Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
RUU Laba Sebelum Pajak (EBT) – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 7 dengan Pusat Kajian Energi UI, ITB, ITS, UNPAD dan UGM
Tanggal Rapat: 28 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 26 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Pusat Kajian Energi UI, ITB, ITS, UNDIP dan UGM
Pada tanggal 28 Januari 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Kajian Energi UI, ITB, ITS dan UGM untuk RUU Laba Sebelum Pajak (EBT).
Rapat dibuka dan pimpin oleh Tamsil Linrung Fraksi PKS dapil Sulawesi Selatan 1 pada pukul 12.30 WIB, Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar rapat, Tamsil Linrung menyampaikan berdasarkan dari Sekretariat Komisi sudah tanda tangan terdiri dari 12 anggota dan 7 Fraksi dari total 50 anggota di Komisi 7 DPR RI. Tamsil mengatakan energy sangat penting bagi Negara, jadi pengaturan energy baru terbarukan juga sanga penting untuk didiskusikan dan sangat dekat
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pusat Kajian Energi UGM
· Potensi dari gelombang laut bisa menjadi sumber energi yang bisa dimanfaatkan
· Hak menguasi Negara, (i) sinkronisasi pengaturan Hak Menguasi Negara antara konsideran dengan batang tubung. (ii) jangkauan Hak Menguasai Negara akan diatur untuk sumber daya energy, yaitu: Output Listrik, Penguasaan apakah juga mencakup asset, Skema BOOT power plant eksisting, dan Isu power plant terintegritas. (iii) Pemerintah perlu menjamin kepastian berusaha yakni pembagian resiko yang seimbang, perlakuan sama tanpa membedakan kapasitas, teknologi dan lokasi pembangkit EBT.
· Adanya pengaturan yang offside dari Pak Menteri, sehingga ini menjadi peluang dari DPR untuk mengatur agar tidak adanya Permen yang keluar jauh dari norma.
· Posisi RUU EBT dari UU Sektor Energi lainnya, (i) posisi RUU EBT adalah dijadikan lex specialis untuk pengelolaan EBT. (ii) untuk nuklir di Pasal 6 ayat (3) RUU dikatakan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apakah berarti tetap menginduk pada UU 10/1997. (iii) pengelolaan EB seperti hydrogen dan CBM perlu diintegrasikan dengan UU Migas dan UU Minerba.
· Insentif EBT, Terkait dengan Isu Strategis perlu adanya arahan pengelolaan insentif yang komprehensif dengan mempertimbangkan pengaturan eksisting tentang insentif energy fosil, perlu kejelasan entitas BUT sebagai penerima insentif (sinergi dengan undang-undang lain), dan ketentuan insentif perlu disinergikan dengan peraturan perundang-undangan eksisting.
· Akselerasi Market EBT perlu mempertimbangkan klausul dalam kontrak pengadaan EBT yang memungkinkan adanya pembagian resiko seimbang, sehingga lembaga pembiayaan mampu menyediakan pembiayaan proyek, sehingga tingkat harga keekonomian proyek menjadi lebih layak. Perlu inisiasi dalam batang tubuh RUU seperti Karakteristik Masing-masing jenit EBT: (i) One Map Policy (supply-demand: integritasi Neraca EBT-Neraca Gas-RUPTL-Rencana industry strategis). (ii) Desentralisasi Energi: Mandatori Pusat dan Daerah-DAK-Modifikasi pajak daerah-daerah-Integrasi Perijinan. (iii) Harmonisasi Regulasi sector energy dan regulasi pendukung.
· Harga energy baru dan terbarukan (Keekonomian): (i) potensi masalah terkait dengan definisi nilai kekonomian yang berkeadilan, dan definisi tingkat pengembalian yang wajar. (ii) nilai keekonomian yang berkeadilan (fair price) adalah harga yang dianggap wajar oleh kedua belah pihak, terkait dengan dari sisi badan usaha harga yang dapat menutup seluruh biaya (termasuk apportunity costs) yang dapat ditunjukan oleh IRR. (iii) Harga keekonomian, harga keekonomian EBT relative lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang menyebabkan investasi EBT masih
rendah.
Pusat Kajian Energi UI
· Judul RUU, pada umumnya terdapat undang-undang tentang energy terbarukan , namun tidak dikenal UU energi baru. UU energi baru biasanya dimasukkan didalam undang-undang yang terkait dengan sumber daya energinya, contoh adalah Syefuels termasuk didalam undang-undang mineral/batubara, CBM termasuk dalam UU Migas, Nulir telah memiliki UU terdiri. Disamping itu dikarenakan sebagian sistem bisnis energy baru dan energy terbarukan sangat berbeda. Sehingga, kami mengusulkan mengganti judul RUU EBT diubah menjadi RUU ET
· Keselarasan RUU ET dengan UU yang terkait, keberadaan undang-undang EBT perlu diselaraskan dengan undang-undang lain yang terkait, sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan, dan UU yang terkait tersebut harus menjadi bagian pertimbangan dalam “mengingat”. (i) keberadaan undang-undang EBT harus selaras dengan undang-undang energy lainnya. Contoh undang-undang energy No 30 tahun 2007, undang-undang migas, undang-undang minerba/batubara, undang-undang kelistrikan, undang-undang ketenaganukliran, undang-undang panas bumi. (ii) keberadaan undang-undang EBT harus selaras juga dengan undang-undang sekitar lain (selain energy). Contohnya adalah undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang pengesaha Paris Agreement (COP21), undang-undang sector transportasi, undang-undang kehutanan, undang-undang kelautan, energy effisiensi dan konservasi.
· Pusat kajian energi UI mengatakan kita akan mengalami transisi energi ke energi sustainable maka dari itu EBT sangat penting, dan harus mengkoordinasikan UU yang sudah ada dan RUU EBT ini karena banyak UU yang berkaitan dengan energi ini. Dan melihat dari keekonomiannya harus mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan.
· Dalam BAB 3 tentang penguasaan sumber daya alam, tidak semua sumber daya bisa kita kuasai dan dijual.
Pusat Kajian Energi ITS
· Berapapun harga EBT kita harus menjada agar tidak berlebihan.
· Pusat Kajian Energi ITS menyetujui untuk memenuhi standar nasional tetapi harus tau yang lain-lain harus SNI karena terkadang kita masih memaki standar internasional.
Pusat Kajian Energi UNDIP
· Harus adanya semacam lembaga baru seperti Pertamina untuk jual beli EBT. Pengembangan EBT harus bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah ketika membangun.
· Pusat Kajian Energi UNDIP menyampaikan tidak menerima draft yang disampaikan terkait RUU EBT ini jadi kita tidak bisa menyiapkan secara utuh bahan yang dibutuhkan juga.
Pusat Kajian Energi ITB
· Pusat kajian energi ITB menyampaikan itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan Energinya bukan menguasi energi.
· Energi baru dan terbarukan muncul dan menjadi topic pembicaraan dunia mulai awal tahun 1980-an, akibat dari krisis minyak bumi yang terjadi di tahun 1970-an.
· Terkait dengan energi nir-karbon muncul ketika dunia ramai membicarakan cara-cara penanggulangan pemanasan global, yang salah satu penyebab utamanya adlah pemanfaatan atau pembakaran berlebihan sumber daya fosil.Energi nir-karbon mencakup energi terbarukan dan energi nuklir.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia