Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tidak Adanya APBN Perubahan 2018 — Komisi 11 DPR RI Raker dengan Menteri Keuangan
Tanggal Rapat: 24 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 27 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI
Pada 24 Juli 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan tentang Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Tidak Adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2018. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Mekeng dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: http://pa-muaradua.go.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI
- Kemenkeu akan memaparkan perkembangan ekonomi 2018 dan karena Pemerinth baru saja pulang dari pertemuan G-20 di Argentina. Pertemuan kemarin tidak ada kesatuan pandangan ini juga perlu diantisipasi.
- ketidakpastian global masih sangat tinggi. Saat ini perekonomian global menuju keseimbangan baru, dilihat implikasinya perlu Pemerintah kelola secara baik, terlihat dari berbagai indikator.
- Trend dari policy Indonesia ini akan diimplementasikan, mereka sekarang sudah melakukan kebijakan-kebijakan bahkan retaliasi.
- Kemenkeu bersama BI, OJK dan LPS melihat dari nilai tukar rupiah inflasi membuat kebijakan moneter kita mampu mendukung program pembangunan yang sangat strategis.
- Pemerintah terus memantau agar kita mampu untuk mendukung program pembangunan yang strategis. Setiap negara punya respons pelemahan beda-beda dilihat dari neraca bayarnya.
- Indonesia sebagai negara yang open. Inflasi kita rendah dan stabil 3 tahun terakhir.
- Saat ini hampir semua investment fund akan lakukan adjustment di emerging market menurun dan kita akan terpengaruh. Dari pertemuan dengan fund manager Indonesia reputasinya masih positif namun portfolio yang akan dikelola lebih rendah.
- Indonesia dari reputasi masih positif. Kita makin penting berkompetisi dengan emerging country lainnya.
- Pemerintah akan komunikasi naratif bahwa Pemerintah akan tetap menjaga stabilitas. Untuk tahun 2018 Semester 1 growth momentum kita tetap terjaga di 5,1%.
- Untuk investasi momentum pertumbuhan tertinggi di kurtal 1 mencapai 8% akan tetap bisa dijaga. Pemerintah akan dukung pertumbuhan ekonomi dengan belanja yang lebih tinggi di Semester 2.
- Dari inflasi, Kemenkeu tidak perlu terlalu panjang, BI juga melakukan policy, dan cukup stabil. Cukup baik di dunia Internasional.
- Komponen yang selama ini menimbang inflasi kita jaga. Inflasi selama 3 tahun terakhir stabil dan rendah.
- Rp13.746 rata-rata nilai tukar kita pada Semester 1. Walaupun akhir-akhir sudah melewati Rp14.000. Dari tahun 2017 dimana federal rate sudah menaikkan 2 kali, SDM kita justru rendah di 4,3 di bawah asumsi UU APBN 2018. Ini merupakan suatu bekal yang baik.
- Untuk suku bunga SPN semester 1 achievement nya luar biasa rendah 4,3 dibawah asumsi yang di atas 5 UU APBN padahal FED fund rate sudah naik 2x.
- Indonesian Crude Price (ICP) kita Semester 1 average 67 Dolar /per barel.
- Untuk outlook keseluruhan tahun 2018:
- Growth 5,2%
- Inflasi 3,5
- Nilai tukar Rp13.973
- Suku bunga 5,6
- ICP 70
- Lifting minyak 776
- Lifting gas 1116
- pendapatan negara gross 16%, terutama dr pajak, ini pencapaian bagus, momentum kita jaga.
- Realisasi Semester 1 Tahun 2018
- Pendapatan per kapita growth 16%
- PNBP growth 21%
- Belanja negara performance baik Growth total 5,7
- Untuk K/L growth 12%
- Untuk non K/L growth 11,9%
- Pendapatan per kapita growth 16%
- Pendapatan negara gross 16%, terutama dari pajak, ini pencapaian bagus, momentum kita jaga.
- Posisi APBN kita untuk keseimbangan primer surplus Rp10 Triliun.
- Oleh karena itu karena keseimbangan primers sudah positif, Pemerintah pertahankan agar fiskal kita kuat menghadapi ketidakpastian global.
- Postur keseimbangan primer Semester 1 Tahun 2018 surplus Rp10 Triliun. Tahun 2017 Semester 1: Rp68 Triliun. Semester 1 Tahun 2016: Rp143 Triliun. Defisit total Rp110 Triliun.
- Instrumen fiskal seharusnya menjaga perekonomian kita.
- thn 2018 menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) naik dr 65 T.
Realisasi defisit semester 1 thn 2018 sebesar 110 T. - growth penerimaan pajak semester 1 thn 2018 sebesar 14,3% tanpa tax amnesty growth 16,7%.
- kepatuhan pajak, terjadi perbaikan yg cukup baik.
BPH non Migas tumbuh 14%.
Ini loncatan dua kali lipat dr sebelumnya. - Kapatuhan pajak ada perbaikan
Pph non migas tumbuh 14%
Ppn tumbuh 13,6% - perdagangan melonjak di 27%, tahun lalu 13,7%, kenaikan yg sangat tinggi.
- Per sektor
Industri pengolahan tumbuh 12,7%
Perdagangan tumbuh 27%
Jasa keuangan tumbuh 5%
Pertambangan tumbuh 80%
Konstruksi tumbuh 11,4%
Pertanian tumbuh 34,2%
Denyut ekonomi cukup menguat. - Performance bea cukai luar biasa baik dibandingkan 3 thn terakhir
Bea cukai di semester 1 thn 2018 tumbuh 16,7% - PNBP semester 1 thn 2018
*penerimaan SDA tumbuh 43,4%
*deviden tumbuh
*PNBP lainnya naik 8,5%
* BLU kita flat. - ini momentum dr 3 komponen PNBP. Sisi lain harus mendapatkannya balance, agar tidak meningkatkan beban pada perekonomian masyarakat.
- Utk PKH kita melakukan cukup besar pada kuartal pertama.
- Menkeu: belanja nonK/L 43,2 dibandingkan tahun lalu, terutama belanja pegawai dan subsidi yang lebih tinggi, dan bunga utang kita yg mengalami kenaikan dan akan kita jaga hati-hati.
- Realisasi Belanja negara semester 1 thn 2018
*Belanja K/L 34,9% dr target
*Belanja non K/L 43,2% dr target - Realisasi semester 1 thn 2018
- transfer daerah
*dana bagi hasil (DBH) lebih rendah
*dana alokasi umum (DAU) lebih tinggi
*dana alokasi khusus (DAK) fisik 7,8 T pdhl thn lalu 17,4 T
*DAK non fisik relatif stabil
-dana desa relatif stabil
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar