Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pilkada Serentak 2015 — Komisi 2 dan Komisi 3 DPR-RI Rapat Gabungan dengan KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, dan Jaksa Agung
Tanggal Rapat: 25 Apr 2015, Ditulis Tanggal: 8 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: KPU, Bawaslu, Mendagri, Kapolri, dan Jaksa Agung
Pada 25 Juni 2015, Komisi 2 dan Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Gabungan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepolisian RI (Kapolri), dan Jaksa Agung mengenai Pilkada Serentak 2015. Rapat Gabungan ini dibuka dan dipimpin oleh Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) pada pukul 14.33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: merdeka.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
- Data yang Kemendagri dapatkan sampai dengan semalam, anggaran bawaslu untuk daerah dan juga untuk KPU tidak ada masalah. 234 daerah untuk Panitia Pengawas (panwas) dan bawaslu sudah diselesaikan persiapannya. Kemendagri terus melakukan pemantauan.
- Dana keamanan memang dalam UU pada prinsipnya dibebankan pada daerah, ternyata daerah yang disediakan maupun belum sangat bervariasi.
- Bagi kepala daerah yang akan maju kembali untuk periode kedua, anggarannya cepat tercukupi untuk keamanan, dll. Namun kepala daerah yang sudah 2 periode, ini yang masih menunggu dalam persiapan anggaran keamanan dan penyelenggaraan.
- Daerah sebenarnya sudah siap karena terkait dengan UU. Kemendagri pun sudah memberikan warning untuk yang mengabaikan tanggung jawab.
- Pengajuan mundur harus disertai keputusan paripurna DPRD.
- 269 daerah sudah siap ikut pilkada 2015 dan telah mengikuti tahapan yang ditentukan KPU.
Perwakilan Kapolri
- Polri akan menjelaskan mengenai pengamanan pilkada 2015 dan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa.
- Pemungutan suara akan dilakukan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015.
- Polri bertanggung jawab atas keamanan berjalannya Pilkada 2015. Ini masuk ke dalam tugas pokok polri.
- Polri melakukan inventarisasi konflik-konflik yang mungkin terjadi pada pra, saat, dan pasca pilkada 2015.
- Kondisi keamanan yang rawan akan menyebabkan terjadinya delegitimasi dengan skala luas dan mengganggu aktivitas pemerintah daerah.
- Polri akan melibatkan 255.000 personil dari mabes polri dan yang tersebar pada kabupaten/kota dan provinsi untuk pilkada 2015.
- TPS rawan 2 (yang paling rawan konflik) akan diamankan oleh 2 polri dan 2 limas.
- Kapolres sedang berkonsultasi dengan masing-masing pemda untuk mempersiapkan anggaran sebesar Rp1,75 Triliun. Saat ini Rp363 Miliar telah disetujui oleh masing-masing pemda. Masih ada kekurangan anggaran.
- Peristiwa kontijensi akan menggunakan APBN untuk pergeseran pasukan, dll.
- Untuk sarana dan prasarana, polri akan menggunakan yang ada di satuan daerah masing-masing.
- Polri akan mengadakan rapat koordinasi dengan KPU untuk menandatangani MoU kerjasama.
- Polri telah menyiapkan pola pengamanan untuk kontinjensi saat pilkada.
- Polri juga akan membentuk kerja sama dengan panglima TNI untuk pengamanan.
- Untuk pelanggaran kode etik, maka akan diserahkan kepada Mahkamah Kehormatan Penyelenggara Pilkada 2015.
- Perselisihan hasil pilkada 2015 akan ditangani oleh MK.
- Perselisihan antara peserta dan penyelenggara pilkada 2015 akan ditangani oleh bawaslu.
- Pemalsuan dokumen, perusakan alat, money politic, penggelembungan suara, black campaign menjadi potensi penyimpangan.
- Batas waktu penyelidikan harus dicari solusinya.
- Dalam mengantisipasi permasalahan, polri telah mengadakan pertemuan dengan kejaksaan dan pengawas pilkada 2015.
- Polri meminta konsultasi dengan ahli hukum dan menyiapkan penyidik yang mempunyai pengalaman dalam pilkada.
Jaksa Agung
- Pilkada 2015 harus dimoderasi agar berlangsung dengan mulus dan bersih.
- Penetapan pasca penghitungan suara, setiap penyelenggaraan yang ada penyelesaiannya sangat singkat. Maka susah untuk ditindaklanjuti dengan sempurna.
- Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dalam kelangsungan pilkada 2015 yang aman.
- Kejaksaan akan mendukung pelaksanaan pilkada 2015 agar berjalan dengan baik dan optimal.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) - Husni Kamil
- Potensi sengketa:
- Pelanggaran administrasi.
- Sengketa pemilihan.
- Sengketa tata usaha.
- Pelanggaran kode etik.
- Terdapat 6 provinsi dari 9 provinsi yang memiliki bakal calon perseorangan yang mencalonkan diri. Terdapat 21 dari 36 kota yang memiliki bakal calon perseorangan. Terdapat 112 dari 224 kabupaten yang memiliki bakal calon perseorangan. Total daerah dengan calon perseorangan adalah 139 dari 269. Total pasangan perseorangan 254 di kabupaten/kota dan provinsi. Pasangan calon perseorangan yang diterima 174 calon dan yang tidak diterima 80 pasangan calon. Alasan tidak diterimanya adalah:
- Tidak memenuhi syarat jumlah dukungan.
- Jumlah dukungan softcopy dan hardcopy tidak sama.
- Terlambat mendaftar.
- Berkas tidak lengkap, dll.
- KPU berharap tidak ada di antara yang bersengketa ini adalah anggota Komisi 2 dan Komisi 3.
- Bisa pasangan calon tidak meneirma keputusna bawaslu, bisa mengajukan banding ke PTUN.
- Untuk administrasi, diberikan kesempatan 1 kali untuk perbaikan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Bulan Juli insyaallah akan dilakukan rapat koordinasi antara bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian.
- Bawaslu telah membangun sistem pengawasan untuk mengawasi tahapan pilkada 2015.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman