Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkoh — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Mandiri Graha Persada, PT Jaddi Internasional, PT Asti Dama Adhimukti, dan PT Balihai Brewery Indonesia
- Pembahasan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Kalimantan Selatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU PPSK (Komisi 11 DPR-RI)
- Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Baleg dengan Pengusul dan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Harmonisasi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan RI
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul (Komisi 11 DPR-RI)
- Masukan/Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Menerima Audiensi dari Paguyuban Korban UU ITE
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- Pemantauan dan Peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Perusahaan Pengelolaan Sampah
- Masukan/Pandangan terhadap Pembahasan Racangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Pembahasan Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul
- Penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Hasil Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya — Rapat Pleno Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pengusul
- Hasil Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Perwakilan Pengusul
- Lanjutan Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) - Rapat Panja Baleg dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Raker Baleg dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menkumham
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah - Rapat Pleno Baleg dengan Ketua Panja
- Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah - Rapat Panja Bakeg dengan Pengusul
- Hasil Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Raker Baleg dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), dan Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Rapat: 13 Apr 2022, Ditulis Tanggal: 22 Apr 2022,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: DPD-RI
Pada 13 April 2022, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), dan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengambilan Keputusan atas Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Supratman Andi Agtas dari Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 20.45 WIB. (Ilustrasi: Kongres Advokat Indonesia)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Tim Pemerintah
- UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pemerintah bersama DPR-RI dalam panja telah melakukan upaya dinamis telah disepakati 213 DIM tetap, 63 DIM perubahan redaksional, 24 perubahan substansi dan 45 dihapus, dan telah disetujui dalam panja laporan Timus dan Timsin, dalam DIM dibahas secara dinamis terkait peraturan perundang-undangan elektronik di mana hal ini sejalan dengan berbasis digital dengan penerapan secara elektronik akan efektif dan efisien dengan asas keterbukaan dengan semangat meaningful participation.
- Kedua, terkait dengan pelaksanaan perundangan di Mahkamah Konstitusi (MK) serta peraturan perundangan di bawah UU di Mahkamah Agung (MA) baik di lingkungan DPR-RI dan Pemerintah dengan seiring sejalan Kejaksaan, yang mencakup PP dan Perpres dalam rangka efektifitas administrasi pemerintahan dan aktivitas kebebasan ini sebagai upaya bekerja maksimal untuk rakyat, dengan berbagai catatan yang diserahkan secara laporan utuh secara tertulis, oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS di mana seluruhnya melengkapi dengan apa yang dibahas pada rapat ini.
- Tim Pemerintah mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota karena ada pengawasan melekat, jadi ini harus ada kompensasi, Tim Pemerintah berterimakasih kepada DPD-RI yang turut hadir dalam pembahasan ini, Tim Pemerintah juga berterimakasih kepada seluruh tim pemerintah dan seluruh kementerian untuk mendukung terselesaikannya RUU ini, semoga Tuhan memberi rahmat kepada kita semua.
DPD-RI
- Pada prinsipnya, DPD-RI menyampaikan terimakasih sebagai upaya yang dilakukan oleh Baleg DPR-RI dan semua fraksi yang telah menyampaikan pandangannya terkait payung hukum UU Cipta Kerja dalam rangka perundang-undangan Omnibus Law.
- DPD-RI ingin menyampaikan keputusan MK tidak hanya payung hukum Omnibus Law, tetapi terkait DPR-RI perlu melakukan revisi UU terkait PPP ini, demi kepentingan bangsa dan negara DPD-RI menyetujui dengan apa yang telah kita sepakati bersama.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkoh — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Mandiri Graha Persada, PT Jaddi Internasional, PT Asti Dama Adhimukti, dan PT Balihai Brewery Indonesia
- Pembahasan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Parigi, dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan atas Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, dan Kalimantan Selatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU PPSK (Komisi 11 DPR-RI)
- Pembahasan RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Baleg dengan Pengusul dan Tim Ahli Baleg DPR-RI
- Harmonisasi RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan RI
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul (Komisi 11 DPR-RI)
- Masukan/Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Menerima Audiensi dari Paguyuban Korban UU ITE
- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan
- Pemantauan dan Peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Perusahaan Pengelolaan Sampah
- Masukan/Pandangan terhadap Pembahasan Racangan Undang-Undang (RUU) tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Pembahasan Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul
- Penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Penyusunan RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol) - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Hasil Harmonisasi RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya — Rapat Pleno Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pengusul
- Hasil Harmonisasi RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR-RI dan Perwakilan Pengusul
- Lanjutan Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) - Rapat Panja Baleg dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan - Raker Baleg dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menkumham
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah - Rapat Pleno Baleg dengan Ketua Panja
- Harmonisasi RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah - Rapat Panja Bakeg dengan Pengusul
- Hasil Laporan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) terhadap Pembahasan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah