Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Landasan Pemikiran Asumsi Makro - Raker Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala BPS
Tanggal Rapat: 28 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 13 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala BPS
Pada 28 Agustus 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Landasan Pemikiran Asumsi Makro. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh M. Markus M. dari Fraksi Golongan Karya dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 15:40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala BPS
Menteri Keuangan :
- Pembahasan hari ini mengenai landasan pemikiran asumsi makro yang tentu tidak lepas dari asumsi ekonomi yang sedang kita hadapi. Didalam penyampaian Presiden adalah asumsi dasar dalam melakukan perhitungan dalam penerimaan dan belanja negara.
- Mengenai pertumbuhan ekonomi, dinamika Ekonomi global meningkat drastis di kuartal ke-2. Kita sudah bahas dari kuartal 1 yang mana pertumbuhan ekonomi global terus defisit kebawah.
- Pertumbuhan ekonomi mengalami dinamika ekonomi global meningkat drastis pada kuartal ke 2 tepatnya pada bulan Agustus, proyeksi ekonomi makro tahun 2020 menjadi landasan kami sudah pada kuartal 1.
- Prospek ekonomi global masih menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari :
- Kebijakan ekonomi moneter AS
- Risiko perang dagang yang masih berlanjut antara AS-Tiongkok
- Ketidakpastian zona eropa dan geopolitik global. Faktor faktor tersebut turut berimbas pada menuruninya prospek permintaan global dan kinerja perdagangan global.
- Di satu sisi kita mengalami pelemahan, tetapi di sisi lain, respon policy baik fiskal maupun moneter di negara negara tersebut kemungkinan bisa menimbulkan dampak yang positif, sehingga dampak bersihnya di tahun 2020 masih merupakan sesuatu yang belum pasti.
- Kalau kebijakan dari negara tersebut terkoordinir dan sinergis, maka kemungkinan bisa menyelamatkan ekonomi dunia.
- Banyak para investor yang memburu komunitas dari save heaven. Ini lah yang kita hadapi karena kita harus menyampaikan ke dewan terkait RUU APBN waktu Donal Trump menulis "tweet" terkait ekonomi Amerika.
- Waktu Menkeu sampaikan mengenai pertumbuhan ekonomi, disaat yang lainnya trend merah kebawah, Indonesia trend-nya relatif stabil.
- Ketidakpastian RUU APBN pada saat menjelang 16 Agustus itu mencapai puncaknya akibat kebijakan Trump, tetapi setelah itu RRT menberikan jawaban. Meskipun keadaan ini semakin menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, tetapi Indonesia dpt menunjukan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, dengan angka inflasi yang terjaga.
- Indeks ekspektasi kita relatif mengalami peningkatan. Elemen yang mendasari pemerintah menyampaikan usulan proyeksi ukuran makro kita.
- sesudah paska pemilu tahun 2019 bulan mei di indonesia dengan pertumhuhan ekonomi relatif tinggi dan stabil dengan inflasi yang terjaga, Menimbulkan konfiden prospek ekonomi indonesia.
- kita juga lihat penanaman modal didalam negeri mengalami recovery yg cukup sehat.
- Penanaman modal di dalam negeri juga mengalami recovery yg cukup sehat. PMDN kita terus meningkat di kuartal II 2019, dan jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat.
- untuk mengkonfirmasi bahwa sesudah siklus politik pemilu dan pondasi kita, stabilitas kita sangat terjaga. Gross tinggi, inflasi kita rendah. Maka Indonesia posisinya relatif outstanding sehingga muncullah confidence.
- Mengenai PMA, tahun lalu PMA kita mengalami konstraksi penurunan hingga -12, -20, -1,6, dan -0,9. Sedudah itu, terjadi rebound yg mencapai angka 9,6%.
- realisasi penanaman modal pada kuartal 2 2019 mengalami peningkatan sebesar 13,7%.
- asumsi pertumbuhan ekonomi adalah 5,3% yg didukung permintaan agregat.
- kami asumsikan tahun depan eksport bisa 3,7% barangkali nanti bisa dilihat lagi. Karena global economy outlook yg melemah, jadi kita harus melihat kembali apakah tahun depan bisa membaik sehingga kita bisa memastikan eksport kita menjadi positif.
- untuk inflasi, kami mengusulkan 3,1% sebagai landasan perkiraan Tahun 2020 berdasarkan pengendalian harga2 tetap akan dilaksanakan terutama untuk administrasi untuk menjaga kualitas belanja agar semakin produktif.
- Perekonomian Indonesia di th 2020 diproyeksikan tumbuh 5,3%. Adapun pertumbuhan perekonomian ini ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, & perbaikan ekspor.
- Untuk konsumsi rumah tangga, diperkirakan jumlahnya akan stabil. Namun, ada beberapa penurunan yg terjadi pasca pemilu Untuk investasi (PMTB), diperkirakan membaik sejalan dgn pwrbaikan iklim impor dan ekspor yg diperkirakan mulai mengalami pertnuhan positif.
- Perbaikan perumbuhan global di th 2020 diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan ekspor. Adapun impor msh berpotensi meningkat sejalan dgn pertumbuhan ekonomi domestik yg membaik. Meski demikian, diperlukan hrg komoditas yg berpotensi menekan ekspor
- untuk membuat asumsi 2020, kami harus tetap membuat suatu argumen, dan kami tetap selalu waspada di lingkungan global kita yg saat ini menghadapi situasi yg tidak biasa
- asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2020
1. pertumbuhan ekonomi
2. Inflasi
3. Nilai tukar
4 suku bunga SPN
Kepala Bappenas :
- Secara presentase, tingkat kemiskinan lebih banyak di desa ketimbang di kota.
- tingkat ketimpangan di desa lebih rendah daripada ketimpangan di kota. Dalam konteks pengangguran, ada upaya yaitu pertama masih tingginya pengangguran di usia muda. Kedua, masih tingginya pengangguran tingkat SMA. Ketiga, sektor formal daripada nonformal.
- Target pembangunan tahun 2020 :
- indeks pembangunan manusia 72,51nilai
- Tingkat kimiskinan 8,5%-9,0%
- Pertumbuhan ekonomi 5,3%
- Tingkat penganggutan terbuka 4,8%-5,1%
- Gini rasio 0,375-0,380 indeks
- Bappenas harapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bisa meningkat, target kami di tahun 2020 untuk IPM adalah 72,51.
- Terkait sumber daya manusia, dalam kualitas sumber data manusia negara ingin meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.
- Pada Prioritas Nasional (PN) I, highlight kegiatan Bappenas adalah:
- Perlindungan sosial kelompok rentan penduduk miskin
- Penanganan stunting
- Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
Bank Indonesia :
- Saat ini, berlanjutnya ketegangan hubungan dagang dan risiko geopolitik menekan volume perdagangan dan pertumbuhan ekonomi dunia, hal ini dipengaruhi oleh:
- Perekonomian AS tumbuh melambat akibat menurunnya eskpor dan investasi nonresidensial.
- Pertumbuhan ekonomi Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India juga lebih rendah dipengaruhi oleh penurunan kinerja sektor eksternal dan permintaan domestik
- Perumbuhan ekonomi yg melambag
- Ketidakpastian di pasar keuangan global mendorong pergeseran penempatan dana global ke aset yang dianggap aman spt obligasi pemerintah AS dan Jepang, serta komoditas emas
- Ketahanan eksternal diperkirakan tetap baik, hal ini dibuktikan dengan adanya defisit transaksi yang c 5tg berjalan normal serta adanya surplus neraca modal dan finansial
- Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2019 melambat menjadi 3,2% dari tahun sebelumnya yg berjumlah 3,6%. Kelambatan tersebut kami perkirakan akan terus berlanjut pada tahun 2020.
Otoritas Jasa Keuangan :
- untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi Rp 5.802,6T dengan pertumbuhan ekonomi 5,3% dengan 5,6% pertumbuhan ekonomi dibutuhkan 5.823,2T kebutuhan investasi.
- Kapasitas sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi th 2020. Kebutuhan investasi diharapkan dapat dipenuhi dari sektor perbankan sebesar 8,4%_10.2% dan pasar modal sebesar 3,2%
- Kinerja intermediasi perbankan nasional mencatatkan perkembanhan positif dengan tingkat risiko yg terjaga. Dan untuk pertumbuhan kredit, jumlahnya sudah membaik, saat ini mencapai angka 9,58%
- kami tidak bisa sendiri, tentunya kami akan berkoordinasi dgn lembaga2 terkait. Untuk itu, tentunya kami mohon apabila ada beberapa pandangan, kami akan terbuka agar realisasinya bisa sesuai dengan target kami.
Kepala BPS :
- Mengenai asumsi ekonomi sebesar 5,05% dgn memperhatikan ekonomi global yg melambat dan perang dagang belum usai, asumsi ini belum dan tidak akan mudah mencapainya bukan berarti tidak akan mungkin.
- kita perlu melakukan pembenahan di industri pengolahan. Industri yg bergerak statis adalah tekstil, kertas, makanan dan minuman.
Tapi kita perlu memperhatikan industri karet yg menurun. - untuk konsumsi rumah tangga kita harapkan tetap stabil. Tetapi kita perlu ekstra hati2 dgn komponen eksport dan import.
- Mengenai IPM, tantangan dalam pembangunanya adalah sbg berikut:
1. Adanya disparitas antar provinsi yg tinggi;
2. Ada kecenderungan peningkatan angka pernikahan usia dini di daerah
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar