Dukungan terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) — Audiensi Komisi 9 DPR-RI dengan Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 12 Jul 2023, Ditulis Tanggal: 17 Jul 2023Pada 12 Juli 2023, Komisi 9 DPR-RI menerima Audiensi dari Organisasi-Organisasi Pendukung RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law) terkait Dukungannya terhadap Pengesahan RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law). Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Emanuel Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar dapil Nusa Tenggara Timur pada pukul 09:46 WIB. (Ilustrasi: )
Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 19 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 1 Aug 2023Pada 19 Juni 2023, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah membahas Pengambilan Keputusan pada Akhir Pembicaraan Tingkat I Atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan. Raker dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB dapil Jawa Timur 3 pada pukul 11.06 WIB.
Penyelesaian Pesangon Karyawan yang Dipensiunkan Dini - Audiensi Komisi 9 dengan Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 8 Dec 2022, Ditulis Tanggal: 9 Dec 2022Pada 8 Desember 2022, Komisi 9 DPR-RI menerima audiensi dari Pengurus Perkumpulan Mantan Karyawan Vico Indonesia tentang penyelesaian pesangon karyawan yang dipensiunkan dini. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Charles dari Fraksi PDIP dapil DKI Jakarta 3 pada pukul 13.06 WIB. (Ilustrasi: Quora)
Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 15 Nov 2022, Ditulis Tanggal: 19 Dec 2022Pada 15 November 2022, Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan mengenai Penyampaian Naskah Akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Felly Estelita dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (FP-Nasdem) dapil Sulawesi Utara pada pukul
Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 25 Jan 2022, Ditulis Tanggal: 9 Feb 2022Pada 25 Januari 2022, Komisi 9 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan tentang perkembangan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan kelas rawat inap standar. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Felly Estelita Runtuwene dari Fraksi Nasdem dapil Sulawesi Utara pada pukul 10.37 WIB. (Ilustrasi: Berpendi
Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 24 Jan 2022, Ditulis Tanggal: 28 Jan 2022Pada 24 Januari 2022, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja mengenai Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Anshory Siregar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapil Sumatera Utar
Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022 — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 24 Jan 2022, Ditulis Tanggal: 17 Feb 2022Pada 24 Januari 2022, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Tenaga Kerja mengenai Penjelasan tentang Tindak Lanjut Putusaan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 sehubungan dengan dinyatakannya UU 11/2020 tentang Cipta Kerja Inskonstitusional Bersyarat dan Upah Minimum Tahun 2022. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Ansory Siregar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dapil Sumat
Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Makanan — Komisi 9 DPR RI RDPU dengan Para Pakar
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 5 Oct 2020, Ditulis Tanggal: 5 Oct 2020Pada 5 Oktober 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar tentang Pemberian Masukan RUU Pengawasan Obat dan Masukan. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Sri Rahayu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil JawaTimur 6 pada pukul 14:29 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://koinworks.com)
Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 29 Sep 2020, Ditulis Tanggal: 1 Oct 2020Pada 29 September 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) mengenai Masukan dan Tanggapan terkait Draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom). RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Sri Rahayu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) da
Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 11 Jun 2020, Ditulis Tanggal: 16 Jun 2020Pada 11 Juni 2019, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) secara virtual dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan mengenai Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Preside
Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indonesia serta Penanganan yang Dilakukan dalam Menghadapi Wabah DBD dan Mengendalikan TB untuk Mencapai Misi Bebas TB Tahun 2030 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP -- secara virtual) dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 14 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 16 Apr 2020Pada 14 April 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan mengenai Kondisi Terkini Wabah Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberkulosis (TB) di Indones
Penanganan Covid-19 - RDP (Virtual) Komisi 9 DPR RI dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes & Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil) & Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alkes & Lab (Gakeslab), dan Pengurus Asosiasi Produsen Alkes Indonesia (ASPAKI)
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 8 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2020Pada 8 April 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan RDP (Virtual) dengan Kepala BPOM, Kemenkes (Sekjen, Dirjen Farmalkes dan Dirjen Pelayanan Kesehatan), Kemenperin (Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil) dan Kemendag (Dirjen Perdagangan Dalam Negeri), Pengurus Gabungan Pengusaha Farmasi (GR. Farmasi), Pengurus International Pharmaceutica/Manufacturers Group (IPMG), Pengurus Gabungan Perusahaan Alk
Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 2 Apr 2020, Ditulis Tanggal: 16 Apr 2020Pada 02 April 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI) mengenai Upaya Pencegahan Covid-19. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dapil Jawa Timur 3 pada pukul 16:30 WIB dan dinyatakan t
Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia - RDPU Komisi 9 dengan GNPHI dan IAKMI
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 26 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 16 Mar 2020Pada 26 Februari 2020 Komisi 9 DPR RI mengadakan RDPU dengan dengan Pengurus Nasional Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia dan Pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tentang Permasalahan Status Kepegawaian Perawat Honorer Indonesia. RDPU dipimpin oleh Sri Rahayu Fraksi PDI-P dapil Jawa Timur 6 pada pukul 10:15 WIB.
Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat - Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 25 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 16 Mar 2020Pada 25 Februari 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan audiensi dengan Serikat Pekerja Indosat mengenai Mutasi dan PHK Massal Karyawan Indosat. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Ansory Siregar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 15:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Fasilitas dalam BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja Gabungan antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 18 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 26 Mar 2020Pada 18 Februari 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja Gabungan (Rakergab) antara komisi 2, komisi 8, komisi 9 dan komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Kepala BPKP, Kepala DJSN, Kepala BPS, dan Dirut BPJS mengenai Fasilitas dalam BPJS Kesehatan. Rakergab ini dibuka dan dipim
Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 12 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 23 Apr 2020Pada 12 Februari 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan Raker dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub tentang Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut. Raker dipimpin oleh Felly Fraksi Nasdem dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 15:10 WIB.
Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan – Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 10 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 18 Mar 2020Pada 10 Februari 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan mengenai Evaluasi dan Rencana Kerja BPJS Ketenagakerjaan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Emanuel Melkiades dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur2 pada pukul 13:35 dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Keluhan Masyarakat Natuna terkait Karantina WNI di Natuna — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten, Perwakilan Masyarakat, dan Perwakilan Mahasiswa Natuna
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 4 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 19 Mar 2020Pada 4 Februari 2020, Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Bupati, Ketua DPRD Kabupaten, Perwakilan Masyarakat, dan Perwakilan Mahasiswa Natuna mengenai Keluhan Masyarakat Natuna terkait Karantina WNI di Natuna. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Sri Rahayu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur 6 pada pukul 11:30 WIB.
Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 4 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 19 Mar 2020Pada 4 Februari 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengenai Rebranding BKKBN. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ansory Siregar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 13:55 WIB.
Penjelasan Kemenkes terkait Upaya Proaktif dan Masif dalam Rangka Pencegahan Penularan Melalui Penguatan Deteksi dan Pintu Masuk Negara dan Koordinasi Bersama dengan K/L Terkait - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 3 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 6 Mar 2020Pada 3 Februari 2020, Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan megenai Penjelasan Kemenkes terkait Upaya Proaktif dan Masif dalam Rangka Pencegahan Penularan Melalui Penguatan Deteksi dan Pintu Masuk Negara dan Koordinasi Bersama dengan K/L Terkait. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Emanuel M dari Fraksi Golkar dapil NTT 2 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka
Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 29 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 17 Mar 2020Pada 29 Januari 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM mengenai Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018. Rapat dengar pendapat dibuka dan dipimpin oleh Nihayatul dari Fraksi PKB dapil Jawa Timur 3 pada pukul 10:27 WIB
Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 27 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 16 Mar 2020Pada 27 Januari 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia mengenai Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ansory dari Fraksi PKS dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 14:2
Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 20 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 13 Mar 2020Pada 20 Januari 2020, Komisi 9 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan mengenai Permasalahan BPJS Kesehatan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Felly A dari Fraksi Nasdem dapil Sulawesi Utara pada pukul 14:17 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Masukan Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 DPR RI dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN
Komisi/AKD: Komisi 9, Tanggal Rapat: 16 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 29 Feb 2020Pada 16 Januari 2020 Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (FSP KEP KSPI), Ketum Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) dan Ketum Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (GEBER) BUMN membahas tentang masukan terkait RUU Cipta Lapangan Kerja. Rapat dengar pendapat umum dipimpin oleh Emanuel M dari Fraksi Golkar dapil NTT 2