Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 10 Jul 2023, Ditulis Tanggal: 21 Aug 2023Pada 10 Juli 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia tentang penyelesaian permasalahan Ikatan Notaris Indonesia. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Habiburokhman dari Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta 1 pada pukul 14.09 WIB. (Ilustrasi: KabarID.com)
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 8 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 15 Aug 2023Pada 8 Juni 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmad Sahroni dari Fraksi Nasdem dapil DKI 3 pada pukul 10.30
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 31 May 2023, Ditulis Tanggal: 18 Aug 2023Pada 31 Mei 2023, Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10.30 WIB.
Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 30 Mar 2023, Ditulis Tanggal: 31 Mar 2023Pada 30 Maret 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan terkait Perubahan Keempat UU Mahkamah Konstitusi, Rapat Dengar Pendapat Umum ini dibuka oleh Adies dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 14.09 WIB
Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 29 Mar 2023, Ditulis Tanggal: 8 May 2023Pada 29 Maret 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengenai Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Sahroni dari Fraksi Partai Nasional Dem
Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 21 Mar 2023, Ditulis Tanggal: 27 Apr 2023Pada 21 Maret 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Sahroni dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (P-Nasdem) dapil DKI 3 pada pukul 15.18 WIB. (Ilustrasi: Radar Tasik.Id)
Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 15 Feb 2023, Ditulis Tanggal: 17 Feb 2023Pada 15 Februari 2023, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham tentang penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 4 pada pukul 14.05 WIB. (Ilustrasi: Murdono Law Office)
Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 17 Jan 2023, Ditulis Tanggal: 20 Jan 2023Pada 17 Januari 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) tentang penyampaian aspirasi terkait permasalahan implementasi P4GN dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pangeran KS dari Fraksi PAN dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 14.08 WIB. (Ilus
Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 24 Nov 2022, Ditulis Tanggal: 23 Dec 2022Pada 24 November 2022, Komisi 3 DPR-RI menyelenggarakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM mengenai Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10:22 WIB. (Ilustrasi: sinpo.id)
Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 14 Nov 2022, Ditulis Tanggal: 21 Dec 2022Pada 14 November 2022, Komisi 3 DPR-RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP mengenai Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P dapil Jawa Tengah 4 pada pukul 10:29 WIB. (Ilustrasi: ntt.kemenkumham.go.id)
Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 19 Sep 2022, Ditulis Tanggal: 21 Oct 2022Pada 19 September 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan RDPU dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) tentang masukan terkait pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pangeran Khairul dari Fraksi PAN dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 10.02 WIB. (Ilustrasi: Hukum Online.com)
Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 6 Jul 2022, Ditulis Tanggal: 12 Jul 2022Pada 6 Juli 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM mengenai Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khaerul Saleh dari Fraksi Partai Amanat Nasiona (F-PAN) dapil
Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 13 Jun 2022, Ditulis Tanggal: 27 Oct 2022Pada 13 Juni 2022, Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengenai Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 14:38 WIB. (ilustrasi: hukumonline.com)
Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 25 May 2022, Ditulis Tanggal: 3 Jun 2022Pada 25 Mei 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Desmond dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Banten 2 pada pukul 14.25 WIB. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 25 May 2022, Ditulis Tanggal: 20 Jul 2022Pada 25 Mei 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mengenai Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Adies Kadir dari Fraksi Partai Golongan Karya (FP-Golkar) dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10.37 WIB. (Ilustrasi: m.republika.co.id)
Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 23 May 2022, Ditulis Tanggal: 30 May 2022Pada 23 Mei 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah mengenai Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khaerul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 10.28 WIB. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 13 Apr 2022, Ditulis Tanggal: 27 Apr 2022Pada 13 April 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM) mengenai Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh
Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 7 Apr 2022, Ditulis Tanggal: 27 Apr 2022Pada 7 April 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang masukan terhadap substansi RUU KUH Perdata. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 13.16 WIB. (Ilustrasi: Blog Hukum UNISBANK)
Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 31 Mar 2022, Ditulis Tanggal: 19 Apr 2022Pada 31 Maret 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengenai Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain. Rapat Panja ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khaerul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 10.22 WIB. (Ilustrasi: JejakParlemen)
Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 27 Jan 2022, Ditulis Tanggal: 3 Feb 2022Pada 27 Januari 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu mengenai Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khairul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 pada pukul 12.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk u
Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 1 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 6 Apr 2020Pada 1 April 2020, Komisi 3 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Hukum & HAM tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan). Raker dipimpin oleh Adies Kadir Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 11:30 WIB.
Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 30 Mar 2020, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2020Pada 31 Maret 2020, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengenai Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Seluruh Wilayah Indonesia. RDP virtual ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Herry dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil N
Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 24 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 31 Mar 2020Pada 24 Februari 2020, Komisi 3 DPR RI mengadakan Raker dengan Menteri Hukum & HAM tentang Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan. Raker dipimpin oleh Desmond J. Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 14:32 WIB.
Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 5 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 14 Apr 2020Pada 5 Februari 2020, Komisi 3 DPR RI mengadakan RDP dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) tentang Rencana Kerja Tahun 2020. RDP dipimpin oleh Adies Kadir Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10:35 WIB.
Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
Komisi/AKD: Komisi 3, Tanggal Rapat: 30 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 2 Mar 2020Pada 30 Januari 2020 Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kapolri tentang Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya. Rapat kerja ini dipimpin oleh Herman H dari Fraksi PDI Perjuangan dapil NTT 2 pada pukul 10:33 WIB.