Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RKA K/L TA 2020, Usulan Program-Program yang Didanai oleh DAK – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
Tanggal Rapat: 4 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 6 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Pada 4 September 2019, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengenai Pembahasan RKA K/L TA 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Abdul F dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 16:11 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Ekonomi Kreatif
Kepala Bekraf - Triawan M
- Terdapat 5 hal yang akan disampaikan, yaitu pengantar, rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Bekraf Tahun 2020, pembahasan dekonsentrasi, usulan badan ekonomi kreatif terkait rencana kerja Tahun 2020, dan penutup.
- Arah kebijakan, sasaran program, dan indikator sasaran program Tahun 2020-2024:
- Meningkatkan peran Indonesia di fora ekonomi kreatif global, melalui, Bali Agenda for Creative Economy yang dideklarasikan saat Indonesia sukses menyelenggarakan World Conference on Creative Economy (WCCE).
- Sasaran program: Meningkatkan peran Indonesia dalam perumusan/penyusunan pranata internasional pada sektor ekraf
- Indikator:
- Hadirnya center of excellence ekraf dunia di Indonesia.
- Memajukan kepemimpinan Indonesia dalam pembahasan ekraf di dalam kerjasama bilateral, regional, dan internasional secara berkelanjutan.
- Membangun ekosistem usaha digital ekonomi kreatif secara menyeluruh dan terintegrasi melalui manajemen kolektif digital nasional.
- Sasaran: Modernisasi ekosistem usaha digital ekraf.
- Indikator: Terbangunnya platform nasional manajemen kolektif digital untuk sub sektor prioritas.
- Fasilitas pelaku ekonomi kreatif yang dilaksanakan secara bottom up melalui proses yang transparan.
- Sasaran: Terfasilitasinya aspirasi kebutuhan pelaku ekonomi kreatif.
- Indikator:
- Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi, dan
- Jumlah sarana dan prasarana yang difasilitasi.
- Membangun kebijakan ekosistem ekspor terintegrasi untuk produk ekonomi kreatif yang dijual secara ritel ke pasar internasional.
- Sasaran: Terbukanya akses pelaku ekraf ke jaringan pasar ritel global.
- Indikator: Ekspor impor ekraf meningkat.
- Memperkenalkan karya kreatif unggulan Indonesia yang signifikan di fora internasional yang tepat.
- Sasaran: Terbangunnya branding produk/jasa unggulan ekraf.
- Indikator: Penetrasi pasar produk ekraf di luar negeri.
- Pengembangan ekosistem industri film nasional.
- Sasaran: Industri film nasional menguasai pasar film Indonesia dan masuk ke pasar global.
- Indikator:
- Jumlah layar bioskop.
- Jumlah penonton film Indonesia meningkat secara signifikan.
- Jumlah judul film Indonesia.
- Menghadirkan ekosistem pembiayaan berbasis HKI.
- Sasaran: Membangun ekosistem pembiayaan berbasis HKI.
- Indikator: Tersusunnya skema pembiayaan berbasis HKI bidang ekraf.
- Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- Sasaran: Manajemen reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.
- Indikator:
- Nilai RB.
- Opini BPK.
- Tingkat kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik.
- Skor evaluasi AKIP.
- Terlaksananya e-government.
- Meningkatkan peran Indonesia di fora ekonomi kreatif global, melalui, Bali Agenda for Creative Economy yang dideklarasikan saat Indonesia sukses menyelenggarakan World Conference on Creative Economy (WCCE).
- Pengembangan ekonomi kreatif dalam kegiatan prioritas nasional:
- Penguatan Kewirausahaan dan UMKM.
- Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
- Pengembangan nilai pertumbuhan dan daya saing nasional.
- Rencana program/kegiatan Bekraf tahun 2020:
- Sasaran ekonomi kreatif tahun 2020: Nilai tambah ekonomi kreatif Rp 1.189 Triliun s/d Rp 1.214 Triliun, tenaga kerja 19 juta orang s/d 19,6 juta orang.
- Program kerja dan output Direktorat Riset dan Pengembangan :
- Riset dan pengembangan dengan anggaran Rp 42.125.000
- Bekraf labs/pusat unggulan ekonomi kreatif memiliki target 4 unit dengan anggaran Rp 8.000.000
- Big data ekonomi kreatif memiliki target 3 database dengan anggaran Rp 25.500.000
- Pendampingan periset ekonomi kreatif memiliki target 75 orang dengan anggaran Rp 3.625.000
- Hasil riset ekonomi kreatif yang didukung memiliki target 5 hasil riset dengan anggaran Rp 5.000.000
- Direktorat Akses Perbankan:
- Pengembangan akses permodalan sektor perbankan dengan anggaran Rp 42.563.900
- Modal yang disalurkan dari akses perbankan kepada pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi oleh Bekraf adalah Rp 25.963.900
- Pelatihan akses permodalan ekraf di sektor perbankan adalah Rp 9.000.000 untuk 1.500 orang.
- Kebijakan akses permodalan ekraf di sektor perbankan adalah Rp 6.500.000.
- Dukungan kepada lembaga dalam rangka meningkatkan akses permodalan perbankan bagi pelaku ekraf adalah Rp 2.000.000 untuk 3 lembaga.
- Direktorat Fasilitas Infrastruktur Fisik memiliki anggaran Rp 100.459.000.
- Direktorat Fasilitas Infrastruktur TIK memiliki anggaran Rp 60.872.900:
- Kebijakan fasilitas infrastruktur TIK memiliki anggaran Rp 2.000.000 untuk 2 dokumen.
- Infrastruktur TIK yang difasilitasi memiliki anggaran Rp 42.500.000 untuk 8.500 orang.
- Pro startup yang difasilitasi memiliki anggaran Rp 16.372.000 untuk 250 orang/komunitas.
- Direktorat Pengembangan Pasar Dalam Negeri memiliki anggaran Rp 45.400.165.
- Direktorat Fasilitas HKI memiliki anggaran Rp 41.600.000:
- Pelaku ekraf yang mendapat fasilitas konsultan HKI mendapat anggaran Rp 15.000.000 untuk 4.650 orang.
- Produk/jasa ekraf yang didaftarkan memiliki anggaran Rp 22.500.000 untuk 2.500 produk/jasa.
- Pelaku usaha kreatif yang difasilitasi komersialisasi HKI memiliki anggrama Rp 5.000.000 untuk 200 orang/usaha.
- Direktorat Harmonisasi Regulasi dan Standarisasi memiliki anggaran Rp 41.720.600.
- Direktorat Hubungan Antar Lembaga Dalam Negeri memiliki anggaran Rp 54.431.300.
- Direktorat Hubungan Antar Lembaga Luar Negeri memiliki anggaran Rp 49.892.400.
- Pagu anggaran Bekraf tahun 2020 adalah Rp 889.661.172.
- Pada tahun 2020 Bekraf mendapatkan peningkatan alokasi pagu anggaran dibandingkan pada tahun 2019, yaitu sebesar 35,4%.
- Bekraf berfokus pada prioritas nasional ke-3. Dalam mendukung prioritas nasional tersebut, Bekraf mengalokasikan sebesar 62% atau Rp 552.194.400 dari total anggaran Bekraf. Hal tersebut menunjukkan komitmen dan semangat Bekraf dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif nasional serta hadir untuk memfasilitasi pelaku kreatif.
- Pada tahun 2020, Bekraf mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000.000 untuk menjalankan penguatan ekosistem ekraf di daerah melalui dekonsentrasi menu kegiatan perancangan program dan anggaran pengembangan ekraf di daerah serta koordinasi antara pemerintah provinsi, kab/kota, bappeda provinsi dan bappeda kab/kota.
- Urgensi penyesuaian anggaran antar program dimana Bekraf mengusulkan adanya pengalihan alokasi anggaran antar program, yaitu dari program pengembangan ekraf ke program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 43.507.990.000. Pengalihan penyesuaian tersebut akan dimanfaatkan untuk:
- Kenaikan tunjangan kinerja pegawai (grade level) dari 60% menjadi 80%.
- Penambahan gaji CPNS baru.
- BPJS tenaga kerja pegawai tidak tetap, dan
- Keperluan tata usaha pada komponen layanan perkantoran.
- Tantangan dan peluang dalam sektor ekraf tidak dilewatkan oleh Bekraf untuk terus berupaya mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif serta memberdayakan pelaku kreatif. Pada tahun 2020, tentunya akan menjadi tahun yang potensial bagi ekraf, sehingga partisipasi dan sinergi pemerintah yang intensif sangat dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif