Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
Tanggal Rapat: 29 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 30 Jan 2024,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Agus Sudibyo, Dewas LPP TVRI
Pada 29 November 2023, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI tentang peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul Kharis dari Fraksi PKS dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 15.22 WIB. (Ilustrasi: Aspek.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Indra Hendrasmo, Dirut LPP RRI
- RRI memiliki Tri Prasetya, sumpah para pendiri RRI yang menjadi pondasi nilai atau budaya kerja, dimana setiap kegiatan kami menyanyikan Mars RRI yang syairnya menyinggung soal Try Prasetya. Try Prasetya senantiasa menjadi rujukan utama bagi RRI utamanya dalam siaran dan pemberitaan: pengutamaan nilai persatuan dan netral diatas segala aliran keyakinan partai dan golongan. Kami juga menerapkan berbagai kebijakan dasar seperti UU 40/1999 tentang Kebebasan Pers, UU 32/2003 tentang Penyiaran, PP 12/2005 tentang LPP RRI, kebijakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI, dan P-KPI 4/2023 tentang Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Pada Lembaga Penyiaran serta kebijakan Dewas LPP RRI.
- Untuk memastikan bahwa RRI menjalankan berbagai kebijakan jurnalisme independen dan kredibel, kami juga menyusun dan mengimplementasikan pedoman teknis secara terinci untuk siaran dan pemberitaan, misalnya Pedoman Siaran Tahun 2023, buku gaya Kantor Berita Radio Nasional, juknis Pemilu, juknis Gerakan Cerdas Memilih, juknis Quick Report Pemilu, dan nota dinas Direktur Utama yang intinya meminta kepada satker RRI di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menyelenggarakan program siaran dan pemberitaan.
- RRI selama ini juga melakukan penguatan kredibilitas dan jurnalisme. Misalnya, Pusdiklat yang telah banyak melakukan pelatihan dan pendidikan serta uji kompetensi bagi penyiar dan wartawan yang dilakukan bekerja sama dengan Dewan Pers. RRI juga melibatkan Lembaga Pers Dr. Soetomo untuk melakukan pelatihan dan pendampingan jurnalistik bagi penyiar dan reporter RRI. RRI juga telah menerapkan model Corporate University pada sistem pendidikan dan pelatihan kami untuk mengefektifkan Sistem Diklat RRI termasuk di antara penguatan kompetensi jurnalistik bagi karyawan RRI.
- RRI melakukan berbagai kegiatan untuk menjamin jurnalisme independen dan kredibel;
- Penguatan kredibilitas Jurnalisme melalui pendidikan wartawan dan uji kompetensi, yang dilakukan dengan bekerja sama dengan Dewan Pers.
- Melakukan MoU dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak.
- Melakukan MoU dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
- Sosialisasi tentang Juknis Pemilu dalam pertemuan nasional siaran pemberitaan.
- Monitoring secara intensif jurnalisme di satker.
- Melibatkan stakeholders dalam sosialisasi Pemilu Damai.
- Melakukan berbagai Program literasi Pemilu sesuai tahapan Pemilu 2024.
- Penerapan Jurnalisme Independen dan Kredibel dalam Program Siaran;
- Tahapan II : Masa Kampanye 28 November 2023 - 10 Februari 2024;
- Program Siaran Pemberitahuan yang mengedepankan netralitas, seimbang/tidak memihak, mengacu pada ketentuan KPU dalam bentuk iklan, Filler, ILM, adlibs, Pidato Monolog, Kampanye Dialog Pemilu di Program 1 RRI seluruh Indonesia, RRI Net, dan Portal KBRN.
- Tahapan II : Masa Kampanye 28 November 2023 - 10 Februari 2024;
Iman Brotoseno, Dirut LPP TVRI
- Menuju Pemilu 2024;
- Dalam rangka mendukung Program Pemerintah dalam Pemilu 2024, LPP TVRI meluncurkan payung program PILIHAN RAKYAT di mana LPP TVRI telah menganggarkan kegiatan Pra Pemilu sebesar Rp30,5 miliar dan merupakan anggaran Prioritas Nasional LPP TVRI tahun 2023.
- Anggaran untuk produksi dan siaran pendukung Pemilu meliputi produksi berita, talkshow, feature, dan hiburan. Kemudian terkait pengadaan sarana prasarana Pemilu yaitu Cellular Bonding dan kamera ENG untuk dokumentasi terkait partai-partai politik dan masa pencalonan Presiden serta masa kampanye.
- Jurnalisme Independen;
- Direksi LPP TVRI telah menerbitkan Panduan Liputan, Program Siaran dan Konten Media Baru tentang Pemilu 2024 yang dituangkan dalam keputusan Dewan Direksi LPP TVRI No : 241/KPTS/2023. Pedoman pelaksanaan kebijakan redaksional penyiaran LPP TVRI dengan tugas menyatakan program siaran TVRI bebas dari tekanan politik, tekanan komersial, individu, kelompok atau golongan. TVRI menyiarkan secara berimbang, netral, santun dan tidak memihak partai politik tertentu. Bahkan TVRI harus memberikan informasi yang cerdas tentang pemilihan jujur dan adil.
- Jurnalisme independen yang diusung TVRI dalam proses peliputan, penulisan berita dan penyiarannya tidak melakukan keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. Pemberitaan mengedepankan cover both side sehingga masyarakat mendapat informasi yang benar dan tidak diarahkan untuk membentuk sentimen tertentu.
- Komitmen TVRI menjaga jurnalisme independen pada Pemilu 2024;
- Tidak memprovokasi, tidak menjajakan sensasi yang merusak norma masyarakat
- Siaran Pemilu mengacu pada kebenaran dan mengedepankan objektivity dan fairness
- Mengacu kepada kaidah jurnalistik serta memberikan informasi yang cerdas dan sehat
- Memberi ruang yang sama kepada seluruh paslon dan partai politik
- Program Edukasi Politik;
- Talkshow, secara khusus membahas topik politik terkini dengan berbagai narasumber. Program talkshow/dialog ini seperti PILIHAN RAKYAT, INDONESIA BICARA, FOKUS TERKINI, SKETSA PEMILU, WARUNG PENGKOLAN, PETA POLITIK NASIONAL.
- Berita, mengangkat berita politik, kenegaraan juga tampil dalam segmen berita seperti KLIK PAGI, KLIK SIANG, KLIK PETANG & KLIK MALAM.
- Iklan Layanan Masyarakat, berbagai pesan yang disampaikan dalam bentuk iklan sebagai bagian dari literasi digital, termasuk ILM untuk melawan hoaks dan disinformasi.
- Hiburan, informasi sosialisasi serta edukasi politik yang sehat bisa disampaikan dalam bentuk sisipan dalam serial drama dan music, termasuk web series di YouTube.
- Dokumenter, tayangan program fitur yang memberikan perspektif politik, misal melalui sosok dan tokoh maupun issue-issue politik yang terjadi di masyarakat.
- Kesiapan Pemilu 2024;
- Armada 19 News Van & 6 OB Van yang didistribusikan keseluruhan Stasiun TVRI Penyiaran daerah. Program untuk mendukung program siaran Pemilu baik pilpres, pileg dan Pilkada serentak, termasuk pengadaan Cellular Bonding dan kamera ENG untuk dokumentasi/liputan.
- Ada pemancar digital baru di 32 lokasi yang memperluas jaringan transmisi TVRI (17 pemancar dari anggaran TVRI dan 15 pemancar merupakan hibah dari Kementerian Kominfo) sehingga total ada 172 pemancar digital TVRI di seluruh Indonesia.
Agus Sudibyo, Dewas LPP TVRI
- Hari Pers Nasional akan diselenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta pada 1-9 Februari 2024 dengan tema “Mengawal transisi kepemimpinan nasional dalam merawat keutuhan bangsa”. Dalam konteks ini, TVRI dan Dewan Pers, KPI, RRI Antara diberi wewenang untuk menyelenggarakan seri diskusi, literasi seminar terkait Pemilu Damai Pemilu Beradab untuk keutuhan bangsa. Dalam hal ini, TVRI menyelenggarakan talkshow, pelatihan jurnalisme, dan pelatihan content creator terkait upaya bersama untuk melakukan literasi cegah tangkal propaganda komputasi nasional dan pemilu yang dibumbui dengan hoaks.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi