Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa — Komisi 10 DPR RI RDPU dengan Perwakilan Beberapa BEM Universitas
Tanggal Rapat: 26 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 28 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Perwakilan Beberapa BEM Universitas
Pada 26 Maret 2018, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas tentang Kebijakan Kemenristekdikti terkait dengan Hak dan Kewajiban Mahasiswa. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Ferdiansyah dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat 11 pada pukul 14:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.hipwee.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
BEM Universitas Pendidikan Indonesia:
- BEM UPI akan membahas fakta empiris di UPI dampak kebijakan nasional yang tidak jelas arahnya. Seperti ketidaktepatan sasaran UKT dalam UU Menristekdikti.
- UKT ini nyatanya melegalkan pungutan liar, kenapa mahasiswa yang masuk jalur nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN tidak ada uang pangkal tapi mahasiswa yang masuk mandiri dikenakan uang pangkal.
- Mahasiswa yang melalui sistem masuk jalur Mandiri masih di diskriminasikan oleh aturan yang berlaku.
- Otonomi yang diberikan Pemerintah kepada PTN-BH dengan dalih otonomi, otonomi bermuara pada liberalisasi dan komersialisasi.
- Mahasiswa merasakan efek domino, sarana mahasiswa kita harus bayar uang sewa, tiap kita sampaikan kenapa kita harus bayar uang gedung. UPI selalu menjawab katanya UPI harus mandiri dalam keuangan.
- BEM UPI menanyakan atau menegaskan kenapa dikampus lain ada Majelis Wali Amanat, sedangkan di UPI tidak ada.
- Perguruan Tinggi asing di Indonesia harus mampu menerapkan nilai Pancasila. Kalau PT asing di Indonesia tidak mampu menerapkan nilai Pancasila maka ini akan merusak nilai luhur di Indonesia.
- Pemerintah harus melakukan evaluasi untuk sarjana non kependidikan harus selektif dan memberlakukan kuota terbatas.
- BEM UPI bisa menjamin apa yang ia sampaikan bisa merepresentasikan mahasiswa UPI.
BEM Politeknik Negeri Jakarta:
- Mohon maaf Ketua BEM PNJ berhalangan hadir. Mahasiswa PNJ pernah ke Kemenristekdikti membawa masalah yang sama, yaitu revitalisasi Politeknik.
- Di Politeknik, apabila 3 Semester kuliah, 2 Semester magang, 1 Semester skripsi. Namun ada beberapa catatan penting, apabila 3 semester belajar dan 2 semester magang. Ini sangat mematikan kegiatan pergerakan mahasiswa.
- Persentasi bidang mahasiswa tertinggi yaitu Politeknik mahasiswa di Surabaya. Ia kira jika revitalisasi ini diterapkan maka nilai kemahasiswaannya bisa terus menurun. Karena semakin dipadatkannya jadwal kuliah kami + harus siap juga dengan magang.
- PNJ bersuara hari ini utk mewakili seluruh politeknik di Indonesia. Kemenristekdikti sudah menerapkan revitalisasi sejak tahun 2017, efek-efek yang khawatirkan itu benar-benar terjadi. Seperti masalah keorganisasian, dan kurikulumnya.
- Efek mengikuti kegiatan kemahasiswaan, adalah agar menjalin jiwa sosial yang baik dan bermutu. Namun fakta lapangan, Mahasiswa Politeknik menjadi buruh-buruh di pabrik.
- Mahasiswa rasa banyak Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masih banyak penyelewengan.
- Mahasiswa ingin UTK bukan sekedar peraturan, namun aplikasinya perlu lebih massif dalam segi persamaan hak mahasiswa.
- PNJ memang kecil, yang terbesar itu Politeknik Malang. Tapi ia pahami kalau Politeknik ini ke depannya akan jadi jantung perindustrian Indonesia.
BEM Universitas Brawijaya:
- Mengenai PT asing di Indonesia, jujur ini adalah suatu konsep liberal seperti kita ditabrakan dengan dunia kapitalis, lebih baik Perguruan Tinggi Nasional mengundang Dosen luar negeri ke PT Nasional di Indonesia.
- BEM Unbraw kecewa akan pemaparan Menristek Dikti bahwa menjadi BEM hanya mengisi waktu saja. Padahal menjadi BEM adalah alasan utama untuk mengasah kemampuan kepedulian sosial.
- BEM Unbraw menanyakan kenapa Dikti tidak memberikan sibsidi akan E-Journal International.
- Mengenai permasalahan Brawijaya di Kampus 3 di Kediri, perihal Program Studi diluar kampus utama tidak boleh berdekatan dengan kampus utama di malang.
- Kedua mengenai pendidikan difabel, dalam Pasal 40 ayat 6 dan 7 penyandang disabilitas boleh mendapatkan subsidi dari Pemerintah, jika memang tidak mampu dia juga berhak mendapat hal tersebut. Dari jalur difabel di Unbraw seharusnya difabel tidak dikenakan biaya uang pangkal.
- Untuk UKT, di dalam UU 12 Pasal 76 kemenristekdikti, disitu ada hak untuk mahasiswa yg tidak mampu yaitu beasiswa dan pinjaman tanpa bunga. Ini sangat bertentangan sekali dengan diskursus di lapangan saat ini.
- beasiswa PPA kita selalu salah sasaran, dikti selalu memberikan kuota penerima mahasiswa itu dadakan.
- penerima beasiswa bidik misi itu rata2 yg punya mobil, motor bagus, jam tangan mewah, kalau bisa ini dievaluasi.
- Brawijaya akan menghadapi PTNBH, saya khawatir akan pelayanan yg terjadi di dalamnya.
- bapak menyampaikan kalau ini forum serius tp saya lihat gak serius, kalau rapat paripurna anggota dewan rame tp kalau rapat yg isinya mahasiswa / rakyat pasti sepi. Kami jelas menolak PTNBH !!
- kemenristekdikti itu gak becus, kenapa kami berani ngomong kaya gini? Pd saat kami ajukan ke MA kami sudah menang tp kami diredam. Tolong disampaikan kpd pak Jokowi, jangan sibuk main motor tp sibuk benahi rakyat!!
- kami tuh sedang dibodohi oleh orang asing, tolong bapak ibu dengarkan. Jangan hanya karena kita dikasih kursi empuk, makanan, ruangan AC lantas akan membuat kita diam? Tidak!
Universitas Jenderal Soedirman:
- Kemenristekdikti ini sudah mempersempit akses anak-anak yang ingin masuk Perguruan Tinggi, dimulai dari uang pangkal. PTN Unsoed mematok uang yang fantastis apalagi untuk Fakultas Kedokteran.
- Ada UKT pukul rata. Dari zaman dulu sampai sekarang tidak ada tuh yang namanya UKT pukul rata.
- BEM Unsoed menolak uang pangkal, karena uang pangkal menghambat masyarakat miskin untuk kuliah.
- BEM Unsoed menanyakan bagaimana caranya kita bayar uang pangkal yang mahal dikasih waktu cuma seminggu. Mohon ini dievaluasi besar-besaran.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Panja RUU, Pandangan Mini Fraksi terhadap Hasil Pembahasan RUU, dan Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai RUU Operan (Carry Over) – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah (Menteri Parekraf, Menteri PAN-RB, Menteri Dikbud Ristek, Menteri KumHAM, dan Menteri PPN
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKA) Perpustakaan Nasional RI Tahun 2025 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI
- Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker) dan Pembahasan Implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penghapusan Kegiatan Ekstrakurikuler Gerakan Pramuka, Kebijakan Mahasiswa Magang di Luar Negeri, dan isu lainnya - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Aspirasi tentang Kondisi Guru Honorer PPPK dan Permasalahan Pendidikan - RDPU Komisi 10 dengan Forum Guru
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum-Forum Guru Nasional
- Kegiatan Scientific Paper Competition Universitas Pertamina (SPACE UP) 6.0 dengan Tema Gen Z’s Role in Improving SDGs Points in Education Sector - RDPU Komisi 10 dengan Rektor Universitas Pertamina
- Penyampaian Aspirasi Masalah Pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dan Masa Depan SMK Penerbangan - RDPU Komisi 10 dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi dan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Penyampaian Aspirasi terkait masalah Pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Komite SMA dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, dan Forum Komite Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Indonesia (FKSMKPI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA TA 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, Penyampaian DIPA Tahun Anggaran 2024 sesuai Amanat Raker 22 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, dan Persiapan menjelang Olimpiade 2024 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
- Realisasi Program dan Anggaran sampai Desember 2023 dan Penyampaian DIPA TA 2024 sesuai Amanat Raker 14 November 2023 sebagai Bahan Persiapan Pengawasan dalam Pelaksanaan APBN TA 2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker
- Masukan Substansi Kebudayaan terhadap Draft Rancangan Undang Undang (RUU) Kepariwisataan — Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, dan Pakar
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Sdr. Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Sdr. Thom Jane Martinus Haye, Sdr. Maarten Vincent Paes — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan AD Interim Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)
- Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Ragnar Anthonius Maria Oratmangoen, Thom Jan Marinus Haye, dan Maarten Vincent Paes - Raker Komisi 10 dengan AD INTERIM Menteri Pemuda dan Olahraga
- Realisasi Program dan Anggaran Sampai Akhir Desember 2023, Surat Permohonan Mendikbudristek tentang Pembaharuan Persetujuan Lembar Pengesahan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024, Tindak Lanjut Laporan Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Kepustakaan, dan lain-lain - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Penyampaian Ucapan Terima Kasih Lulus Passing Grade, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia
- Penyampaian Aspirasi terkait Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kemendikbudristek, Aliansi Mahasiswa Pejuang Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023, dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI)
- Realisasi Program dan Anggaran sampai akhir Desember 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Kepala Perpustakaan Nasional
- Masukan Terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) CEO Putri Hijabfluencer Indonesia
- Penjelasan Pengusul terkait Rancangan Undang-Undang tentang Bahasa Daerah - Rapat Konsultasi Komisi 10 dengan DPD-RI dan Tim Ahli
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif