Rangkuman Terkait
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 (Rapat Lanjutan) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)
Tanggal Rapat: 5 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 7 Sep 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: PT PPI (Persero),PT Wika, PT Pelindo 3 (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero)
Pada 5 Oktober 2015, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero) mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Hafiz Tohir dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 13:18 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat telah dihadiri lebih dari setengah Fraksi. Ilustrasi: (ekbis.sindonews.com)
Pengantar Rapat
PMN ke PT PPI sebesar Rp1 Triliun, PT Wika Rp4 Triliun, PT Pelindo 3
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI
- Rp1 Triliun bagi PPI sangat besar dari sebelumnya yang hanya Rp500 Miliar. Rp1 Triliun itu merupakan representasi Pemerintah untuk stabilitas harga gula nasional agar masyarakat memperoleh harga gula yang wajar.
- PMN bisa semakin meningkatkan produksi bagi Pemerintah, baik pajak maupun yang lainnya.
- Ini merupakan kali ketiga PPI bertemu dalam RDP dengan Komisi 6.
- Anggaran sebesar Rp900 Miliar akan digunakan untuk pemegang stok dan Rp100 Miliar sebagai pelaksana ekspor produk khas ke luar negeri yang merupakan pengaplikasian dari PMN.
- PPI akan memastikan kelancaran pasokan gula kristal putih (GKP) melalui pembinaan dan pendampingan pada petani tebu.
- PPI akan melaksanakan penugasan dengan cara yang berbeda dan menggunakan IT. Oleh karena itu, PPI akan merevitalisasi untuk IT basenya.
- PPI akan menggunakan Warehouse Inventory Management System (WIMS) untuk mengetahui stok dan akses informasi real time. Melalui WIMS, bisa dimonitor kapan saja dengan data real dan order gula juga bisa melalui online.
- PPI bisa mengetahui juaranya siapa untuk penjualan gula dan harga rata-rata se-Indonesia ini.
- PPI bisa membuat report map untuk area sales dan potensi pasar.
- PPI akan mendemonstrasikan live untuk WIMS di Komisi 6.
- Minyak atsiri sudah diganti dengan produk khas Indonesia.
- Untuk ekspor, PPI mengharapkan produk hortikultura seperti salak dan manggis yang bisa meningkat karena hanya ada di Indonesia.
- Dari 2010-2014, penjualan bersih PPI ada pada penugasan gula tahun 2010-2012. Laba bersih 2014 sebesar -Rp37 Miliar. Tahun ini semester pertama sudah untung.
- Salak adalah salah satu oleh-oleh yang digemari orang luar negeri dan PPI akan melakukan ekspor ke luar negeri.
- Buah yang PPI pilih adalah yang tidak memiliki rongga di buahnya karena dapat bertahan sampai 3 minggu.
- Proyeksi kontribusi pajak PPI dengan PMN Rp1 Triliun pada 2016 sebesar Rp1,4 Triliun.
- PPI akan bisa menjadikan Indonesia trading house dan itu sudah menjadi roadmap PPI. PPI mencoba membandingkan di negara lain untuk trading house di luar negeri agar bisa diterapkan di Indonesia. Alasan PPI ingin menjadi trading house karena ada pertanyaan dari berbagai negara mengenai alasan perdagangan masih diurus negara.
- Diaspora menjadi kaki tangan PPI dan PPI akan memanfaatkan itu.
- Trading house membantu produsen dan pembeli.
- Banyak anggapan mengenai “jangan membeli souvenir Indonesia” karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini bisa di cut melalui trading house agar statement tersebut menghilang.
- Value dari trading house adalah membantu pedagang Indonesia untuk melakukan ekspor produknya.
- Manfaat PMN yang diinginkan adalah untuk memperkuat PPI sebagai perusahaan yang merepresentasikan Pemerintah, sebagai kontribusi pajak Pemerintah melalui PMN, dan sebagai lowongan baru ke masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan petani tebu.
PT Wijaya Karya (Wika)
- Wika meminta tambahan untuk jalan tol Balikpapan.
- 2010-2014 cagr penjualan Wika sebesar 20% dan cagr laba bersihnya sebesar 21%.
- Wika akan menggunakan share di PLTU Aceh dari 15% jadi 40% melalui penambahan PMN.
- Wika mengerjakan tol Samarinda-Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp205 Miliar melalui penambahan PMN.
- Kontribusi Wika bisa menjadi 34% cagr pajak dan cagr dividen 42% dengan penambahan PMN menjadi Rp4 Triliun.
PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3
- Laba 2014 telah mencapai Rp1.5 Triliun dengan tingkat pertumbuhan 21% per tahun.
- Pertumbuhan aset sebesar 36% per tahun.
- Pelindo 3 memproyeksikan peningkatan 15% per tahun dan laba sebesar Rp2.1 Triliun.
- Untuk kinerja keuangan Pelindo 3 tahun 2010, pendapatan Pelindo 3 sebesar Rp2.8 Triliun dan pada 2014 sebesar Rp5.9 Triliun.
- Dengan ruang lingkup kerja di 7 Provinsi dan 34 Pelabuhan, serta mengajukan dana anggaran PMN sebesar Rp1 Triliun di tahun 2016. Rencana strategis dilakukan dengan target laba 2019 Rp25 Triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 20%.
- Sampai 2019, Pelindo 3 masih memerlukan Rp9 Triliun dari pasar.
- Pelabuhan Tanjung Perak baru saja membuat terminal yang pertama dalam tingkat efisiensi.
- Ada beberapa pelabuhan strategis yang merupakan prioritas Pelindo 3 yaitu Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Pelabuhan Banjarmasin.
- Pelabuhan Tanjung Mas sedang dilakukan pembangunan sistem pompa yang memompa air laut yang masuk.
- Pelindo 3 dalam 5 tahun terakhir telah menginvestasikan dana sebesar Rp8 Triliun.
- Pelindo 3 membuat proyeksi kebutuhan investasi 2016 sebesar Rp4 Triliun dan 2017 sebesar Rp3 Triliun, sedangkan untuk tahun 2018 sebesar Rp2 Triliun dan tambahan Rp1 Triliun dari PMN.
- Pada 2016, Pelindo 3 mengusulkan untuk dibantu PMN sebesar Rp1 Triliun. Sebanyak Rp135 Miliar untuk pembangunan terminal penumpang baru.
- Terdapat 5 pelabuhan strategis untuk konsep tol laut Pelindo 3 yaitu Tanjung Mas, Tanjung Perak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Sampit, dan Pelabuhan Kupang.
PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS
- SHS memiliki lahan sendiri dengan luas sekitar 3.150 Ha di Sukamandi dengan gudang berkapasitas 3.000 ton.
- SHS memiliki 6 kantor regional di Indonesia.
- Rencana PMN untuk tahun 2016 sebesar Rp200 Miliar yang akan digunakan untuk penyediaan benih padi, jagung, dan kedelai demi kedaulatan pangan.
PT Pertani (Persero)
- Ada besarnya potensi pasar yang dikelola PT Pertani.
- Pemanfaatan PMN bila dilakukan dengan baik bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan swasembada pangan.
- Sejumlah Rp250 Miliar akan dibagi 2 menjadi Rp100 Miliar dan Rp150 Miliar. Rp150 Miliar akan digunakan untuk perbenihan yang bersinergi dengan Bulog.
- Masalah utama Pertani itu masalah usaha.
- Potensi di benih dan beras dengan PMN tahun 2015 untuk portofolio perusahaan kinerja lebih baik.
- Skala usaha Pertani hanya sekitar 40% karena modal kerja belum cukup.
- Pertani ingin meningkatkan skala ekonomi sehingga dapat mencapai 100% pada 2018.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 (Rapat Lanjutan) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)