa waktu lalu. Pedagang buka-bukaan bahwa ada oknum aparat yang bermain di air keruh terkait isu sweeping.Seorang pedagang bernama Kendro, di Pusat Perbelanjaan Lindeteves Trade Center (LTC Glodok), mengatakan saat ini para pedagang khusus.

(DetikNews) Meski Banyak Diprotes, Aturan Impor Mendag Ada Sisi Positifnya

Jakarta -Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Permendag 87/2015) yang diterbitkan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, pada 15 Oktober 2015 lalu mendapat kritikan mulai dari pelaku usaha hingga sesama menteri.Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, aturan ini ada sisi positifnya juga. Sebab, Permendag 87/2015 melarang par.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

(Republika) KPU: Anarulita Muchtar Gantikan Patrice Rio Capella di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizky Kurniansyah mengatakan KPU tidak akan menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Capella. "Pengajuan PAW Rio Capella sedang diproses KPU untuk diajukan ke DPR," ujar Ferry di kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/11).Sebagai penggantinya, Anarulita Muchtar akan menempati .

(Kompas.com) Dewan Pers Larang Televisi Siarkan Langsung Penggerebekan Teroris

CILEGON, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengkritik stasiun televisi yang menayangkan secara langsung atau 'live report' penggerebekan teroris oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. "Kami (Dewan Pers) merekomendasikan agar peristiwa penggerebekan teroris tak disiarkan langsung, apalagi durasi waktunya panjang," ujar Jimmy dalam diskusi yang digelar Kejaksaan Agung di ka.

(Harian Terbit) BNN Cegah Narkoba Lewat `Stiker`

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso, memulai program penempelan stiker anti narkoba di sebuah mini market pada penyelenggaraan Car Free Day di Teluk Betung, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).Stiker betuliskan `Stop Narkoba` tersebut diyakini dapat memberikan pencerahan pada masyarakat agar turut serta memberantas narkoba."Stiker merupakan salah satu .

(Liputan6.com) Mentan Dukung Pengembangan Beras Organik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mendorong beras organik sebagai komoditas unggulan pertanian nasional. Hal itu lantaran beras organik memiliki harga jual tinggi. Amran menambahkan, harga beras organik tiga kali lipat lebih tinggi dari beras biasa. Amran menyampaikan hal itu saat menghadiri acara bertajuk 'Bulan Mutu Pertanian 2015' pada Minggu pagi ini. Dalam .

(DetikNews) Gerombolan Penyelundup 800 Kg Sabu Akan Jalani Sidang Tuntutan

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), siang ini akan menggelar sidang tuntutan kepada mafia sabu 800 kg, Wong Chi Ping. Pembacaan tuntutan rencananya akan dibacakan siang ini sekitar pukul 14.00 WIB."Rencananya hari ini kita akan bacakan tuntutan," ujar Kajari Jakbar, Reda Mantovani, saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2015).Reda mengatakan, selain Wong, pembacaan tuntutan juga.

(DetikNews) Shell Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Bangun Pabrik Pelumas Terbesar di RI

Bekasi -Hari ini, Shell Indonesia resmi membuka pabrik pelumas baru di Marunda Center, Bekasi, di atas lahan seluas 75.000 m2 atau setara dengan 10 lapangan sepak bola. Pabrik ini mampu memproduksi hingga 136 juta liter (120 ribu ton) pelumas setiap tahunnya, cukup untuk mengganti lebih dari 460.000 unit oli sepeda motor atau hampir 90.000 unit oli mobil per hari.Dengan kapasitas produksi sebesar .

(Beritagar.id) Tutupnya Disc Tarra bukan kiamat bisnis musik Indonesia

Salah satu jaringan toko besar yang jadi tempat penjualan berbagai album fisik, Disc Tarra, terpaksa menutup sekitar 40 gerainya yang ada di seluruh Indonesia. Demikian diberitakan Kompas, Rabu (4/11/2015). Lesunya penjualan album fisik dan mahalnya biaya operasional adalah beberapa alasan penutupan tersebut. Namun, tutupnya Disc Tarra bukan pertanda kiamat bagi bisnis musik Indonesia. Sudah jadi .

Pelaksanaan APBN 2015 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada 7 September 2015 tentang realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rapat dipimpin oleh Nuroji dari Jawa Barat 6. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Kepala Perpusnas RI, Sri Sularsih: Pada 10 November 2014, pagu APBN Perpusnas RI.

(BeritaKotaMakassar) Sosialisasi Rendah Pengaruhi Partisipasi Pemilih

MAKASSAR, BKM–Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di 11 daerah yang menggelar Pilkada dinilai sangat rendah. Selain itu pembatasan sosialisasi yang dilakukan pasangan calon (paslon) semakin mengancam turunnya partisipasi pemilih 9 Desember nanti. Untuk itu, sejumlah tim pemenangan dan lembaga atau pemerhati politik giat menggelar diskusi atau forum untuk meningkatkan partisipasi.

(Harian Terbit) Pulihkan Aset Negara, BI Teken Nota Kesepakatan dengan Kejaksaan Agung

(HanTer) - Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepakatan meliputi pemulihan aset terkait tindak pidana, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum serta sejumlah pelatihan."Dalam nota ini, kedua lembaga sepakat sinergi dan koordinasi untuk melakukan tugas dan wewenangnya lebih baik," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo dalam konferensi persnya di Kompleks Keja.

(MetrotvNews) Shortfall Pajak Diproyeksikan Tak Lebih dari Rp.160 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memproyeksikan kekurangan (shortfall) penerimaan pajak untuk tahun ini tidak lebih dari Rp160 triliun. Dengan begitu, realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 87 persen dari target Rp1.2494 triliun."Kita usahakan shortfall paling tidak, tidak akan lebih dari Rp160 triliun," kata Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Kantor Pusa.

(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan."Karena mereka punya banyak proyek infrastrukt.

Evaluasi Kinerja Kejaksaan – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung

Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) pada Senin, 30 Juni 2015 dengan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengenai evaluasi kinerja, di antaranya terkait persiapan pilkada serentak, status hukuman mati, pelanggaran (Hak Asasi Manusia) HAM berat, dan lain-lain. Raker dibuka pukul 15.00 WIB dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Sumatera Utara 1. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan yang disamp.

(Waktoe.com) Kemenkop dan UKM Teken Nota MoU dengan KKP: Nelayan Akan Diberi Pelatihan dan Modal Wirausaha

Waktoe.com – JAKARTA, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, tidak semua koperasi itu bagus, termasuk koperasi perikanan sebelum diberikan program bantuan kapal. “Kita bagi tugas, Ibu Susi yang mengurus ketersediaan ikan dan kapal, saya mengurus nelayan dan keluarganya. Bagi keluarga nelayan kita beri pelatihan kewirausahaan dan modal awal, ” ujar Menkop usai penandatanganan MoU antar.

(Liputan6.com) Perlukah PNS Dapat THR?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberi Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun depan. Keputusan itu ada setelah memperoleh persetujuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.Pengamat Kebijakan Publik Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya hal tersebut ditinjau ulang. Lantaran, PNS sendiri telah mendapatk.

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis. Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ber.

(TeropongSenayan) Kemenpora Ingatkan FIFA dan AFC Jangan Ingkar Janji

(TEROPONGSENAYAN) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengingatkan FIFA dan AFC untuk memegang komitmen terkait pembentukan tim kecil sesuai dengan hasil keputusan saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/11/2015)."Tim FIFA dan AFC telah sepakat untuk membentuk tim kecil dimana tugas tim ini adalah untuk berkomunikasi dan mendetailkan hal-hal tekni.

(Jawa Pos) Gagalkan Selundupan Beras dan Sembako, Petugas Bea Cukai Tembak Penyelundup

BATUAMPAR - Petugas Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sembako ilegal jenis beras dan gula di perairan Batuampar, Selasa (3/11) malam. Dalam upaya penggagalan dan pengamanan kapal pengangkut, petugas mendapat perlawanan hingga melepaskan tembakan ke arah anak buah kapal (ABK) maupun massa yang menyerang. Beras sebanyak 100 ton serta gula seberat 50 ton itu diangkut dari Jurong, Sing.

(DetikNews) Jero Wacik: Pak SBY Berpesan Pada Saya untuk Sabar Jalani Sidang

Jakarta - Jero Wacik mengaku mendapat pesan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Pesan itu disampaikan Jero setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta."Ada pesan lewat Pak Hinca. (Pak SBY) berpesan untuk sabar," kata Jero usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2015).Jero memang merupakan politisi Partai Demokrat. Jero didakwa terkait dana operasional menteri.

(DetikNews) Ini Kata Menkeu Soal Anggaran Gedung Baru DPR Rp 740 M di APBN 2016

Jakarta - Anggaran sebesar Rp 740 miliar masuk dalam APBN 2016 untuk DPR membangun gedung baru, meski sudah berulang kali menuai penolakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku perwakilan pemerintah menanggapi munculnya anggaran itu dalam APBN."DPR itu masuk Kementerian/Lembaga bukan? Nah, bisa enggak Lembaga Tinggi Negara yang dipimpin DPR bilang, 'DPR kamu enggak usah belanja'.

(Liputan6.com) Pemerintah Lelang 27 Wilayah Kerja Panas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan listrik yang berasal dari energi panas bumi dapat mencapai 7,1 gigawatt (GW) pada 2025. "Diharapkan pengembangan panas bumi pada 2025 menjadi 7,1 GW atau 7.100 MW, "kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, Senin (2/11/2015) di Jakarta. Guna mencapai target tersebut, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan 27 wilayah kerja pana.

(Harian Terbit) Pelindo II Perluas Pelabuhan Cirebon Hingga 50 Hektare

Cirebon, HanTer - General Manejer Pelindo II cabang Cirebon Hudadi Soerja Djanegara, mengatakan, pelabuhan yang juga dikomandoi oleh RJ Lino, pada tahun 2016 akan diperluas hingga 50 hektare, dan akan dijadikan sebagai pelabuhan umum bukan lagi sebagai pelabuhan batu bara."Pelabuhan akan diperluas dan perlu diketahui bahwa pelabuhan di Cirebon bukan pelabuhan batu bara, pelabuhan ini adalah pe.

(DetikNews) Penjelasan Jaksa Mengapa Tuntutan Penyelundup 800 Kg Sabu Selalu Tertunda

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menjelaskan mengapa sidang pembacaan tuntutan Wong Chi Ping, mafia sabu 800 Kg selalu ditunda. Sidang terhadap komplotan Wong Chi Ping ini menurut jaksa sudah ditunda sebanyak 2 kali.Kajari Jakbar, Reda Mantovani, mengungkapkan pertimbangan dalam membuat tuntutan kepada Wong Chi Ping sangat pelik. Dia mengatakan, jaksa sangat berhati-hati da.

(DuniaTernak.com) Penuhi Kebutuhan Daging, Indonesia Butuh 45 Ribu Ekor Sapi Per Bulan

DUNIATERNAK.COM, – Kebutuhan daging sapi di Indonesia terbilang cukup besar. Hal tersebut membutuhkan persiapan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuham dalam negeri sepanjang tahun. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkejut ketika mengetahui kebutuhan daging sapi di Indonesia sebanyak 45 ribu ekor per bulan. Angka tersebut diakuinya cukup besar mengingat kebutuhan di DKI Jaka.

(Times Indonesia) Ketentuan Pidana Politik Uang Sumir

TIMESINDONESIA, MALANG - Politik uang dalam pemilu khususnya pilkada nampaknya masih abu-abu dalam proses penegakan hukumnya. Walaupun secara norma hukum jelas dikatakan bahwa money politics atau politik uang itu dilarang. Seperti disampaikan H. Abdul Fatah, Komisioner Panwaslu Kabupaten Malangbahwa politik uang secara norma hukum jelas dilarang namun dalam ketentuan pidananya tidak ada. "Ada.

(MetrotvNews) FITRA: Megaproyek Gedung DPR Masih Bisa Dibatalkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Megaproyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 740miliar dinilai belum prioritas. Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menegaskan, anggaran tersebut masih bisa dibatalkan.Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi menjelaskan pembatalan pembagunan gedung DPR juga pernah terjadi tahun 2010. Saat itu rencana pembangunan batal karena desakan publik.

(OkeZone.com) Peluang Surya Paloh Terseret Kasus Dana Bansos Terbuka

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Dugaan keterlibatan Surya Paloh pada kasus dana bansos di Sumatera Utara (Sumut) bermula dari kehadirannya dalam sebuah pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta. Di mana pertemuan turut dihadiri Rio Capella, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonakt.

(Suara.com) YLKI Tolak Pencabutan Subsidi Listrik!

YLKI menegaskan penolakan pencabutan subsidi listrik harus dilakukan jika hanya sebagai kedok untuk menetapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar Suara.com - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Rezim Jokowi tampak kian getol mencabut subsidi di bidang energi, termasuk subsidi di sektor ketenagalistrikan. Terkait hal ini, rencananya di awal ta.

(DetikNews) Susi Protes Anggaran Kementeriannya Dipotong, Ini Penjelasan DPR

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti protes bila anggaran kemeneteriannya tahun depan dipotong Rp 2 triliun. Pemotongan anggaran tidak hanya dialami Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan anggarannya tahun depan juga dipangkas.Kementerian Pertanian mendapat potongan anggaran Rp 1,3 triliun, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang me.

(Kompas.com) Istri Anggota DPR RI Ivan Haz Bantah Aniaya PRT-nya

JAKARTA, KOMPAS.com — Istri anggota DPR Ivan Haz, AN, membantah bahwa dirinya menganiaya pembantu rumah tangganya (PRT), T. Bantahan ini disampaikan saat dia diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Senin (26/10/2015) lalu. "Yang bersangkutan dalam pemeriksaan mengelak dan (mengaku) tidak melakukan," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Krishna Murti di Jakarta,.

(DetikNews) Ini Dampak Dicabutnya Subsidi Listrik ke 23 Juta Pelanggan PLN

Jakarta -Pencabutan subsidi listrik untuk 23,3 juta pelanggan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016 akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Terutama pada komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi.Riyanto, ‎Pengamat Ekonomi dari ‎Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) menuturkan dampak inflasi langsung adalah 1,74%. Sehingga inflasi total di 2016 bis.

(DetikNews) Bahas Energi dengan Kongres AS, Komisi VII DPR ke Washington DC

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Di negara Paman Sam tersebut, mereka bertemu dengan Kongres AS untuk berbincang soal ketahanan energi.Pertemuan dengan Kongres AS berlangsung pada Selasa (27/10) lalu di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC. Mereka ditemui oleh 8 orang anggota Komisi.

(Rimanews) PMN Ditolak DPR, Pemerintah Tak Kapok Ajukan di APBN-P 2016

Rimanews - Pemerintah akan tetap mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN Perubahan 2016, setelah sebelumnya DPR menolak dimasukkan dalam APBN 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meskipun ditangguhkan oleh parlemen, pemerintah akan mencoba kembali untuk mengajukan PMN melalui pembahasan APBN-Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah, kata Sofyan, juga .

(Kompas.com) Polisi Takut Dituntut jika Ungkap Nama Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa pihaknya khawatir dituntut balik jika mengungkap nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan ke publik. “Bukannya kami tak berani mengungkap nama perusahaan itu, tapi kalau kami ungkap nanti dituntut balik, gimana?” ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015). Anton mengatakan, Undang-U.

(Kompas.com) Bertemu FIFA, Jokowi Sampaikan Ketidakpuasan terhadap PSSI

KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyampaikan ketidakpuasan terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Ketidakpuasan itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan delegasi Federation Internationale de Football Association (FIFA) dan The Asian Football Confederation (AFC). Pertemuan itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/11/2015). "Tadi, Presiden Jokowi sampaikan bahwa kami.

(DetikNews) Terganjal Aturan, Selandia Baru Tak Bisa Ekspor Sapi ke RI

Jakarta -Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah .

(Liputan6.com) Pabrik Tekstil Rp 190 Miliar di Cikarang Resmi Beroperasi

Liputan6.com, Cikarang - Menteri Perindustrian Saleh Husin meresmikan pabrik milik PT Dynic Textile Prestige yang merupakan investasi baru sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia. Pendirian pabrik ini menelan biaya sekitar US$ 14 juta atau sekitar 190,6 miliar. Pabrik yang terletak di Cikarang, Jawa Barat, ini memproduksi lembaran pelapis plafon kendaraan roda empat dengan kapasitas p.

(OkeZone.com) Kasus Eks Sekjen Nasdem Aib yang Memalukan

JAKARTA - Mantan Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara (Sumut). Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu sangat menggoda, bahkan bisa menjerumuskan bila tak mampu menahan godaan tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Anti Penindasan Rakyat (Lentera), M Firda.

(Harian Terbit) Rumor Perselingkuhan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti Bilbina Harus Diproses MKD

Jakarta, HanTer-Anggota DPR RI, Arzetti Bilbina, telah membantah pertemuannya di Hotel Arjuna, Malang, Jawa Timur (jatim), dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav. Rizeki Indra Wijaya. Pengamat politik Said Salahudin menyarankan jika memang yakin tidak bersalah, Arzetti sebaiknya meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang sudah telanjur meluas."MKD menjadi te.

(Tribun News) Nazaruddin dan Adiknya Bakal jadi Saksi Dalam Sidang Made Meregawa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), meminta Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menghadirkan anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Muhammad Nasir dan kakaknya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Keduanya bakal dipanggil menjadi saksi dalam sidang terdakwa bekas Kepala Biro Administrasi Umum dan K.

(Suara.com) Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Keluarkan Perppu Kebiri

Perhatikan UUD 1945 pasal 28 b ayat 1. Suara.com - Saya Ketua DPR Setya Novanto menyambut baik rencana pemerintah yang ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kejahatan seksual pada anak. "Saya juga merasa miris, akhir-akhir ini di negeri kita kejahatan seksual semakin hari semakin meningkat. Apalagi kejahatan ini dialami oleh wanita dan anak-anak kita. Saya ti.

(Harian Terbit) Nasdem Dibubarkan Bila Kader Terjerat Korupsi, Hanya Iklan Politik

Jakarta, HanTer - Baru setahun jadi pengekor partai penguasa, Partai Nasdem sudah lupa janji-janji restorasi yang selalu digadang-gadang partainya, terutama janji partai akan dibubarkan bila ada di antara pengurusnya terjerat kasus korupsi.Pengamat politik AS Hikam menilai ucapan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang ingin membubarkan Partai Nasdem jika terlibat korupsi hanya sekadar iklan.I.

(TeropongSenayan) Hanura Resmi Pecat Dewie Yasin Limpo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto secara resmi memecat Dewie Yasin Limpo sebagai kader Hanura, pengurus DPP Hanura, dan sekaligus memberhentikan dari jabatanya sebagai anggota Komisi VII DPR RI.Pemecatan itu dilakukan, lantaran Dewie Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan ‎mene.

(Liputan6.com) Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 13,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun pasar keuangan di Indonesia terus bergejolak sejak awal tahun, namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mampu membukukan nilai investasi yang cukup baik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan tercatat Rp 13,6 triliun untuk periode akhir September 2015 lalu. Hasil investasi tersebut .

(Warta Ekonomi Online) Persiapan Izin Investasi Tiga Jam Masuki Finalisasi

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi tiga jam yang akan mulai diimplementasikan pada Senin (26/10/2015) mendatang. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izin investasi tiga jam. Hal ini agar dapat memberikan pelayanan.

(Rimanews) PGI Kembali Surati Presiden Jokowi Terkait Persoalan di Aceh Singkil

Rimanews - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kembali menyurati Presiden Jokowi terkait persoalan di Aceh Singkil. Dalam surat tertanggal 22 Oktober 2015 ini, PGI menyampaikan keprihatinan atas abainya Negara dalam menjamin penegakkan hak-hak masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. “Melanjutkan Surat kami nomor 825/PGI-XVI/2015 tertanggal 15 Oktober 2015, yang memohon perhatian Bapak aka.

(DetikNews) Beralasan Sakit, Ketum PKB Cak Imin Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Penyidik KPK sedianya memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi proyek pengembangan kawasan transmigrasi di Kemenakertrans. Namun, Cak Imin tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit."Pak Muhaimin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kaitan kasus yang ada di direktorat transmigrasi dengan tersangka JM yaitu Dirjen Kemenakertrans, tadi diperoleh informasi Pak .

(DetikNews) KPK Apresiasi Sikap Surya Paloh yang Mau Datang Diperiksa

Jakarta - KPK mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendatangi gedung KPK untuk manjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengamanan perkara Bansos Sumut di Kejagung. Menurut KPK, Paloh sangat kooperatif dan mau mengikuti proses hukum."Perlu diapresiasi, Pak Surya Paloh hadir sebagai warga negara yang taat hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dan sekar.

(Kompas.com) Saat Perjalanan Dewie Berakhir di KPK...

JAKARTA, KOMPAS — Hampir saja Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan jejak Rinelda Bandaso, Selasa (20/10/2015). Sekretaris pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, itu sudah curiga dirinya diikuti saat hendak bertemu pengusaha asal Papua, Setiadi Jusuf, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adi, di kawasan .

(Jawa Pos) Kasus Rio Bukti Parpol Masih jadi Arena Rawan Korupsi

JAKARTA - Penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Patrice Rio Capella, membuktikan partai politik berikut jejaring politiknya, masih menjadi arena rawan praktik korupsi. "Karena itu, hanya hukumlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk membersihkan praktik kotor tersebut," ujar Juru Bicara DPP Part.

(OkeZone.com) Mengenal Sosok Sisca di Pusaran Suap Gatot-Evy ke Patrice Rio Capella

JAKARTA - Perkara dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera nonaktif yang juga elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti kepada bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella turut menyeret penyanyi era 90-an Fransisca Insani Rahesti. Nama Fransisca alias Sisca diketahui pernah menjadi penyanyi latar grup musik Kla Project. Sisca masuk daftar saksi yan.

(TEMPO English) DPR Calls for Delay on State Defense Program

TEMPO.CO, Jakarta-Mahfudz Siddiq, chairman of the Defense Committee of the House of Representatives (DPR), called for the state defense program proposed by the Defense Ministry to be postponed. “It should be delayed so that it wouldn’t cause unnecessary controversy,” said Mahfudz on Monday. Mahfudz said the state defense program had been discussed before by the government and the DPR. However, it.

(TribunNews) Ketua DPR Sudah Sampaikan ke Jokowi RAPBN Diketok 30 Oktober 2015

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, tidak mungkin pembahasan rancangan APBN 2016 yang tengah digodok saat ini untuk dimajukan tanggalnya untuk disahkan. Hal itu menyusul adanya permintaan dari pemerintah agar pengesahan RAPBN 2016 dapat dilakukan pada 23 Oktober nanti. "Kami sudah putuskan bahwa (pengesahan RAPBN) tanggal 30 Oktober, dan itu sudah disampaikan pula.

(Kompas) DPR Diminta Perjelas Tujuan Pembentukan Pansus Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperjelas tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait peristiwa kabut asap yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di beberapa provinsi Indonesia."Akan tidak efektif kalau pembentukan pansus hanya dilihat dari penanganannya saja," ujar Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan.

Pelindo II, Dwelling Time Tanjung Priok – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Dirut Pelindo II, R.J. Lino

Pada tanggal 30 Juni 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), R.J. Lino. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2015. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Achmad mencabut skors rapat sebelumnya. Selanjutnya, Achmad meminta penjelasan Lino terkait penyebab dwelling t.

(Voice of America) Kementerian Agraria Bantu Percepatan Legalisasi Aset Perguruan Tinggi Negeri

Percepatan legalitas tanah dan bangunan milik perguruan tinggi bertujuan menghindari sengketa lahan serta implikasi hukum yang melibatkan pemimpin perguruan tinggi. Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan di Surabaya, Sabtu (17/10) menyatakan akan membentuk tim percepatan legalitas aset milik perguruan tinggi negeri, isu ya.

(TeropongSenayan) 'Masyarakat tak Boleh Main Hakim Sendiri Sikapi Pendirian Rumah Ibadah'

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap masyarakat menyikapi masalah pendirian rumah ibadah secara arif dan taat hukum, baik pihak yang mendirikan rumah ibadah maupun yang menolak, tidak main hakim sendiri apalagi bertindak anarkis. "Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah.

(Tribun News) Geledah Lagi Kantor PT VSI, Kejagung Abaikan Putusan Praperadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung dianggap mengabaikan putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015 dengan melakukan lagi penggeledahan di kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI). "Seharusnya, mengingat pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015, sudah jelas bahwa hukum mensyaratkan ada.

(Tribun News) NasDem Jamin Jaksa Agung Tidak Terseret Kasus Patrice Rio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menjamin Jaksa Agung HM Prasetyo tidak terlibat terkait kasus yang membelitPatrice Rio Capella. Capella ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Bansos Sumatera Utara. Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan tidak ada fakta yang mengarah pada keterlibatan Prasetyo. Prasetyo dulunya adalah bekas kader NasDem. "Kalau mengenai keterlibatan dan seb.

(Jawa Pos) Peraturan KPU Tentang Calon Tunggal akan Ditetapkan Senin Nanti

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, rancangan peraturan KPU tentang calon tunggal akan ditetapkan Senin (19/10) nanti. Penetapan dilakukan setelah sebelumnya KPU menggelar uji publik, rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, serta menyempurnakan rancangan yang ada, berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. "‎Setelah langkah-langkah tersebut, mak.

(Kompas.com) BPJS Kesehatan Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengalami defisit likuiditas Rp 5,85 triliun akhir 2015. Hal itu bisa mengganggu pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Solusi yang disepakati Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah menyuntik dana Rp 1,54 triliun.Persoalan likuiditas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu dipapark.

(Kompas.com) Menpora Peringatkan Persija Soal Suporter

JAKARTA, Kompas.com - Menpora Imam Nahrawi mengecam keras atas aksi sweeping anarkis yang dilakukan oleh sekelompok massa Sabtu (17/10) dini hari WIB dan meminta Polisi untuk menindak tegas dan mengantisipiasi segala aksi anarkis jelang final Piala Presiden 2015 di Stadion Gelora Bung Karno.Imam Nahrawi juga menhimbau kepada Manajemen Klub Persija dan organisasi Jakmania agar ikut turun tangan da.

(DetikNews) Menteri Desa Apresiasi Penggunaan Dana Desa di Cangkringan Sleman

Jakarta - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berkunjung ke Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa-desa di kawasan tersebut, dana desa sudah dirasakan langsung oleh masyarakatnya.Marwan mengatakan, pemakaian dana desa di kecamatan Cangkringan sudah cukup bagus karena bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Marwan meminta program diperluas dan peliba.

(Inilah.Com) Achmad Sutjipto Jabat Ketua Satlak Prima

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menetapkan Achmad Sutjipto sebagai Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima).Sutjipto yang juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) itu terpilih bersama dengan empat nama lain yang mendampingi tugasnya, yakni Anton Subowo sebagai Wakil I, Sadik Algadri sebaga.

(Liputan6.com) Konglomerat Oman Borong Produk Material dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Konglomerat Oman mencatatkan trial order atau estimasi kontrak mencapai US$ 2,41 juta atau 32,8 miliar untuk produk building material daninfrastruktur Indonesia pada pameran Infra Oman 2015 yang berlangsung 5-7 Oktober 2015 lalu, di Muscat, Oman.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak mengatakan, hal ini telah mengubah.

(Kompas.com) DPP Nasdem: Patrice Rio Capella Jadi Tersangka, "Innalillahi"...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faisal menilai, penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pukulan berat bagi Nasdem. Akbar mengatakan, sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, Rio sudah menjadi bagian dari partai itu sejak berdiri pertama kali. "Innalillahi wa'innalillahi raji'un. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak perca.

Ratifikasi Protokol Perdagangan – Komisi 1 RDP dengan Dirjen Kemenlu, Dirjen Kemendag, dan Dirjen Hukum Perjanjian Internasional

Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri (Dirjen Kemenlu), Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan (Dirjen Kemendag), dan Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) terkait Penyelesaian Prosedur Ratifikasi First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan Renc.

Peraturan Bersama DPR dan BPK – Rapat Internal Baleg dengan Deputi PUU dan BPK RI

Pada tanggal 27 Agustus 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Internal dengan Deputi Perundang-undangan (PUU) dan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Rapat dimulai pukul 13.14 WIB dan dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Sareh membuka rapat dengan memberikan konteks bahwa akuntabilitas keuangan DPR-RI yang telah dibubarkan memberi sebuah pengaruh. Pemaparan Mitra Be.

(Liputan6.com) Semarang Terancam Tak Dapat Dana Alokasi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Kota Semarang patut menjadi perhatian beberapa daerah lain jika pada 2016 nanti tidak bisa mendapatkan dana alokasi khusus ‎daerah sebesar Rp 100 miliar yang telah direncanakan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut terjadi karena sikap para pejabat daerahnya yang mengindahkan anjuran presiden tentang reformasi birokrasi.Para pejabat daerah Kota Semarang termasuk Walikota Se.

(Warta Ekonomi Online) Ferry Mursyidan Berikan Sertifikat Lahan Tidak Terurus

WE Online, Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan memberikan sertifikat lahan tidak terurus milik negara yang telah ditempati masyarakat lebih dari 10 tahun."Kalau tanah negara tak terurus maka pemerintah bisa memberikan hak kepemilikan," kata Ferry di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2015).Ferry menu.

Evaluasi Mudik 2015 – Raker Komisi 5 dengan Kemenhub, KemenPU-Pera, Korlantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat

Pada 20 Agustus 2015, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Perhubungan Darat). Rapat dimulai pukul 19.50 dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis. Fary membuk.

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 – Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Pada Rabu, 19 Agustus 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro. Rapat ini dipimpin oleh Ahmadi Noor Supitdari Fraksi Golkar dari Kalsel 1. Ahmadi Noor mengatakan bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh anggota dari seluruh Fraksi sehingga memenuhi kuorum sesuai Undang Undang (UU) No 17 tahun 2014 tentang MP.

Laporan Keuangan 2014 BP Batam – Rapat Komisi 6 dengan Kepala BP Batam

Pada tanggal 19 Agustus 2015, Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Mustofa Widjaja tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Setelah membuka rapat, pimpinan segera mempersilakan mitra untuk memberi pemaparan terkait. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan BP Batam, Musto.

Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2014 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pada tanggal 18 Agustus 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tentang pembahasan pertanggungjawaban tahun anggaran 2015. RDP dipimpin oleh Ahmad Hafiz Tohir dari Sumatera Selatan 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan Kepala BKPM, Franky Sibarani: Tahun ini, target realisasi investasi BKPM adalah Rp519triliun. Untuk semest.

Usulan Perubahan UU MD3 – Rapat Baleg dengan Jajaran Tenaga Ahli

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan jajaran Tenaga Ahli (TA) terkait rencana usulan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Rapat dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Setelah membuka rapat, Sareh segera mempersilakan mitra untuk menyampaikan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan dari Tenaga Ahli: DPR memegang kekuasaan m.

(DetikNews) UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Jakarta -Pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditargetkan dapat selesai akhir bulan ini. Sehingga bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku efektif pada awal November 2015.Demikianlah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).Mardiasmo menutu.

(DetikNews) Anggota DPR Dilaporkan Aniaya PRT, Polisi Cek CCTV Apartemen

Jakarta - Pihak kepolisian akan mengecek CCTV (Circuit Closed Television) di apertemen tempat tinggal anggota DPR Ivan Haz terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan pembantu rumah tangganya. Pengecekan CCTV ini dilakukan untuk mengecek alibi anak mantan Wapres Hamzah Haz itu dan istrinya."Sekarang kami sedang memeriksa pengelola apartemen, yang katanya (versi Ivan Haz) si korban ini loncat. .

(DetikNews) Kisruh Mantan Istri dan Pecat Staf Cantik yang Bikin Anggota DPR Ditegur

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada wakil rakyat yang melanggar kode etik selama 1 tahun masa bakti. Dari semua sanksi yang dijatuhkan, yang terberat adalah berupa teguran lisan.Yang terbaru sanksi yang diberikan pada anggota F-Hanura, Frans Agung Mula Putra pada Senin (12/10/2015) kemarin. Frans dilaporkan oleh mantan stafnya Denty Noviany Sari k.

(Kompas.com) ICW Minta Presiden "Jewer" Menkumham Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait dibahasnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Yasonna harus menegaskan sikap pemerintah atas usulan merevisi UU tersebut. Sebelumnya, Jokowi menampik jika pemerintah mengusulk.

RUU Pertembakauan – Rapat Badan Legislasi dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 17 September 2015 dengan Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Koalisi Profesi Kesehatan Anti Rokok (KPK-Anti Rokok). Rapat tersebut membahas tentang Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan. RDPU ini dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo, dari Jateng 3 yang juga duduk di Komisi 4 .

(Harian Terbit) Urus e-KTP Saja Belum Becus, DPR: Program KTP Anak Pemborosan Anggaran

Jakarta, HanTer - Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak-anak kelahiran Indonesia berusia 0-17 tahun menuai kritik banyak pihak, lantaran pembuatan KTP elektronik hingga kini belum dapat diselesaikan dengan baik.Komisi II DPR RI pun menganggap proyek KTP Anak Indonesia (KAI) tersebut tidak relevan dilakukan di tengah kondisi ekonomi Ind.

(TeropongSenayan) Aroma Busuk Politik Legislasi

Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi. Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Keb.

(DetikNews) Ical Ingin Revisi UU KPK Dibahas DPR dan Pemerintah

Jakarta - Fraksi Golkar menjadi salah satu fraksi yang setuju UU KPK direvisi dan berujung pada pelemahan lembaga antikorupsi itu. Apa kata Ketua Umum Golkar?"Kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Serahkan pada mereka untuk membahas supaya lebih baik ke depannya," kata Aburizal Bakrie (Ical) di kantor DPP Perindo, J P. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).Anggota DPR dari fraksi G.

(DetikNews) Ketua F-NasDem: Rio Capella akan Dipecat Jika Terbukti Bersalah di KPK

Jakarta - Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella telah diperiksa oleh penyidik KPK yang menangani kasus suap hakim PTUN Medan. Ketua Fraksi NasDem di DPR, Victor Laiskodat menegaskan, bila Rio bersalah, partai tidak segan memecatnya."Dari Fraksi Nasdem tidak masalah (Rio diperiksa KPK). Kami mendorong Rio untuk datang, langsung hadir ke KPK. Menurut saya, itu hal yang baik. Siapapun datang i.

(Kompas.com) Tiga Perwira Polisi Diduga Terima Uang Hasil Tambang Ilegal Lumajang

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil dan penambangan pasir ilegal Lumajang terus dilakukan. Saat ini tiga perwira di Polres Lumajang tengah diperiksa pihak Propam Polda Jatim karena diduga terlibat dalam kasus penambangan liar. "Ketiga perwira itu diduga menerima uang dari penambangan ilegal di Kecamatan Pasirian, Lumajang," kata Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi.

(Kompas.com) Mantan Anak Buah Akui Suryadharma Gunakan DOM Untuk Kepentingan Pribadinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama, Syaifuddin Syafii mengatakan, mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, pernah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya dan keluarga. Syaifuddin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan DOM dengan terdakwa Suryadharma. Saat d.

(Kompas.com) Ahok: Ini Ada Apa di Kemendagri? Kami Dipingpong Sana Pingpong Sini

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama kembali naik pitam ketika mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berulang kali mengembalikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) DKI 2015. Bahkan, Basuki menegaskan telah mencatat serta merekam seluruh kronologi RAPBD-P 2015."Makanya saya bilang ada unsur apa di Ke.

(Kompas.com) Kepada Ahok, Jaksa Agung Keluhkan Kejagung Sering Ditipu

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan instansinya sering ditipu oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejaksaan Agung bersama Pemerintah Provinsi DKI membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang dimiliki Kejaksaan Agung d.

(MetrotvNews) Berikut Enam Poin Penolakan KPK Terhadap Revisi UU KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyatakan enam poin penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi maupun pasal baru yang tercantum dalam draf tak mendukung fungsi KPK."Pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling.

(SuaraMerdeka.com) Komisi Yudisial Sudah Prediksi Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Sholeh sudah memprediksikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengebiri kewenangan lembaganya dan mempertegaskan rekrutmen calon hakim adalah otoritas tunggal Mahkamah Agung (MA). “Sudah kuduga,” kata Imam Anshori Sholeh di Jakarta. Menurut dia, Komisi Yudisial sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena putusan Mahkamah Ko.

(Warta Ekonomi Online) BKPM dan KEMENPERIN Dorong Industri Galangan Kapal

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama mendorong perkembangan industri galangan kapal dalam negeri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden yang disampaikan saat berkunjung ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam segera ditindaklanjuti melalui pertemuan pada Jumat (25/9/20.

(ANTARA News) DPR: Negara Harus Perkuat TNI

Jakarta, Antara Jateng - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa negara harus memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan yang makin besar. "Agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI," katanya pada hari ulang tahun TNI, Senin.Mahfudz mengatakan TNI saat ini antara lain.

(Inilah.Com) Intervensi Penyidikan, Divpropam Harus Ditindak

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengharapkan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menindak jajaran Divpropam karena diduga mengintervensi penyidik. Intervensi terhadap kasus yang sudah dinyatakan di P21 oleh kejaksaan, adalah pelanggaran pidana serius sesuai dengan KUHAP."Kalau benar Kadivpropam mengatakan demi '.

(RMOL.CO) Ini Alasan Mengapa RUU Pengampunan Mau Ampuni Pengemplang Pajak

RMOL. ‎Salah satu yang menjadi perhatian di dalam RUU Pengampunan Pajak Nasional‎ adalah para pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diusulkan mendapat pengampunan.Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar sistem perbankan nasional. Dana tersebut memi.

(Liputan6.com) Perintah Jokowi, Menteri Susi Tenggelamkan 16 Kapal Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mendapat perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan begitu, Susi menyebut akan menghemat waktu dan tenaga, serta dengan langsung menenggelamkan kapal tersebut, mencegah adanya proses praperadilan yang sering ditang.

(Warta Ekonomi Online) DPR Bahas RUU Pengampunan Pajak

WE Online, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini, Selasa (10/9/2015), menggelar rapat membahas dua rancangan undang-undang (RUU) usulan inisiatif DPR dari lintas fraksi agar dimasukkan di Prolegnas 2015. Dua RUU tersebut ialah RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Pengampunan Pajak Nasional. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan poin utama dimasukkannya R.

(ANTARA News) DPR Setujui Penyertaan Modal Rp34,32 triliun ke 23 BUMN

(ANTARA GORONTALO) - Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp34,32 triliun ke 23 badan usaha milik negara (BUMN)."Komisi VI menyetujui PMN Rp34,32 triliun kepada BUMN yang diprioritaskan kepada program prioritas pemerintah terkait pengembangan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM," kata Ketua Komisi VI .

(OkeZone.com) Penetapan DPT Pilwalkot Tangsel Ricuh

TANGERANG SELATAN - Pleno terbuka soal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diselenggarakan oleh KPU Tangerang Selatan (Tangsel), berlangsung ricuh. Hal itu berkaitan dengan tidak sinkronnya data antara DPT yang akan ditetapkan oleh KPU dengan data yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangsel. Tim hukum pasangan calon nomor urut dua yang mengusung Ar.

(Suara.com) Bea Cukai Riau Gagalkan Penyelundupan 190 Ton Beras

Suara.com - Aparat Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan sebanyak 190 ton beras dan barang-barang bekas dari Singapura tujuan Pulau Batam dengan sarana pengangkut KLM Surya Prataman GT 62 berbendera Indonesia. Kapal Layar Motor (KLM) Surya Pratama ditangkap kapal patroli BC 7005 yang dikomandani Rogers Panggabean di perairan Tanjung Sengkuang, Batam, Kamis (1/10), dan tiba di Dermaga.

(Suara.com) Mendagri: Kerawanan Pilkada Terbesar Ada di Kecamatan

Kerawanan akibat kotak TPS diletakan di kecamatan. Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan sumber potensi kerawanan pilkada terbesar berada di tingkat kecamatan, sebagai tempat penyimpanan kotak perolehan suara sehingga pengamanannya harus ketat."Potensi sumber kerawanan yang paling rawan ada di tingkat kecamatan, karena kotak suara dari TPS (tempat pemungutan suara) bermalam.

(ANTARA News) Mendag: Sejumlah kebijakan hambat perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Tom Lembong mengakui terdapat sejumlah kebijakan termasuk keputusan menteri yang menghambat dunia usaha sehingga pemerintah telah dan akan mengeluarkan kebijakan deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia."Saya ketahui ada banyak ratusan bahkan ribuan kebijakan yang dikeluarkan ternyata justru menghambat dunia usaha dan .

(Warta Ekonomi Online) Bambang Soesatyo Sepakat Pemimpin DPR Perlu Dikritik

WE Online, Jakarta- Sekretaris Faksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan peran Pimpinan DPR tidak boleh melebihi kewenangannya karena bisa menjadikan institusi ini bercitra negatif di masyarakat. "Memang itu perlu dikritik, tugas pimpinan DPR harus lebih baik sehingga nama baik DPR bisa terjaga," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (2/10/2015). Hal itu dikatakan.

(DetikNews) Kisruh KIH-KMP di DPR Dituding Jadi Penyebab Kinerja Legislasi Minim

1 Tahun DPR 2014-2019 Jakarta - Dalam satu tahun masa bakti, DPR 2014-2019 hanya berhasil mengesahkan 3 RUU yang berasal dari program legislasi nasional. Hasil yang minim itu dianggap karena konflik KMP dan KIH di hari-hari awal DPR."Di tahun pertama memang selalu menghasilkan UU yang minim. Ada faktor penyebabnya. Ketika itu dilantik, nyaris tiga bulan tidak bisa bekerja karena ada tarik mena.

(DetikNews) Paloh: Sekjen NasDem dan Saya Akan Keluar dari Partai Bila Terbukti Korupsi

Jakarta - Eksplisit, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut nama Sekjennya, Patrice Rio Capella harus mundur dari partai bila menjadi tersangka kasus korupsi. Bila tidak mau keluar, maka Patrice akan dipecat."Kasus Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dipanggil KPK, dia dipanggil sebagai saksi. Kita hormati sebagai saksi. Mudah-mudahan dia tetap sebagai saksi. Kalau ditingkatkan (st.

(DetikNews) Ingin Susun UU Lebih Ringkas, DPR Hilangkan Mekanisme Studi Banding

Jakarta - Demi menggenjot penyusunan Undang-undang (UU), DPR berniat meringkas proses yang ada sekarang. Salah satu caranya adalah dengan menghapus mekanisme studi banding. "Terkait UU tentang tata cara pembuatan UU, nanti prosesnya akan lebih ringkas. Saya hilangkan mekanisme studi banding. Itu kita hilangkan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

(DetikNews) Darmin Sebut Data-data Soal PHK Tak Pernah Jelas

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data PHK memang berbeda-beda yang disampaikan pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan, buruh, dan pemerintah. Buruh mencatat PHK 62.000 orang, pemerintah mencatat 43.000 orang, hingga 600.000 orang berdasarkan BPJS."Mengenai PHK ini soal seberapa meningkat perlu clear juga. Karena beritanya tak pern.

(Rimanews) MK Sahkan Calon Tunggal, DPR Kejar Tayang Revisi UU Pilkada

Rimanews - Komisi II DPR akan segera merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, pasca putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal dan calon independen dalam Pilkada serentak. "Komisi II DPR RI akan segera melakukan revisi terhadap UU Pilkada tahun ini juga, terutama untuk mensikapi keputusan MK soal calon tunggal dan calon independen," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, .

(Inilah.Com) Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Jaksa Agung

Pendapatan PNBP Merosot INILAHCOM, Jakarta - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) kejaksaan kian menurun pada semester I 2015. Hal ini dinilai karena faktor kepemimpinan pada Kejaksaan Agung.Untik itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencari langkah untuk mengantisipasi krisis ekonomi Indonesia, salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung.Peng.

(Kriminalitas.com) Penurunan Harga BBM Jangan Sebagai Alat Politik

KRIMINALITAS.COM, Pontianak – Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand Hutahaean menyatakan, adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan hanya jadi alat politik semata. “Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia .

(Kompas.com) Bantu Pencitraan Jero Wacik, Pemred "Indopos" Terima Rp 2,5 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik disebut menggunakan uang negara yang ada di Kementerian ESDM untuk biaya pencitraan melalui media harian Indopos. Jero meminta Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM saat itu, Waryono Karno, untuk menyediakan uang tersebut. Waryono kemudian mengadakan rapat yang diikuti sejumlah bawahannya beserta Muhammad Noer Sadono ali.

(Kompas.com) Jero Wacik Didakwa Selewengkan Dana Operasional Menteri Rp 8,4 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik, didakwa menyalahgunakan dana operasional selama menjabat sebagai menteri tahun 2008-2011. Menurut jaksa penuntut umum, Jero telah memperkaya diri sebanyak Rp 7.337.528.802 dan keluarganya sebesar Rp 1.071.088.347. Dengan demikian, total dana operasional menteri (DOM) yang dinikmati Jero dan keluarganya sebesar Rp 8.408.617.

(Kriminalitas.com) Komjen Buwas Optimis Pengajuan Revisi UU Narkoba Ditindaklanjuti DPR RI

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso akan mengajukan revisi UU Narkoba dan diharapkan revisi tersebut dapat ditindaklanjuti DPR. “Pasti dilakukan itu dan mungkin akan dilakukan maksimal. Saya sih berharap bisa ditindaklanjuti ke DPR,” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (24/9). Dia mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan DPR mengenai hal tersebut dan r.

(Tribun News) Rombongan DPR Temui Langsung Korban Tragedi Mina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR, Setya Novanto menyampaikan bela sungkawa dan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ratusan jemaah haji yang tiga orang diantaranya berasal dari Indonesia, dalam insiden di MinaMekkah saat hendak melakukan lempar jumroh. Ketiga jemaah haji Indonesia tersebut adalah Hamid Atwitarji Kloter Surabaya, Syaisiyah Syahril Abdul Gafar Kloter Batam, dan 1 orang je.

(Inilah.Com) Pacu Industri Dalam Negeri, Kemenperin Gagas P3DN

INILAHCOM, Jakarta - Agar industri dalam negeri bangkit, Kementerian Perindustrian mencetuskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).Kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat, program P3DN bisa menjadi kendaraan bagi melesatnya pertumbuhan industri dalam negeri. "Melalui program P3DN, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan maupun keringanan bagi proyek-proyek infrastruktur.

(Kompas.com) Setya Novanto Bantah Kinerja DPR "Memble" karena ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto membantah kinerja DPR menjadi memble karena para pimpinannya sering ke luar negeri. Pada 31 Agustus hingga 12 September kemarin, Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin rombongan DPR untuk melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Salah satu agenda utamanya adalah menghadiri Konferensi Ketua Parlemen Dunia di New York, Amerika Serikat. Lalu,.

(Kompas.com) Taufiq Ismail: Kretek Warisan Budaya Itu Akal-akalan Korporasi Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Sastrawan Taufiq Ismail menyebut rokok kretek bukanlah warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi undang-undang dan dipromosikan."Merokok kretek bukan budaya asli bangsa Indonesia. Itu cuma akal-akalan korporasi rokok. Tembakau dan cengkeh kan bukan tanaman asli Indonesia," kata Taufiq seusai pertemuan Urun Rembug Para Tokoh Bangsa dalam Membentuk Sumber Daya Manu.

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

(Suara.com) Krisis Ekonomi Tak Berimbas pada Perdagangan Online

Malah naik dua kali lipat dibanding 2013. Suara.com - Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terbilang cukup besar dan sangat pesat. Berdasarkan penelitian perilaku belanja online dari Mastercard, ditemukan bahwa penetrasi belanja online di Indonesoa sepanjang tahun 2014 tumbuh sebesar 70,6 persen dibandingkan tahun 2013 yakni 55,8 persen."Bisa dikatakan tidak ada yang namanya krisis pada e-comme.

(Warta Ekonomi Online) Kebijakan PPNBM Properti Dinilai Sebagai Blunder

WE Online, Jakarta - Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi, salah satunya menaikkan PPnBM sebesar 20% untuk properti dengan nilai Rp10 miliar. Kebijakan ini dinilai sebagai blunder karena dikeluarkan pada saat yang tidak tepat. Demikian terungkap dalam diskusi masalah tersebut yang digelar oleh Pojok Pajak Hipmi di Jakarta, Selasa (22/9/2015). Ketua.

(DetikNews) Inkonsisten, MK Kini Wajibkan Pemeriksaan Anggota DPR Harus Izin Presiden

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 menyatakan pemeriksaan kepala daerah tidak perlu izin presiden. Namun pada 2015 MK malah memerintahkan penyidik meminta izin presiden saat memeriksa anggota DPR. Apa bedanya kepala daerah dan anggota DPR?Keharusan ini dituangkan dalam putusan yang dimohonkan Perkumpulkan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana. Pemohon meminta pemeriksaan penyidik.

(ANTARA News) Mendikbud: program "belajar bersama maestro" sebagai kaderisasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan program "Belajar Bersama Maestro" yang ditujukan bagi seluruh anak muda di Indonesia bertujuan sebagai kaderisasi pegiat kebudayaan di berbagai daerah."Maestro itu tidak harus selalu di Jakarta, tetapi bisa dijalankan di seluruh daerah, salah satunya pendongeng dari Aceh, Agus PM. Toh, itu s.

(Liputan6.com) Mahkamah DPR Segera Verifikasi Laporan terhadap Puan dan Tjahjo

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan segera mendalami aduan terhadap 2 politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Parlemen melaporkan Puan dan Tjahjo pada Selasa kemarin. Mereka menganggap keduanya melanggar undang-undang karena rangkap jabatan anggota DPR dan menteri. Sejak pelantikan mente.

(MetrotvNews) ITU: Baru 17,1% Penduduk Indonesia yang Terhubung ke Internet

Metrotvnews.com: Badan telekomunikasi PBB International Telecommunication Union mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2015, masih terdapat 4 miliar manusia yang belum terhubung ke internet. Hasil riset tersebut dikemukakan dalam laporan tahunan The State of Broadband 2015 milik ITU. Untuk Indonesia sendiri, tingkat penetrasi internet juga masih tergolong rendah.Dalam laporan tersebut, ITU memaparkan.

(Kompas.com) Fahri Hamzah Surati MKD, Minta Perkara Donald Trump Tak Dibuka ke Publik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengirimkan surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Dalam surat tertanggal 17 September 2015 itu, Fahri meminta agar MKD tidak membuka perkara kepada publik perihal dugaan kasus pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. "Dalam kai.

(Kompas.com) Ini Asumsi Makro di RAPBN 2016, Rupiah Disepakati 13.900 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro RAPBN 2016 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran. "Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamm.

(Tribun News) Kementerian LHK Diminta Berani Membuka Kotak Pandora Kabut Asap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sayangnya peristiwa tersebut terus terjadi dan wilayah dimaksud menjadi “langganan bencana” yang terjadi tiap tahun. Pertanyaannya, mengapa bencana asap tersebut setiap tahun terulang? Menurut Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum dan HAM .

(VivaNews) Pengeluaran Pemerintah Karena 'Bebaskan' Miras Bisa Besar

VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan segera merealisasikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) Golongan A.Bila peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 dilaksanakan, setiap daerah dapat mendefinisikan lagi pengertian tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Pengertian lain, aturan .

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(Liputan6.com) Pengamat: Pembiayaan Naik Haji Ketua DPR Bisa Masuk Gratifikasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendapat undangan khusus untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah, Arab Saudi. ‎Sebagai tamu undangan, semua biaya ditanggung Kerajaan Arab Saudi.Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, pembiayaan ibadah haji yang diterima pimpinan DPR itu bisa saja termasuk dalam kategori gratifikasi."Seba.

(Inilah.Com) Implikasi Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden

INILAHCOM, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-II/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin presiden bila memeriksa anggota DPR tentu berdampak penting dalam penegakan hukum khususnya bagi anggota dewan. Apa dampaknya?Putusan MK yang mengganti norma di Pasal 245 ayat (1) UU No 17 tahun 2014 t.

(Kompas.com) Majelis Tinggi Nasdem Desak Patrice Rio Capella Terbuka soal Pemeriksaan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, meminta Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella untuk terbuka kepada semua pihak mengenai pemeriksaan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada 23 September lalu, Patrice diperiksa selama empat jam sebagai saksi kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. "DPP .

(Kompas.com) Indonesia Akan Impor 11.000 Sapi Indukan dari Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, hubungan Indonesia dan Australia terkait impor daging sapi tetap berjalan baik meskipun Indonesia sempat mengurangi kuota impor daging sapi. Bahkan, rencananya Indonesia akan mengimpor 11.000 daging sapi indukan dari Australia pekan depan. “Kita harapkan bisa menghasilkan sapi-sapi seperti ini (menunjuk pada sapi kurban dari Presid.

(Mongabay.co.id) Petani Menagih Janji: Mana Reforma Agraria? Mana Distribusi 9 Juta Hektar Lahan?

“Lawan Liberalisasi Agraria!” “Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria.” “Laksanakan Reforma Agraria Sejati…” Begitulah antara lain, spanduk dan poster tuntutan yang dibawa para petani kala aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan istana Negara Jakarta, Senin (21/9/15). HTN jatuh pada 24 September 2015, bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, hingga aksi dimajukan. Sekitar seribuan ma.

(Kompas.com) Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Elpiji 12 Kilogram

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (16/9/2015) ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga rata-rata secara nasional elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 142.000 menjadi Rp 135.300 per tabung. Harga tersebut turun rata-rata Rp 6.700 per tabung. Besar penurunan harga sebesar Rp 6.400 sampai Rp 17.900 per tabung. Sementara itu, harga di tingkat agen daerah bervariasi, mulai dari Rp 132.800 hingga Rp 157.4.

(Kompas.com) Peringkat 12 Dunia, Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara

KOMPAS.com — Global Firepower (GFP) adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 100 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda.Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kekuatan militer sebuah negara ialah seperti jumlah penduduk, usia warga yang bisa menjadi personel militer, anggaran militer, jumlah.

(Kompas.com) Ketua Komisi I Anggap Banyak Calon Dubes yang Tak Penuhi Ekspektasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji kelayakan dan uji kepatutan oleh Komisi I DPR terhadap 33 calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo telah rampung. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, proses uji tersebut berjalan cukup baik, tetapi dengan beberapa catatan. "Baik-baik saja, walaupun banyak ekspektasi DPR ini belum terpenuhi," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

(SuaraJakarta) Mendagri: Revisi Permendag Bukan Berarti Semua Daerah Leluasa Jual Minol

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa dengan adanya deregulasi paket 134 kebijakan yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi, khususnya tentang penjualan minuman beralkohol (minol), tidak serta merta memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membuat aturan sendiri dalam melakukan penjualan secara bebas. “Kalau itu yang menjual hotel berbintang lima, saya kira.

Polemik Uji Kompetensi Calon Dokter - Komisi 10 Rapat dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda

Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda dengan tentang penahanan ijazah. RDPU tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus 2016. Sebelumnya, Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang berada di bawah naungan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah melakukan demonstrasi di depan gedung DPR-RI terkait kejelasan ijazahnya. RDPU dip.

(DetikNews) Kenaikan Tunjangan Wakil Rakyat

(DetikNews) Mahkamah Kehormatan DPR Ganti Ketua Tim Penyelidik Kasus Novanto-Trump

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menghadapi ancaman perpecahan lantaran salah satu anggotanya tak terima Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump dijabat anggota Partai Gerindra. Maka kini, MKD mengganti Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump.Sebelumnya, posisi Ketua Tim Penyelidik kasus Novanto-Trump diberikan kepada Sufmi Dasco Ahmad dari Gerinda. Namun kini Dasco menyatakan MKD telah.

(DetikNews) Ini Rincian Anggaran Kunker Novanto Cs ke AS

Jakarta - Delegasi DPR ke Amerika Serikat sudah pulang. Namun kontroversinya masih terus bergulir. Anggarannya pun masih dipertanyakan. Sebuah dokumen menjawab pertanyaan soal anggaran kunker tersebut.Dokumen anggaran kunker DPR ini diterima detikcom, Jumat (18/9/2015) hari ini. Namun ini anggaran untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 201.

(Kompas.com) Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. "Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangg.

(OkeZone.com) Ini Calon Pengganti Puan & Tjahjo di DPR

JAKARTA – Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto menegaskan tidak ada jabatan rangkap pejabat negara dari kader PDIP yakni Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, dan Pramono Anung di DPR RI. Belum adanya Pergantian Antar Waktu (PAW), kata dia, menegaskan ketiganya tidak menerima fasilitas negara ataupun gaji. “Dalam waktu dekat kami sudah siapkan pengantinya,” katanya kepada w.

(Tribun News) Baru 72 Kabupaten-Kota yang Sudah Menyalurkan Dana Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 182 kabupaten-kota yang sudah melaporkan ke pemerintah. Dirjen Perimbangan, Kementerian Keuangan, Boediarso, mengatakan dari 182 kabupaten-kota, 72 di antaranya melaporkan sudah menyalurkan dana tersebut ke desa. "72 dua kabupaten/kota sudah menyalurkan 100 persen, itu total Rp 2,3 triliun. Kemudian 80 kabupaten menyalu.

(MetrotvNews) Dwelling Time, dari Tanjung Priok ke Senayan

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengangkat kasus korupsi mobile crane Pelindo II, saat publik meyakininya sebagai pintu yang membuka ke kasus-kasus lebih besar. Setidaknya hingga tersiar kabar penyelidikan mengarah pada keterlibatan kerajaan bisnis petinggi negara.Seiring terbongkarnya praktek mafia dan 'raja' kecil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pen.

(Warta Ekonomi Online) MENSOS Edarkan Draft MOU Akta Kelahiran Ke Empat Kementerian

WE Online, Jakarta - Lima kementerian sudah menandatangani kesepakatan bersama mengenai percepatan layanan akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki akta."Kami sudah edarkan draft MoUnya karena kalau menunggu semua menteri terkait hadir di satu tempat pasti akan lama," kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Selasa (15/9/2015).Menteri yang sudah menandatangani kesepakat.

(Warta Ekonomi Online) Ngebet Lelang Aset Victoria, Pengamat: Copot Jaksa Agung Secepatnya!

WE Online, Jakarta -Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyayangkan langkah Jaksa Agung, HM Prasetyo yang telah mengeluarkan instruksi agar tanah seluas 1065,6 hektare yang dibeli Victoria Securities International Corporation melalui perjanjian pengalihan piutang dengan BPPN segera dilelang. Tanah tersebut terbagi menjadi empat SHGB di Kabupaten Karawang itu dikenal umum dengan lokasi peruma.

(Inilah.Com) MenpanRB: Tidak Semua Honorer K2 Diangkat jadi PNS

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tidak semua honorer K2 bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)."Semua honorer akan diakomodir. Tapi tidak semua jadi PNS. Tapi tetap akan jadi ASN. Karena sesuai.

(Suara.com) YLKI: Ada Keanehan di Balik Gonjang-Ganjing Harga Pasar

Akibatnya, kata Tulus, pelaku pasar mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara menurunkan porsi dagangan. Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut ada keanehan di tengah penurunan perekonomian dengan dibarengi peningkatan harga kebutuhan di pasar Indonesia. "Terkait dengan masalah gonjang-ganjing harga ini, hasilnya memang aneh, tidak ada masya.

Golongan Putih

Oleh Cantyo Dannis, Relawan WikiDPR Angkatan 2 Tulisan ini sebenarnya sudah ingin saya selesaikan sejak tahun 2014 lalu. Tahun yang sangat saya nantikan. Saya masih ingat, ketika tahun 2013 saya dengan semangat yang membara membayangkan betapa serunya pesta demokrasi dan persaingan politik pada pemilihan presiden tahun 2014. Sampai akhirnya tahun yang saya tunggu-tunggu tiba. Sejak pemilihan legis.

(ANTARA News) Fadli Zon dorong MKD selidiki penundaan pergantian anggota DPR

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyelidiki masalah penundaan pergantian antarwaktu (PAW) tiga anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang kini menjabat di kabinet. "MKD harusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap ini. Ini masalah undang-undang," kata Fadli Zon di Jakarta, Senin.Dia menilai seharusnya kader PDIP yang ma.

(Inilah.Com) Fadli Zon Sindir Anggota DPR Tidur Saat Paripurna

INILAH.COM, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal dugaan pelanggara etik dalam pertemuan dengan Calon Presiden Amerika Donald Trump."Kita harus hormati langkah proses MKD, kita hargai proses yang ada di MKD tersebut," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (14/9).Dia justru secara ga.

(DetikNews) Ketua KPPU Sebut Kartel di Bisnis Sapi Masih Dugaan

Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah terlalu agresif mengejar target swasembada daging sapi.Kebijakan pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga daging di pasar.Namun KPPU tetap menyelidiki soal kenaikan harga daging yang dikaitkan dengan kartel di bisnis sapi yang saat ini belum bisa dibuktikan, karena masih dugaan."Kalau kita Liha.

(DetikNews) ICW Minta Pemerintah dan DPR Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Ada enam alasan yang dikemukakan ICW sebagai alasan agar delik korupsi tidak masuk dalam RUU KUHP. Perta.

(Tribun News) Bentoel Tolak Kenaikan Cukai Rokok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) menolak rencana pemerintah menaikkan cukai rokok demi mengejar target pertumbuhan perolehan cukai rokok 23 persen dalam RAPBN 2016. Jika rencana ini tetap diwujudkan, Bentoel yakin, tingkat penjualan maupun produksi akan turun. Winny Soendaroe, Corporate Affairs Manager PT BentoelInternasional Investama Tbk bilang, penetapan c.

(DetikNews) Mensos Tanggapi Komjen Buwas: Pecandu Narkoba Sudah Diatur UU untuk Direhab

Solo - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba akan terus dilakukan sebagai realisasi pelaksanaan UU tentang Narkotika. Jika Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, ingin menghapus rehabilitasi maka dia harus dilakukan revisi ke DPR atau mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Penanganan rehabilitasi bagi para pecandu suda.

(Liputan6.com) Ini Penjelasan Pertamina Soal Avtur RI Lebih Mahal dari Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan [Ignasius Jonan] menyatakan harga bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia yang dijual PT Pertamina (Persero) lebih mahal ketimbang harga internasional. Apa alasan Pertamina membandrol harga avtur lebih mahal? Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan, Pertamina harus memasok avtur ke bandara di seluruh Indonesia. Sementara di sisi lai.

(Warta Ekonomi Online) UMKM Dinilai Tidak Bankable

WE Online, Jakarta- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriter.

(Kompas.com) PKB Juga Sudah PAW Tiga Menteri, Tinggal PDI-P yang Belum

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa sudah melakukan proses pergantian antarwaktu (PAW) terhadap tiga anggotanya di DPR, yang ditunjuk sebagai menteri oleh PresidenJoko Widodo. Surat PAW langsung diproses saat ketiganya dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014 lalu. Tiga menteri dari PKB itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhaki.

(Kompas.com) E-commerce di Indonesia Bisa Membesar 20 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman Mataharimall dan Lippo Board of Director Emirsyah Satar melihat masih ada peluang besar dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Menurut data yang dia dapatkan, dalam beberapa tahun ke depan pasar e-commerce bisa membesar 15 -20 kali lipat. "(Pasar ecommerce Indonesia) baru Rp 1,3 triliun atau sekitar 1% dari total industri retail secara keseluruhan. Tapi dalam li.

(DetikNews) Kemenperin Godok Juknis TKDN Software

Jakarta - Aturan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terkait tata cara penghitungan design house ternyata masih terkait hardware saja, belum mencakup nilai-nilai piranti lunak atau desain.Itu sebabnya, Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, I Gusti Putu Suryawirawan, menegaskan masih akan menggodok kembali aturan tersebut."A.

(DetikNews) Hary Tanoesoedibjo Fasilitasi Novanto-Trump, Hanura: DPR Bukan Milik Perseorangan!

Jakarta - Partai Hanura tak setuju bila benar Pimpinan DPR menemui Donald Trump difasilitasi pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Soalnya, DPR bukanlah dijalankan sebagai lembaga yang mengakomodasi kepentingan perseorangan."Kalau mewakili Pak Hary Tanoe, saya nggak setuju. Karena DPR itu milik republik, bukan milik perseorangan," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon saat dihubungi, K.

(DetikNews) DPR Minta Jatah Haji Anggota Dewan Ditambah, Ini Kata Kemenag

Makkah - Dalam rapat kerja dengan Kemenag, Ketua Komisi Agama DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar jumlah kuota haji untuk anggota DPR ditambah untuk tahun depan. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Abdul Djamil mengatakan penambahan kuota itu ada pedomannya, tidak bisa seenaknya saja."Keluar dari pedoman akan ada masalah. Harus belajar dari pengalaman (jangan jadi masalah huku.

(Kompas.com) PDI-P Sudah PAW Djarot dan Adriansyah, Mengapa 3 Menterinya Belum?

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan hingga kini belum mengganti tiga anggota DPR, yakni Paun Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung, yang telah menjadi menteri. Ketua Fraksi PDI-P Olly Dondokambey beralasan belum menyerahkan surat PAW karena harus mengkaji secara matang sebelum mengajukan pengganti mereka ke DPR. Namun, PDI-P tidak membutuhkan waktu yang lama melakukan pergantian antarwaktu (P.

(Kompas.com) Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengambil alih pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) di kawasan udara Natuna dan juga kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019. ".

(Suara.com) MKD DPR Juga Selidiki Anggaran Dinas Setya Novanto dan Fadli Zon

MKD DPR minta laporan alokasi anggaran perjalanan Setya Novanto dan Fadli Zon Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memastikan juga akan menyelidiki alokasi anggaran yang digunakan 22 anggota DPR, termasuk pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon, yang melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Anggota MKD DPR Junimart Girsang saat dihubungi suara.com, Rabu (9/9/2015), .

(DetikNews) Dulu Dilarang, Kini Anggota DPR F-Gerindra Pilih-pilih Kunker Luar Negeri

Jakarta - Prabowo Subianto pernah melarang anggota DPR Fraksi Gerindra ikut kunjungan kerja ke luar negeri di tahun 2012. Kini, aturan itu sudah berubah.Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membenarkan bahwa sudah ada perubahan aturan. Bila dulu tegas melarang, kini ada kebijakan pilih-pilih kunjungan mana yang akan diikuti."Prinsipnya tetap dilarang tapi pilah pilih untuk kepentingan apa. Kalau.

(Liputan6.com) PLN Bangun Pembangkit Gas Rp 1,89 Triliun di Gorontalo

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 megawatt (MW). PLN mengandeng perusahaan pelat merah lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam pembangunan pembangkit listrik ini.Direktur Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Amin Subekti mengatakan, nilai invest.

(Kompas.com) Potensi Dana Rp 50 Triliun, Pemerintah-DPR Bahas Kembali RUU Tapera

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI akan membahas kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan perumahanRakyat (Tapera) pada Oktober 2015 mendatang. RUU Tapera ini sangat penting karena bertujuan untuk menghimpun, dan menyediakan dana murah jangka panjang demi percepatan pembangunan perumahan.Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), M.

(Kompas.com) KSAL: Kapal Selam sejak 2005 Didiskusikan, tetapi Realisasinya Hanya Dua

SURABAYA, KOMPAS.com- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengharapkan kapal selam hendaknya jangan hanya didiskusikan, karena realisasi kapal selam itu penting untuk negara kepulauan. "Kapal selam itu sudah didiskusikan sejak tahun 2005, tapi sampai sekarang hanya ada dua kapal selam yang kita miliki," katanya saat menjadi pembicara dalam sarasehan nasional di M.

(Kompas.com) Delik Korupsi Masuk Revisi KUHP, Jaksa Agung Mengeluh ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, beberapa waktu lalu, rupanya dimanfaatkan Prasetyo untuk menyampaikan unek-uneknya terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang lagi dibahas di parlemen. Kepada wakil rakyat itu, Prasetyo mengkritik masuknya delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pasal KUHP. Menurut Prasetyo,.

(Kompas.com) Menteri ESDM Bakal Keluarkan Permen Atur Kepastian Perpanjangan IUP

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyampaikan, permen tersebut akan mengatur kepastian dari pemerintah terkait keputusan pengajuan perpanjangan izin us.

(Kompas.com) Menteri Nasir: Jual Ijazah Palsu, 4 Kampus Dibekukan, Dua Rektor Dicopot

SURABAYA, KOMPAS.com — Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir mengaku sudah membekukan empat kampus di Jawa Timur yang dinilai menyalahi prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi. Keempat kampus itu adalah Universitas PGRI Nusantara di Kediri, Universitas Ronggolawe di Tuban, IKIP PGRI di Jember, dan IKIP Budi Utomo di Malang. Bahkan, dia juga menuturkan telah memberhentikan.

(Kompas.com) Banyak Perkara Tilang di Pengadilan Negeri, PSHK Usulkan Revisi UU LLAJ

JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (RUU LLAJ) menjadi salah satu usulan utama Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) kepada Badan Legislasi DPR untuk ditambahkan ke dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015-2019. Revisi UU tersebut diusulkan atas dasar tingginya perkara peraturan lalu lintas (tilang) yang ditangani d.

(Tribun News) Dampak Positif Investasi Smelter Terancam Relaksasi Ekspor

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA – Rencana penataan kembali perekonomian Indonesia berbasis produksi dengan membangun industri dalam negeri sepertinya merupakan isapan jempol apabila pemerintah membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Padahal, pemerintah sendiri telah menghitung nilai tambah yang dapat diperoleh dari pembangunan smelter daripada menjual mineral mentah untuk pertumbuhan ekonomi negara la.

(Kompas.com) Penyuap Politisi PDI-P Divonis Dua Tahun Penjara Terkait Suap Izin Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat. Ia terbukti menyuap politisi PDI Perjuangan Adriansyah untuk mengurus ijin tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. "Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Andrew terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korup.

(MetrotvNews) Status di DPR Digantung, Puan: Itu Hak PDIP

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku tidak mengetahui mengenai proses pencabutan keanggotaan dirinya dari DPR. Karena hal itu ranah Fraksi dan DPP PDI Perjuangan."Tanya ke fraksi. Itu hak PDI Perjuangan," ujar Puan usai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa .

(Kompas.com) Kerja Sama Militer Baru Akan Dilakukan jika Singapura Sepakati Ekstradisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menolak keras aksi latihan tempur yang dilakukan Singapura di wilayah Indonesia lantaran belum adanya kesepakatan kerja sama militer (Defense Cooperation Agreement) antara dua negara. Indonesia masih tetap bersikeras baru akan memberikan izin latihan militer Singapura jika Negeri Singa itu menyepakati klausul ektradisi. "Kesepakatannya kan jadi satu dengan ekstr.

(ANTARA News) UKM Indonesia merambah Inggris

Birmingham (ANTARA News) - Sembilan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, batik, kipas, homeware dan fesyen mengikuti pameran Autum Fair di gedung pameran NEC Birmingham dari t6 sampai 9 September yang untuk pertama kalinya UKM Indonesia merambah Inggris.Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM Emilia Suhaemi menyebut Inggris pasar po.

(Kompas.com) Hadiri Kampanye Donald Trump, Pimpinan DPR Bisa Dikenakan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump, berpotensi melanggar kode etik. Sebab, pertemuan itu dilangsungkan di tengah-tengah kunjungan kerja DPR ke AS. "Sangat mungkin ada pelanggaran e.

(JituNews.com) Sterilkan Area SUTET, Kementerian ESDM Terbitkan Permen

Penyusunan Permen ini sudah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 046918-2002 JITUNEWS.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18/2015 yang mengatur ruang bebas dan jarak bebas mininum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUT.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

(Inilah.Com) SKK Migas Setujui 18 Rencana Pengembangan Migas

INILAHCOM, Jakarta - SKK Migas telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas yang diajukan perusahaan migas. Total investasinya mencapai US$ 3,652 miliar, atau setara Rp 51 triliun.Kata Kepala Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas), Elan Bintoro, periode 1 Januari2 September 2015, disetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas."Penerimaan.

(Warta Ekonomi Online) BALEG DPR Tindaklanjuti RUU Pertembakauan

WE Online, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan. Berdasarkan Rapat Baleg hari ini, Panja juga memutuskan Panja Pertembakauan akan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. Keputusan itu diambil dalam rapat Baleg tentang pandangan fraksi-fraksi terkait adanya dua draf usulan RUU Pertembakauan. Draf pertama diini.

(DetikNews) Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Bisa Kurangi Ijazah Palsu

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan pendataan ulang PNS dengan sistem elektronik. Sistem ini akan meminimalisir ijazah palsu dari PNS."Sekarang berdasarkan amanat UU harus tulis S1-nya apa sih dari mana, universitasnya, tahun berapa lulus. Itu harus lengkap sehingga kita tahu," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (2/9/2015.

(Jawa Pos): Raja Judi Dipuji, Imam Masjid Disomasi, Adian: Fadli Zon Memang Aneh

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyesalkan sikap para pimpinan DPR yang sepertinya kurang menerima kritik terbuka, yang dilayangkan Shamsi Ali, seorang imam masjid di New York, terkait pertemuan dengan Donald Trump. Adian menilai, perbedaan Donald Trump dengan Shamsi Ali seperti bumi dan langit, hitam dan putih, kotor dan bersih. Sebuah kontradiksi abadi antara kejahatan versus keb.

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

(Rimanews) Bus Haji Bobrok, DPR Minta Transparansi Kemenag

Rimanews - DPR-RI mendesak transparansi Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antarkota di Arab Saudi untuk jamaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini. Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu (06/09/2015) malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persi.

(MetrotvNews) Akbar Faizal Akan Bawa Kasus Pimpinan DPR Dengan Donald Trump ke MKD

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta rombongannya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus berlanjut.Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Akbar Faizal berencana melaporkan tindakan pimpinan DPR beserta rombongannya itu ke Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.Pernya.

(DetikNews) Anggota dan Pimpinan DPR Saling Lapor, MKD DPR Siap Proses Semuanya

Jakarta - Peristiwa bertemunya Pimpinan DPR RI dengan kandidat capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar bikin gaduh parlemen. Anggota DPR dan Pimpinannya bakal saling balas melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).MKD menyatakan siap menampung semua laporan itu. "Baik terhadap teman-teman DPR yang melaporkan Pimpinan DPR ataupun Pak Fadli Zon (Pimpinan DPR) yang melaporkan, akan .

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

(Kompas.com) Karpet Merah di DPR Itu untuk Siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com — Karpet merah biasanya identik dengan penyambutan tamu penting. Jika ada pemasangan karpet merah, bisa jadi itu pertanda akan ada tamu penting yang akan datang ke DPR. Sejak Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setya Novanto dilantik, karpet merah selalu terbentang di selasar Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Keberadaannya tepat di tengah gedung yang merupakan kantor.

(OkeZone.com) UU Tipikir Masuk KUHP Kuatkan Pemberantasan Korupsi

MEDAN - Upaya pemerintah memasukkan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ke dalam KUHP akan menguatkan pemberantasan kasus korupsi. "Kebijakan pemerintah itu harus didukung karena bertujuan untuk mengurangi kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seperti yang diharapkan masyarakat," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting di Medan, kemarin. Menurut .

(MetrotvNews) Gugatan Persebaya Terkait Rekomendasi BOPI Ditolak PTUN

Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan klub Persebaya Surabaya dalam hal ini PT Mitra Muda Inti Berlian terhadap Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait rekomendasi Liga Super Indonesia 2015.Persebaya menggugat keputusan BOPI yang tidak merekomendasikan Bajul Ijo berkompetisi di Liga Super Indonesia 2015 sebelum kompetisi kemudian dihentikan oleh PSSI. Ala.

(Kriminalitas.com) Kontras Desak UU Peradilan Militer Segera Direvisi

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997. Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri menegaskan, mendesaknya revisi UU peradilan militer agar setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana krim.

(Kompas.com) Industri Asuransi Berpotensi Biayai Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi Indonesia dinilai berpotensi memberikan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, nilai bisa mencapai ratusan triliun rupiah. "Taruhlah total investasi dana pensiun itu Rp 1.600 triliun kurang lebih, katakan 20 persen nya saja bisa ke infrastruktur tuh Rp 120 triliun itu bisa, kurang lebih," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.

(DetikNews) Dolar Kuat, Ini Kata Menhan Soal Rencana Pembelian Alutsista

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjok hingga menembus angka Rp 14.000 beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tingginya nilai Dolar bukan berarti rencana pembelian alutsista untuk kekuatan pertahanan Indonesia akan dibatalkan."Kalau yang sudah dibayar kita beli (alutsistanya). Yang ringan-ringankan masak nggak bisa. (Kalau) yang maha.

(Rimanews) PDIP: Tanya Novanto kalau ingin tahu soal Victoria Sekuritas Indonesia

Rimanews - Politisi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, bila ingin tahu lebih banyak soal kasus PT Victoria Sekurities Indonesia, sebaiknya ditanyakan kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto. "Tanya Novanto saja. Kenapa dia manggil Jaksa Agung," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2015) saat ditanya soal penggeledahan Victoria Sekuritas Indonesia oleh Kejaksaan Agung beberapa.

(DetikNews) Sekilas Tentang Cyber Crime, Cyber Security dan Cyber War

Jakarta - Beberapa waktu terakhir ini, isu bahwa pemerintah akan membuat sebuah lembaga negara yang akan bertanggung jawab dalam hal cyber securitymuncul di sejumlah media, baik online maupun cetak. Dan seperti biasa, sebagai salah satu bangsa paling cerewet di dunia media sosial, isu itu memancing pro kontra. Ada yang mendukung inisiatif tersebut, tapi di sisi lain banyak juga yang mencurigai hal.

(Suara.com) BURT: DPR Butuh Klinik Modern, Termasuk Instalasi Gawat Darurat

Suara.com - Rapat paripurna DPR hari ini, Selasa (1/9/2015), antara lain untuk mendengarkan laporan Badan Urusan Rumah Tangga tentang rencana strategis DPR periode 2014-2019. Dalam paparan rencana strategis, Wakil Ketua BURT Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan DPR membutuhkan klinik modern untuk anggota dewan. "Ini untuk menunjang tugas kedewanan adalah klinik modern yang memenuhi standar ter.

(Kompas.com) Dalam RUU KUHP, Pelaku Tindak Pidana Ringan Dihukum dengan Sanksi Sosial

JAKARTA, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diusulkan pemerintah ke DPR, akan mengatur mengenai pidana kerja sosial. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, nantinya pelaku pidana ringan tak harus menjalani hukuman di penjara, namun bisa mendapatkan sanksi berupa kerja sosial. Aturan ini terdapat dalam pasal 66 huruf (e). Yasonna mengatakan, munculnya aturan i.

(Kompas.com) Ruhut Sebut Ketua Komisi III "Kebakaran Jenggot" karena Victoria Securities

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin yang tiba-tiba meminta rapat Komisi III dan Jaksa Agung HM Prasetyo dibatalkan. Rapat tersebut sedianya berlangsung pada Senin (31/8/2015) ini, dengan agenda membahas RUU KUHP hingga laporan salah geledah oleh Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh PT Victoria Securities Indonesia ke.

(Kompas.com) Revisi RUU Jasa Konstruksi, Etika Profesional Wajib Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Indonesia akan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi, mengatakan saat ini, para ahli konstruksi di luar Indonesia sudah berbicara soal etika profesional. .

(Kompas.com) Pelonggaran Ekspor Mineral Dinilai Tak Signifikan Kurangi Defisit Neraca

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral pertambangan dinilai tidak akan membantu menekan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping harga pasar dunia masih rendah, ekonomi negeri tirai bambu China juga masih alami perlambatan.“Dampak pelonggaran ekspor minerba tidak kuat, karena ekonomi China masih melambat,” kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Senior S.

(Kompas.com) 7 Proyek DPR Dibahas di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang rencana strategis lima tahun, Selasa (1/9/2015). Rencana pembangunan tujuh proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun juga akan dibahas karena termasuk ke dalam rencana strategis. "Harusnya di saat DPR baru dilantik, langsung membuat renstra (rencana strategis). Ini memang agak terlamb.

(Kompas.com) Soal Kasus Haji, Suryadharma Didakwa Rugikan Negara Rp 1,8 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didakwa memanfaatkan sisa kuota haji nasional pada 2010-2012 tanpa mengikuti aturan sebagaimana mestinya. Alih-alih mengisi sisa kuota dengan jamaah haji yang masih dalam daftar antrean, Suryadharma malah mengutamakan calon jamaah haji yang diusulkan oleh anggota Komisi VIII DPR RI. "Terdakwa selanjutnya menyetujui permintaan dari angg.

(Jawa Pos) Sekjen DPR: Luas Ruang Anggota Setidaknya 120 Meter

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan, rencana pembangunan gedung DPR sudah dikaji secara mendalam oleh tim yang dipimpin Wasekjen DPR. Sejumlah tahapan proses juga sudah dilakukan. "Saya tahunya audit existing sudah, ada audit topografi, audit kebutuhan ruangan yang kayak begitu Kementerian PU dan IAI, lembaga yang memiliki kewenangan itu," kata Sekjen yang akra.

(Suara.com) Agung Laksono Kritik Pesta Makan Anggota DPR Saat Ekonomi Susah

"Seharusnya bukan dengan diawarnai ceremony seperti ini, apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Agung. Suara.com - Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengkritik acara makan bersama di DPR dalam rangka menyambut ulang tahun DPR yang ke 70 tahun, Jumat (28/8/2015). "Tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah. Seharusnya bukan dengan diawarnai cere.

(DetikNews) TNI AL Ringkus Pemilik Kapal Pencuri BBM di Batam

Jakarta - TNI AL menangkap WNI Jefry tersangka pemilik kapal MT Mascot II. Kapal ini sebelumnya telah diamankan di Laut Natuna karena diduga merompak kapal milik Singapura, MT Joaquim."Tersangka bernama Jefry berhasil ditangkap tim WFQR IV pukul 18.10 WIB, Kamis (27/8), di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kadispenal Laksma M Zainudin melalui keterangannya, Jumat (28/8/2015). Jefry di.

(Inilah.Com) DPR Serahkan Aturan Pilkada ke Pemerintah

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi jika ingin mengeluarkan perppu pilkada."Perppu salah satu jalan penyelesaian masalah pilkada, kalau Pak Jokowi memandang harus dikeluarkan perppu tentunya itu salah satu instrumen. Tetapi kalau diperlukan kebijakan yang lain tentunya silahkan saja," kata Agus, di Kompleks DPR RI, S.

(Liputan6.com) RI Bakal Jadi Korban Perang Mata Uang

Liputan6.com, Jakarta - Akibat perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor perdagangan hampir seluruh negara mengalami pelemahan. Sementara nilai tukar mata uangbeberapa negara hanya sedikit terpengaruh fenomena super dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kebijakan mendepresiasi mata uang agar barang ekspor lebih murah dan memiliki daya saing. Pengamat Valas, Farial Anwar mengungkapkan, China .

(DetikNews) Pertalite Laris, SPBU Penyedia Bakal Ditambah

Yogyakarta -Varian bahan bakar minyak (BBM) baru Pertamina, Pertalite mendapat respons positif dari masyarakat. Jumlah pengguna BBM baru ini semakin hari semakin bertambah. SPBU penyedia Pertalite akan ditambah.SVP Fuel Marketing & Distribution, Muhamad Iskandar mengatakan tahap pertama uji pasar Pertalite berjalan sukses yang kemudian dilanjutkan uji pasar tahap kedua. Pada uji pasar yang dil.

(Rimanews) Pengamat: KPU Harus Belajar Demografi

Rimanews - Kepala Demografi Universitas Indonesia, Sonny Harry Hamdani, menganggap potensi konflik Pikada serentak dapat disebabkan oleh kesalahan Data Pemilih Tetap (DPT) yang dikelola KPU. KPU, kata Sonny, perlu belajar dari pengalaman DPT yang ada pada pemilu tahun 2009 dan 2014 yang mengalami perbedaan secara tidak wajar. "Saran ke KPU belajar demografi lah. Saya contohkan dalam satu kabup.

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(OkeZone.com) Pengamat: DPR Mestinya Pikirkan Kinerja Ketimbang Gedung Baru

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menentang rencana DPR, untuk membangun gedung baru. Menurutnya, rencana itu terbilang tak perlu di tengah gejolak ekonomi yang terjadi di dalam negeri. "Anda (DPR) seharusnya tunjukkan kinerja yang bagus untuk tingkatkan kesejahteran rakyat. Pembahasan Undang- Undang (UU) saja masih 'membel', jauh lebih sedikit dari pada target,".

(Kompas.com) "Anggota DPR Perbaiki Dulu Mental dan Kualitas Kerja, Baru Bicara Fasilitas"

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diminta memperbaiki terlebih dahulu mentalitas serta kualitas kerjanya sebelum menuntut penambahan fasilitas. Menurut Direktur Populi Center Nico Harjanto, mahalnya fasilitas yang dituntut tidak sebanding dengan kinerja anggota dewan selama ini. "Kita tahu setiap kali ada sidang paripurna, sidang di komisi, panitia kerja, itu sedikit sekali.

(Kompas.com) Terganjal L/C, Freeport Belum Bisa Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai saat ini belum bisa mengekspor konsentrat karena tidak mau mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengenai Letter of Credit (L/C). Saat ini, Freeport sudah mengajukan surat penangguhan L/C ke Kemdag agar bisa secepatnya melakukan pengapalan konsentrat untuk dieskpor. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Da.

(ANTARA News) Ketua MPR: saatnya semua pihak bersatu hadapi krisis

Jakarta (ANTARA News) - Saat memberi sambutan di Kongres Pemuda Katolik XVI, di Batam, Kepulauan Riau, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui bangsa ini sekarang mengalami krisis ekonomi dengan anjloknya nilai mata uang rupiah.Ia mengatakan, saat ini sudah banyak pengusaha yang mengeluhkan usaha mereka dan terancam mem-PHK separuh pegawainya.Untuk mengatasi krisis ekonomi, Zulkifli meminta semua pihak .

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(DetikNews) Banyak Mafia Pangan di RI, Tapi Sulit Ditangkap

Jakarta -Peneliti Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin mengungkapkan, mafia pangan di Indonesia, seperti mafia daging sapi, mafia beras, mafia bawang, terasa keberadaanya, tapi sulit untuk membuktikannya secara hukum. Sebab, hukum Indonesia belum mengenalindirect evident alias bukti tidak langsung.Menurutnya, mafia pangan sulit dibuktikan dengan bukti langsung ali.

(Tribun News) Fahri Hamzah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Inas Nasruloh Zubir akhirnya melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Hal itu terkait pernyataan Fahri mengenai sejumlah anggota DPR 'rada-rada bloon'. "Sudah selesai. Tadi jam 11.00 WIB. Saya serahkan langsung ke sekretariat," kata Inas ketika dikonfirmasi, Senin (24/8/2015). ‎Ia berharap lapor.

(DetikNews) Pemerintah Wajibkan Biofuel 15%, Pengusaha Sawit: Kami Siap

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian ESDM mulai Selasa (18/7/2015) lalu mewajibkan setiap solar yang dijual termasuk di SPBU, wajib dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) atau olahan dari Crude Palm Oil (CPO/minyak kelapa sawit) sebesar 15%, hal ini bertujuan untuk mengurangi impor solar."Energi fosil kita sudah mau habis. Padahal di Indonesia ini sangat besar potensi energi terbarukan. D.

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

(Inilah.com) Tersangka Korupsi, PDIP PAW Adriansyah dari DPR

INILAHCOM, Jakarta - Sidang paripurna DPR memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adriansyah yang dipecat karena tersangkut kasus dugaan suap.Adriansyah digantikan Dardiansyah untuk duduk sebagai anggota DPR. Sidang paripurna DPR sekaligus langsung melantik Darsiansyah. Dardiansyah merupakan caleg nomor urut 2 di bawah Ardiansyah."Apakah dapat kita laku.

(DetikNews) Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Jakarta -Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk .

(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishin.

(VivaNews) RUU Pertanahan Sedang dalam Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR

UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. VIVA.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza mengatakan bahwa masalah pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks.Menurut Ahmad Riza, UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. Kalau UU KUHAP menyangkut penegakan hukum dan keadilan, sedangkan masalah pertanahan, selain menyangkut dua hal terseb.

(Tribun News) Pemerintah Berangus 21 'Bioskop Online' yang Sajikan Film Nasional Secara Tidak Sah

Tribunnews.com, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk menutup konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs online atau streaming yang dinilai menayangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Penutupan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penutupan 21 situs.

(DetikNews) Menteri ESDM Serahkan Jatah Saham 10% Blok Migas ke Jateng dan Jabar

Semarang -Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyerahkan jatah saham atau Participating Interest (PI) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar). Selain itu Menteri Sudirman juga menyerahkan Surat Keputusan Penugasan Pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jateng.

(DetikNews) Kimia Farma Bangun Pabrik Obat di Bandung Rp 978 Miliar

Jakarta -PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melakukan pengembangan usaha dengan membangun pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan produk herbal yang terus meningkat. Pabrik baru ini akan menjadi pabrik kelima yang dimiliki dan dikelola perusahaan.Pabrik Perusahaan Farmasi pelat merah terbesar di Indonesia ini dibangun di kawasan industri Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan investasi.

(Inilah.Com) Panen Proyek di DPR Era Novanto

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto membuahkan proyek-proyek berpolemik. Ada apa dengan rumah wakil rakyat ini?Polemik sejumlah proyek di lembaga wakil rakyat masih terus menggelinding. Sedikitnya terdapat tujuh proyek di DPR yang sedang dipersiapkan dari gedung Wakil Rakyat ini. Tujuh proyek itu adalah alun-alun demokr.

(Kompas.com) Pasek Sarankan SBY Mengklarifikasi 3 Surat Sri Mulyani soal Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, tidak ingin menuduh bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi dalang dalam kasus bail outBank Century. Menurut dia, SBY perlu memberi klarifikasi, termasuk pada tiga surat yang disebut telah dikirimkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penanganan Century. "Saya melihat terlalu dini untuk meng.

(Kompas.com) Ketua KY Tegaskan Perlindungan Hakim Perlu Dijamin UU

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, perlindungan hakim dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dalam undang-undang. Dengan demikian, segala hal yang mengancam keselamatan hakim dapat dihindarkan. "Ini sangat urgen menurut saya, karena banyak kasus yang ditangani hakim sangat riskan dan sensitif," kata Suparman di Universitas Islam Indonesia (UII) .

(DetikNews) Tunggu Salinan Vonis Sutan, KPK Akan Bidik Anggota DPR Penikmat Duit ESDM

Jakarta - KPK saat ini tengah menunggu salinan putusan Sutan Bhatoegana yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Artha Theresia Silalahi. Dari amar putusan Sutan itu, KPK akan mengembangkan kasus ini agar bisa menjerat anggota DPR lain penikmat duit panas Kementerian ESDM."Pengembangan perkara tentu akan dilakukan. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bisa menjadi bahan untuk melakuka.

(MetroTvNews) Fadli Sebut Presiden Setujui Pembangunan 7 Proyek DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak menandatangani peresmian tujuh proyek di Parlemen. Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon percaya diri menyebut Presiden menyetujui pembangunan tujuh proyek tersebut. "Sudah ada surat persetujuannya resmi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Dia mengatakan, pimpinan DPR menerima surat perset.

(RMOL.co) Mandul, DPR Diprediksi Cuma Bisa Sahkan 4 RUU di 2015

RMOL - Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya mampu mengesahkan dua rancangan undang-undang (RUU) selama Masa Sidang IV periode 18 Mei hingga 7 Juli. Jumlah itu dari 39 RUU Prioritas 2015.Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tomi Legowo menjelaskan bahwa sebanyak 20 RUU masih dalam proses persiapan untuk dibahas. Yakni 16 dalam proses di DPR ditambah empat RUU usula.

(Kompas.com) Formappi: MKD Lamban Tangani Pelanggaran Etik Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menemukan setidaknya ada lima dugaan pelanggaran etik oleh anggota DPR RI yang belum ditindaklanjuti oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Peneliti Senior Formappi Tomy Legowo menilai, dalam empat kali masa sidang DPR, belum ada satu pun dugaan pelanggaran yang ditindak tegas. "Ada sejumlah kasus terkait pelanggaran etik yan.

(Kompas.com) Desak RUU Disahkan, Penyandang Disabilitas Akan Karnaval ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 500 orang penyandang disabilitas akan menggelar karnaval budaya, Selasa, (18/8/2015), dengan memakai pakaian daerah menuju Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini merupakan upaya agar RUU Penyandang Disabilitas segera disahkan oleh DPR."Rencana kami selain memeringati HUT Kemerdekaan RI, kami juga ingin menyuarakan keinginan kami agar DPR segera mensahkan RUU Disabilitas.

(Viva.co) DPR Diingatkan Kasus Besar yang Mangkrak

VIVA.co.id, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI yang juga salah satu inisiator Hak Angket Dugaan Korupsi Bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, akan meluncurkan buku terbarunya berjudul 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap 3 Surat SMI kepada Presiden SBY‎', Rabu, 19 Agustus di Jakarta. Menurut Misbakhun, dengan peluncuran buku terbarunya itu, dia hendak mengingatkan kepada publik bah.

(TribunNews) DPR: Penggeledahan Kantor Victoria Securities Indonesia oleh Kejaksaan Janggal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin Sarjono Turin melakukan penggeledahan ke kantor PT Victoria Securities Indonesia terkait kasus pembelian aset BTN melalui BPPN. Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai janggal penggeledahan tersebut. Sebab, untuk satu kasus yang cukup lama yakni kasus sejak zaman BPPN penggeledahan dilakukan hingga larut dan dinihari .

(Antara News) DPR perpanjang tugas Panja Keselamatan Penerbangan

Jakarta (ANTARA News) - Komisi V DPR akan memperpanjang masa tugas Panitia Kerja (Panja) Keselamatan Penerbangan setelah kecelakaan pesawat milik Trigana Air di Papua."Rencana Komisi V DPR RI, Panja Keselamatan Penerbangan akan ditutup. Tapi diperpanjang," kata anggota Komisi V DPR Umar Arsal di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.Komisi V DPR yang menunda rapat dengan Menteri Perhubung.

(DetikNews) FITRA Tuntut DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen Rp 500 Juta

Jakarta - 7 Proyek pembangunan DPR dalam sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). LSM yang khusus menyoroti soal anggaran lembaga-lembaga Negara ini menuntut sayembara desain kompleks parlemen yang menjadi bagian proyek tersebut dibubarkan."Sayembara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Padahal, pembahasan kegiatan dan anggaran sama sekali belum dibahas d.

(Inilah.Com) MPR Era Zulkifli Hasan Rasa Orde Baru

INILAHCOM, Jakarta - Sidang Tahunan MPR tahun ini menambah daftar sidang di Parlemen. Sidang yang berbasis konvensi ini tak lebih mengembalikan MPR seperti di era Orde Baru. Langkah mundur di era pasca-amandemen konstitusi.Presiden Joko Widodo harus rela pidato di hadapan forum yang sama dengan tiga tema yang berbeda pada Jumat (14/8/2015). Pertama, presiden berpidato dalam forum Sidang Tahunan MP.

(Kompas.com) Buka Sidang, Ketua DPR Minta Jokowi Resmikan 7 Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Permintaan tersebut disampaikan Novanto saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). "Kami juga mengharapkan perkenan Presiden untuk mem.

(VivaNews) Alutsista Indonesia Diminta Jangan Kalah dari Singapura

VIVA.co.id - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyoroti terpilihnya koleganya, Luhut Panjaitan, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan ini strategis karena membawahi enam kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan.Dengan posisi tersebut, Akbar meminta Luhut memperhatikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Sebab, alutsista memegang peran p.

(VivaNews) Pilkada di Empat Daerah Ditunda, Partai Disalahkan

VIVA.co.id - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di empat daerah akhirnya ditunda hingga 2017. Pasalnya, hanya ada satu pasang calon yang akan mengikuti Pilkada di wilayah tersebut. Empat daerah itu ialah Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur. Satu kota dan tiga kabupaten itu.

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

(Suara.com) Mengenal Lebih Dekat Presiden PKS Sohibul Iman

Sohibul Iman memulai keaktifan organisasi di pramuka dan OSIS. Suara.com - Sohibul Iman, lahir di Tasikmalaya, 5 Oktober 1965. Mulai aktif berorganisasi sejak duduk di bangku SD, SMP dan SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Sohibul Iman memulai keaktifan organisasi di pramuka dan OSIS. Pada masa kuliah, Sohibul Iman aktif di organisasi seputar pendidikan dan profesi baik di dalam maupun luar neger.

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta.

(Kompas.com) Operator Piala Kemerdekaan Dapat Rekomendasi BOPI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Cataluna Sportindo, selaku operator penyelenggara (EO) turnamen Piala Kemerdekaan 2015, mengaku telah mengantongi rekomendasi dari Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)."Iya, setelah melalui proses verifikasi, hari ini telah keluar rekomendasi dari BOPI. Selanjutnya kami akan bergerak cepat. Besok kami akan mengurus surat izin keramaian dari kepolisian," ujar.

(Kompas.com) Menkumham Diminta Terbuka soal Terpidana Korupsi yang Terima Remisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta transparan dan membuka siapa saja terpidana yang mendapatkan remisi umum maupun remisi istimewa Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015 mendatang. Anggota Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter mengatakan, selama ini Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, .

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(Kompas.com) BUMN Farmasi Difokuskan Kembangkan Pabrik Bahan Baku Obat

MAMUJU, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan memfokuskan pengembangan industri bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku obat, utamanya pada perusahaan farmasi BUMN sangat besar. Dengan melemahnya rupiah terhadap dollar AS, harga bahan bak.

(Kompas.com) Ketua Pansus DPRD DKI Anggap Korupsi UPS Bukan Permasalahan Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta 2014, Triwisaksana, menyatakan dugaan korupsi pengadaanuninterruptible power supply (UPS) tidak termasuk dalam temuan merugikan yang signifikan menurut BPK. Ia menyebut hal itulah yang membuat Pansus DPRD tidak menjadi.

(Kompas.com) Ketika Jakmania Marah kepada Menpora

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok suporter, pemain, dan pelatih Persija Jakarta bersatu padu menuntut pembatalan keputusan pembekuan PSSI.Tuntutan diajukan melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Selasa (11/8/2015). Mereka menuntut Menpora Imam Nahrawi mencabut surat keputusan (SK) pembekuan PSSI.Bukan hanya ribuan suporter The Jakmania yang ikut berarak k.

(DetikNews) Pendukung Anis Matta dan Sohibul Iman Tegang di Pemilihan Presiden PKS

Jakarta - Anggota Majelis Syuro Tifatul Sembiring mengungkap suasana Musyawarah Majelis Syuro PKS yang berlangsung tertutup. Sempat ada ketegangan saat pemilihan Presiden PKS. Para loyalis Anis Matta ingin sang ustad meneruskan jabatannya.Tifatul mengungkapkan, setelah Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri terpilih, maka agenda musyawarah berlanjut dengan pemilihan Presiden PKS. Sejatinya Salim .

(DetikNews) China Picu 'Perang Mata Uang', Ini Kata Pemerintah RI

Jakarta -Langkah bank sentral China, yaitu People's Bank of China (POBC) yang sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar AS, membuat geger pasar keuangan dunia terutama Asia. Pemerintah Indonesia berharap 'perang mata uang' tidak terjadi.Pelemahan yuan yang terjadi hari ini membuat mata uang lain di Asia ikut turun, seperti yen, won, dolar Hong Kong, rupee, ringgit, hingga dolar .

(DetikNews) Remisi Istimewa bagi Napi Koruptor Dinilai Melukai Hukum dan Keadilan

Jakarta - Langkah pemerintah memberikan remisi istimewa untuk seluruh napi termasuk napi korupsi berkaitan dengan dasawarsa kemerdekaan ke-70 RI dianggap melukai keadilan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemberian remisi istimewa itu berdasar pada Keppres 120 tahun 1955."Remisi istimewa dalam rangka hari ulang tahun dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustu.

(DetikNews) Soal Kartu Indonesia Pintar, Menteri Anies Prioritaskan Buat Akun Virtual

Jakarta - Sejumlah 17,9 juta anak usia sekolah ditargetkan dapat menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2015. Hingga Agustus mendatang ditargetkan telah terdistribusi sebanyak 60,7 persen."Sudah dilakukan dalam tiga tahap. Sejauh ini 7,2 juta terdistirbusi," kata Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan usai menghadiri Rakor di Kementerian PMK, .

(DetikNews) Jonan Lapor Keuangan Kemenhub ke BPK, Ini Temuannya

Jakarta -Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melaporkan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) II Tahun Anggaran 2015 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Dalam laporan terserbut terdapat 538 temuan. Jumlah temuan ini mengalami penurunan dibandingkan hasil audit triwulan I yang terdapat 678 temuan.538 temuan tersebut, terdiri dari: Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, sebanyak 211 temuan (IHAT.

(MetrotvNews) Mendagri Dinilai Patut Mempertimbangkan Putusan MA Sebelum Lantik Harno Joyo

Metrotvnews.com, Jakarta: Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan lagi untuk melantik Harno Joyo, sebagai Wali Kota Palembang. Mendagri diminta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung."Memang pelantikan itu masalah kewenangan administratif Mendagri. Walau secara etika adalah patut mempertimbangkan putusan MA," katanya sa.

(Kompas.com) Usai Pertemuan Empat Mata, Jokowi-JK Putuskan "Reshuffle" 6 Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (11/8/2015) petang hingga malam, melakukan pertemuan empat mata di Istana Merdeka, Jakarta. Selain membahas soal kesiapan pidato kenegaraan pada 14 Agustus mendatang, pertemuan itu juga membahas soal penundaan pemilihan kepala daerah secara serentak di empat kabupaten kota dan kelangkaan daging sapi. Keduanya juga me.

(Kompas.com) Peserta Pilkada Mundur karena Takut Bersaing dengan Petahana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang berpendapat, banyaknya pasangan calon kepala daerah yang mundur dari pencalonan ialah karena mereka khawatir tidak mampu bersaing dengan pasangan calon petahana (incumbent). "Ada ketakutan calon, jika pilkada dilaksanakan saat ini,incumbent dapat dengan mudah menggunakan fasilitas negara," uj.

(DetikNews) Kadisdik: Nama Penyeleweng KJP akan Diumumkan dan Dicabut Fasilitasnya

Jakarta - Menyusul terjadinya penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Dinas Pendidikan DKI tidak tinggal diam. Disdik sudah melakukan pemanggilan dan dalam waktu dekat akan mengumumkan nama-nama siswa yang terbukti menyalahgunakan KJP."Pastinya akan diumumkan. Tapi kita kan harus memintai keterangan dari mereka dulu. Saat ini yang sudah kita panggil belum semuanya datang," kata Kadi.

(DetikNews) Orang Terkaya di Dunia Kalah, Merek IKEA Dimiliki Pengusaha Surabaya

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi IKEA dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alhasil, merek IKEA kelas 20 dan 21 dimiliki oleh perusahaan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa. Berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Minggu (9/8/2015), kasus bermula saat PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA ke PN Jakpus dan meminta merek IKEA dihap.

(Kompas.com) Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menanggulangi pembajakan hak karya cipta (intellectual property right).Salah satunya adalah dengan membuat satuan tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini nantinya bakal menerima pengaduan segala macam jenis pembajakan, baik secara offlinemaupun online dari para pemegang hak karya ci.

(JPNN) Gantikan Anis, Sohibul Iman jadi Presiden PKS

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) resmi memiliki presiden baru. Musyawarah Majelis Syuro PKS di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8), menetapkan Muhammad Sohibul Iman, menggantikan presiden sebelumnya yang dijabat oleh Anis Matta. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal masih dijabat Taufiq Ridho. "Mas Sohibul Iman jadi Presiden (PKS), saya selaku kader menyampaikan.

(Kompas.com) Kalla: BPPT Dijadikan BLU Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih baik dijadikan badan layanan umum (BLU). Kalla telah membicarakan rencana pengubahan status BPPT tersebut dengan Presiden Joko Widodo. "Saya putuskan dengan Presiden agar BPPT jadi BLU saja. Jadi, hasilnya jelas," kata Kalla saat menjadi pembicara dalam acara penandatanganan.

(Kompas.com) Istri Gantikan Bupati Petahana yang Tidak Lolos Kesehatan di Pilkada

PALU, KOMPAS.com – Wardah Aswadin Randa Lemba akhirnya resmi menjadi calon wakil bupati Kabupaten Sigi mendampingi Agus Lamakarate dalam pemilihan calon kepala daerah. Di hari terakhir penyerahan berkas pasangan calon yang jatuh pada Jumat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menerima berkas dari pasangan calon Agus Lamakarate-Wardah Aswadin Randa Lemba untuk maju berta.

(OkeZone.com) Jalan Keluar Polemik Calon Tunggal Tak Punya Payung Hukum

JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin mengatakan dalam Undang-undang pemilu, calon tunggal pada gelaran Pilkada serentak bisa muncul karena dua keadaan. "Pertama manakala pendaftaran hanya satu yang mendaftar. Atau kedua, berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi, hanya menyisakan satu pasangan calon yang memenuhi syarat," ujar Said kepada Okezone, Jumat (7/8/2015) malam. Karena it.

(Kompas.com) Menpora "Larang" PSSI Gelar Pertandingan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyurati Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait dengan permohonan untuk tidak menerbitkan izin keramaian pada berbagai penyelenggaran keolahragaan PSSI."Saya dapat info seperti itu dari Biro Hukum, di mana suratnya sekadar pemberitahuan bahwa Kemenpora sedang banding," kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Ke.

(ANTARA News) APPI keluhkan `mismatch` aturan OJK dan BI

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengeluhkan ketidakselarasan (mismatch) antara dua lembaga yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan aturan seperti kebijakan pelonggaran LTV untuk uang muka (down payment) khususnya kendaraan bermotor.Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Efrizal Sinaga mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJ.

(DetikNews) RI Larang Ekspor Tambang Mentah, Jangan Sampai Investor Smelter Ditipu

Jakarta -Sejak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 soal Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Indonesia mulai melarang ekspor tambang mentah mulai awal 2014 lalu. Tujuannya agar ada pembangunan industri hilir seperti smelter di dalam negeri. Namun, jangan sampai aturan ini diubah kembali dan tetap harus dilaksanakan. Tujuannya, agar ada kepastian hukum dan usaha kepada para investor yang mau membang.

(ANTARA News) Mensos : KUBE tingkatkan pendapatan ekonomi keluarga

Lebak (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga."Kami minta masyarakat dapat mengembangkan aneka usaha guna menambah pendapatan ekonomi keluarga melalui bantuan KUBE itu," kata Khofifah di hadapan penerima PKH di Kabupaten Lebak, Sabtu.Menurut dia.

(Jawa Pos) Jokowi Lebih Baik Revisi UU Pilkada, Ketimbang Terbitkan Perppu

JAKARTA- Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) adalah barang mahal. Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak menerbitkan Perppu Pilkada serentak dinilai sebagai langkah bijaksana. "Perppu itu barang mahal. Jangan dimurah-murahkan karena implikasi hukum dan politiknya sangat tinggi. Dalam konteks Pilkada serentak, say.

(Kompas.com) Soal RUU BI, Gubernur BI Minta Penghasilan BI Tak Diubah

KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap Dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BI tidak mengubah-ubah mengenai penghasilan Bank Indonesia.“Jadi tentang penghasilan BI di UU BI, tidak perlu diubah-ubah. Karena begitu sampai rasio 10 persen (cadangan terhadap besaran operasi moneter), kemudian (profit) akan diserahkan ke negara,” kata Agus ditemui di Kantor Kemente.

(DetikNews) Mendikbud Anies: Segala Bentuk Perpeloncoan di MOS Tak Boleh Dibiarkan

Semarang - Mendikbud Anies Baswedan mengingatkan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang mengandung unsur perpeloncoan, kekerasan, ataupun pelecehan akan dengan tegas ditindak. Ia pun meminta kepala daerah, kepala sekolah, hingga orang tua selalu waspada."Segala pelanggaran (dalam MOS) tak lagi didiamkan dan dibiarkan. Setiap ada pelanggaran kita inspeksi termasuk pelecehan, perpeloncoan, kekerasan,&#.

(DetikNews) UU Pilkada Harus Permudah Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen

Jakarta - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada belum bisa memberikan kemudahan bagi calon kepala daerah yang lewat jalur perseorangan atau independen. Wacana UU Pilkada direvisi agar jalur perseorangan mudah pun diusulkan."Tampaknya Undang-Undang 8/2015 perlu disempurnakan supaya menjadi payung hukum yang benar bagi pilkada serentak. Termasuk di dalamnya pasal mengenai calon perseo.

(DetikNews) Begini Poin Kesepakatan BPJS Kesehatan dan MUI, Tak Ada Kata Haram

Jakarta - BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes bertemu. Yang dibahas mengenai ramai soal hasil ijtima komisi fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah.Pertemuan digelar di Gedung Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Ada sejumlah poin kesepakatan yang dicapai.Berikut poin-poin tersebut:1. Telah dicapai kese.

(DetikNews) Jimly: Plt Kepala Daerah Ganggu Kinerja dan Rugikan Masyarakat

Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyebut pemerintah belum memutuskan opsi untuk mencegah penundaan pilkada di 7 daerah karena hanya ada calon tunggal. Tapi bila Pilkada di 7 daerah ditunda, Jimly menyoroti posisi Pelaksana tugas (Plt) kepala daerah. "Di UU, terbatas (kewenangan) Plt enggak bolehnya banyak banget, jadi pasti keseluruhan kinerja set.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

(DetikNews) Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Jakarta -Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disesali pemerintah.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam .

(DetikNews) Ini Negara Paling Getol Investasi di Indonesia

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan realisasi investasi dari berbagai negara. Tercatat ada 13 negara yang masuk katogori Penanaman Modal Asing (PMA) paling getol menanamkan investasinya di Indonesia."Kami petakan 88,5% realisasi investasi PMA periode Januari sampai Juni 2015 berasal dari 13 negara. Paling besar Singapura disusul Malaysia, dan Jepang," tera.

(Kompas.com) Ketua DKPP Sarankan Ada Sanksi bagi Parpol yang Tak Usung Calon

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa diperlukan regulasi yang mengatur pemberian sanksi bagi partai politik apabila tidak mengusung calon kepala daerah. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari adanya calon tunggal. "Saya rasa harus kita pikirkan agar ada kode etik bagi partai politik atau pasangan calon," ujar Jimly, .

(ANTARA News) Pengamat: Politik Patron Penyebab Minimnya Peserta Pilkada

(ANTARA News - Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengemukakan politik patron menjadi salah satu penyebab minimnya pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015."Salah satu penyebab minimnya pasangan calon pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak yakni politik patr.

(Rimanews) Takut Kehilangan Rp 21,82 Triliun, BRAKK Minta RUU Miras Dikaji Ulang

Rimanews - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau biasa dikenal minuman keras (miras) telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR RI, namun RUU tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi Undang-undang. "Sebelum disahkan sebaiknya RUU ini harus dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan keten.

(DetikNews) Dana KJP Diselewengkan, Mendagri Didesak Rampungkan NIK e-KTP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) geram dengan penemuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait adanya penyelewengan peruntukan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai kebocoran seperti ini akan terus terjadi apabila data e-KTP belum juga optimal."Saya bilang selagi data dari e-KTP belum lengkap semua, kebocoran terkait subsidi dan hib.

(Kompas.com) Mendagri Usulkan Gaji Kepala Daerah di Atas Rp 50 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan gaji pokok kepala daerah dinaikkan menjadi lebih dari Rp 50 juta. Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. "Saya sudah ajukan ke Presiden mengenai kenaikan gaji (kepala daerah)," kata Tjahjo saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Selasa (4/8/2015). Tj.

(DetikNews) Kecewa Pilkada Surabaya Diundur 2017, PDIP Gugat KPU dan Desak Perppu

Jakarta - KPU telah menetapkan Pilkada di 7 daerah ditunda hingga tahun 2017 mendatang. Hal ini dikarenakan ketujuh daerah tersebut hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah."Ya, jadi sampai pukul 23.59 WIB, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay,.

(Kompas.com) Pemerintah Wajibkan Pelaku Bisnis "Online" Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau berbasis online memiliki nomor identitas demi melindungi para konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri."Dengan adanya mekanisme tersebut, kita bukan hanya mendorong perlindungan terhadap konsumen, namun juga mendorong kepercayaan konsumen untuk berbelanj.

(MetrotvNews) Transportasi dan Energi akan Jadi Penopang Pembiayaan Infrastruktur

Metrotvnews.com, Jakarta: Sektor transportasi dan energu akan menjadi penopang pembiayaan sektor infrastruktur di 2015. Lebih dari separuh bankir yang disurvei menuturkan bahwa bank tersebut harus memperbesar pembiayaan infarstruktur yang selama ini masih kurang dari 10 persen portfolio kredit.Survey yang dilakukan konsultan keuangan PwC dari 8 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015 terhadap .

(DetikNews) Aneh, 80% Trader Gas di RI Hanya Bermodal Kertas

Jakarta -Sektor gas bumi juga menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera dibenahi. Pasalnya sektor ini dikuasai oleh trader-trader atau makelar gas yang hanya bermodal kertas, dan hanya menyusahkan masyarakat saja.Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengakui, 80% trader gas yang ada di Indonesia justru trad.

(DetikNews) KPU: 7 Pilkada Ditunda Tahun 2017 Karena Calon Tunggal, Termasuk Surabaya

Jakarta - KPU telah mengadakan rapat pleno menutup verifikasi tahap akhir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2015. Karena hanya ada satu pasang calon, Pilkada di 7 daerah ditunda tahun 2017."Ya, jadi sampai pukul 23.59, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu. Calon Wakil W.

(Aktual Post) Gerindra digoyang Isu Mahar Rp 2,5 Miliar, Ini Bantahannya

Jelang Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2015, setiap partai politik (parpol) disibukkan untuk menyiapkan calon ataupun kadernya yang akan maju mencalonkan diri. Dalam hal itu, beterbangan isu-isu diantaranya adanya mahar yang diminta dari parpol. Salah satu parpol yang terkena isu mahar adalah Partai Gerindra. Ini menguak setelah bakal calon wakil bupati Toba Samosir, Jisman Hutapea mengaku dit.

(Kompas.com) KPU Minta Aturan Tak Direvisi di Tengah Proses Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menyarankan pemerintah tidak merevisi aturan atau undang-undang hanya karena pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah diikuti oleh satu pasangan calon. Saran tersebut disampaikan Ida menyikapi permintaan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu.

(Kompas.com) Ketika Popularitas Menjadi Pertimbangan Utama

KOMPAS - Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, Sulawesi Utara, di kawasan Tikala, Kota Manado, Selasa (28/7) siang, riuh rendah oleh massa pendukung bakal calon peserta Pilkada. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota Jimmy Rimba Rogi (61) dan Bobby Daud (43) yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional membuat suasana lebih semarak. Teriakan "Hidup Imba, hidup I.

(Kompas.com) Pelatihan Guru Tak Memadai

JAKARTA, KOMPAS — Cakupan pelatihan bagi guru yang bertujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik belum memadai. Selain itu, sejumlah program pelatihan juga dinilai belum tepat sasaran. "Pemerintah belum sistematis dalam mengupayakan peningkatan kompetensi guru. Jumlah pelatihan yang digelar tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik I.

(Kompas.com) Promosikan Wisata Bahari Pelni, Kemenpar Keluarkan Dana Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata memberikan bantuan promosi senilai Rp 10 miliar kepada PT Pelni dalam rangka mengembangkan wisata bahari. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.“Kita bantu dana promosi ke Pelni senilai Rp 10 miliar,” kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Keme.

(OkeZone.com) Calon Tunggal Bisa Diatasi dengan Perppu

JAKARTA - Hadirnya calon tunggal di 12 daerah dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon pilkada serentak di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai persoalan tersebut menciderai proses demokrasi yang berujung kepada penundaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015. "Pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai calon yang elektabilitasnya luar biasa harus tertund.

(Kompas.com) Mensos: 129 Dokumen Korban Lumpur Lapindo Belum Tervalidasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, sampai saat ini masih tersisa 129 dokumen milik korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang belum tervalidasi karena terkendala beberapa hal. "Total ada 3.331 korban lumpur yang dokumennya harus tervalidasi. Tapi, saya mendapat 'update' 31 Juli sesuai batas akhir, masih ada 129 yang belum tervalidasi," ujar Khofif.

(Rimanews) Freeport Bayar 20 Juta Dolar ke Indonesia demi Kantongi Izin Ekspor

Rimanews - Pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang izin ekspor Freeport selama enam bulan. Izin ekspor itu diberikan setelah Freeport membayar kekurangan jaminan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebesar 20 juta dolar AS. "Ya, sudah dibayar," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyon.

(OkeZone.com) Yulianis Ingin Ingatkan SBY soal Kasus Hambalang

JAKARTA – Kicuan mantan anak buah Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Yulianis, terkait proses pengusutan kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan Wisma Atlet Sea Games di Palembang membuat kasus tersebut kembali bergeliat. Yulianis mengungkapkan “permainan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Nazaruddin yang masih berkeliaran kendati .

(Warta Ekonomi Online) BI: Perlu Konektivitas Antar-Wilayah Jawab Tantangan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia dari sisi domestik adalah masalah infrastruktur. Menurutnya, penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. "Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan be.

(Inilah.Com) PPP Akan Gugat KPU ke MK

INILAHCOM, Makassar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi karena banyaknya rekomendasi partai berlambang Ka'bah ini pada peserta pilkada serentak yang ditolak."Kami sudah koordinasikan ini sama DPP dan kita diminta untuk mengumpulkan data-data dari daerah yang rekomendasinya ditolak. Ini juga berlaku di daerah lainnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan.

(Aktual Post) Golkar Alami Kerugian Cukup Besar di Pilkada Serentak Kali Ini

(AktualPost) - Pilkada serentak sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon peserta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menutup waktu pendaftaran dan merilis jumlah pasangan calon yang telah mendaftar di KPUD untuk Pilkada 2015. Di sejumlah daerah seperti diketahui hanya ada satu calon yang maju, makanya KPU memperpanjang waktu pendaftaran hingga tanggal 3 Agustus. Tak bisa dibantah, sedikit.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Bakal Reformasi Sistem Subsidi Petani

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani. "Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indones.

(Kompas.com) Diminta "Mahar" Politik, Sebastian Salang Batal Jadi Calon Bupati

KOMPAS.com — Mimpi Sebastian Salang untuk menjadi bupati Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, akhirnya kandas. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia itu mundur dari pencalonan lantaran diwajibkan membayar uang "mahar" untuk memenuhi persyaratan pencalonan. "Sejak awal, ada rasa pesimistis dari teman-teman, apakah orang yang getol soal pemberantasan korups.

(MetrotvNews) Pilkada tanpa Pemilihan

Opini oleh: Khairul Fahmi, Dosen Hukum Tata Negara, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas JIKA kekhawatiran yang terbangun pada pilkada sebelumnya ialah kontestan yang berjibun, di pilkada serentak 2015 justru kehadiran calon tunggal yang dicemaskan.Sampai saat ini, pilkada di sejumlah daerah dengan calon petahana yang kuat diperkirakan hanya akan diikuti satu.

(DetikNews) KPU: Calon yang Terbukti Beri Mahar ke Parpol Bisa Dibatalkan!

Jakarta - Beberapa bakal calon dalam Pilkada mengurungkan niatnya mendaftarkan diri ke KPU karena ada permintaan 'mahar' dari partai yang akan mengusung. Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengingatkan calon yang memberi mahar ke parpol bisa didiskualifikasi."Seharusnya tidak boleh dong. Kalau nanti mahar itu betul-betul dilakukan, akan dibatalkan," ujar Hadar Nafis Gumay di kantorny.

(OkeZone.com) Mendagri Tawarkan Tiga Opsi soal Calon Tunggal Pilkada

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menawarkan tiga opsi apabila muncul calon tunggal di sejumlah daerah pada pelaksanaan pilkada serentak. Hal ini sebagai formula bagi daerah yang terancam tidak dapat menggelar pilkada sesuai jadwal pada Desember nanti. Opsi yang dimaksud Tjahjo, pertama dirinya menawarkan apabila ada calon tunggal yang maju di salah satu daerah, maka pasanga.

(Media Indonesia) Uang Mahar Masih Mengakar

PEMILIHAN kepala daerah serentak 9 Desember 2015 di 269 daerah telah memasuki tahapan pendaftaran calon. Proses suksesi kepemimpinan lokal itu menjadi tonggak penting dalam regenerasi kepemimpinan nasional. Karena itu, seluruh tahapan pilkada serentak mestinya berjalan transparan dan penuh integritas.Namun, di titik itulah perkara gawat transaksi politik masih menganga. Kendati dalam berbagai kese.

(Kompas.com) Industri Film Jadi Program Unggulan Badan Ekonomi Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Triawan Munaf mengatakan bahwa program kerja unggulan pihaknya akan menyasar pada industri film nasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar program tersebut dapat berjalan mulus saat dieksekusi nanti. Triawan mengatakan, selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dirinya juga telah berkoordinasi dengan b.

(Merdeka.com) Menkominfo: Harmonisasi draft revisi UU ITE selesai, tinggal ke DPR

Merdeka.com - Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 atau yang dikenal dengan UU ITE tengah menjadi kontroversi. Sehingga, pasal tersebut didesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk direvisi oleh DPR. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengatakan pada bulan Mei silam, UU ITE sedang dalam proses harmonisasi pada draft revisi oleh pihak.

(Tribun News) DPR: Presiden Jokowi Tak Perlu Ratifikasi FCTC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Presiden Jokowi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana disampaikan Lentera Anak Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Upaya memaksa Presiden meratifikasi FCTC ini harus dilawan,” teg.

(Tribun News) Zulkifli Hasan dan Ketua Parlemen Tiongkok Bicarakan 'Illegal Fishing'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasanmengatakan, dirinya membicarakan berbagai hal dengan Ketua Parlemen China, Yu Zhengsheng saat jamuan makan malam di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015) malam Menurutnya, selain membicarakan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta kerjasama pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, Zulkifli juga membahas penangkapan ikan ilega.

(Kompas.com) Bangun Rumah Murah, Perumnas Minta Dana PMN Rp 1 Triliun Segera Cair

KOMPAS.com - Perum Perumnas sudah resmi mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Nilai ini merupakan setengahnya dari yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun, hingga saat ini, dana tersebut belum juga turun. "Yang bisa memastikan Kementerian Keuangan. Kita sih maunya besok cairnya," ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arif Sugoto di kanto.

(Kompas.com) Ultah Ke-55, Kinerja Kejaksaan Dinilai Masih Jauh dari Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada ulang tahunnya yang ke-55, lembaga kejaksaan dianggap masih punya kinerja yang jauh dari maksimal. Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) melakukan pemantauan terhadap kinerja jaksa, baik selama, maupun sebelum persidangan, pada November 2013-Desember 2014.Dari hasil pemantauan yang dilakukan di tiap pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, .

(Kompas.com) Perludem Usulkan Presiden Buat Perppu tentang Calon Tunggal di Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang bagi daerah yang terancam mengalami penundaan pilkada karena hanya ada satu pasangan calon kepala daerah. Dengan perppu tersebut, daerah dengan calon tunggal kepala daerah diharapkan tetap dapat melaksanakan pilkada. "Cara yang .

(Kompas.com) Peradi: Peradilan yang Korup Cenderung Korbankan Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi peradilan yang juga melibatkan profesi advokat. Peradilan yang diwarnai korupsi menempatkan rakyat kecil pada posisi lemah. Ketua Bidang Organisasi Peradi AJ Harris Marbun mengatakan, dampak korupsi peradilan dapat menimbulkan cacat hukum, misalnya hukuman.

(Kompas.com) Ahok: Jangan Sampai Ada Sekelompok Intoleran Memanfaatkan Situasi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberikan kemudahan perizinan bagi Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jatinegara, yang sudah berdiri sejak 33 tahun lalu. Selain tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), gereja tersebut juga tidak memiliki izin renovasi. Ia menginginkan pengurusan izin GKPI tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab..

Pengawasan Obat & Makanan Berbahaya – Rapat Komisi 9 dengan BPOM RI

Pada 28 Mei 2015 Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), rapat dipimpin oleh Syamsul Bachri, Golkar dari Sulsel 2. RDP kali ini membahas: 1) Penjualan obat di apotek. 2) Corrective action and prevention action PT. Kalbe Farma. 3) Obat dan makanan menjelang bulan puasa. 4) Upaya penegakan hukum dan pembinaan makan.

(MetrotvNews) OJK Dorong Pembentukan Agensi Rating UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: OJK akan membentuk agensi rating bagi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembentukan rating ini sebagai salah satu usaha untuk mengurangi informasi yang tidak penting terkait dengan pendanaan UMKM.Mengutip siaran pers yang dikeluarkan OJK, Sabtu (25/7/2015), rating ini penting untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan meningkatkan persaingan p.

(VivaNews) Pilkada, Aparatur Sipil Negara Wajib Netral

"Jika ada yang melanggar langsung dicatat dalam berita acara." VIVA.co.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi memperingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Desember mendatang. Perintah ini disampaikan Yuddy melalui diterbitkannya Surat Edaran Menteri PANRB nomor B/2355/M.PANR.

(Tribun News) Hidayat Nurwahid Dukung Al Muzzammil Tetap di Parlemen

Tribunnews.com, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahteera (PKKS), Hidayat Nurwahid mendukung keputusan Dewan Pengerus Pusat (DPP)PKS yang meminta Almuzzammil Yusuf tetap berada di parlemen, ketimbang mencalonkan diri dalam Pilkada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. “Pak Muzzamil masih dibutuhkan untuk berjuang di parlemen. Karena itu saya setuju dan mendukung keputusan DPW PKS Lamp.

(DetikNews) Tahun Depan Dana KPR Subsidi Rp 9,3 T, Naik 2 Kali Lipat

Jakarta -Di 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pagu indikatif sebesar Rp 9,3 triliun untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alisa subsidi pembiayaan perumahan (KPR Subsidi). Anggaran ini, naik hampir 2 kali lipat sebesar 82% dari anggaran FLPP tahun 2015 yang hanya Rp 5,1 triliun. "Dengan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun, rumah yang dibiay.

(Rimanews) Kantor Golkar Balikpapan Dibakar Kader

Rimanews- Kantor Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di Jalan Sudirman dibakar oleh puluhan kadernya, Minggu (26/07/2015). Mereka kecewa, karena sampai saat ini parpol berlambang pohon beringin itu belum menentukan kadernya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Mereka menanti kepastian, apakah Golkar akan mengusung Andi Burhanuddin Solong sebagai Calon Walikota Bal.

(Warta Ekonomi Online) Kemenpora Berencana Lanjutkan Pembangunan Komplek Olahraga Hambalang

WE Online, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang pembangunannya terhenti sejak 2013 karena kasus korupsi. Seperti yang diberitakan tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu (26/7/2015), Sekretaris Menpora Alfitra Salamm didampingi Deputi Bidan.

(Kompas.com) "Perang Dingin" Partai Beringin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa kepengurusan Partai Golkar masih berlanjut. Putusan pengadilan terbukti membuat konflik berlarut-larut. Masing-masing kubu masih beradu argumen dan saling klaim memiliki legitimasi kepengurusan yang paling sah dan patut. Pada Jumat (24/7/2015), Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Namun.

(DetikNews) Daftar Pilkada, PPP Romi Tak Libatkan Kubu Djan Faridz

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya enggan memakai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya sudah melakukan pendaftaran calon kepala daerah tanpa melibatkan PPP kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz."Tidak, tidak bersama kubu PPP yang lain. Kami tetap berpegangan pada.

Fit & Proper Test Calon Panglima TNI – Rapat Komisi 1 dengan Calon Panglima TNI

Rapat Fit & Proper Test (FPT) calon tunggal Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo dipimpin Mahfudz Siddiq Fraksi PKS dari Jabar 8 dan dihadiri 10 Fraksi dengan kehadiran anggota Komisi 1 sebanyak 46 orang. Pemimpin menyatakan rapat telah kuorum & memutuskan untuk melakukan rapat setengah terbuka yaitu dengan pemaparan visi & misi dilakukan secara terbuka, dan pendala.

Rencana Strategis & Anggaran BPOM - Rapat Komisi 9 dengan BPOM

Agenda Komisi 9 DPR-RI tanggal 8 Juni 2015 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan anggaran dan Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2015. Rapat dipimpin Dede Yusuf dari Jabar 2 Fraksi Partai Demokrat, sebelumnya Dede Yusuf berpesan agar BPOM menjelaskan permasalahan beras plastik yang beredar di masyarakat. Pemaparan Mitra BPOM menjela.

(Kompas) Muhaimin: Banyak Anggota DPR Mundur dari Pencalonan Kepala Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Cak Imin, mengatakan, banyak anggota Fraksi PKB di DPR yang mengundurkan diri dari pencalonan sebagai kepala daerah. Menurut dia, mundurnya para anggota DPR karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat bagi anggota dewan sebagai calon kepala daerah. "Kami sebenarnya kecewa denga.

(JPNN) Komisi VII DPR Dukung Pertalite, syaratnya...

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyatakan dukungannya terhadap hadirnya jenis bahan bakar minyak (BBM) bernama pertalite di pasaran. Diakui Ramson bahwa DPR sempat tidak setuju dengan hadirnya BBM beroktan 90 ini, namun setelah mendengar penjelasan dari direksi Pertamina akhirnya mendukung. Namun, sebelum memberikan persetujuan hadirnya pertalite, Komisi VII ternyata mengajukan sa.

(Warta Ekonomi Online) MENKOMINFO: Ekonomi Kita ke Depan Adalah Ekonomi Digital

WE Online, Jakarta - Menkominfo Rudiantara mengemukakan, ekonomi kita ke depan adalah ekonomi digital, jadi bagaimana e-commerce itu akan berkembang di Indonesia. "Nanti akan banyak startup company maupun UKM maupun yang sudah establish dari sisi e-commerce. Ini juga merupakan ajang pertemuan antara inventorstartup company dengan investor," ujarnya, di Jakarta, Jumat (24/7/2015) Selain itu.

(ANTARA News) Kemenag: Perbankan Syariah Paling Diminati Calon Mahasiswa

(ANTARA News) - Program studi Perbankan Syariah paling diminati pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2015 yang melibatkan 55 perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia."Tingginya minat calon mahasiswa terhadap perbankan syariah ini lebih karena tren perkembangan bank syariah belakangan ini. Ini juga terkait dengan lapangan kerja nantinya," kata Direktur Jend.

(MetrotvNews) Diusung 3 Partai, Besok Saan Mustopa Daftar Jadi Calon Bupati Karawang

Metrotvnews.com, Jakarta: Saan Mustopa, politikus Partai Demokrat, memastikan diri maju sebagai calon Bupati Karawang, Jawa Barat. Saan akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Karawang, Minggu besok."Besok, saya daftar ke KPUD Karawang," kata Saan saat dihubungiMetrotvnews.com, Sabtu (25/7/2015).Saan maju menjadi calon bupati bersama Iman Sumantri. Keduanya diusung gabungan .

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Selasa, 23 Juni 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Makro Ekonomi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat hari Senin, 22 Juni 2015. Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 9 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Suahasil N.

Hutang Pemerintah Indonesia - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat Banggar hari Selasa 23 Juli 2015, Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 11 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembi.

(Suara.com) ICJR: RUU Revisi UU ITE Langkah Mundur Menteri Kominfo

Pemerintah berniat melakukan kodifikasi total terhadap seluruh tindak pidana yang berada di luar KUHP. Suara.com - Rancangan Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mendapatkan naskah resmi RUU Perubahan UU ITE, dengan .

(VivaNews) Menag: Larangan Beribadah Melanggar Konstitusi

Aparat penegak hukum harus mampu menangani. VIVA.co.id - Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menegaskan, institusi agama yang melarang, terlebih melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah, dapat dianggap melecehkan konstitusi. Sebab, larangan beribadah apalagi yang berujung kekerasan jelas melanggar konstitusi. "Menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi adala.

(Kompas.com) Permendikbud Fokus Menghidupkan Kegiatan Nonkurikuler

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 mengenai sikap dan perilaku peserta didik, guru, dan orangtua murid di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendidikan karakter dari sektor nonkurikuler yang selama ini sering dikesampingkan. "Selama ini, fakta di lapangan sering kali .

(Kompas.com) Remisi untuk Koruptor Tidak Disamaratakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengatakan, terpidana korupsi bisa saja memperoleh remisi selama memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pemberian remisi tidak disamaratakan untuk semua napi korupsi. Indriyanto mengatakan, hal itu berlaku juga bagi terpidana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, .

(VivaNews) Ketua Apindo Kritik Kinerja Pemerintah

"Penerimaan pajak itu arus utama kas APBN." VIVA.co.id - Ketua Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengkritik kinerja pemerintah yang berada di dalam ruang lingkup lingkungan ekonomi serta hukum.Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini terhadap kinerja ekonomi dan kepastian hukum mengalami kemerosotan. Salah satunya adalah terkait mengenai kebijakan fiskal..

(VivaNews) OJK: Bank-bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia

OJK siapkan aturan perbankan lintas perbatasan. VIVA.co.id - Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera membentuk konsep nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia. Ini dalam rangka membuka akses perbankan Indonesia, guna menembus pasar keuangan Malaysia.Deputi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK, Mulia Effendi Siregar, Sabtu 18 Juni 2015, mengatakan, konsep M.

(VivaNews) Penggabungan BUMN Energi Bisa Tingkatkan Produksi Migas RI

Sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. VIVA.co.id - Belakangan ini muncul wacana penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas), PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bila terwujud,merger ini dinilai akan mampu meningkatkan produksi migas nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui peleburan dua Badan Usaha.

(Warta Ekonomi Online) MENPERIN: Livi Zheng Tarik Industri Film AS Produksi di RI

WE Online Jakarta- Kiprah Livi Zheng, sutradara film muda asal Blitar yang telah menelurkan karyanya di Amerika Serikat (AS), mendapat dukungan Pemerintah Indonesia. Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin menyokong kerja keras dara 26 tahun ini yang telah menyutradarai film berjudul Brush with Danger. "Livi adalah sosok langka. Masih muda dan menjadi sutradara, menembus belantara perfilm.

(DetikNews) Anggota Parlemen Korea Kaget TKI Sektor Perikanan Tak Dapat Uang Lembur

Seoul - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menemui Ahn Hong Joon, anggota Parlemen Korea sekaligus Ketua Korea-Indonesia Partnership Council, Rabu (16/7) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyinggung kesejahteraan TKI terutama di sektor perikanan.Nusron menjelaskan, selama ini TKI nelayan hanya tinggal di kapal dan tak diberi akomodasi lain. Selain itu mereka juga tidak pernah mendapat uang lembur.&.

(Liputan6.com) Cara Kementerian Tenaga Kerja Cegah Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak berizin atau ilegal hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebut lantaran kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Guna menekan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki ide untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di lua.

(MetrotvNews) Kementerian ATR Dorong Sertifikasi Rumah Ibadah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mendorong agar rumah ibadah yang ada di Indonesia disertifikasi. Hal ini untuk meminimalisasi potensi konflik pertanahan yang melibatkan rumah ibadah.“Kita terus dorong lembaga keagamaan yang mengelola rumah ibadah agar menyertifikasi rumah ibadahnya,” ujar Ferry, di Jakarta, Rabu (15/7/2015).Upaya sertifikasi ini dila.

(Warta Ekonomi Online) Hasto: PDI-P Didiskreditkan Lewat Kasus Adriansyah

WE Online, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menepis isu suap dari tersangka kasus dugaan korupsi, Adriansyah untuk pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan pada April 2015 lalu. "Perlu saya tegaskan, beberapa waktu sebelum kongres dijalankan, DPP PDI-P sudah menegaskan bahwa dana pelaksanaan kongres sudah tercukupi. Sehingga pada tanggal 2 April, dalam rapat Fraksi, DPP PDI-P s.

(OkeZone.com) Orang Indonesia Habiskah Waktu 26 Menit untuk Internetan

JAKARTA - Orang Indonesia setiap harinya rata-rata menghabiskan waktu sekira 26 menit untuk menjelajah internet dengan perangkat mobile. Kemudian rata-rata pengguna juga mengunjungi 31 situs web setiap harinya. Temuan itu dikeluarkan oleh Baidu Browser melalui data-data yang mereka kumpulkan selama kuartal kedua Q2/2015. Selain itu, Baidu juga mengungkapkan selama periode tersebut, total jumlah pe.

(MetrotvNews) Waskita Karya Realisasikan Akuisisi 90% Tol Bakrie

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah berhasil menambah modal disetor dan ditempatkan ke Waskita Toll Road selaku anak usaha perseroan sebesar Rp552,15 miliar."Waskita Karya telah menambah modal disetor dan ditempatkan ke anak usahanya, Waskita Toll Road sebesar Rp552,15 miliar. Atas penambahan modal ini belum dibuatk.

(Rimanews) PSSI Siap Kembali Gulirkan ISL

Rimanews - Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap menjalankan kembali Kompetisi ISL dan beberapa turnamen lain setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menpora Nomor 01307 tahun 2015 tentang Pembekuan PSSI. Komite Eksekutif PSSI, seperi dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu, telah memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya untuk mengins.

(Tribun News) Sampai Mati Korban Lumpur Lapindo Menunggu Pencairan Ganti Rugi

TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Sembilan tahun warga korban lumpur Lapindo yang masuk Peta Terdampak (PAT) menagih janji pelunasan. Berbagai cara mereka tempuh untuk mendapatkan haknya. Janji itu mendekati nyata. Pemerintahan Joko Widodo menganbil kebijakan dengan memberikan dana talangan kepada Minarak Lapindo Jaya yang mengaku kesulitan dana membayar kekurangan ganti rugi. Banyak warga korban yang ma.

(Tribun News) Eranya Bahan Bakar Nabati Dimulai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Era pengembangan BBN biodiesel akhirnya dimulai. Ini ditandai dengan kepastian dimulainya pungutan dana pengembangan sawit per 16 Juli 2015. Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan BBN biodiesel sebagai wujud tekad pemerintah era jokowi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar.

(Warta Ekonomi Online) Kawasan Industri Generasi III Dorong Pertumbuhan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengharapkan pembangunan kawasan industri saat ini tidak hanya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi juga dilengkapi dengan kawasan pemukiman, bisnis, pendidikan, hiburan, dan olahraga. Kawasan itu disebutnya sebagai kawasan industri generasi ketiga. "Kawasan industri generasi ketiga ini mampu menjadikan kota industri baru yang modern dan .

(Tribun News) Pemerintah Akan Kaji Ulang Pola Pemberian Subsidi Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola pemberian subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu akan kembali dibahas. Pasalnya dengan pola subsidi yang diterapkan selama ini melalui PLN, terjadi banyak salah sasaran subsidi. Demikian kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015). "Hanya orang-orang yang benar-benar tidak mampu (yang) membayar listrik su.

(Suara.com) OC Kaligis Ditahan, Setya Novanto: KPK Pasti Punya Bukti Kuat

Ia mengaku bersahabat dengan pengacara senior itu. Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rasa prihatinnya atas penetapan Otto Cornelis Kaligis menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara.Politisi Partai Golkar ini berharap keluarga Kaligis bisa tabah menghadapi persoalan hukum yang menjerat pengacara senior itu. Politisi Go.

(DetikNews) Komisi II DPR: Calon Kepala Daerah di 61 Pilkada Miliki Hubungan Keluarga

Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyebut sedikitnya ada 61 daerah di mana calon kepada daerahnya memiliki hubungan keluarga. Data tersebut berdasarkan laporan selama 10 tahun terakhir."Berdasarkan data di kami, ada 61 daerah yang (calon kepala daerahnya) ada hubungan keluarga. Tidak hanya di Banten. Ada di Jawa, Sulawesi, Sumatera, di mana-mana. Itu pun mungkin sebenar.

Pengajuan Tambahan Anggaran Kejaksaan Agung Tahun 2016 – Rapat Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung

Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung pada 10 Juni 2015. Pemimpin Komisi 3 memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 3 yang hadir saat Raker. Rapat ditandatangani oleh 27 anggota dari 9 Fraksi. Rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum. Agenda Raker yaitu mendengarkan pemaparan terkait tambahan anggaran yang diminta oleh Kejaksaan Agung dilanjutkan dengan p.

(Tribun News) Delapan Daerah Masih Bermasalah dengan Dana Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Delapan daerah masih bermasalah dengan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015. Menteri Dalam Negri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan saat ini, pemerintah masih berupaya mencari tahu permasalahan yang terjadi dengan delapan daerah itu. "Kami akan coba menjembatani itu ada permasalahan apa, apakah masalah-masalah prinsip anggaran .

(ANTARA News) Presiden minta e-Catalog digunakan

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memerintahkan kebijakan sistem penyediaan barang dan jasa diperbaiki yang salah satunya dengan menggunakan sistem "e-Catalog", ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Adrinof Chaniago yang bertemu Presiden di kompleks Istana Negara hari ini."Presiden meminta untuk meneruskan percepatan perbaikan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat pengadaan barang dan j.

(Aktual Post) Hakim Sarpin Puas, Dua Anggota Komisi Yudisial Jadi Tersangka

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengaku puas dengan keputusan Mabes Polri yang menyatakan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka. Sarpin adalah pihak yang mengadukan kedua petinggi KY itu atas kasus pencemaran nama baik terkait keputusannya yang memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap .

(Kompas.com) Kubu Agung Minta Kubu Ical Terima Putusan PTTUN dengan Lapang Dada

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) telah menganulir kemenangan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas putusan tersebut, Partai Golkar kubu Agung Laksono meminta kubu Aburizal untuk menerima dengan lapang dada. "Dengan putusan PTTUN ini, kami berharap kubu yang tidak puas atas putusan ini untuk menerima dengan lapang dada..

(Kompas.com) Ini Detail Kesepakatan "Islah Jilid II" yang Diteken Aburizal dan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kubu kepengurusan Partai Golkar menandatangani kesepakatan islah kedua di kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu (11/7/2015). Secara garis besar, kesepakatan yang ditandatangani kedua kubu berisikan tata cara penentuan calon kepala daerah yang akan diusung Golkar. Kesepakatan ini disusun setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan dua kubu di Partai Golkar d.

(DetikNews) PT TUN Juga Menangkan PPP Kubu Romahurmuziy

Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memutuskan untuk menerima gugatan Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan demikian Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketum PPP sesuai dengan SK Menkum HAM."Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/P.

(Kompas.com) Penetapan Tersangka Pimpinan KY Dianggap Rangkaian Kriminalisasi Sistematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menengarai penetapan tersangka dua pimpinan Komisi Yudisial merupakan rangkaian kriminalisasi yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. "Saya melihat ini satu rangkaian yang berlangsung secara sistematis, yang.

Laporan BPK atas LKPP 2014 - Rangkuman Sidang Paripurna ke-32

Sidang Paripurna ke 32 dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2015 di gedung Nusantara 2 DPR-RI. Sidang kali ini terdapat 371 dari 555 anggota DPR-RI yang mengisi daftar hadir dengan rincian per Fraksi sebagai berikut: Fraksi FDIP terdapat 44 dari 106 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Golkar terdapat 43 dari 90 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Gerindra terdapat 35 dari 73 anggota yang me.

(Kompas.com) PPP Kubu Romy Tolak Aturan Pengusungan Calon Kepala Daerah Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengkritisi keputusan bersama Komisi Pemilihan Umum soal pengusungan calon bersama dalam pemilihan kepala daerah bagi partai yang berkonflik. Menurut dia, kemungkinan calon yang diusung kedua kubu akan berbeda. Semestinya, lanjut dia, KPU memperbolehkan masing-masing kubu mengajukan calon masing-masing. "Ka.

(Kompas.com) Komisi II DPR Kecewa, MK Anulir Pelarangan Mantan Napi Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pelarangan mantan narapidana ikut dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Riza, putusan ini tidak sejalan dengan upaya menimbulkan efek jera. "Kami kecewa dengan putusan MK, kan undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan kasus-kasus korupsi selama ini yangextraordi.

(Warta Ekonomi Online) Pemimpin DPR Rotasi Mitra Kerja Bersama Kementerian

WE Online, Jakarta - DPR memutuskan tiga kementerian berpindah mitra kerja di beberapa komisi. Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan surat Nomor: PW/10118/DPR RI/VII/2015, ketiga kementerian yang mengalami perubahan mitra kerja, yakni kementerian dengan nomenklatur baru. Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,.

Hukum & Kearifan Lokal - Komisi 3 Fit & Proper Test Calon Hakim Agung Suhardjono

Rabu, 1 Juli 2015 Komisi 3 DPR-RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) kepada calon Hakim Agung Suhardjono. Suhardjono kali ini mengajukan diri sebagai calon Hakim Agung untuk ketiga kalinya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny K Harman Fraksi Demokrat dari NTT1 . Rapat dimulai pukul 15.00 WIB, calon memaparkan proposal serta visi & misinya lalu dilanjutkan .

Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Menkeu, Gubernur BI & Kepala BAPPENAS

Senin, 6 Juli 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tentang pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan evaluasi laporan semester 1 Tahun Anggaran 2015. Sebelum rapat kerja dilaksanakan secara terbuka, B.

(Liputan6.com) Lembaga Keuangan Asing Tertarik Pembiayaan Rumah Subsidi

Liputan6.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus menuturkan, untuk pendanaan rumah subsidi melalui skema selisih suku bunga (SSB), pemerintah memiliki potensi pembiayaan lain yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan yang dikelola Badan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum d.

(OkeZone.com) Anggota DPR Harus Mundur jika Ikut Pilkada

JAKARTA - Anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wajib untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan. Hal tersebut berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, keputusan dari lembaga yang dikepalai oleh Arief Hidayat itu tidak bis.

(Liputan6.com) Ekonomi China Melambat Bisa Ganggu Kerja Sama dengan Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Bursa saham China sempat tertekan dinilai akan memberikan dampak pada ekonomi Indonesia lantaran Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintah harus mewaspadai perkembangan pasar saham di negeri tirai bambu tersebut. "China ini kita perlu cermati dengan seksama karena perkemba.

(Kompas) MK Langgengkan Politik Kekerabatan

JAKARTA, KOMPAS — Dengan pertimbangan setiap orang harus dijamin bebas dari perlakuan diskriminatif, Mahkamah Konstitusi membatalkan syarat calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah tidak punya konflik kepentingan dengan petahana. Namun, putusan itu dikhawatirkan akan melanggengkan praktik politik kekerabatan. Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyatmadji, Rabu (8/7), di Jak.

Kinerja PT. Pelindo 1 – Rapat Komisi 6 dengan PT.Pelindo 1 dan Dirjen BUMN

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT.Pelindo 1 & Dirjen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015. Rapat dibuka dan dihadiri oleh 5 Fraksi dari 10 Fraksi. Pemaparan Mitra Dirut PT.Pelindo 1 memaparkan mengenai laba signifikan yang diperoleh dari hasil investasi. Dirut juga menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 mengalam.

Kinerja PT Pupuk Indonesia - Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN dan PT Pupuk Indonesia Holding Company

Rabu 15 April 2015, Komisi 6 mengadakan rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dan akan membahas tiga hal, yaitu: kinerja operasional dan keuangan, aset dan anak perusahaan serta pola distribusi dan pemasaran pupuk. Pemaparan Mitra Kementerian BUMN: Kinerja keuangan PIHC di sisi pendapatan pad.

(Rimanews) Total dan Inpex Sepakat Dapat Jatah 30% Saham Blok Mahakam

Rimanews - Perusahaan migas Perancis Total E&P Indonesie menyepakati penawaran 30 persen porsi saham Blok Mahakam bersama Inpex. Jatah tersebut berarti lebih rendah dari permintaan Total yang sebesar 35 persen. "Total dan Inpex sudah setuju masuk membeli 30 persen saham Blok Mahakam dalam pertemuan hari ini," kata, kata Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam di Jakarta, Rabu malam (8/7.

(DetikNews) Uni Eropa Yakini UU Hak Cipta Tak Sesuai Lagi dengan Era Digital

Laporan Dari Brussel Den Haag - Undang-undang mengenai hak cipta (copyright) atau hak atas kekayaan intelektual saat ini perlu diperbarui, sebab sudah tidak sesuai lagi dengan era digital.Peraturan di Eropa mengenai hak cipta terbilang cukup baru, namun perkembangan cepat di bidang teknologi membuat perangkat hukum ini tertinggal. Para wakil rakyat Uni Eropa di Brussel kini mencurahkan perhatian u.

(DetikNews) Ketua Bawaslu: Petahana Punya Potensi Pelanggaran Birokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Adnan Purichta sehingga keluarga petahana (incumbent) dapat melaju di Pilkada. Menurut Ketua Bawaslu Muhammad, petahana memiliki potensi pelanggaran yakni mengerahkan birokrasi."Petahana punya potensi (pelanggaran) mengerahkan birokrasi, melalui mobilisasi PNS, promosi jabatan, potensi itu tetap ada," ujar Muhammad di Hotel Mercure, Ancol, Jakar.

(ANTARA News) Presiden pimpin ratas bahas RUU Pemekaran Daerah

(ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas 87 Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Pembentukan Daerah Otonom Baru (pemekaran daerah)."Ada 87 RUU mengenai pembentukan daerah otonomi baru. Saya perlu berikan tekanan dan garisbawahi tujuan pembentukan daerah otonom baru adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak ada yang lain-lain, seperti bagi-bagi kekua.

(Suara.com) PPnBM Dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal

Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Suara.com - Pemerintah berencana akan menghapuskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang. Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Goro Ekanto menjelaskan pengusaha dalam negeri terbebani dengan PPnBM dalam produ.

(Inilah.com) Jokowi: Potensi Daerah Perbatasan Harus Optimal

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan. Seperti memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor."Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua," kata Presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakar.

(ANTARA News) Menkeu kaji usulan Banggar terkait subsidi listrik

(ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengkaji usulan Badan Anggaran DPR RI terkait pemberian subsidi listrik pada 2016 agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan."Kita hitung dan kaji dulu, apakah ide itu bisa dijalankan," katanya di Jakarta, kemarin.Badan Anggaran sebelumnya telah meminta adanya pemberian subsidi listrik yang lebih tepat.

(Rimanews) Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Capai Rp 34,3 Triliun

Rimanews - Jual beli secara online sudah menjadi tren di Indonesia. Menurut data dari survei TechinAsia, transaksi jual-beli online di Indonesia mencapai Rp34,3 triliun pada tahun 2014. "Transaksi online telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup di Indonesia, ini peluang bagi bisnis e-commerce," kata Direktur Consumer Banking Danamon, Michelina Triwardhany pada peluncuran layanan pembayaran t.

(MetrotvNews) Blok Mahakam, Total Penuhi Undangan Pertamina

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Total E&P Indonesie direncanakan akan memenuhi undangan PT Pertamina (Persero) setelah diumumkannya pembagian saham atas Blok Mahakam beberapa waktu lalu.Berdasarkan informasi yang didapatkan Metrotvnews.com, rencananya Rabu 8 Juni 2015 pertemuan akan dilakukan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta."Besok, ada follow up Pertamina undang kami dan kami akan datang,&.

(Warta Ekonomi Online) DPR Pesimis 39 RUU PROLEGNAS 2015 Tercapai

WE Online, Jakarta - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sareh Wiyono menyatakan pihaknya menargetkan 10 rancangan undang-undang (RUU) yang akan masuk ke dalam pembahasan di parlemen pada masa sidang V. Sareh menyatakan DPR akan mengebut pembahasan 10 RUU itu yang telah masuk dalam program legislasi nasional 2015. "Agustus kita kebut pembahasannya," kata Sareh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

(VivaNews) Perusahaan Menengah dan Kecil Kurang Antusias Daftar JHT

Pendaftaran jaminan kesehatan lebih diprioritaskan. VIVA.co.id - Antusiasme perusahaan mendaftarkan pekerja mereka pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sepertinya tidak sebesar program BPJS Kesehatan. Di Yogyakarta, misalnya, hal tersebut terlihat saat sebagian besar perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya mengikuti fasilitas tersebut. Padahal ketentuan mengharu.

(MetrotvNews) Menangkal Barisan Penunda Pilkada

SALAH satu masalah besar di Republik ini ialah sulitnya menemukan elite yang meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok. Bahkan, banyak peraturan didesain bukan untuk kemaslahatan masyarakat, melainkan demi memuluskan hasrat berkuasa kelompok. Nuansa seperti itulah yang terasa terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak yang bakal digelar 9 Desember 2015.Waktu pela.

(Inilah.Com) Pakar: Revisi UU KUHP Dulu Baru UU KPK

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP terlebih dahulu, sebelum merevisi UU KPK."UU KUHP bersifat umum dan menjadi induk dari semua aturan perundangan di bidang hukum, sedangkan UU KPK adalah UU khusus atau lex spesialis," kata Yenti Garnasih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).Menurut Yenti, UU induknya harus direvisi lebih du.

(DetikNews) Molor Lagi, RUU KUHP Baru Akan Dibahas di Masa Sidang V DPR

Komisi III DPR sore ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil raker sepakat pembahasan RUU KUHP akan dimulai pada masa sidang berikutnya, atau masa sidang V tahun 2015."Ya, jadi begitu nanti masa sidang akan datang dibuka, kita mulai untuk bahas DIM (Daftar Inventa.

(DetikNews) Jika Lancar, Pembahasan RUU KUHP Bisa Selesai dalam 2 Tahun

Komisi III DPR sepakat dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang V Tahun 2015. Menkum Yasonna paham penyusunan RUU KUHP ini tidak mudah, karena memerlukan waktu yang lama."Fraksi serahkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), kita buat sistem klaster. Kita sisir mana yang tidak ada perbedaan pendapat..

(DetikNews) Sudah Kerja Keras, Bawaslu Tegaskan Bukan Cuma Aksesoris Pemilu

Jakarta - Bawaslu mengaku sudah melakukan banyak upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk dalam Pilkada serentak. Bawaslu pun tidak diterima bila dianggap hanya sebagai pelengkap Pemilu. "Kami dapat kritik dari anggota dewan bahwa Bawaslu hanya jadi aksesoris pemilu. Jujur, kalau menilai pengawasan pemilu, jika upaya pencegahan kita buka, pelanggaran sebenarnya lebih banyak. Kami merasa s.

(DetikNews) Target Pajak Tidak Tercapai, Pemerintah Siap Ambil Pinjaman

Jakarta -Pemerintah sudah punya rencana cadangan alias Plan B jika target pajak tahun ini tidak tercapai. Rencananya pemerintah akan mengambil pinjaman."Kalau sekarang kita kekuranagn pajak, kita gunakan pinjaman. Pinjaman program dan lain-lain. Kalau yang tahun ini tidak tercapai, kita sudah siap Plan B untuk dapatkan pinjaman," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jaka.

(Inilah.Com) Amunisi Penundaan Pilkada Serentak Bertambah

INILAHCOM, Jakarta - Wacana penundaan pemiliban kepala daerah (pilkada) serentak yang lama tak terdengar kini kembali menggema. Ancaman instabilitas di daerah hingga legitimasi hajatan demokrasi lokal dimunculkan. Benarkah demikian?Rapat konsultasi antara DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pe.

(Inilah.Com) Golkar Segera Sepakati Islah Terbatas Pilkada

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPR Munas Bali, Ade Komaruddin menegaskan, ada pola islah terbatas khusus untuk pilkada antara kubu munas Golkar Bali dan munas Ancol dengan masing-masing kubu bisa mengajukan calon."Ada pola solusi yang bisa dilakukan Partai Golkar, yakni islah terbatas khusus pilkada. Jadi masing-masing kubu memajukan, yang sama calonnya bisa diajukan bersama-sama, ya.

(Kompas.com) Kemenag Siapkan Rp 402 Miliar untuk Program Indonesia Pintar bagi Santri

KOMPAS.com - Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 402 miliar untuk Bantuan Program Indonesia Pintar (BPIP) Tahun 2015. Program bantuan ini diperuntukan bagi para santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, usia 6–21 tahun, serta tidak mengikuti pendidikan di sekolah dan madrasah. Penjelasan ini disampaikan oleh Dir.

(ANTARA News) Golkar dorong revisi UU Pilkada

(ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan partainya tetap mendorong revisi undang-undang pilkada agar di masa mendatang dualisme partai politik bisa diselesaikan secara cepat, tidak berlarut-larut. "Semangat Golkar sesungguhnya adalah agar dualisme partai tidak terjadi pada partai lainnya. Kami tak masalah jika penyelesaian ini setelah lewat dari bulan Juli ini. Jadi .

(Tribun News) Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Berniat Akusisi Bank Lokal

TRIBUNNEWS.COM - Meski mengalami tahun yang penuh tantangan, namun industri perbankan Indonesia dinilai masih legit oleh investor asing. Serbuan perbankan asing yang ingin memperbesar ekspansi bisnis di Indonesia, terus berdatangan. Setelah dua bank asing asal Korea Selatan dan China mengajukan izin akuisisi dan rencana merger, terbaru, Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) asal Jepang telah membuka kom.

(DetikNews) Khawatir Ditangkap, Blatter Tak Akan Bepergian Dulu

Zurich - Setelah FBI melakukan penyelidikan terhadapn FIFA dan beberapa pejabat teras organisasi tersebut ditangkap, Sepp Blatter mengaku khawatir kalau dirinya juga akan diciduk. Untuk sementara dia membatasi bepergian.FIFA dan Sepp Blatter kini tengah dalam pusat penyelidikan FBI terkait dugaan berbagai tindak pidana. Meski sudah menyangkal, orang Swiss yang sudah 17 tahun menduduki presiden FIF.

(DetikNews) Menteri Jonan Minta Penyewa Komersil yang Lalai Diputus Kontrak

Jakarta - Pasca kebakaran di JW Lounge di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Direktorat Bandara Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit terhadap para penyewa ruang komersil.Staf Khusus Menhub Hadi M Djuraid, mengatakan audit adalah guna mengetahui serta memastikan terjaminnya aspek keamanan dan keselamatan bandara."Jika ada penyew.

(ANTARA News) BPK: 60 persen aset pemerintah Kabupaten Manokwari bermasalah

(ANTARA News)-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana mengungkapkan 60 persen aset Pemerintah Kabupaten Manokwari belum dipertanggungjawabkan sehingga BPK tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu tahun 2014."BPK sudah ketiga kalinya tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerin.

(DetikNews) PNS Pajak Sudah Dapat 'Vitamin', Jokowi Tagih Janji

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekarang giliran Jokowi menagih janji dari setoran pajak.Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, target pajak yang dipatok adalah Rp 1.295 triliun. Naik tinggi dibandingkan realisasi ta.

(DetikNews) Serapan Rendah, Menteri Desa: Ada yang Menghambat Proses Penyerapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebut sebagai salah satu yang penyerapan anggarannya paling rendah. Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut."Secara adiministratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," ujar Menteri Desa PDT Marwan Jafar sa.

(Antara News) Menpan: Pemda tanpa Anjab-ABK tidak dapat PNS

(ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan sejumlah lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) tidak akan mendapatkan pegawai negeri sipil baru. "Selama itu (Anjab-ABK) belum ada, kita anggap dia (pemda) belum butuh pegawai baru," kata Yu.

(Inilah.Com) Kriteria Asli Papua Tak Berlaku di Pilkada

INILAHCOM, Jayapura - Rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) tentang calon bupati/wakil bupati harus orang Papua asli tidak digunakan dalam pemilihan kepala daerah yang akan digelar 9 Desember mendatang.Ketua KPU Papua Adam Arisoy, menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan MRP tidak akan digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati di Papua. Hal ini sesuai UU Otonomi Khusus .

(Tribun News) KPU Diminta Cek Keaslian Ijazah Calon Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan terhadap keaslian ijazah calon kepala daerah yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah. "Calon kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu diverifikasi keaslian ijazahnya," ujar Nasir, saat ditemui usai menghadiri acara buk.

(ANTARA News) BPN targetkan pelayanan online se-Indonesia pada 2017

(ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menargetkan pelayanan pertanahan secara online pada seluruh kota/kabupaten se-Indonesia akan selesai pada 2017."Paling lambat 2017 sudah menjalankan pelayanan online secara nasional," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Bandung, Jawa Barat, Minggu.Dia menghadiri acara peresmian pe.

(ANTARA News) PPP Tidak Sependapat Pilkada Serentak Diundur

(ANTARA News) - Ketua DPP PPP Romahurmuziy menyatakan tidak sependapat adanya desakan pelaksanaan pilkada serentak 9 Desember 2015 harus ditunda ataupun diundur."Kalau ingin diundur berarti harus ada dasarnya. Kalau pun ada dasarnya paling ada dua, yakni ketidaksiapan lapangan dan adanya perubahan undang-undang," kata Romahurmuzi saat berada di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu.Menurut .

(OkeZone.com) Dua Menteri Tandatangani Peraturan Hak Cipta di Dunia Maya

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menandatangani peraturan bersama tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Penandatanganan peraturan bersama itu dilakukan di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen.

(Inilah.Com) Awas, Anggaran Pilkada Serentak Bocor

Belajar dari Pemilu 2014 INILAHCOM, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar 9 Desember 2015 di 269 daerah di seluruh Indonesia. Terdapat alokasi anggaran negara sebesar Rp7 triliun untuk hajatan demokrasi lokal itu. Pilkada serentak harus belajar dari audit BPK dalam pelaksanaan Pemilu 2014 lalu.BPK telah merampungkan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) yang m.

(Suara.com) Agung Laksono: Dana Aspirasi Anggota DPR Tidak Perlu

Kata Agung, anggota DPR jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berpendapat anggota DPR RI tidak perlu diberi dana aspirasi Rp20 miliar per tahun sebab rawan menimbulkan dampak negatif."Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi," kata.

(Rimanews) Sudah 15 Tahun Tak Berubah, Tarif Baru Materai Tunggu UU Bea Materai

Rimanews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum akan menaikkan tarif bea materai tahun 2015. Tarif bea masteri masih tetap sebesar Rp3000 dan Rp6000. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangan seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2015), menjelaskan perubahan tarif bea materai baru bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR.

(DetikNews) Kemenhub Sebut 13 Maskapai RI Modalnya Negatif, Ini Daftarnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerima laporan keuangan maskapai berjadwal, carter, dan kargo untuk 2014. Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, perusahaan angkutan udara diwajibkan melaporkan laporan keuangan pada akhir April setiap tahunnya. Dari laporan keuangan yang masuk hingga 30 Juni 2015, Kemenhub mencatat ada 13 maskapai yang memiliki laporan keuangan negati.

(Kompas.com) Temui Jokowi, Freeport Nyatakan Siap Investasi 15,5 Miliar Dollar AS

KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia menyatakan akan terus berinvestasi di Indonesia. Freeport bahkan sudah mengalokasikan anggaran 15,5 miliar dollar AS untuk pembangunan tambang bawah tanah di Papua, yang terbesar di dunia. Hal itu disampaikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015) siang. "Mereka sudah men.

(Warta Ekonomi Online) Telkom dan TBIG Perpanjang Perjanjian Tukar Guling Saham

WE Online - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan perjanjian penukaran saham bersyarat antara anak usaha perseroan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan diperpanjang. Vice President Investor Relations Telkom Andi Setiawan mengatakan kedua pihak telah menyetujui rencana perpanjangan perjanjian tersebut. "Perjanji.

(Kontan) Perbina Tolak Revisi UU Perbankan

JAKARTA. Menyikapi perkembangan rancangan undang-undang perbankan yang sedang disusun hingga kini, Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) mengadakan pertemuan dengan para awak media di Jakarta, Kamis (2/7). Sesuai dengan pemberitaan KONTAN, rancangan undang-undang tersebut mengatur supaya diadakan pembatasan kepemilikan saham asing di industri perbankan nasional. Aturan ini memang.

(Inilah.Com) Komisi VI DPR Tolak Rencana Tukar Saham Telkom

INILAHCOM - Komisi VI DPR RI menolak rencana pertukaran saham (share swap) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).Penolakan itu merupakan kesepakatan rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Deputy Bidang Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015)."Komisi VI DPR RI menegaskan. Kemba.

(Rimanews) Ini Penyebab Koperasi Indonesia Tak Maju-maju

Rimanews - Satu per satu koperasi di Indonesia mati. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membeberkan penyebab mengapa koperasi Indonesia belum semaju koperasi di negara lain padahal tahun ini usianya sudah 68 tahun. "Kita selalu berpikir tentang kuantitas koperasi bukan kualitas itulah sebabnya kenapa koperasi kita terus seperti ini," kata Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, K.

(Rimanews) Gagal Bayar Utang ke IMF, Yunani Kini Setara dengan Zimbabwe

Rimanews - Yunani resmi dinyatakan gagal bayar utang ke IMF senilai 1,6 miliar euro. Yunani menjadi negara maju pertama yang mengalami gagal bayar ke IMF, bergabung bersama negara-negara miskin yang telah terlebih dahulu gagal bayar yakni Zimbabwe, Sudan, dan Kuba. IMF telah mendeklarasikan Yunani tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo pada Selasa, 30 Juni 2015. Ini merupakan gagal bayar t.

(Daily Social) Membedah Pasal-Pasal Rancu RPP E-Commerce

Semangatnya untuk melindungi konsumen, tapi proses verifikasi datanya terlalu ketat Kami telah membahas RPP E-Commerce yang merumorkan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan jual-beli secara online harus melalui fase verifikasi terlebih dahulu. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), nama resmi RPP E-Commerce yang kami terima,.

(Kriminalitas.Com) Dalami Motif Dugaan Suap, KPK kembali Periksa Adriansyah

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah. Politisi PDIP tersebut direncanakan diperiksa sebagai tersangka kasus yang terjadi hampir bersamaan dengan kongres partainya itu. “Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Materi pemeriksaan masih sepu.

(Liputan6.com) Ini Sanksi Perusahaan yang Belum Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan secara efektif telah beroperasi secara penuh dengan menyelenggarakan empat program mulai 1 Juli 2015 Empat program jaminan sosial tersebut adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berharap, pengoperasian penuh BPJS Ketenagakerja.

(Rimanews) Ini Proyek Pertama Indonesia yang Didanai AIIB

Rimanews - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) sudah bersiap mendanai sejumlah proyek infrastruktur. Indonesia termasuk negara yang akan segera mendapatkan pendanaan dari bank yang diprakarsai oleh Tiongkok itu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangkit listrik dan infrastruktur maritim, menjadi proyek pertama yang akan didanai AIIB, setelah lembaga keuangan multilateral it.

(Kompas.com) Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunansmelter yang rencananya dibangun di Kaw.

(Tribun News) FITRA Sebut Wacana DPR Hanya Bebani Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator FITRA, Apung Widiadi menilai saat ini anggota DPR begitu dominan menekan pemerintah mencairkan dana-dana politik secara legal. Padahal, dua wacana yang digembar-gemborkan DPR, seperti peningkatan dana aspirasi dan bantuan partai politik, kata Apung, cuma menambah beban pemerintah. Karena menurutnya, di sisi lain sistem perencanaan APBN versi eksekutif juga masih banyak.

(Kompas.com) Pemerintah Tidak Talangi Pengusaha Korban Lapindo

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi untuk masyarakat dari kalangan pengusaha yang menjadi korban genangan lumpur Lapindo. Hal itu terkait protes para pengusaha korban lumpur Lapindo yang menilai pemberian dana talangan ganti rugi Lapindo tidak adil.Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pemerintah .

(Antara News) 57 negara tandatangani pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) saingan Bank Dunia

Beijing (ANTARA News) - 57 negara pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) pimpinan Tiongkok menandatangani pasal-pasal mengenai asosiasi pendirian lembaga baru itu, Senin.Australia menjadi negara pertama yang menandatangani dokumen di Balai Besar Rakyat di Beijing itu.AIIB yang akan memiliki dana miliaran dolar AS untuk dipinjamkan dan diperkirakan segera beropersi tahun ini.Bank ini dian.

WikiDPR membuka pendaftaran Relawan

Sebelum membaca tentang relawan yang dibutuhkan oleh WikiDPR.org, baca bagian tentang WikiDPR terlebih dahulu. Apa WikiDPR? WikiDPR dibentuk oleh beberapa anak muda yang merasa sangat bingung saat masa-masa Pileg 2014. Informasi mengenai ribuan caleg minim, dan cenderung hanya biografi yang sangat mendasar. Tidak ada keterangan mengenai rekam jejak atau latar belakang yang lengkap.WikiDPR diciptak.

Jadi Relawan WikiDPR Sekarang!

(Suara.com) KY Rekomendasikan Skorsing Enam Bulan pada Hakim Sarpin

KY temukan pelanggaran beberapa prinsip. Suara.com - Komisi Yudisial merekomendasikann skorsing enam bulan kepada hakim Sarpin Rizaldi karena menemukan pelanggaran beberapa prinsip."Pleno KY lengkap terdiri dari tujuh orang menyepakati untuk merekomendasikan sanksi skorsing (non-palu) selama enam bulan karena ada beberapa prinsip yang dilanggar hakim Sarpin," kata komisioner KY Imam Anshor.

(Tribun News) Subsidi Listrik Diharapkan Bisa Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan subsidi listrik diharapkan bisa dikurangi pada tahun depan. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya bila program pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui kartu, dapat sukses dilaksanakan. Bila program tersebut sukses, diharapkan subsidi tidak akan salah sasaran karena bantuan diberikan secara langsung. Pemerintah akan me.

(Kompas.com) Rumitnya Mendefinisikan Arti "Petahana"...

KOMPAS.com — Terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 302/KPU/VI/2015 yang berisi penjelasan beberapa aturan di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan kian menjadi polemik. Surat edaran yang menjabarkan definisi "petahana" menurut KPU tersebut justru menimbulkan perdebatan mengenai definisi petahana itu sendiri. Setidaknya, hal itu terlihat di dalam rapat denga.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Koperasi Bekukan 62.000 Koperasi

WE Online - Puluhan ribu koperasi di Indonesia, yang dianggap tidak aktif dibekukan oleh Menteri Koperasi Dan UKM Anak Agung Puspayoga. Hal tersebut ia sampaikan langsung, saat meluncurkan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu (27/6/2015). "Kami lakukan verifikasi terhadap ratusan ribu koperasi di Indonesia. Sebanyak 62 ribu kami bekukan, karena tidak aktif.

(Warta Ekonomi Online) Golkar Minta Pilkada Serentak Ditunda

WE Online - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda hingga Juni 2016 dengan berbagai faktor dan melihat berbagai perkembangan kondisi yang terjadi saat ini."Jangan dipaksakan menggelar Pilkada serentak tahun ini, tapi harus diselesaikan dulu persoalan sekarang," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar versi Aburizal Bakrie, Ridwan His.

(Inilah.Com) Golkar Kubu Agung Sepakat Pemecatan Anggota DPR

INILAHCOM, Makassar - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono sepakat dengan langkah tegas Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Sulawesi Selatan, Andi Rio Padjalangi."Jangankan anggota, pimpinan saja harus dipecat kalau memang terbukti melanggar PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tindakan tidak tercela),".

(VoA Indonesia) Yunani Tutup Bank, Berlakukan Pengendalian Modal

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Minggu (28/6) mengatakan bank-bank di negara itu akan ditutup dan penarikan tunai dibatasi akibat kebuntuan utang yang semakin mendalam antara Yunani dan para pemberi pinjaman internasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, PM Tsipras menyalahkan negara-negara kreditor atas krisis yang mengancam keanggotaan Yunani dalam blok 19 negara mata uan.

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

(Kompas.com) Politisi Golkar: Partai Tak Boleh Melarat, Dana Partai Idealnya Naik 100 Kali Lipat

KOMPAS.com — Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menilai, anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari ideal. Menurut dia, seharusnya negara menyalurkan bantuan sebesar Rp 10.000 per suara. "Harusnya Rp 10.000 per suara ya. Sebab, parpol itu di UUD 1945 sudah jelas posisinya sebagai lembaga yang mencalonkan kader di pemilu legislatif," kata Rambe.

(Kompas.com) Komisi II Setuju Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyatakan, Komisi II telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan bantuan anggaran partai politik. Persetujuan itu diambil di dalam pembahasan pendahuluan antara Komisi II dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. "Pada waktu membahas hasil audit BPK saat itu diusulkan kenaikannya," kata Rambe di Kompleks Parlemen.

(Liputan6.com) Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai Pilihan Jokowi

Liputan6.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Heru Pambudi mengisi kekosongan kursi panas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menyingkirkan dua peserta lain. Kepastian ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB.

(MetrotvNews) Cara Fahri Pimpin Paripurna Dana Aspirasi Tuai Kritik

Metrotvnews.com: Dana aspirasi sah menjadi aturan DPR, tanpa mekanisme voting maupun lobi. Proses jalannya pengesahan dana aspirasi di Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini pun menuai kritik.Kritik ini melayang dari politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berpendapat, bahwa sejatinya ketua sidang diharamkan mengomentari pendapat anggota atau fraksi."Ketua sidang itu sebenarnya tidak bo.

(MetrotvNews) Pemerintah Lelang Sukuk Rp.2 Triliun

Metrotvnews.com: Pemerintah akan melakukan lelang penjualan empat seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan target indikatif Rp.2 triliun pada 30 Juni 2015. Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (24/6/2015), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan penjualan obligasi negara itu untuk memenuhi sebagian dari targ.

(Antara News) 7 fraksi DPR dukung penganggaran dana aspirasi

(ANTARA News) - Tujuh fraksi di DPR mendukung penganggaran dana untuk Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi dalam rapat pleno Badan Legislasi di Jakarta, Selasa. Fraksi yang menyetujui pengalokasian anggaran untuk program itu yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa da.

(Antara News) Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016

(ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada 2019 tercapai sejumlah target, seperti tersedianya perpustakaan di semua sekolah (100%)."Sebenarnya rintisan Wajar 12 tahun sudah kami lakukan sejak 2013, tetapi pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai 2016 akan banyak anggaran yang masuk untuk .

(Kompas.com) Anggota Komisi V: Terlalu Banyak "Kepala", Sistem Pelabuhan Jadi Kacau

Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing, mengatakan, kacaunya sistem di pelabuhan disebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan yang terjadi. Padahal, idealnya, di negara-negara maju, pelabuhan dikendalikan oleh satu orang kepala. "Tapi, di kita, ada otoritas pelabuhan, ada syahbandar, ada Pelindo, ada imigrasi, dan lain-lain," kata Anton di Gedung DPR, Jumat (19/6/2015). Selain itu, lanjut.

(DetikNews) Koalisi Kawal Anggaran: Hentikan Pembahasan Dana Aspirasi DPR!

Jakarta - Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang digagas DPR mendapat penolakan dari publik. DPR didesak menghentikan pembahasan program yang kerap disebut dana aspirasi DPR ini."Saya melihat ini satu bagian dana politik yang menjadi keuntungan besar bagi partai. Kami meminta kepada DPR menghentikan pembahasan ini, dan fokus kepada RAPBN," Juru Bicara Koalisi Kawal Anggar.

(Kompas.com) Agung Curiga Ada Dorongan Politik Tertentu di Balik Usul Menunda Pilkada

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menilai, ada sesuatu yang tidak beres dengan desakan sejumlah politisi di DPR untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Dia mencurigai hal ini berhubungan dengan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang membuat kedua partai itu tak bisa mengikuti pilkada."Sepertinya ada arom.

(Kompas.com) Penyerapan Dana APBN Lambat, Menteri Disebut Tak Paham Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan ada beberapa permasalahan yang membuat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pelambatan. Salah satunya adalah ketidakpahaman menteri terhadap birokrasi pemerintahan. "Per 12 Mei 2015, sudah ada 24 kementerian yang nomenklaturnya sudah selesai. Seharusnya dana sudah bisa dicairkan, tetapi.

(VivaNews) Gabungkan BUMN Energi Jadi Kunci Daya Saing Global

VIVA.co.id - Masih terpisah-pisahnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai membuat ekspansi bisnis yang dilakukan berjalan lambat. Gabungan perusahaan atau holding bisa menjadi solusinya. Ketua Koordinator Gas Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya mengungkapkan, terpisahnya BUMN bidang energi, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Ne.

(Tribun News) NasDem Tak Hadiri Rapat Panja Program Pengembangan Daerah Pemilihan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) menggelar rapat, Rabu (17/6/2015). Fraksi NasDem yang menolak program tersebut tidak mengikuti rapat Panja. "Saya enggak tahu NasDem tidak hadir kenapa. Kan UU MD3, anggota dewan punya hak untuk usulkan program. Jadi sebaiknya jangan menolak dulu, tapi revisi saja dulu UU MD3-nya kalau mau," kata K.

(OkeZone.Com) FITRA Sikapi Dana Aspirasi DPR

JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun tak perlu menjadi polemik dan tidak perlu diusulkan. "Tidak urgen untuk diusulkan, dan ada beberapa catatan mengenai hal dana aspirasi tersebut, yaitu dana aspirasi, alih-alih alasannya pemerataan, alasan tersebut terbantahkan, karena dari 560 anggota sekira 360 ang.

(Jawa Pos) - Parlemen dan YLKI Dukung Perpres Ketahanan Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga. "DPR mendukung penuh setiap langkah konkret terkait aspek kebutuhan pangan masyarakat. Perpres itu bisa jadi payung hukum .

(Antara News) Pemerintah Upayakan Penanganan Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengupayakan penanganan defisit BPJS Kesehatan dengan sejumlah masukan dari pengelola BPJS Kesehatan.Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu malam, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melangsungkan rapat dengan pengelola BPJS Kesehatan untuk melihat opsi apa yang dapat dilakukan."Sebagaimana diketahui ter.

(Kompas.com) Mendagri Ancam Tolak Pengunduran Diri Kepala Daerah jika Tak Punya Alasan Kuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa pihaknya dapat menolak pengunduran diri kepala daerah menjelang pemilihan kepala daerah serentak. Kemendagri bisa tidak mengizinkan pengunduran diri apalagi jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak pengunduran diri tersebut. "Oh bisa (menolak), apalagi DPRD tidak setuju, apa boleh buat," kata Tjahjo di Kantor Waki.

(Tribun News) Pegawai ESDM Akui Pernah Diperintahkan Kumpulkan Dana untuk Pencitraan Jero Wacik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum di Kementerian ESDM, Usman Yahya mengaku pernah mendapat instruksi untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagai kebutuhan operasional Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik. Dana yang dikumpulkan Usman diketahui salah satunya untuk kegiatan pencitraan. Usman menceritakan bagaimana dirinya mengetahui bahwa diperi.

(VivaNews) Soal Dana Aspirasi, SBY Ingatkan DPR & Pemerintah

Saat menjadi presiden, SBY tidak setuju adanya dana aspirasi. VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu disampaikannya melalui cuitan di akun twitter @SBYudhoyono. SBY menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem."Tidakkah saa.

(Rimanews) Korupsi Jamkesmas Rp25 Miliar Seret Mantan Bupati Lebak

Rimanews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, memeriksan mantan Bupati Lebak sebagai saksi atas dugaan korupsi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 25 miliar. Kasus Jamkesmas tersebut terjadi di tahun 2008-2011 di RSUD Adjidarmo, Kabupaten Lebak yang menyerete mantan dirut rumah sakit milik pemerintah tersebut bernama Indra Lukmana. "Iyeu nganter Lukman (ini nganter Lukman),".

(Warta Ekonomi Online) Romo Benny: Dana Aspirasi Itu Untuk Suap

WE Online, Jakarta - Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susatyo menilai dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per-anggota dewan yang dikabarkan untuk pembangunan daerah pemilihan mereka adalah usaha penyuapan DPR pada masyarakat. "Saat ini orang mulai meragukan kemampuan, pengetahuan dan kesanggupan mendesain UU, dan menjalankan fungsi DPR lainnya, akhirnya anggota dewan .

(Warta Ekonomi Online) Menteri Kesehatan Luncurkan "Faralkes" Daring

WE Online, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek meluncurkan produk Farmasi dan Alat Kesehatan (Faralkes) Daring guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik."Faralkes Daring tersebut merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik," kata Menkes Nila Moeloek di Jakarta, Selasa (16/6/2015).Dalam era reformasi birokrasi, ka.

(Warta Ekonomi Online) Kemendikbud Gandeng Kepala Daerah Untuk Program SBSNP

WE Online, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng para kepala daerah di tingkat kabupaten-kota untuk melaksanakan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) sebagai langkah menuju pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah.SBSNP merupakan sekolah percontohan praktik pengembangan mutu pendidikan dalam memenuhi delapan standar nasional pendidik.

(Rimanews) Smelter Bernilai Rp 5,5 Triliun Hadir di Morowali Utara

Rimanews - Pembangunan pabrik pengolahan nikel (smelter) bernilai Rp5,5 triliun milik PT. Central Omega Resources (COR) Indusri Indonesia dimulai. Hasilproduksi smelter yang terletak di di desa Gadaganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara itu sebanyak 90% akan diekspor ke Tiongkok. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, meresmikan dimulainya pembangunan smelter tersebut pada Minggu (.

(Antara News) Kejagung Telusuri Rekening Mencurigakan Kepala Daerah

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung menyatakan masih menelusuri rekening mencurigakan milik delapan kepala daerah."Untuk Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), masih pendalaman. Tim sendiri sudah dipanggil untuk mencari alat bukti terkait," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Maruli Hutagalung di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2015.Direktur Penyidikan Maruli Hutagalung mengatakan, salah .

(Warta Ekonomi Online) PIMPINAN: DPR Tampaknya Melemahkan KPK Dengan Revisi UU

WE Online, Jakarta - Revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan melemahkan lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan penyadapan."Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan 'melemahkan' bahkan 'mengerdilkan' atau mereduksi kewenangan KPK, misalnya masalah penya.

(Tribun News) PSHK Beberkan Keharusan MA Terbitkan Aturan Praperadilan

Gugatan Praperadilan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pemilik fungsi regulator bidang hukum seharusnya lebih berinisatif dalam menyelesaikan kekacauan sistem peradilan‎ di Indonesia. Utamanya mengenai polemik praperadilan. ‎‎Begitu diungkapkan Miko Ginting, Anggota Koalisi Sapu Korupsi sekaligus peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam jumpa per.

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

(VivaNews) DPR Evaluasi Pemekaran di Seram Bagian Timur

Terkait implementasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. VIVA.co.id - Dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 20014-2015, Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Seram Bagian Timur, Provinis Maluku. Kunjungan ini dalam rangka melakukan evaluasi, kemajuan yang sudah dicapai dan hambatan-hambatan apa terkait otonom baru di Kabupaten ini.Kunjungan spesifik ini dipimpin Wakil K.

(VivaNews) Susahnya Maju Pilkada dari Jalur Independen

Segala cara ditempuh demi memenuhi syarat minimal dukungan. VIVA.co.id - Perjuangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak 9 Desember 2015 dari jalur perseorangan atau independen ternyata sangat menguras energi. Mereka harus naik turun gunung dari kampung ke kampung mengumpul KTP dan surat keterangan domisili desa.Marsel Sudirman, salah satu calon Bupati dari jalur perseoran.

(VivaNews) Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS 2015

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan diterbitkannya PP tersebut, secara otomatis gaji PNS mengalami kenaikan sesuai APBN-P 2016 sebesar enam persen. Rincian mengenai hal ini tercantum dalam lampiran PP tersebut. &.

(Kompas.com) Pajak Barang Mewah Dihapuskan, Industri Domestik Bisa Terdesak?

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menggenjot konsumsi lewat penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dinilai tidak tepat. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan tersebut justru akan berdampak signifikan negatif terhadap industri domestik. Dia mengatakan, saat ini industri dalam negeri baru mengalami tekanan tinggi high cost economy. Pertumbuhan in.

(Antara News) Komisi I DPR dukung penguatan RRI dan TVRI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno, mengatakan, Komisi I DPR mendukung penguatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). Salah satu bentuk penguatan itu adalah dengan memberikan anggaran yang cukup. "Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi RRI dan TVRI,&.

(Tempo.Co) Blak-blakan Mafia Bola, Menteri Imam: Media Terlibat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi siap buka-bukaan mengenai data mafia sepak bola. Dia yakin, jika semua data dibuka, seluruh mafia bisa terungkap. "Ayo kita buka-bukaan. Kalau dibuka pasti kena semua, termasuk sebagian media‎," kata Imam usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta, Minggu 14 Juni 2015. Imam tak takut terhadap banyak.

(DetikNews) Komisi I Protes Australia Suap ABK untuk Halau Migran ke Indonesia

Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq memprotes keras sikap pemerintah Australia yang menyuap agar bisa menghentikan aliran perahu pengangkut migran dari Indonesia. Ia pun mengkritik Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang semestinya membuka ruang diplomasi untuk membahas persoalan ini."Dilakukan upaya ruang diplomasi untuk duduk bareng dan disepakati apa formulasinya. Seperti itu mela.

(Antara News) Kemenag siapkan RUU perlindungan umat beragama

Ambon (ANTARA News) - Salah satu prioritas Kementerian Agama pada awal pemerintahan Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah penyiapan rancangan undang-undang (RUU) perlindungan umat beragama."Undang-undang ini perlu disusun untuk melindungi seluruh umat beragama. Meskipun landasan hukum perlindungan umat bergama telah tercakup di dalam pasal 28 dan 29 UUD 1945, belum ada undang-undang yan.

(Kompas.com) Kejaksaan Agung Sita Aset Milik Kader PDI-P yang Tersangkut Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung menyita aset milik salah seorang kader PDI Perjuangan Herdian Koosnadi. Herdian adalah tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. "Ada tiga aset dari yang bersangkutan yang kita sita," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana di kantornya, .

(Kompas.com) Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit: Benar Itu yang Dibilang Faisal Basri!

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan bahwa banyak pihak yang mau menjadi saksi terkait keterlibatan Hatta Rajasa dalam ricuh industri bauksit di Indonesia. Ternyata, pernyataan Faisal terkonfirmasi oleh Erry Sofyan. Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) itu membenarkan bahwa mantan Menko Bi.

(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said).

(DetikNews) DPD Rangkul Parpol untuk Perjuangkan Amandemen UUD 1945

Lombok - DPD RI terus mendorong amandemen untuk penguatan UUD 1945. DPD pun mulai merangkul partai politik untuk memuluskan misi ini."Artinya pada saat amandemen kita lakukan, kita juga menampung paket lain misalnya penguatan MPR, demokrasi Pancasila, partai yang ingin GBHN ada lagi masuk di situ dan sebagainya," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam diskusi tentang penguatan peran DP.

(Kompas.com) Prabowo Tegaskan Gerindra Siap Kerja Sama dengan KIH pada Pilkada Serentak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, Partai Gerindra tidak harus selalu bekerja sama dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pada pemilihan kepala daerah serentak. Gerindra tak menutup kemungkinan kerja sama dengan parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat."Kami siap bekerja sama," kata Prabowo di Jakart.

(Kompas.com) Pengusaha Tambang Ini Sebut Keringanan Pajak Hanya Akal-akalan

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan tambang yang kini tengah merampungkan proses pembangunan smelter di Kalimantan Barat, PT Harita Prima Abadi Energi hingga saat ini belum memperoleh insentif dari pemerintah berupa tax holiday alias pembebasan pajak. Padahal menurut Direktur Utama Harita Erry Sofyan, pengurusantax holiday sudah dimulai lebih dari setahun silam. “Satu tahun yang lalu ngurus, tapi sam.

(Kompas.com) Dana Pengawasan Belum Jelas

Tahapan Pilkada di 111 Daerah Bisa Terganggu JAKARTA, KOMPAS — Hingga Kamis (11/6), belum ada kejelasan mengenai dana pengawasan di 111 dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Sejauh ini, baru 158 daerah yang sudah me- nandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk dana pengawasan. "Kami ingin supaya NPHD (naskah perjanjian hibah daera.

(Kompas.com) Arah Kebijakan Pendidikan Masih Belum Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan rencana dan penerapan beragam kebijakan pendidikan dan kebudayaan, mulai dari wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, Kurikulum 2013, hingga Kartu Indonesia Pintar dan indeks integritas pelaksanaan ujian nasional. Sampai sejauh ini belum ada gambaran jelas arah dan tindak lanjut nyata dari sejumlah kebijakan itu. Anggota Komisi X DPR, Mohamad Sohib.

(Tempo.Co) Dana Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 30%

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan rampung pada 1 Juli 2015. Porsi penggunaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan yang semula hanya 5% pun bisa meningkat menjadi 30%. Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi menyampaikan perubahan PP masih dalam penilaian dari Keme.

(Tempo.Co) Peraturan Ganti Rugi Korban Lapindo Segera Terbit

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan Peraturan Presiden terkait penyaluran ganti rugi bagi masyarakat korban luapan lumpur Sidoarjo di peta area terdampak (PAT) untuk memastikan penyaluran anggaran dapat dilakukan segera. Rildo Ananda Anwar, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Korba.

(Tempo.Co) Pengubahan Status Kontrak Freeport Diapresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua Komisi VII Satya W. Yudha mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang setuju mengubah status hubungan kerja dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontraknya berakhir pada 2021.Menurut Satya di Jakarta, Kamis, perubahan status kontrak itu menunjukan komitmen perusahaan tersebut untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Sebab, berdasa.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT

Komisi 3 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu 27 Mei 2015. Agenda RDP yakni mendengarkan pemaparan BNPT mengenai penyerapan dan penggunaan tahun anggaran 2015 serta membahas rencana kerja BNPT di tahun 2016. Kepala BNPT Saud Usman menyampaikan beberapa hal, diantaranya laporan terkait hilangnya 16 orang WNI di Turki, anggara.

(Kompas.com) Ketua F-Hanura Persilakan Anggotanya Klarifikasi soal Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI Dossy Iskandar membenarkan bahwa seorang anggota Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga menggunakan ijazah palsu. Ia meminta agar Frans diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. "Kan sudah ada MKD, jadi biarkan Pak Frans untuk melakukan pembelaan. Frans punya hak untu.

(Kompas.com) Anggota DPR yang Terbukti Gunakan Gelar Palsu Terancam Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan, anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat. Hal tersebut disampaikan Surahman untuk menanggapi anggota DPR dari Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, yang dilaporkan ke MKD terkait penggunaan gelar palsu."Tergantung tingkat pelanggarannya, kalau ringan, .

(DetikNews) Ini Penjelasan Ketua DPR Soal Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun

Jakarta - DPR mengajukan anggaran dana aspirasi dapil sebesar Rp 11,2 triliun atau Rp 20 miliar per anggota di RAPBN 2016. Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan bahwa dana ini bagian dari kewajiban anggota yang menampung aspirasi."Karena dana masalah dapil ini memang menjadi suatu hal bagi anggota bisa mempunyai kewajiban di dalam melakukan program-programnya. Jadi program-program ini dengan d.

(DetikNews) Kemenkeu Dianggap Lambat Siapkan RUU JPSK

Jakarta -Rancangan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sempat mandek dalam pembahasan di DPR. Komisi XI DPR mendesak Kementrian Keuangan segera merampungkan rancangan ini supaya bisa segera dibahas."Kita sih sudah siap di DPR. Cuma kenapa belum selesai, di Kementrian Keuangan belum siap," kata Ketua Komisi XI DPR-RI Fadel Muhammad di diskusi Urgensi JPSK Dalam Menjaga Stabilitas Perbank.

(DetikNews) Koopssusgab, Satuan Gabungan Elite TNI untuk Buru Teroris

Jakarta - TNI memiliki Satuan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab) sebagai pasukan khusus anti teror. 90 Orang dipilih dengan spesifikasi khusus dipilih untuk menjadi anggota tim ini."Intinya 60 orang. Tapi bagian-bagiannya sehingga semua kekuatannya 90 orang. Posisinya standby di Sentul dengan status operasi," kata Panglima TNI Moeldoko di Lapangan Banteng, Jl Lapangan Ba.

(DetikNews) Ketua DPR: Program Dana Aspirasi Sesuai Mandat UU MD3

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengajukan dana aspirasi dalam R-APBN ‎2016 dengan besaran sekitar Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan program tersebut sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)."Soal dana aspirasi adalah mandat UU no 17/2014 pasal 80 huruf J yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota dewan adalah mengusulkan d.

(PressTV) Iran, China, Indonesia finalize refinery deal

Iran, China and Indonesia have reached a final agreement on building a refinery on the East Java island to process 150,000 barrels per day of heavy crude oil, an Iranian official said on Wednesday. The joint venture plan envisages Iran supplying feedstock and partially financing the project and China providing 85% of the funds, head of the Iranian Oil Exporters Union Hassan Khosrojerdi said. “Neg.

(Kompas.com) Pemda Cicil Anggaran Pilkada

Kemendagri Perlu Ikut Memastikan Jadwal Pencairan ke KPU Daerah JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 223 dari 269 pemerintah daerah yang menggelar pilkada pada 2015 mencairkan anggaran penyelenggaraan pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum secara mencicil. Kondisi ini memicu kekhawatiran anggaran tersendat ketika tahapan pilkada mulai berjalan yang dapat mengganggu jadwal secara keseluruhan. Pencairan anggara.

Kinerja Legislasi Jadi Alat Ukur Masyarakat - Rangkuman Rapat Pleno badan Legislasi 3 June 2015

Pada tanggal 25 Mei 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno untuk mendiskusikan penjadwalan dan sistem tugas legislasi DPR-RI. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono, Gerindra, Jatim 8. Pertama-tama, rapat ini bertujuan untuk mengambil keputusan tentang jadwal kerja Badan Legislasi pada masa sidang periode ke-4 DPR-RI. Agenda kedua dari rapat ini adalah untuk mendiskusikan siste.

(Kompas.com) Fraksi Gerindra Bantah Ada Anggotanya yang Gunakan Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis membantah bahwa anggota Fraksi Gerindra Iwan Kurniawan memiliki ijazah S-1 palsu. Iwan sebelumnya dilaporkanLembaga Swadaya Masyarakata (LSM) Forum Kalimantan Membangun ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, perihal dugaan penggunaan dokumen ijazah palsa sebagai persyaratan administrasi bakal Calon Anggota Legislatif (C.

(Kompas) Fasilitas Tak Sebanding Kinerja

JAKARTA, KOMPAS — Wacana DPR untuk mengembangkan Kompleks Parlemen dengan tujuh tahapan pembangunan yang targetnya diselesaikan pada masa jabatan DPR periode ini mengundang sejumlah kritik. Penambahan fasilitas tersebut dinilai tak sebanding dengan kinerja DPR yang baru mengesahkan dua dari 37 rancangan undang-undang dalam Prolegnas 2015. Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi.

(MetroTVNews.com) DPR Tindaklanjuti Paripurna RAPBN 2016

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pagi ini kembali menindaklanjuti pembahasan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 dalam Sidang Paripurna ke-30.Sidang Paripurna kali ini akan membahas mengenai pandangan fraksi-fraksi tentang usulan pokok-pokok RAPBN 2015 yang telah diajukan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Rabu mi.

Irine Roba Tentang Keberanian Berbicara dan Indonesia Jadi yang Terdepan Mengenai Rohingya

19 Mei 2015 -- Ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara 1 Komplek DPR RI, Irine Roba, anggota DPR dari Maluku Utara, menceritakan pengalamannya selama menjadi anggota dewan. Irine merasa bahwa menjadi anggota DPR juga sebagai ajang dirinya untuk terus belajar. Dia selalu menemukan ilmu baru dalam setiap kegiatannya di DPR. Anggota DPR Harus Berani Speak Up Menjadi salah satu anggota DPR perempuan.

(Kompas) Pansel KPK Diusulkan Nonaktif

JAKARTA, KOMPAS — Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disarankan nonaktif sementara dari pekerjaan atau aktivitasnya. Langkah itu perlu diambil supaya konsentrasi pansel tidak terbagi, sehingga proses penentuan calon pimpinan KPK menjadi maksimal. "Masyarakat berharap banyak kepada Pansel KPK. Jangan sampai pansel terbebani pekerjaan mereka, yang membuat kinerja pansel tidak .

(MetroTVNews.com) 26 Mei DPR Kembali Undang Sudirman Said

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VII DPR RI akan kembali mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said pada 26 Mei besok.Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika akan membicarakan terkait pembubaran Pertamina Energy Trading (Petral). Selain itu, Kardaya juga akan bertanya perihal pelantikan direktur jenderal (Dirjen) yang tanpa melalui Keputusan Presiden (Keppres)."Dar.

(Tribunnews) DPP PKB Dorong DPR RI Bentuk Pansus Beras Plastik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredarnya beras plastik membuat ancaman tersendiri di masyarakat. Terlebih sebentar lagi masyarakat akan menjalani ibadah puasa ramadhan. Melihat fenomena tersebut DPP PKB melalui 4 Kapoksi Fraksi-PKB akan mendorong DPR RI untuk membentuk Pansus beras plastik. "DPP PKB akan menyikapi persoalan beras plastik DPP PKB merasa penting menyikapi masalah ini dengan tegas. U.

(Republika) Komisi III DPR: Pansel KPK Sulit Diintervensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menunjuk sembilan anggota panitia seleksi (pansel) pimpinan KPK. Uniknya, kesembilan anggota pansel KPK semuanya perempuan. Meski begitu, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai, pansel KPK yang sudah dibentuk Presiden Jokowi sulit untuk diintervensi. Itu lantaran tidak adanya afiliasi dan latar belakang intelektual yang membuat mereka mampu terhindar .

(RMOL.co) DPR Tuding Pemerintah Abai soal Keselamatan Kereta Api

RMOL. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengaku prihatin dan menyesalkan terjadinya musibah tabrakan kereta Bangunkarta dengan kereta barang yang menyebabkan dua orang luka-luka. Dia meminta Pemerintah dan PT KAI tidak lagi mengabaikan keselamatan dan memiliki sensitifitas dalam mengurus persoalan keselamatan khususnya transportasi kereta api."Saya sangat prihatin dengan terulangny.

(Republika) Ini Tujuan DPR akan Bangun Alun-Alun Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pimpinan DPR RI berencana membangun alun-alun demokrasi yakni lapangan terbuka tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada pimpinan dan anggota DPR RI. "Kami berencana ingin membangun ruang terbuka tempat para elemen masyarakat, termasuk demontrans, menyampaikan aspirasinya," kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (21/5.

(MetroTVNews.com) Wakil Ketua DPR Dorong Presiden Buat Aturan Pencari Suaka

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengungsi etnis Rohingya datang bergelombang ke Indonesia. Beberapa daerah dijadikan tempat penampungan bagi para imigran itu. Sebagian pengungsi dari Bangladesh dan Myanmar tersebut mencari suaka.Sayangnya, Indonesia belum memiliki aturan bagi pencari suaka. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan pemerintah menyusun dasar hukum permanen untuk para pencari suaka."Sa.

(Waspada.co.id) DPR Dukung Gerakan Rp100 M Per Kabupaten

JAKARTA, WOL – Anggota Komisi V DPR Roem Kono menyayangkan kontribusi daerah yang masih minim terkait percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Selama ini pertumbuhan itu tergantung dari pusat misalnya saja pembangunan infrastruktur yang harus dianggarkan dari pusat seharusnya bisa saja dialihkan kepada investor jangan dialokasikan pemerintah saja,”ujarnya mengutip laman DPR. Terkait program tol.

(DetikNews) Komisi IV DPR akan Bahas Soal Beras Plastik dengan Menteri Pertanian

Jakarta - Beras diduga berbahan baku plastik yang ditemukan di Bantargebang, Bekasi, menggugah perhatian anggota dewan. Komisi IV DPR yang salah satu tugasnya membawahi persoalan pangan akan membahas kasus beras plastik ini bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman."Sudah dijadwalkan untuk membahas masalah ini dengan Pak Menteri. Plan minggu depan, hari Senin atau Selasa," ungkap anggota Ko.

(Merdeka) Komisi IV DPR: Kinerja menteri Jokowi oke, arahnya on the track

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat enam bulan. Alasannya, Jokowi sudah bekerja sesuai dengan janjinya di kampanye Pilpres 2014 lalu. "Kami di Komisi IV DPR menilai Pak Jokowi oke-oke saja, arahnya oke on the track. Mitra kerja juga bagus menurut saya," kata Edhy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Ju.

(Kompas) Terancam Stagnan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di daerah-daerah yang menggelar pemilu kepala daerah serentak 2015 terancam stagnan. Pasalnya, anggaran pembangunan tersedot untuk pilkada. Namun, Kementerian Dalam Negeri meyakinkan bahwa pembangunan tidak akan terhambat. Menurut Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), ruang fiskal dari sedikitnya 143 dari total 269 daerah y.

(MetroTVNews.com) Soal SBY dan Petral, DPR akan Panggil Sudirman Said

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR berencana memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kamis 21 Mei. Pemanggilan berkaitan dengan pernyataan Sudirman tentang pembubaran Petral yang selalu terhenti di meja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Kami sudah tanda tangan untuk memangil Sudirman Said ke DPR," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rab.

(Republika) DPR Desak Pemerintah Lakukan Investigasi Beredarnya Beras Plastik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah mengambil langkah cepat terkait beredarnya beras dari bahan plastik di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk segera mengusut peredaran beras palsu tersebut."Kami mendesak pemerintah melakukan investigasi dan menarik beras tersebut jika ada," kata Edhy di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).Edhy mengatakan.

(Kompas) Sudah Ditolak Jokowi, DPR Bersikukuh Ingin Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menolak usulan DPR RI untuk merevisi undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Namun, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan akan tetap melanjutkan revisi UU tersebut agar dapat mengakomodasi Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dalam pilkada. Rambe mengatakan, sikap pemerintah untuk menerima atau menolak undang-undang seh.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) dan RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Komisi 9 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM), sekaligus RDPU dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) pada Rabu 22 April 2015. Agenda rapat yaitu membahas mengenai SDM bidang kesehatan. Rapat ini membahas tentang progres Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kep.

(Kompas) Penyakit Bebani Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Si.

(Kompas) Nama Pansel KPK di Meja Presiden

JAKARTA, KOMPAS — Tujuh nama calon anggota panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak awal pekan ini, sudah berada di meja Presiden Joko Widodo. Diharapkan, nama-nama tersebut disetujui Presiden dan surat keputusan segera diterbitkan. Dengan demikian, pansel sudah bisa bekerja pada Juni 2015. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Selasa (19/5), mengatakan, Presiden belum menandatan.

(Kompas) Ketidakpuasan atas Kinerja Institusi Demokrasi Tinggi

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan sistem demokrasi di Tanah Air tidak diiringi dengan kepuasan terhadap kinerja dari institusi-institusi demokrasi. Tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, dan Kepolisian Negara RI masih menempati posisi tertinggi. Hal ini terlihat dari hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk "Reflek.

(Kompas) Pemerintah Menolak Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menolak usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Presiden berpandangan, UU itu belum pernah diimplementasikan sehingga belum perlu direvisi. "Presiden menyatakan menolak untuk revisi, jadi memakai yang sudah ada, yakni UU No 8/2015," kata Menteri Koordinator Bidang.

(Kompas) BI Dorong Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia segera merelaksasi kebijakan rasio pinjaman terhadap nilai aset rumah dan kendaraan bermotor. Rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan juga akan dilonggarkan. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati berencana melonggarkan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate 7,5 pe.

(Kompas) Kajian BBM Tiga Bulan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang waktu pengkajian harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar menjadi setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Selama ini, kajian harga sekali dalam sebulan berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Pengkajian harga yang lebih panjang dinilai akan membuat situasi sosial ekonomi di masyarakat lebih stabil. Hal it.

(Liputan6) Anggota DPR Ini Mengaku Gajinya Habis Dalam Sedetik?

Liputan6.com, Jakarta - Menjadi anggotaDPR dipastikan akan mendapat fasilitas rumah dinas, safari ke beberapa daerah yang dibiayai oleh negara dalam rangka kunjungan kerja, serta beberapa tunjangan lainnya yang tidak sedikit.Namun anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aditya Mufti Ariffin mengakui gaji secara keseluruhan ditambah tunjangan tersebut besarannya sekitar Rp .

(RMOL.CO) Alasan Tingkat Kepuasan DPR Lebih Rendah Dibanding KPK

RMOL. Survei Poltracking Indonesia terbaru menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja KPK lebih tinggi dibandingkan terhadap kepolisian dan DPR. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberi alasan kenapa lembagannya dan kepolisian kalah dari KPK. Menurutnya, pegawai KPK lebih sedikit dibandingkan Polri, sehingga untuk menghindari kesalahan KPK lebih mudah dibandingkan kepolisian."Semakin.

(MetroTVNews.com) DPR Bangun Area Untuk Demonstrasi Mahasiswa

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejumlah demonstrasi akan digelar bertepatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), 20 Mei. Salah satu lokasi demonstrasi adalah di depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.Pimpinan DPR pun akan menyediakan tempat buat demonstran. Sebab, momen Harkitnas adalah sebuah perjalanan yang harus diingat bangsa."Ke depan, DPR akan menyiapkan tempat bagi mahasisw.

(Sorotnews) Komisi I DPR Kritik Tes Keperawanan di TNI

JAKARTA,SOROTnews.com: Rekruitmen prajurit TNI harus bertumpu pada kesehatan klinis/fisik, kecerdasan, kejiwaan ( psikologis). karena penting untuk menyeleksi orang yang diproyeksi sesuai atau mampu atau menunjang tugas-tugas kemiliteran. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Irine Yusiana Roba Puteri dalam siaran Pers kepada wartawan,Jumat (15/5/2015). “Menurut saya, perawan tidak peraw.

(Bisnis.com) DPR Minta Kepastian Ada Tidaknya Beras Palsu Dari Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepastian kepada pemerintah yang menjamin tidak adanya peredaran beras palsu di seluruh pelosok Tanah Air."Jaminan pemerintah ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu," kata anggota Komisi IV DPR RI Hermanto seperti dikutip dalam website resmi DPR, Senin (18/5/2015).Isu beras palsu ini memang me.

(Kompas) Temui Presiden Jokowi, DPR Ajukan Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi II dan pimpinan DPR bertemu Presiden Joko Widodo di kantor presiden, Senin (18/5/2015) siang. Dalam pertemuan itu, mereka kembali mengajukan usulan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Kami mengajukan agar pilkada ini efisien dan efektif. Jadi asas pilkada serentak ini kita harus dimasukkan di dalam re.

(MetroTVNews.com) Klarifikasi Tjahjo: Saya Sudah Mundur dari DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Tjahjo Kumolo membantah rangkap jabatan di pemerintahan dan di legislatif. Dia mengaku mengundurkan diri dari DPR sejak resmi dilantik menjadi menteri. "Surat pengunduran diri sekaligus juga kepada pimpinan DPP PDIP serta ketua DPR," kata Tjahjo melalui Twitter, Senin (18/5/2015)."Sejak itu juga, saya tidak pernah lagi menerima gaji sebagai anggota DPR,.

Pembubaran Petral Baru Bisa Diapresiasi Setelah Ada Hasilnya

JAKARTA, WikiDPR.org - Pembubaran Petral, anak perusahaan Pertamina yang dibentuk untuk mengimpor minyak, dianggap oleh anggota DPR belum tepat untuk diapresiasi. Menurut Kardaya Warnika, ketua Komisi 7 DPR-RI, Petral dibubarkan karena dianggap tidak efisien. Menurut Kardaya tujuan dari pembubaran ini adalah agar harga BBM bisa lebih murah lagi dengan menurunkan biaya pengadaan BBM. Kardaya mengat.

(Tempo) DPR Panggil Menteri Yohana Soal Penelantaran Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Desy Ratnasari, bakal memanggil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise terkait dengan kasus penelantaran anak di Citra Gran Cibubur, Jawa Barat. “Sesegera mungkin kami, Komisi VIII, akan mengundang beliau,” katanya di Markas Besar Kepolisian RI, Senin, 18 Mei 2015.Pemanggilan ini berawal dari kasus penela.

(Okezone) DPR Khawatir Media Asing Bebas Jalankan Agenda Khusus di Papua

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan media asing melakukan kegiatan jurnalistik di Papua. Pasalnya, banyak media luar yang memiliki agenda khusus dalam berbagai isu sensitif terkait Bumi Cendrawasih. Salah satu agenda khusus tersebut menurutnya, adalah untuk menunjukkan pada dunia bahwa Pemerintah Indonesia tidak serius .

(Kompas) Ketua DPR Baru Tahu Puan dan Tjahjo Masih Berstatus Anggota Dewan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto kaget saat mengetahui bahwa Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo masih berstatus sebagai anggota DPR. Dia mengaku baru mengetahui bahwa PDI-Perjuangan belum mengajukan surat penggantian antarwaktu untuk dua anggotanya itu. "Saya malahan baru dengar tuh," kata Novanto di Komp.

(MetroTVNews.com) DPR: Arsitektur Keuangan Wujudkan Perekonomian Berkelanjutan

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad menyatakan bahwa arsitektur sistem keuangan nasional bertujuan untuk mewujudkan perekonomian berkelanjutan di masa-masa yang akan datang."Arsitektur sistem keuangan nasional adalah sebuah suprastruktur yang mempunyai tujuan akhir, yakni terwujudnya sistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan," katanya, .

(Berita Satu) Soal Tender Listrik, DPR Akan Panggil Dirut AP II

[JAKARTA] DPR akan memanggil Dirut PT Angkasa Pura II untuk mempertanyakan hasil tender peningkatan kapasitas listrik di Bandara Soekarno-Hatta yang dimenangkan oleh PT Nindya Karya (NK). Menurut informasi yang diterima Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja, ada kejanggalan dalam proses tender, penentuan pemenang, maupun pengerjaannya. "Saya mendapat informasi yang kurang positif terkait te.

(Berita Satu) DPR Desak Pertanggungjawaban Dana Desa Melalui Sistem IT

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lukman Edy mengatakan, Komisi II DPR mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyediakan pertanggungjawaban dana desa melalui sistem Teknologi Informasi. "Kita mendesak pertanggungjawaban dana desa melalui sistem IT," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

(Kompas) Tata Kelola Minyak Dijamin Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menjamin tata kelola minyak dan gas bumi, terutama dalam pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak, akan lebih baik. Jaminan ini menyusul likuidasi Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral beserta anak usahanya. Indonesia merupakan negara pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Kebutuhan Pertamina untuk impor minyak dan gas.

(Kompas) 10 PKPU Selesai Diundangkan

JAKARTA, KOMPAS — Seluruh peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang menjadi acuan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah telah selesai diundangkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyelenggara ataupun calon peserta pilkada di daerah bisa menjadikan peraturan itu sebagai pedoman atau acuan teknis dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Ke-10 peraturan KPU (PKPU) tersebut bisa dili.

(Kompas) KPK Tidak Akan Menyerah

JAKARTA, KOMPAS — Gelombang praperadilan terhadap penetapan status tersangka kasus korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, tak akan menghambat proses hukum di lembaga antirasuah itu. Terhadap kondisi kurang menguntungkan tersebut, KPK tidak akan menyerah. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Ambon, Rabu (13/5). Di Ambon, Adnan menemui Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuck Su.

(Kompas) Presiden Ingin Kapabilitas Pengawas Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo terkejut dengan laporan hasil audit internal Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menyebutkan 85 persen aparat pengawasan internal pemerintah kapabilitasnya masih rendah atau berada pada level I. Dengan kapabilitas seperti itu, pengawasan internal yang dijalankan selama ini dikhawatirkan belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang b.

BNPB - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan BNPB

Pada 15 April 2015 pukul 19.46 WIB, Komisi 8 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 8 Nusantara 2. Rapat dipimpin oleh Saleh Daulay dari Sumut 2. Agenda rapat kali ini membahas mengenai Managing Disaster Risk (MDR) secara nasional. Pada pemaparannya BNPB menyampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang dapat me.

(MetroTVNews.com) Anggota DPR Usman Ja'far Meninggal Dunia

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPR Usman Ja'far meninggal dunia. Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menghembuskan nafas terakhir pukul 06.15 WIB.Kabar tersebut dikonfirmasi oleh politikus PPP Anas Thahir kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).Usman merupakan Gubernur Kalimantan Barat periode 2003 - 2008. Gubernur Kalimantan Barat saat ini Cornelis menyampaikan duka citanya."S.

(Antara) DPR dan pemerintah rapat konsultasi Pilkada

Jakarta (ANTARA News) - DPR RI dan pemerintah akan menggelar rapat konsultasi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)."Hari Senin (18/5), Pimpinan DPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah di Istana Negara," kata Ketua DPR RI Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat. Kepastian digelarnya rapat konsultasi itu setelah ada pertemuan antara Ketua DPR dan Presiden Jokowi .

(JPNN) Herman Khaeron: Menteri Susi Jangan Bikin Misteri, Sebut Siapa Yang Tawari Rp 5 Triliun

JAKARTA - Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengeluarkan pernyataan menghebohkan bahwa dirinya diminta mundur dan ditawari uang Rp 5 triliun. Meski tidak mengungkapkan siapa‎ yang menawarinya, sontak ucapan Susi melalui akun twitternya langsung memancik komentar publik, termasuk dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ‎Herman Khaeron meminta Susi mengungkapkan upaya penyua.

(Tempo.co) Pertamina Tunda Jual Pertalite, Kenapa Mesti Izin DPR?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan menunda penjualan Pertalite karena terbentur izin dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertamina khawatir dianggap membangkang dengan tetap menjual Pertalite tanpa persetujuan DPR.   "Kami harus menurut. Kalau saya sih enggak apa-apa (jalan terus), karena ingin 'nakal'. Tapi nanti yang kena beliau (Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto),&.

(Kompas) Waktu "Mepet", DPR Batal Revisi UU Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR batal merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Partai Politik karena "mepetnya" waktu penyelenggaraan pilkada. DPR hanya akan merevisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. "Dari pembicaraan tadi disimpulkan UU Parpol direvisinya nanti saja karena ini pendek waktunya. Sekarang prioritas kita UU Pilkada," kata Wakil Ketua DPR Fadl.

(Detik) Fadli Zon: Kalau Ada Anggota DPR Pakai Jasa PSK Artis Itu Masalah Pribadi

Jakarta - Robbi Abbas alias RA melakoni bisnis sebagai germo dari artis-artis seksi bertarif puluhan juta rupiah. Tentunya segmen dari bisnis prostitusi yang dilakukan secara online itu banyak dinikmati kalangan berduit. Adakah politikus yang jadi konsumennya?"Kalau pun ada, ini masalah pribadi. Bukan tugasnya sebagai anggota dewan. Lebih bagus itu ditangani secara personal," kata Wakil Ke.

(VIVA.co.id) DPR Dukung Presiden Jokowi Tunjuk Jubir

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menilai Presiden Jokowi terlihat tidak selalu siap dalam memberikan jawaban terhadap sejumlah isu yang ditanyakan wartawan. Untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dengan publik sudah sepatutnya presiden menunjuk juru bicara (jubir).“Presiden tidak boleh kebanyakan melayani doorstop interview, hasilnya seperti selama ini beliau terlihat .

(Berita Satu) Konflik Politik Hingga Perubahan UU MD3 Pengaruhi Kinerja Legislasi DPR

Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa sejak awal, pihaknya sudah menyadari dari tiga fungsi DPR RI, fungsi legislasi atau pembuatan UU paling mudah dijadikan patokan menilai kinerja dewan. Misalnya, bila dibandingkan dengan fungsi penganggaran (budgeting) dan pengawasan pemerintahan. Masalahnya, kata Saan, proses legislasi pada saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. .

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI)

Pada tanggal 22 April 2015, Komisi 10 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI). Rapat yang dipimpin oleh Ridwan Hisjam dari Partai Golkar ini membahas mengenai persiapan untuk acara TAFISA World Sport For All Games pada bulan Oktober 2016. Berikut pemaparan dari FORMI: FORMI pada awalnya menjelaskan mengenai struktur organisasi .

Audiensi Komisi 10 dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Komisi 10 melakukan Audiensi dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada tanggal 22 April 2015. Pimpinan Audiensi ini adalah Ridwan Hisjam dari Partai Golkar. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari Himpaudi dan juga menyampaikan rekomendasi terhadap Komisi 10. Berikut pemaparan dari Himpaudi yang disampaikan oleh Profesor Neti Herawati: Menurut Himpaudi, pa.

Adhi Karya, Waskita Karya & Antam - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN Mengenai Right Issue serta Penyertaan Modal Negara (PMN)

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Antam, pada hari Senin 20 April 2015. Rapat dipimpin oleh Ahmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/F-FPAN) Dapil Sumatera Selatan 1 dan didampingi oleh Dodi Reza Alex Nurdin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) Dapil Sumatera Selatan 1, dan Mitra Ke.

(Kompas) Putusan MK Jadi Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan tersangka adalah obyek praperadilan mulai dirasakan dampaknya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek K, Selasa (12/5), memakai putusan itu sebagai pertimbangan saat menyatakan penetapan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka adalah tidak sah. Pada 16 Januari 2015, hakim PN Jaka.

(Kompas) Presiden Ingatkan Parpol

SURABAYA, KOMPAS — Partai politik memiliki peran dan sejarah dalam mewujudkan demokrasi dan mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai konstitusi. Agar peran dan sejarah parpol itu terwujud, Presiden Joko Widodo mengingatkan parpol untuk tidak menjadi ajang perebutan kekuasaan, dan melupakan amanat rakyat. "Parpol justru harus menjadi institusi yang kuat untuk memajukan negara. Itu tant.

(Kompas) Serapan Bulog Membaik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin stok beras di Perum Bulog aman untuk empat bulan ke depan atau sampai September. Dengan demikian, pemerintah tidak akan mengimpor beras dalam waktu dekat ini. Stok dilaporkan bertambah karena penyerapan beras oleh Perum Bulog makin membaik sejak beberapa hari lalu. "Stok beras di Bulog saat ini sudah meningkat. Stok terakhir sebanyak 1,2 juta ton sehingga .

(Republika) DPR Pastikan Golkar dan PPP Ikut Pilkada Desember Mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, yang mengatakan kemungkinan besar Partai Golkar dan PPP absen dari Pilkada serentak tahun 2015."Catatan saya, kritik pemerintah, Pak Tedjo yang menyatakan dua parpol terancam tidak bisa ikut Pilkada, itu keliru,.

(Kompas) Program Strategis Mulai Jalan

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki bulan ketujuh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sejumlah kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur mulai menerima anggaran untuk menjalankan program strategis. Ini bisa terjadi karena nomenklatur kementerian telah disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan.

(Kompas) Impor Beras Diperkirakan di Atas 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS — Impor beras tahun ini diperkirakan di atas satu juta ton. Sejumlah analisa muncul terkait dengan stok dan cuaca yang tidak mendukung pertanaman padi tahun ini. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, Minggu (10/5), di Jakarta, memperkirakan impor beras Indonesia minimal 2 juta ton. Perhitungan tersebut didapat setelah mengh.

(Tempo.co) DPR Ngotot Revisi UU Pilkada, Ini Reaksi Pemerintah Jokowi

TEMPO.CO , Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat berkeras akan merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik. Keputusan ini diambil agar Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan bisa mengik

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita