Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
Tanggal Rapat: 27 Mar 2023, Ditulis Tanggal: 28 Apr 2023,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia/KCI, Direktur Utama PT INKA (Persero)
Pada 27 Maret 2023, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia/KCI, Direktur Utama PT INKA (Persero) mengenai Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). RDP dipimpin dan dibuka oleh Mohamad Hekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10.10 WIB. (Ilustrasi:)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero):
- Pada masa pandemi Covid-19 melanda, penumpang mengalami penurunan sangat tajam. Pada 2019, penumpang KAI itu mencapai 429 juta dalam satu tahun.
- KAI Commuter adalah anak usaha PT KAI yang mengelola angkutan perkotaan di Indonesia.
- Visi: Menjadi solusi ekosistem transportasi urban terbaik di Indonesia
- Misi:
- Menyediakan transportasi urban yang mengutamakan keselamatan, keamanan, dan efisiensi dengan berbasis digital serta berwawasan lingkungan.
- Mengembangkan solusi transportasi urban yang terintegrasi melalui investasi.
- Memajukan dan menginisiasi pengembangan transportasi urban untuk Indonesia melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan.
- Mengembangkan human capital yang mempunyai kompetensi, daya saing unggul, dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan.
- KAI Commuter merupakan penyelenggara sarana perkeretaapian di bawah KAI Group yang secara bisnis mengelola model PSO/Subsidi tarif yang diberikan pemerintah dengan profit maksimal 10%.
- Jumlah pegawai sebanyak 2.572 orang.
- KAI Commuter saat ini melayani angkutan perkotaan di 5 wilayah (Jabodetabek, Merak, Jogja-Solo, Bandung, dan Surabaya).
- Khusus di Jabodetabek menjalankan 1091 perjalanan KA/hari, dengan jumlah sarana 1114 KRL.
- Penumpang sebelum pandemi mencapai 1,1 juta penumpang dan saat ini sudah kembali mencapai 950 ribu di Jabodetabek.
- KRL Commuter memiliki 4 DIPO dan 9 PUK, dengan 600 pegawai lebih tersertifikasi dalam perawatan sarana KRL.
- Saat ini KAI memiliki total 11.041 sarana siap operasi yang terdiri dari lokomotif, KRL, KRD/E/I, kereta, gerbong, dan LRT.
- 21% sarana KAI saat ini telah memasuki usia lebih dari 30 tahun yang ke depan akan memerlukan rencana replacement sehubungan dengan umur teknis sarana tersebut.
- Berdasarkan pengadaan sarana KAI selama 10 tahun terakhir (2013-2023), KAI telah membeli sebanyak 5.113 sarana dimana 3.523 diantaranya atau 69%nya merupakan produk dalam negeri.
- Milestone rencana pengadaan KRL KCI:
- 2018: Kontrak pengadaan sarana bukan baru terakhir oleh KCI sebanyak 336 unit kereta (delivery 2018-2020). Desember 2018: Pembangunan pabrik INKA di Banyuwangi.
- 2019: 20 September 2019; LOI, KAI, INKA, Stadler disaksikan KBUMN di Swiss – Rencana JV INKA dan Stadler dan penjajakan pengadaan sarana baru KAI/KCI sampai dengan 500 unit kereta. KCI melakukan kajian kelayakan sarana baru. Pembahasan spesifikasi teknis dengan DJKA, KCI, dan INKA (2019-2021).
- 2020: Pembahasan spesifikasi teknis lanjutan dengan Stadler, INKA, dan KCI, dan DJKA. November 2020 final studi kelayakan pembiayaan pengadaan/sewa KRL baru.Oktober 2020: Penyelesaian tahap I Gedung Pabrik Banyuwangi.
- 2021: Penyesuaian RJPP KCI – Penyesuaian target jumlah penumpang.
- 2022: 9 Mei; MoU KCI dan INKA Rencana Pengadaan KRL Baru Produksi INKA. Juni dan Agustus penyamapaian kebutuhan sarana KCI dan strategi pemenuhannya di FGD dengan peserta; pengamat, Kemenkomarves, Kemendag, DJKA, BUMN, KAI, KCI, Kemenkeu, Kemenperin, Watimpres, INKA, dan BRIN. September; PT KCI mengajukan izin pengadaan sarana KRL bukan baru.
- 2023: Rencana konservasi 10 TS KRL KCI, kurang lebih 15 tahun dan pengadaan sarana KRL bukan baru. 6 Maret 2023; Rapat bersama dengan Kemenkomarves yang dihadiri oleh Menteri BUMN, Menhub, dan Menperin. 9 Maret 2023; Penandatanganan kontrak KCI dan INKA pengadaan 16 trainset (192 unit kereta), serta penandatanganan kontrak KAI – INKA untuk 612 unit kereta penumpang (eksekutif dan ekonomi) dan 11 unit kereta penumpang luxury. Proses riviu BPKP mengenai kebutuhan kereta bukan baru. Maret 2023; Operasi Pabrik Banyuwangi dan pembangunan tahap II.
- 2024: Rencana konservasi 19 TS kurang lebih 15 tahun.
- 2025: Rencana kedatangan sarana baru KCI tahap 1-4.
- 2026: Rencana operasional KA Baru KCI – peningkatan kapasitas.
- Rencana pengadaan Kereta KCI sampai dengan 2026 adalah 4 trainset, sedangkan hingga 2040 adalah sebanyak 215 trainset.
- Pada tahun 2023 dan 2024, terdapat 29 trainset KRL yang perlu dihentikan dari operasi. Tahun 2023 dan 2024 juga akan dilakukan konservasi/scrap sarana KRL sebanyak 29 TS dengan perimbangan umur sarana, suku cadang obsolete, dan safety.
- Hasil pembahasan bersama Menkomarves:
- Ketetapan jumlah kebutuhan impor kereta bukan baru untuk tahun 2023/2024
- Kewajaran biaya pengadaan impor kereta bukan baru sebanyak 10 TS di 2023 dan 19 TS di 2024
- Jaminan suku cadang dari 10 TS kereta bukan baru yang akan diimpor 2023
- Kewajaran harga dan kualitas pengadaan KRL bukan baru yang akan diimpor oleh PT KCI
- Kesesuaian proses pengadaan impor kereta bukan baru pada KCI dengan ketentuan berlaku
- Kesesuaian kebutuhan pergantian KRL dan kapasitas produk dalam negeri
- Saran terhadap pengadaan sarana gerbong KRL Jabodetabek
Direktur Utama PT INKA (Persero):
- Latar belakang pengembangan pabrik Banyuwangi:
- Pabrik INKA overload; Hasil evaluasi tahun 2015 tentang proyeksi pasar ke depan INKA akan mengalami overcapacity di pabrik Madiun. Untuk itu diperlukan penambahan kapasitas produksi dan membagi fokus produk pada pabrik Madiun dan di lokasi pabrik potensial lain.
- Tingginya biaya pengiriman kereta; Biaya pengiriman melalui jalur darat antara workshop Madiun yang berada di tengah Pulau Jawa menuju ke pelabuhan membutuhkan biaya besar.
- Perencanaan pembangunan:
- 2015: Proses pengajuan PMN
- 31 Desember 2016: INKA mendapatkan dana PMN
- 2017: Lahan lokasi Pabrik Banyuwangi
- 19 Desember 2018: Pembangunan pabrik Banyuwangi
- 30 Oktober 2020: Serah terima pembangunan gedung Pabrik Banyuwangi
- 2019-2023 (Realisasi kontrak KRL)
- 2023: Operasi pabrik Banyuwangi > Investasi tahap II pabrik Banyuwangi
- Luas area pabrik Banyuwangi 83,49 Ha.
- Fasilitas produksi: Untuk kereta dengan carbody alumunium dan stainless steel (KRL, MRT, dan LRT). Dedicated produk high quality dan high tech.
- Pembangunan Tahap I: Bangunan gedung workshop, Tranverser dan compressor, dan crane.
- Pembangunan Tahap II: Pemenuhan mesin dan tools produksi, pemenuhan fasilitas dan utilitas, pemenuhan test track 1 Km dan stabling area, dan pekerjaan sipil.
- Pembangunan Tahap III: Pembangunan kapasitas produksi (gedung dan fasilitas pendukung), penambahan kapasitas test track 3 Km dan track ke lintas, pembanguna fasilitas umum (museum dan guest house), dan pembangunan manajemen office.
- Banyak populasi KRL dan KCI yang perlu dimodernisasi untuk menjaga kesiapan operasi dan ketersediaan sparepart.
- Benefit modernisasi:
- Lebih efisien
- Sedikit perawatan
- Jaminan suku cadang
- Lead time 16 bulan
- Lifetime 10 tahun
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Pandangan Poksi-poksi terhadap Pencairan Utang Pemerintah, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan ta. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI
- Program Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Hutama Karya, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani dan PT. PANN Multi Finance
- Pendalaman Terkait Penerima Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Tbk.
- Pendalaman Dana Talangan Tahun Anggaran 2020 — Komisi 6 DPR RI RDP (Virtual) dengan Dirut PT. KAI
- Pendalaman pada Perusahaan BUMN Penerima Dana Pinjaman — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perumnas, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT. Perkebunan Nusantara III Holding (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina (Persero)
- Pencairan Utang Pemerintah t.a. 2020 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum BULOG dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)
- Penyertaan Modal Negara (PMN), Pencairan Utang Pemerintah ke BUMN, dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perusahaan BUMN
- Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Kondisi Aktualisasi terkait Dampak COVID-19 - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) (Virtual) dengan Direktur Utama PT. XL Axiata dan Direktur Strategi PT. Indosat
- Kondisi Aktual terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. , PT. Pelayaran Nasional (Persero), PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Industri Dalam Negeri – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian RI
- Masukan Lintas Sektor Terkait Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua GP Farmasi, Pertekstilan Indonesia, Gabungan Pengusaha Jamu, Obat, Makanan dan Minuman
- Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran BKPM dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BKPM
- Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)