Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan
Tanggal Rapat: 4 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 30 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kementerian Perhubungan→Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
Pada 4 Juli 2018, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat pada pukul 14:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : marketeers.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kementerian Perhubungan → Dirjen Perhubungan Darat
- Fokus dan output pembangunan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat TA 2018
- Peningkatan keselamatan dan keamanan
- Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di 266 ruas jalan Nasional
- Rehabilitasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di 31 lokasi
- Rehabilitasi pelabuhan danau di 3 lokasi
- Pengadaan alat keamanan di terminal tipe A (metal detector, CCTV)
- Pelaksanaan Pekan Keselamatan Nasional di 10 lokasi
- Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di 13 kegiatan
- Pemasangan Lokasi Rawan Kecelakaan di 2 kegiatan
- Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah di 2 kegiatan
- Peningkatan kapasitas
- Pembangunan kapal penyebrangan dan bus air sebanyak 12 unit
- Pembangunan terminal baru di 18 lokasi
- Rehabilitasi terminal tipe A di 40 lokasi
- Pembangunan pelabuhan penyeberangan di 21 lokasi
- Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di 4 lokasi
- Pembangunan pelabuhan sungai dan danau di 10 lokasi
- Pembangunan halte sungai di 6 lokasi
- Pengadaan bus ukuran sedang 300 unit
- Pengadaan bus sekolah 120 unit
- Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) di 15 kota
- Peningkatan kuantitas layanan publik
- Penyelenggaraan subsidi angkutan jalan perintis
- Penyelenggaraan subsidi angkutan penyebrangan perintis
- Penyelenggaraan subsidi roro Long Distance Ferry (LDF) lintas Jakarta-Surabaya
- Penyelenggaraan mudik gratis angkutan lebaran
- Tata kelola regulasi
- Kegiatan layanan operasional perkantoran
- Penyelenggaraan operasional terminal tipe A
- Penyelenggaraan operasional UPPKB
- Penyusunan dokumen Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)
- Manajemen penganggaran
- Peningkatan keselamatan dan keamanan
- Penyerapan Anggaran TA 2018 (Posisi 3 Juli 2018)
- Pagu alokasi tahun 2018 sebesar Rp4.660.807.881.000
- Realisasi
- Keuangan sebesar Rp1.202.346.884.675 (25,78%)
- Fisik sebesar 27,89%
- Fokus dan prioritas pembangunan sektor transportasi darat tahun 2019
- Penyelesaian proyek KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan)
- Penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak (Multiyears Contract Project)
- Penyediaan operasional angkutan keperintisan jalan dan penyebrangan
- Dukungan proyek strategis nasional pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
- Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat di daerah terpencil (Kab.Asmat)
- Peningkatan keselamatan transportasi darat
- Rehabilitasi dan operasional terminal tipe A dan UPPKB
- Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan darat
- RAPBN Ditjen HubDat Tahun 2019
- Pagu Indikatif Ditjen HubDat TA 2019 untuk Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat sebesar Rp3.784.692.893.000
- Proses
- Pagu Kebutuhan (pembahasan internal Ditjen Hubdat) sebesar Rp18.060.148.851.946
- Pagu Kebutuhan (pembahasan terpadu tingkat Kemenhub) sebesar Rp18.561.722.602.000
- Perhitungan angka dasar Ditjen Anggaran (pembahasan pagu indikatif dengan DJA) sebesar Rp3.800.000.000.000
- Pagu Indikatif sebesar Rp3.612.386.893.000
- Pagu Indikatif pembahasan sebesar Rp3.784.692.893.000
- Dampak penurunan pagu indikatif TA 2019
- Kegiatan KDP (Kontruksi Dalam Pengerjaan) tidak dapat diselesaikan
- Target renstra Ditjen Perhubungan Darat tahun 2019 tidak dapat tercapai
- Terdapat kekurangan anggaran dalam pelaksanaan operasional UPPKB (dengan pihak ketiga)
- Subsidi angkutan perkotaan tidak optimal
- Tidak ada kegiatan pembangunan baru yang diakomodir (hanya kegiatan prioritas nasional yang diakomodir)
- Tidak ada kegiatan pembangunan gedung kantor
- Kegiatan prioritas nasional pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan berkurang
- Pagu Indikatif TA 2019
- Pembangunan dan pengelolaan sarana perhubungan darat sebesar Rp380.130.547.000
- Pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubungan darat sebesar Rp484.767.395.000
- Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas perhubungan darat sebesar Rp611.361.500.000
- Pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda sebesar Rp1.801.679.281.000
- Pembinaan dan pengembangan keselamatan sebesar Rp233.388.656.000
- Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Hubdat sebesar Rp993.365.514.000
- Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana perhubungan darat
- Pembangunan kapal penyeberangan penumpang ro-ro 300 GT untuk Danau Toba tahap I
- Pembangunan kapal penyeberangan penumpang ro-ro 300 GT untuk Danau Toba lanjutan tahap II selesai
- Lanjutan pembangunan kapal penyeberangan penumpang ro-ro 1500 GT untuk wilayah Kepulauan Maluku
- Lanjutan pembangunan kapal penyeberangan penumpang ro-ro 1500 GT untuk Tg.Pinang-Tambelan-Sintate tahap II selesai
- Lanjutan pembangunan kapal penyeberangan penumpang ro-ro 600 GT untuk Parigi Moutong-Wakai-Marisa tahap II selesai
- Pembangunan bus air 5 unit
- Pengadaan 3 unit peralatan pengujian kendaraan bermotor di BPLJSKB Bekasi
- Pembangunan jembatan di BPLJSKB Bekasi
- Pengadaan bianko SUT, SRUT dan Tanda Lulus Uji Berkala
- Kegiatan pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubungan darat
- Pembangunan terminal lanjutan di 6 lokasii
- Pembangunan terminal internasional di 6 lokasi
- Rehabilitasi terminal di 18 lokasi
- Pembangunan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di 12 lokasi
- Pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan di 13 lokasi
- Rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di Kalabahi
- Pembangunan pelabuhan sungai baru di Asmat 4 lokasi
- Pembangunan pelabuhan danau lanjutan di 5 lokasi
- Rehabilitasi pelabuhan danau di Dermaga Muara, Danau Toba
- Penyebab kecelakaan kapal di Danau Toba
- Kelebihan muatan, kapal kayu dinaiki lebih dari 60 motor
- Cuaca yang buruk saat kejadian
- Sebenarnya ada 5 kapal yang berlayar, namun karena cuaca 4 kapal kembali
- Sudah 1 minggu dibentuk Tim ad hoc untuk memperbaiki pelayanan di Danau Toba. Tanggal 5 Juli 2018 akan dibuka pelatihan kepada Tim adhoc untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan SDM oleh Dinas Perhubungan
- Masalah di Danau Toba sudah diserahkan kepada dinas Kab dan Prov
- Ditjen Perhubungan Darat Sudah membagi 500 life jacket, akan dibagikan 5000 life jacket setelah revisi anggaran
- Kecelakaan kapal di Sulawesi Selatan, kapal tersebut memiliki surat izin yang bermasalah, kapal tidak layak dan sedang diselidiki oleh Ditjen Perhubungan Darat.
- Kecelakaan kapal di Danau Toba dan Sulawesi Selatan sudah ditangani oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), saat ini sedang menunggu laporan.
Kementerian Perhubungan → Dirjen Perkeretaapian
- Key Performance Indicators dan Kebutuhan Pendanaan
- Key performance indicators
- Target RPJMN
- Pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 Km’sp
- Renstra
- Peningkatan konektivitas dan kapasitas
- Target : pembangunan jalur KA 1.349 Km’sp (reviu restra)
- Peningkatan pelayanan
- Target : jumlah pelayanan keperintisan (9 lintas layanan) dan jumlah penumpang PSO (376.690.961 pnp/tahun)
- Peningkatan keselamatan
- Target : penurunan ratio kecelakaan menuju zero accident
- Peningkatan konektivitas dan kapasitas
- Target RPJMN
- Kebutuhan pendanaan
- Target awal renstra
- Target pembangunan jalur KA 3.258 Km’sp
- Kebutuhan pendanaan Rp233 T
- Kerangka pendanaan
- APBN Rp62,5 T (27%)
- Pendanaan alternatif Rp171,7 T (73%)
- Reviu renstra 2017
- Indikasi capaian pembangunan jalur KA 1.349 Km’sp
- Kebutuhan pendanaan Rp126,8 T
- Kerangka pendanaan
- APBN Rp90,5 T (71%)
- Pendanaan alternatif Rp36,3 T (25%)
- Target awal renstra
- Key performance indicators
- Pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian s.d Mei 2018
- Realisasi anggaran DIPA Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp2.605.830.285.000
- Realisasi rupiah murni sebesar Rp1.017.109.496.951 (11,64%)
- Realisasi SBSN sebesar Rp1.396.858.739.763 (17,46%)
- Realisasi PHLN sebesar Rp191.862.048.286 (9,36%)
- Capaian renstra bidang perkeretaapian
- Peningkatan konektivitas dan kapasitas
- Target pembangunan sampai akhir tahun 2019 (sepanjang 1.349 Km’sp), dengan alokasi anggaran sampai posisi pagu indikatif 2019 hanya dapat dicapai sebesar 86% (1.157 Km’sp)
- Permasalahan
- Kesiapan ketersediaan lahan menjadi salah satu hambatan, salah satu yang terdampak adalah realisasi pembangunan Trans Sumatera (Aceh sampai Lampung)
- Lanjutan progress panjang jalur operasi dan rencana pembangunan jalur KA
- Baseline jalur KA operasi tahun 2014 sepanjang 5.196 Km’sp
- Pencapaian pembangunan jalur KA periode 2015-2017 yang meliputi pembangunan jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda dan reaktivasi jalur KA sepanjang 368,59 Km’sp
- Panjang jalur KA operasi s.d akhir tahun 2017 sepanjang 5.564 Km’sp
- Peningkatan pelayanan
- Angkutan perintis
- Angkutan PSO
- Peningkatan keselamatan
- Rasio kecelakaan transportasi kereta api
- Target 2018 adalah 0,26
- Rencana 2019 adalah 0,26
- Sertifikat
- Target 2018
- SDM sebanyak 8.300 sertifikat
- Sarana sebanyak 7.0000 sertifikat
- Tahun 2019
- SDM sebanyak 10.384 sertifikat
- Sarana sebanyak 7.000 sertifikat
- Target 2018
- Rasio kecelakaan transportasi kereta api
- Peningkatan konektivitas dan kapasitas
- Usulan RKA Ditjen Perkeretaapian Tahun 2019 sebesar Rp15.361.408.761.000
Kementerian Perhubungan → Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
- Fokus dan prioritas pembangunan tahun 2019
- Pengembangan JPO
- Pembangunan Area Traffic Control System (ATCS) koridor DKI-Tangerang
- Pengoperasian ATCS BPTJ
- Pemeliharaan ATCS BPTJ
- Penataan lalu lintas titik simpul transportasi di Jabodetabek
- Paket kebijakan yang akan dilakukan
- Manajemen rekayasa lalu lintas
- Pengaturan alur kendaraan pribadi
- Manajemen rekayasa jalan tol
- Menyediakan angkutan umum
- Bekerja sama dengan PO Bus untuk menyediakan Transjabodetabek premium
- Manajemen rekayasa lalu lintas
- Perizinan yang diberikan kepada angkutan taksi online sebanyak 3741 unit
- Pagu Indikatif BPTJ tahun 2019 sebesar Rp16,2 M
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar