Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Tanggal Rapat: 14 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 5 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Pada 14 Juni 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yudi Widiana Adia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Barat 4 pada pukul 10.54 WIB. (ilustrasi: jurnalweb.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Pagu anggaran Basarnas tahun 2016 sebesar Rp2,43 Triliun untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Perbandingan pagu kebutuhan dengan pagu anggaran yaitu Rp4,1 Triliun dengan Rp2,4 Triliun, selisihnya adalah Rp1,68 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp193,49 Miliar yang dilakukan pada pelatihan SDM dan operasional.
- Penghematan anggaran tidak dilakukan di program penindakan awal, karena dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat.
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Pagu anggaran BMKG tahun 2016 sebesar Rp1,554 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp158,9 Miliar atau lebih dari 10%.
- Pagu anggarannya menjadi Rp1,395 Triliun.
- Salah satu upaya penghematan yang dilakukan adalah pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
- Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Pemerintah telah mengambil alih kepengurusan bencana Lumpur Lapindo. Hal tersebut menjadi alasan dibentuknya BPLS.
- Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 sebesar Rp500 Miliar dengan realisasi anggaran sebesar 45,81% per 31 Mei 2016. Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp41,7 Miliar, maka sisa anggaran BPLS adalah Rp458 Miliar.
- Pemotongan anggaran salah satunya dilakukan pada program Penanggulangan Lumpur yang sebelumnya berjumlah Rp471 Miliar, setelah mengalami pemotongan Rp41,7 Miliar, menjadi Rp458,1 Miliar.
- Program BPLS meliputi perencanaan operasional, penanganan semburan dan luapan, perencanaan dan evaluasi, dan pemberdayaan sosial.
- BPLS memperkirakan penyerapan anggaran di atas 90% pada akhir tahun 2016.
Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
- Pagu anggaran BPWS tahun 2016 yang sebesar Rp318,5 Miliar, mendapat pemotongan sebesar Rp37 Miliar atau 11,6%. Dengan demikian, anggaran BPWS tahun 2016 menjadi sebesar Rp281,5 Miliar.
- Penyerapan per 14 Juni 2016 sebesar 15,81%.
- BPWS mengharapkan penyerapan sebesar 60% pada Agustus 2016.
- BPWS mendapatkan peringkat ke-6 dari BPK-RI untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam capaian hasil kinerja tahun 2016 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Penghematan anggaran dilakukan di Kegiatan Fisik, Kegiatan Rutin, Kegiatan non fisik, Operasional dan Pemeliharaan Kawasan, Pengembangan Kawasan di Bangkalan, dan Stimulasi Pengembangan Wilayah Madura.
- Anggaran belanja operasional berkurang sebesar Rp465 juta, sehingga menjadi Rp16,5 Miliar, belanja modal berkurang Rp32,9 Miliar, dan belanja barang menjadi Rp6,7 Miliar.
- Pemotongan anggaran berpengaruh kepada Program Percepatan Pembangunan Suramadu.Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Pagu anggaran Basarnas tahun 2016 sebesar Rp2,43 Triliun untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Perbandingan pagu kebutuhan dengan pagu anggaran yaitu Rp4,1 Triliun dengan Rp2,4 Triliun, selisihnya adalah Rp1,68 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp193,49 Miliar yang dilakukan pada pelatihan SDM dan operasional.
- Penghematan anggaran tidak dilakukan di program penindakan awal, karena dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat.
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Pagu anggaran BMKG tahun 2016 sebesar Rp1,554 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp158,9 Miliar atau lebih dari 10%.
- Pagu anggarannya menjadi Rp1,395 Triliun.
- Salah satu upaya penghematan yang dilakukan adalah pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
- Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Pemerintah telah mengambil alih kepengurusan bencana Lumpur Lapindo. Hal tersebut menjadi alasan dibentuknya BPLS.
- Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 sebesar Rp500 Miliar dengan realisasi anggaran sebesar 45,81% per 31 Mei 2016. Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp41,7 Miliar, maka sisa anggaran BPLS adalah Rp458 Miliar.
- Pemotongan anggaran salah satunya dilakukan pada program Penanggulangan Lumpur yang sebelumnya berjumlah Rp471 Miliar, setelah mengalami pemotongan Rp41,7 Miliar, menjadi Rp458,1 Miliar.
- Program BPLS meliputi perencanaan operasional, penanganan semburan dan luapan, perencanaan dan evaluasi, dan pemberdayaan sosial.
- BPLS memperkirakan penyerapan anggaran di atas 90% pada akhir tahun 2016.
Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
- Pagu anggaran BPWS tahun 2016 yang sebesar Rp318,5 Miliar, mendapat pemotongan sebesar Rp37 Miliar atau 11,6%. Dengan demikian, anggaran BPWS tahun 2016 menjadi sebesar Rp281,5 Miliar.
- Penyerapan per 14 Juni 2016 sebesar 15,81%.
- BPWS mengharapkan penyerapan sebesar 60% pada Agustus 2016.
- BPWS mendapatkan peringkat ke-6 dari BPK-RI untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam capaian hasil kinerja tahun 2016 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Penghematan anggaran dilakukan di Kegiatan Fisik, Kegiatan Rutin, Kegiatan non fisik, Operasional dan Pemeliharaan Kawasan, Pengembangan Kawasan di Bangkalan, dan Stimulasi Pengembangan Wilayah Madura.
- Anggaran belanja operasional berkurang sebesar Rp465 juta, sehingga menjadi Rp16,5 Miliar, belanja modal berkurang Rp32,9 Miliar, dan belanja barang menjadi Rp6,7 Miliar.
- Pemotongan anggaran berpengaruh kepada Program Percepatan Pembangunan Suramadu.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG
- Mendengar Penjelasan Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI tentang Kajian atas Undang-Undang Bidang Transportasi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR-RI
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - RDPU Komisi 5 dengan Aliansi Pengemudi Independen (API)
- Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KP 667 Tahun 2022 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk, Direktur PT. Grab Teknologi Indonesia, dan Direktur PT. Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM)
- Masukan terhadap Potensi Penerimaan Negara Bidang Transportasi di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 DPR RI dengan Perwakilan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI
- Masukan terkait Penyusunan Revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - RDPU Komisi 5 dengan ITDP, YLKI, dan INSTRAN
- Masukan terkait Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Penyampaian Masukan terhadap Naskah Akademik dan Draft Revisi RUU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direksi Penyedia Layanan Transportasi
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI
- Program Kerja Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Tahun 2021 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR
- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
- Regulasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Mekanisme Pembagian Kuota Rumah Bersubsidi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (DPP Appernas Jaya) dan Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas)
- Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) - RDPU Komisi 5 dengan Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP APPERSI)
- Evaluasi Sarana dan Prasarana Arus Mudik dan Arus Balik Pada Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah/2020 Masehi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Sekjen Kementerian PUPR dan Kakorlantar
- Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI
- Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
- Penanganan Bencana Banjir di Jabodetabek - Rapat Kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri PUPR, Kepala BNPP, Kepala BMKG, Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten
- Masukan Penyusunan RUU Revisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan RUU Revisi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Masukan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 200 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI