Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam
Tanggal Rapat: 21 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 14 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Dirut PT. SHS, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT RNI, Dirut Perum Perindo, Dirut PT. Perinus, dan Dirut PT. Garam
Pada 21 Januari 2020, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam mengenai Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Lampung 1 pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirut Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
- Isu makro ekonomi pertanian adalah peningkatan permintaan pangan, urbanisasi, harapan akan meningkatnya kualitas pangan, infrastruktur jalan dan pertanian yang buruk, dan perubahan preferensi pangan.
- BUMN mempunyai 3 peran penting dalam rantai pasokan pertanian, yaitu percepatan, penguatan, dan stabilitas.
- Kinerja RNI selama 2019:
- Aset keuangan 14,1 T.
- Penjualan 6,58 T.
- Ebitda 703.830 M.
- Profit margin 2,73%.
- Pada penjualan persektor, sektor industri tebu menumbang 45% dari total penjualan RNI:
- Perkebunan 4%.
- Perdagangan dan lainnya 18%.
- Farmasi 33%.
- Industri tebu 45%.
- Kontribusi industri tebu RNI sebesar 11,9% atau 260.390 Ton dari total produksi gula nasional.
- Kontribusi industri teh RNI sebesar 2,45% atau 3.464 Ton dari total produksi teh nasional.
- Penguatan industri tebu:
- Analisis situasi tahun 20019:
- Stok awal 1.755.693.
- Produksi 2.212.333.
- Konsumsi 2.772.689.
- Total gula 3.468.026
- Proyeksi tahun 2020:
- Stok awal 1.231.251.
- Produksi 2.550.000.
- Konsumsi 2.751.637.
- Total gula 3.761.251
- Analisis situasi tahun 20019:
- Identifikasi masalah:
- Area tebu: Penurunan luas dan produktivitas/Ha.
- Varietas tebu: Rendeman rendah.
- Pabrik gula: Fasilitas buruk, kapasitas rendah, dan tidak efesien.
- Strategi:
- Insentif bagi pengembangan kebun tebu rakyat baru.
- Penyederhanaan proses pengurusan KUR.
- Sinergi BUMN untuk pengembangan lahan kebun tebu baru.
- Penyederhanaan proses penyediaan sarana produksi (pupuk, alsintan, bibit).
- Dukungan kebijakan:
- Pengembangan infrastruktur pendukung.
- Peningkatan investasi.
- Sinergi kebijakan.
- Pemberdayaan lembaga riset gula:
- Alokasi anggaran untuk riset varietas unggul.
- Insentif pengembangan varietas unggul baru.
Dirut PT. Pertani
- Pertani saat ini menghadapi finansial distress.
- Sejarah singkat PT. Pertani:
- 1959 berdiri Badan Perseroan Produksi Bahan Makanan dan Pembukuan Tanah (BMPT).
- 1960 diubah menjadi Badan Pimpinan Umum (BPU) Pertani.
- 1963 BPU Pertani menjadi Perusahaan Pertanian Negara (PN) Pertani.
- 1973 Status PN Pertani ditingkatkan menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Pertani (Persero).
- 2003 dibentuk strategis bisnis unit perberasan dan hortikultura.
- 2007 ditugasi melakukan Public Service Obligation (PSO) bibit unggul ke petani.
- 2008 merintis usaha pergudangan dengan Sistem Resi Gudang (SRG) di Haurgeulis, Jawa Barat.
- 2011 gerakan peningkatan produksi pangan berbasis korporasi (GP3K).
- 2012 memposisikan fokus menjadi pusat pergudangan agribisnis.
- 2019 menjadi perusahaan perbenihan dan perberasan nasional yang unggul dan berkelanjutan.
- Corebusiness PT. Pertani (Persero):
- Perbenihan: benih padi hibrida dan benih jagung hibrida.
- Perberasan: beras medium, beras premium dan beras khusus (beras merah, beras hitam, dan beras nutri-zinc).
- Pupuk: pupuk organik, pupuk non-subsidi dan distribusi pupuk bersubsidi.
- Sarana pertanian: mesin pengering gabah dan palawija (jasa dryer) dan pergudangan.
- Jaringan usaha PT. Pertani (Persero) adalah 4 kantor wilayah, 28 kantor cabang, 31 unit pemasaran, 15 unit penggilingan padi, 29 unit produksi benih, 1 unit produksi pupuk dan pestisida, 725 karyawan tetap yang tersebar hampir di setiap provinsi di Indonesia, 65 unit dryer, dan 467 unit gudang.
- Model bisnis perbenihan PT. Pertani (Persero) adalah model mata rantai Hulu Hilir terintegrasi
yang dikelola oleh PT. Pertani bermitra dengan para stakeholder akan menciptakan efisiensi dan stabilitas harga benih. - Peran PT. Pertani (Persero) dalam penyediaan benih padi dan jagung:
- Menyediakan benih sumber dan GAP kepada petani/kelompok tani.
- Sebagai off taker calon benih dari petani/kelompok tani, dan off taker benih setengah jadi dari UMKM dan produsen swasta nasional.
- Mitra pemerintah dalam menetapkan kebijakan strategis.
- Produk PT. Pertani (Persero) adalah benih padi dan benih jagung hibrida perbandingan penyaluran benih melalui PSO dan e-katalog (pasar pemerintah).
- Tahun 2017: Mekanisme PSO benih bersubsidi untuk padi inhibrida 44.203.087 dan untuk padi hibrida 548.85.
- Tahun 2018: Mekanisme E-Katalog benih untuk padi inhibrida 20.481.037 dan jagung hibrida 3.054.171.
- Tahun 2019: Mekanisme E-Katalog benih untuk padi inhibrida 27.531.089 dan jagung hibrida 614.647.
- Tahun 2020: Mekanisme E-Katalog.
- Terjadi penurunan pada penyaluran benih padi setelah pola E-Katalog.
- Isu strategis:
- Penyesuaian pada benih padi inhibrida di E-Katalog.
- Adanya pembatasan biaya distribusi benih padi inhibrida maksimal Rp. 600,00.-/Kg.
- Usulan solusi:
- Kenaikan harga jual benih padi inhibrida di E-Katalog.
- Biaya angkut “at-cost” yang tercantum dikontrak payung E-Katalog.
- Manfaat:
- Memperoleh margin yang memadai (minimal 10%) untuk dapat mengembangkan industri perbenihan.
- Tidak mengurangi perolehan margin penjualan melalui E-Katalog.
- Person In Charger (PIC): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
- Perbandingan harga penjualan benih padi inhibrida pola PSO dan E-Katalog:
- 2017 mekanisme PSO benih bersubsidi:
- HET 2.500.
- Subsidi 8.533.
- Harga benih 11.033.
- Angkutan 746.
- Total harga 11.779.
- 2018 mekanisme E-Katalog:
- Padi Sawah:
- HET -
- Subsidi -
- Harga benih 9.160.
- Angkutan 600.
- Total harga 9.760.
- Padi Lahan Kering:
- HET -
- Subsidi -
- Harga benih 9.200.
- Angkutan 600.
- Total harga 9.800.
- Padi Sawah:
- 2019 mekanisme E-Katalog:
- Padi Sawah:
- HET -
- Subsidi -
- Harga benih 9.160.
- Angkutan 600.
- Total harga 9.760.
- Padi Lahan Kering:
- HET -
- Subsidi -
- Harga benih 9.200.
- Angkutan 600.
- Total harga 9.800
- Padi Sawah:
- 2020 mekanisme E-Katalog:
- Padi Sawah:
- HET -
- Subsidi -
- Harga benih 9.140.
- Angkutan 600.
- Total harga 9.740.
- Padi Lahan Kering:
- HET -
- Subsidi -
- Harga benih 9.180.
- Angkutan 600.
- Total harga 9.780
- Padi Sawah:
- 2017 mekanisme PSO benih bersubsidi:
- Isu strategis lisensi varietas dan penyediaan parent seed benih jagung hibrida:
- Lisensi benih jagung hibrida dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Keterbatasan parent seed (benih induk).
- Usulan solusi:
- Memberikan prioritas pemberian lisensi varietas unggul baru jagung hibrida untuk diproduksi oleh BUMN.
- Memberikan kewenangan untuk memproduksi parent seed (benih induk).
- Manfaat:
- Mengembangkan varietas unggu baru untuk bisa disalurkan kepada para petani Indonesia.
- Membantu dalam penyediaan parent seed (benih induk) untuk memenuhi kebutuhan para lisensor jagung hibrida.
- Person In Charger (PIC): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Balai Pengelola Ahli Teknologi Pertanian.
- Isu strategis dokumen dan administrasi karantina bersih:
- Kelengkapan administrasi dokumen tagihan benih bantuan pemerintah.
- Aturan uji kesehatan benih yang dikirim antar pulau yang dikeluarkan oleh Badan Karantina.
- Usulan solusi:
- Rekap Berita Acara Serah Terima Barang (RASTB) cukup diotorisasi oleh pejabat tingkat Provinsi
atau Kabupaten, tidak boleh keduanya. - Uji kesehatan benih dilakukan pada saat proses uji di laboratorium Balai Pengawasan dan Sertifikasi
Benih.
- Rekap Berita Acara Serah Terima Barang (RASTB) cukup diotorisasi oleh pejabat tingkat Provinsi
- Manfaat:
- Mempercepat bantuan benih dan pupuk untuk para petani.
- Mempercepat penyaluran benih kepada kelompok tani.
- Person In Charger (PIC): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan/Badan Karantina.
- Profil PT Pertani (Persero) Golden Customer: White rice super McDonald’s, Agrofood ACS, Richeese Factory, Burger King.
- Produk perbesaran PT Pertani (Persero): Beras Premium Cap Anggrek Plicata, Beras khusus ONYX beras
merah dan beras hitam. - Isu strategis produk baru berupa Beras Bergizi untuk Program Anti-Stunting:
- Sertifikasi varietas untuk beras-beras khusus.
- Bahan pangan bergizi untuk anti-stunting.
- Usulan solusi:
- Memberdayakan lembaga sertifikasi jaminan varietas untuk menjamin keaslian dan kualitas beras-beras khusus.
- Beras fortifikasi.
- Manfaat:
- Sertifikasi varietas bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan petani yang terbiasa menanam varietas beras khusus (varietas pandan wangi, rojo lele, dan nutri zinc) serta sebagai perlindungan konsumen untuk mendapatkan produk yang asli dan berkualitas.
- Bahan pangan bergizi untuk anti-stunting bermanfaat untuk menyediakan bahan pangan yang dapat dikonsumsi dan diterima secara luas oleh masyarakat serta mencukupi kebutuhan zat gizi mikro.
- Person In Charger (PIC): Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Dirut PT. Garam
- Rata-rata penjualan PT. Garam Tahun ini adalah 600.
- Adanya penurunan penjualan di Indramayu dan Cirebon sehingga hanya terjual 300 dalam satu truk.
- Tahun ini PT. Garam berjuang sebesar 400 dari tahun sebelumnya yang 200.
- Tahun ini PT. Garam bisa menyerap 156 ribu ton.
- Inovasi teknologi dan proses
- Inovasi yang sedang dilaksanakan:
- Melakukan optimalisasi lahan Gresik Mayar 282 Ha yang berpengaruh kepada peningkatan.
- Kualitas garam sebanding dengan garam import (NaCl >97%).
- GeN Korea mengubah air laut dengan teknologi MVR.
- Untuk merealisasikan hal tersebut maka dilakukan teknologi produksi sebagai berikut:
- Geomembrane.
- Prisma.
- Bestekin.
- Inovasi yang sedang dilaksanakan:
- Pembangunan pabrik garam industri di camplong, Sampang 10 Ton/jam dan Segoromadu, Gresik 5 Ton/jam plus pabrik refinery 10 Ton/jam.
- Kondisi garam nasional
- Permasalahan:
- Produksi garam yang rentan terganggu oleh cuaca (hujan) vs lama produksi 10-14 hari menyebabkan kualitas garam menurun.
- Lahan penggaraman (petani) yang tidak luas (tidak terintegrasi) menyebabkan produktivitas menurun.
- Sistem pemanenan garam yang tidak sederhana menyebabkan produktivitas rendah.
- Pengelolalan garam krosok yang tidak terintegrasi menyebabkan kualitas tidak seragam.
- Penyimpanan garam yang sederhana menyebabkan kuantitas dan kualitas tidak termonitor.
- Spesifikasi dan strandar garam nasional masih rancu menyebabkan data stok garam nasional berbeda-beda.
- Dampak:
- Produksi garam fluktuatif setiap tahun.
- Kualitas garam tidak seragam (rendah).
- Stok garam nasional tidak terdata dengan baik.
- Solusi: Produksi garam di lahan penggaraman yang terintegrasi di daerah curah hujan rendah.
- Permasalahan:
- PT. Garam telah melakukan transformasi produksi baik di hulu maupun hilir.
- PT. Garam tidak merugi dan akan berusaha menaikannya di tahun 2020 karena saat ini garam-garam akan diserap kembali. Selain itu, PT. Garam juga memiliki 4 pabrik untuk meningkatkan kualitas hilir. PT. Garam meminta dukungan dari Komisi 4 untuk penyerapan garam agar garam Indonesia tidak kalah dengan garam Australia.
Dirut PT. Perikanan Indonesia (Perindo)
- PT. Perikanan Indonesia (Perindo) berdiri dengan nama Perum Prasarana Perikanan Samudera berdasarkan PP No. 2 Tahun 1990 dan berubah menjadi Perum Perikanan Indonesia berdasarkan
PP No. 9 Tahun 2013. - Pra produksi 43%: Pelabuhan perikanan (tambat labuh, pemanfaatan lahan industri docking, pabrik es, cold storage, BBM, air bersih, telepon, listrik, dan jaringan data).
- Produksi terdiri dari 7% budidaya (tambak udang dan bandeng, Keramba Jaring Apung (KJA), dan pabrik pakan) serta 3% pengoperasian kapal (penangkapan ikan dan pengangkutan ikan).
- Paska produksi 47%: Pemasaran (perdagangan ikan dan hasil laut, pengoalahan ikan dan hasil laut, ekspor dan impor).
- Fasilitas dan Produk:
- Fasilitas terdiri dari pelabuhan perikanan, 3 unit docking, 6 unit CS 3200 Ton dan 6 unit UPI, pasar ikan modern di Muara Baru, 7 lokasi 120Ha tambak, 1 lokasi 470 hole KJA.
- Produk: red snapper, mahi-mahi fish, bluefin tuna, grouper fish, false albacore, parrot fish, skipjack tuna, red muller, madkerel, ribbon fish, octopus, shrimp, squid, cuttlefish, scarlet snapper.
- Kinerja 2015 - 2019
- 2015: aset 452.843, pendapatan 225.099, laba 26.022.
- 2016: aset 562.026, pendapatan 225.026, laba 22.207.
- 2017: aset 798.290, pendapatan 603.022, laba 7.885.
- 2018: aset 902.599, pendapatan 1.002.330, laba 25.996.
- 2019: aset 883.918, pendapatan 347.076, laba 13.642.
- Strategi dan kebijakan Tahun 2020:
- Optimalisasi aset dan sarpras:
- Perbaikan, rehabilitasi, dan rekondisi (mesin, peralatan, dan kapal).
- Optimalisasi lahan
- Penguatan organisasi dan SDM:
- Reviu struktur organisasi, proses bisnis, dan SPO.
- Peningkatan kapasitas SDM.
- Asesmen GCG dan KPKU.
- Penguatan usaha budidaya:
- Perluasan tambak produksi di Bengkayang (6,8 ha menjadi 18,8 ha).
- Penambahan lahan kerja sama dengan PTPN IX (4 ha menjadi 10 ha).
- Kerja sama dengan PTPN XII (40 ha).
- Peningkatan ekspor:
- Peningkatan kapasitas unit pengolahan dengan sertifikat HACCP A.
- Peningkatan kemampuan mengumpulkan bahan baku untuk ekspor.
- Digitalisasi administrasi dan proses produksi:
- Upgrade BRP dan E-Office.
- Digitalisasi 8 proses produksi.
- Optimalisasi aset dan sarpras:
- Quick win 2020:
- Pengembangan usaha Lampulo dan Brondong:
- Mengelola PPS Lampulo (milik Provinsi NAD).
- Membangun docking di Lampulo.
- Membangun docking di Brondong.
- Kerjasama dengan Pemba/sinergi BUMN
- Pengembangan Penjualan BBM:
- Peningkatan penjualan di Jakarta.
- Pengembangan penjualan di Jawa Tengah (Pekalongan, Yuwana, Tegal).
- Pengembangan Pengelolaan PIM:
- Peningkatan okupasi sewa kios.
- Peningkatan pengelola food court dengan menjadikan Sentra Wisata Boga Bahari Nusantara.
- Mulai Operasi Pabrik Pakan Ikan dan Udang:
- Mulai produksi dengan volume 19ton/tahun.
- Perlu dukungan modal kerja Rp. 42.5 M (berasal dari pengalihan dana PMN).
- Pengembangan usaha Lampulo dan Brondong:
- Perindo fokus pada core bisnis dan untuk tambahan supporting saat ini dilakukan dengan IT sehingga kedepannya lebih efisien.
- Target produksi ikan dan hasil laut lainnya adalah 285 ton pada tahun 2020 dan ini baru 0,25% dari angka target produksi ikan nasional. Kontribusi Perindo masih kecil, namun akan terus ditingkatkan melalui upaya ektensifikasi alat produksi (tambak) dan peningkatan penyerapan ikan dari nelayan.
- Masalah yang dihadapi:
- Penyelesaian masalah pungutan jasa tambat labuh.
- Melakukan restrukturisasi utang khususnya MTN yang akan jatuh tempo Agustus 2020 dan Desember 2020.
- Melakukan pengelolaan pelabuhan dengan menyediakan tambat labuh dan lain-lain di 6 pelabuhan sesuai PP No. 9 Tahun 2013 yang menugaskan Perindo sebagai pengelola pelabuhan.
- Melakukan upaya penagihan pengganti kerugian atas pencemaran minyak yang menyebabkan kerusakan pada tambak udang di Karawang.
- Penanganan piutang macet.
- Dukungan yang diharapkan:
- Dukungan agar jasa tambat labuh dapat dikelola kembali oleh Perindo.
- Dukungan agar segera mendapatkan persetujuan dari KBUMN sebagai pemegang saham.
- Dukungan untuk segera medapat persetujuan KKP agar Perindo dapat melakukan pengelolaab PP No. 9 Tahun 2013. Untuk listrik memerlukan dukungan dari KBUMN yang memfasilitasi agar tercapai kesepakatan dengan PLN.
- Dukungan agar KBUMN dapat memfasilitasi agar tercapai kesepakatan dengan Pertamina.
- Dukungan agar lembaga kejaksaan dapat membantu penanganan piutang.
- Terdapat penurunan pendapatan di tahun lalu, namun laba aman karena selektif dalam bekerja sama dengan mitra.
- Perindo mengimpor ikan yang tidak ada di Indonesia.
Dirut PT. Sang Hyang Seri (SHS)
- Profil perusahaan
- PT. Sang Hyang Seri (SHS) memiliki total luas areal 3.943 ha:
- 3.150 ha lahan sawah irigasi teknis.
- 240 ha lahan sawah non irigasi teknis.
- 80 ha areal breeding center, pabrik, gudang, kantor, dan perumahan.
- 73 ha areal lain-lain (jalan, saluran irigasi, sungai, kolam, belukar).
- Pabrik:
- 1 unit integrated rice seed processing plant (IRSPP) dengan kapasitas total 10.000 ton benih
per tahun. - 3 unit pabrik pengolahan benih dengan kapasitas total 20.000 ton benih per tahun.
- 1 unit integrated rice seed processing plant (IRSPP) dengan kapasitas total 10.000 ton benih
- Bangunan:
- 4 unit kantor (breeding center, UBR I, KPKS, WPSO).
- 2 unit fasilitas sosial (wisma pertemuan, rumah sakit, masjid).
- Perumahan direksi dan karyawan.
- Gudang-gudang.
- PT. Sang Hyang Seri (SHS) memiliki total luas areal 3.943 ha:
- Core bisnis PT. SHS saat ini adalah industri perbenihan dengan konsen memiliki land bank yang terletak di Sukamandi. Land bank ini adalah modal dalam industri perbenihan.
- PT. SHS berada di 37 wilayah dan asetnya berupa tanah yang juga bekerja sama dengan petani di sana.
- PT. SHS memiliki kapasitas 20-30% dalam pemenuhan kapasitas kebutuhan nasional.
- Produk unggulan PT. SHS adalah benih padi, jagung, dan hortikultur.
- Tantangan sektor pertanian masa depan:
- Populasi penduduk yang jumlahnya terus bertambah akan berdampak pada pola dan kebutuhan konsumsi.
- Pola konsumsi yang akan mengalami perubahan atau pergeseran termasuk didalamnya preferensi pilihan atas pangan yang dikonsumsi.
- Sumber pangan yang akan membuat kebutuhan lahan produktif pertanian menjadi strategis.
- Overview program sektor pertanian: Penyediaan pasokan pangan dan stabilitas harga
pangan nasional. - Highlight program kementerian pertanian tahun 2020:
- Program desa mandiri benih (off taker) dengan lahan 25.000 ha akan berpotensi memproduksi 100.000 ton.
- Program pengembangan kawasan tanaman dengan kluster palawija, horti, dan klaster lainnya akan meningkatkan produksi tenaga kerja, PDB, dll.
- Program peningkatan ekspor pangan menjadi 300% (3x) dengan komoditi beras, kacang-kacangan, hortikulur, dll.
- Peran dan kontribusi PT. SHS saat ini:
- 2014: pasar benih >300.000, kapasitas produksi 82.500, produksi 39.482, 27% Kap Prod vs Pasar, 13% Real vs Pasar.
- 2016: pasar benih >300.000, kapasitas produksi 82.500, produksi 32.491, 27% Kap Prod vs Pasar, 11% Real vs Pasar.
- 2014: pasar benih >300.000, kapasitas produksi 82.500, produksi 39.482, 27% Kap Prod vs Pasar, 13% Real vs Pasar.
- 2014: pasar benih >300.000, kapasitas produksi 82.500, produksi 15.922, 27% Kap Prod vs Pasar, 5% Real vs Pasar.
- Program restrukturisasi PT. SHS:
- Target restrukturisasi: penyehatan perusahaan, pertumbuhan bisnis dan perusahaan.
- Cakupan kebijakan restrukturisasi perusahaan:
- Model bisnis: penguatan industri perbenihan, pengembangan bisnis non core dan optimalisasi
aset, pengembangan Sukamandi Agroindustri. - Organisasi: efisiensi (downsizing/downgrading/likuidasi, spin-off unit kerja, digitalisasi dan perbaikan
sistem/proses kerja). - Sistem keuangan: fundrising/non collateral financing, restrukturisasi utang, self financing.
- Restrukturisasi diisi dengan program strategis berorientasi pemecahan masalah perusahaan
- PT. SHS melakukan sinergi antara BUMN dan BUMS untuk menguatkan permodalan. Sudah dilakukan upaya antara lain dengan menandatangani beberapa kerja sama, mengembangkan potensi aset yang dimiliki, dan dalam industri berikutnya program perbenihan tetap menjadi core bisnis.
- PR dari PT. SHS adalah peningkatan produktivitas dan kualitas benih, perbaikan jaringan pemasaran, dan restrukturisasi perusahaan.
- Terdapat peluang untuk memproduksi bahan-bahan di Subang karena dekat dengan Indramayu dan Karawang.
Dirut Perikanan Nusantara (Persero)
- PT. Perikanan Nusantara (Perinus) adalah BUMN hasil penggabungan 4 BUMN Perikanan tahun 2005,
yaitu PT. Usaha Mina (Persero), PT. Tirta Raya Mina (Persero), Perikanan Samodra Besar (Persero), dan PT. Perikani (Persero). - Landasan hukum: PP No. 21 Tahun 1998 mengenai penggabungan BUMN perikanan ke dalam PT. Usaha Mina (Persero) dan perubahan nama menjadi PT. Perikanan Nusantara (Persero). Penggabungan
ini disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. C-16842.ht.01.04. Tahun 2006. - Visi Perinus adalah menjadi perusahaan perikanan terbaik guna mewujudkan kedaulatan pangan.
- Misi Perinus:
- Menjadi perusahaan yang unggul, tangguh, dan tumbuh berkelanjutan.
- Menjalankan bisnis perikanan tangkap, logistik dan perdagangan ikan untuk memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan serta mengutamakan layanan terbaik.
- Meningkatkan hubungan kerjasama dan keberpihakan kepada nelayan sebagai mitra strategis perusahaan, serta menjaga kelestarian lingkungan.
- Fasilitas Perinus: pabrik es, kapasitas 4.362 ton cold storage, 4 lokasi 600 meter dermaga, 8 kapal penangkap ikan dan 10 kapal pengumpul, 15 jalur slipway-docking kapal, 19 UPI (HACCP Certified) dengan 6 cabang, kapasitas 161 ton ABF, dan kapasitas 10 ton braine freezer.
- Core bisnis Perinus adalah penangkapan dan pengolahan ikan, baik dari kapan sendiri maupun
kapal KSO. - Pola kemitraan dilaksanakan dengan lembaga keuangan BRI dan nelayan. Nelayan dapat melakukan
kredit dari BRI dan ikan dijual ke Perinus. - Inisiatif Perinus di daerah adalah dengan membangun pabrik es, pembangunan ICS 250 ton,
pengoperasian KM Mina Jaya Niaga kapasitas 512 GT, pembangunan dermaga perikanan 100m, penyerapan hasil tangkapan nelayan di sekitar Natuna, dan pengoptimalan unit prosesing. - Hilirisasi hasil perikanan menghasilkan produk tempura sea weed dan produk olahan ready to cook
Tukato, pengembangan produk ikan kaleng, pengembangan produk fish jelly.
Dirut PT. Berdikari
- Gambaran umum perusahaan:
- 1966: Berdiri dengan nama PT. Pilot Proyek Berdikari (PT PP Berdikari).
- 2000: Resmi berubah status menjadi PT. Berdikari (Persero).
- 2016: Dibantu oleh pemerintah Indonesia untuk pembenahan organisasi dan didukung kinerja perusahaannya melalui rangkaian kebijakan dan regulasi.
- 2017: Perusahaan memasuki fase pemulihan yang ditandai dengan perbaikan posisi keuangan melalui penjualan aset dan menyelesaikan keajiban terhadap perbankan dan karyawan.
- 2018: Melakukan transformasi bisnis dan SDM dengan fokus ke bisnis peternakan melalui pengembangan bisnis ayam yang dimulai dengan mengimpor GSP dan impor daging kerbau sebanyak 20.000 ton.
- 2019: Melanjutkan tranformasi dengan meningkatkan pengendalian (membangun sistem ERP, memperbaiki SOP, mereviu struktur organisasi dan penyelesaian kewajiban masa lalu).
- 2020: Pengembangan bisnis dan menyusun RJPP untuk lima tahun ke depan.
- Visi PT. Berdikari adalah menjadi perusahaan agroindustri terbaik yang inovatif, bersaing, dan tumbuh berkelanjutan.
- Misi:
- Membangun tim terbaik dengan integritas tinggi dan upaya memaksimalkan yang didukung sumber daya manusia yang handal dan berkomitmen untuk berkembang.
- Melakukan perbaikan terus menerus melalui inovasi, baik dala pasar, produk, maupun proses,
dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. - Memaksimalkan peluang yang didasari pada kekuatan dari kompetensi yang dimiliki dengan tetap menjada kinerja yang optimal dan efisien untuk meningkatkan nilai bagi stakeholder.
- Bisnis berdikari summary:
- Grand Parent Stock (GPS) melalui pembangunan kandang oleh anak perusahaan BMN yang akan digunakan akhir tahun 2020.
- Parent Stock (PS) dengan skema sewa kandang yang berlokasi di Sukabumi, Medan, Ciamis, dan akan dibangun baru di Jawa Timur.
- Final Stock (FS) dengan menyediakan DOC FS untuk peternakan rakyat melalui mekanisme kemitraan.
- Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U) bersinergis dengen BUMN dalam penyediaan daging ayam untuk menyukseskan bisnis perunggasan secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
- Pabrik Pakan (Feedmill) dengan mekanisme penyediaan pakan melalui sistem makloon.
- Pengembangan bisnis tahun 2020 adalah pemilikan atas pabrik pakan guna mendukung ketersediaan
sarana produksi bagi internal Berdikari dan peternak mandiri. - Rencana ke depan PT. Berdikari adalah membangun dan mempunyai pabrik kandang sendiri
karena sampai saat ini masih sewa. - Total kebutuhan daging tahun 020 adalah 69.176 Ton dengan asumsi kebutuhan daging sebanyak 2.56
kg per kapita per tahun untuk 269.2 juta jiwa penduduk Indonesia. - Produksi daging nasional 450.000 Ton berdasarkan data dari buku Kementerian Pertanian RI.
- Defisit kebutuhan 240.176 Ton.
- Kuota impor daging kerbau 100.000 dengan asumsi izin impor daging kerbau sama dengan izin impor tahun 2019.
- Kuota impor daging sapi Brasil 50.000 dengan asumsi izin impor daging sapi Brasil sama dengan izin impor tahun 2019.
- Kekurangan daging 90.176 dapat dipenuhi dengan impor daging sapi dari Australia, atau negara-negara lain
- PT. Berdikari mengajukan permintaan untuk diberikan kesempatan dalam hal pemenuhan kebutuhan
daging untuk memberikan bantuan pada neraca keuangan perusahaan. - PT. Berdikari saat ini memerlukan suplai 60.000 ton jagung untuk bisnis peternakan ayam yang akan dilakukan dan sudah bekerja sama dengan PT. SHS untuk penanaman jagung.
- Kebutuhan pakan jagung PT. Berdikari berdasarkan pada jumlah kuota GPS sebesar 72.000 ekor dan
potensi produksi turunannya. - Tahun 2020, PT. Berdikari memiliki 215.000 ekor PS atau sekitar 6,4% dari total potensi PS yang
dapat dihasilkan, sehingga jumlah kebutuhan jagung adalah 59.545 ton. Kebutuhan jagung tersebut akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya skala bisnis PT. Berdikari di bidang bisnis unggas. - Jumlah kebutuhan jagung dengan kepemilikan kuota GPS PT Berdikari dapat mencapai 8.68.636 ton.
- PT. Berdikari memerlukan jagung sebagai sumber bahan baku pakan yang dapat diperoleh melalui:
- Sinergi BUMN dalam penyediaan jagung.
- Importasi jagung dalam konsisi stek kurang dan harga tinggi.
- Support pemerintah dalam mewujudkan program pengembangan sektor pertanian:
- Berdikari menjadi partner dan mitra kerja terutama Kemenko perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dalam menetapkan kebijakan strategis terkait pangan protein dan produksi pertanian.
- Berdikari mendapatkan penugasan dalam mengadakan beberapa komoditas pangan protein dan bahan baku pendukung produksi peternakan seperti jagung yang merupakan komponen terbesar.
- Berdikari mendapatkan privilege kuota impor untuk penyediaan daging, baik sapi maupun kerbau maupun bibit ayam indukan, jagung dari Kementerian Pertanian dan Perdagangan RI.
- Berdikari mendapatkan privilege kuota impor DOC GPS untuk memberikan kepastian akan bisnis peternakan unggas yang sedang direncanakan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI