Rangkuman Terkait
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 (Rapat Lanjutan) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
Tanggal Rapat: 6 Jun 2018, Ditulis Tanggal: 24 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)
Pada 6 Juni 2018, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BKPM, BP Batam, dan BPKS Tahun Anggaran 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Teguh Juwarno dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 11:00 WIB. (ilustrasi: JejakParlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Realisasi anggaran BKPM tahun 2017 sebesar Rp438 Miliar atau 93,01% dari pagu anggaran Rp470 Miliar.
- Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:
- Pengawasan atau pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM;
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
- Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan prioritas nasional;
- Pengelolaan data dan informasi penanaman modal;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal;
- Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM;
- Penyempurnaan produk hukum penanaman modal, serta peningkatan pelayanan hubungan masyarakat keprotokolan dan tata usaha pimpinan;
- Pagu anggaran BKPM dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sebagai berikut:
- Tahun 2017 (Rp470.942.523.000,-)
- Tahun 2018 (Rp548.229.840.000,-)
- Tahun 2019 (Rp516.060.891.000,-)
- BKPM membutuhkan tambahan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200 Miliar, dari Rp516.060.891.000,- menjadi Rp716.060.891.000,-. Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung percepatan implementasi sistem Online Single Submission (OSS) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM adalah lembaga pelaksanaan dan pengelola OSS. Usulan penambahan anggaran BKPM Tahun Anggaran 2019 digunakan untuk kegiatan berikut:
- Pengembangan sistem aplikasi OSS;
- Pengadaan lisensi atau annual technical support;
- Infrastruktur dalam rangka mendukung OSS;
- Pengembangan database dan integrasi sistem;
- Validasi dan penyajian data; dan
- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi OSS.
- Pimpinan BP Batam yang hadir pada hari ini baru saja mendapatkan amanat kawasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) untuk memimpin BP Batam.
- BP Batam diharapkan dapat kembali menumbuhkan perekonomian di Kawasan Batam dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. BP Batam siap untuk berusaha agar dapat mencapai target tersebut dan program utamanya adalah mengembalikan peningkatan investasi seperti sebelumnya dan pengembangan kawasan industri di Batam.
- Batam memiliki beberapa potensi seperti pengembangan kawasan pariwisata karena lokasinya yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, serta dibidang jasa akan ditingkatkan kapasitas pelabuhan dan bandara yang dapat dijadikan tempat logistik nasional.
- BP Batam harus lebih siap dengan perkembangan nasional, serta global. Salah satu upaya menyikapi perkembangan tersebut yaitu dengan melakukan otorisasi dan memanfaatkan anggaran yang ada dan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, serta dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
- BP Batam mendapatkan pencapaian yang menggembirakan pada Kuartal I Tahun 2018 karena Kawasan BP Batam tumbuh diatas 2% dan mendekati rata-rata nasional, karena mulai tahun 2013, BP Batam mengalami penurunan di bawah rata-rata nasional dan hal ini yang membuat BP Batam semakin optimis.
- Kami sampaikan bahwa pergerakan sektor pariwisata menembus angka 200.000 orang dan trennya terus meningkat.
- Untuk capaian indikator kinerja utama BP Batam di tahun 2017 ada beberapa hal yang bisa dicapai dan tidak bisa dicapai.
- Untuk tahun 2019, BP Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai US$1 Miliar.
- Sampai saat ini, bandara dan pelabuhan di Batam tidak ada pembangunan. Jika ingin Batam menjadi ujung tombak perekonomian di perbatasan, maka harus segera di bangun Bandara Hang Nadim dan Pelabuhan Batu Ampar.
- BP Batam bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendorong investasi dan pariwisata. Oleh karena itu, BP Batam telah siapkan kawasan baru seluas 100 hektar untuk dijadikan ikon baru Batam.
- Anggaran tahun 2017 dan 2018, serta rencana anggaran BP Batam tahun 2019, sebagai berikut:
- Tahun 2017, sebesar Rp2.071.102.764.000,-
- Tahun 2018, sebesar Rp2.046.159.533.000,-
- Pagu Indikatif Tahun 2019 sesuai dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, sebesar Rp1.832.418.909.000,-
- Usulan perubahan Pagu Indikatif Tahun 2019, sebesar Rp2.026.997.744.000,-
- Realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 per 31 Mei, sebagai berikut:
- Tahun 2017, sebesar Rp1.530.000.002.180 atau 73,37%)
- Tahun 2018 per 31 Mei, sebesar Rp304.577.290 atau 17,40%
- BP Batam telah melakukan trilateral meeting dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat beberapa hal yang tidak bisa dicapai karena sedang melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga BP Batam mengusahakan untuk penambahan pagu indikatif dan sudah menyampaikan surat kepada Bappenas dan Kemenkeu terkait penambahan tersebut.
- Visi BPKS telah dirumuskan dalam master plan Kawasan Sabang Tahun 2007–2021 dan telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 59 Tahun 2014 tentang Review Master Plan Kawasan Sabang Tahun 2007-2021. Sampai saat ini, visi dan misi tersebut menjadi pedoman manajemen dalam bekerja, adapun visinya adalah “Sabang menjadi kawasan niaga dan wisata terkemuka di dunia”, sementara misinya adalah “Merealisasikan potensi kawasan Sabang sebagai kawasan wisata bahari, wisata alam, dan wisata budaya”.
- Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, BPKS menekankan kepada perdagangan dan pelabuhan bebas, tetapi dari tren yang berkembang, dapat juga ditingkatkan ke pariwisata dan dalam 1 (satu) tahun terakhir, BPKS sedang berfokus ke pariwisata.
- Realisasi anggaran BPKS di tahun 2017 sebesar Rp148.040.289.951,- atau 59,3% dari total anggaran BPKS sebesar Rp249.665.176.000,-, sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan Kuartal II, BPKS telah merealisasikan anggaran sebesar Rp49.493.094.550,- atau 22,01% dari total anggaran BPKS sebesar Rp224.864.020.000,-.
- BPKS mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2016 dan dapat dipertahankan hingga tahun 2017.
- Pagu anggaran BPKS di tahun 2019 sebesar Rp221.429.833.000,-.
- Dalam RKP BPKS, BPKS mempunyai kegiatan prioritas nasional, yaitu pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan dengan skema pelaksanaan Multi Years Contract (MYC) dari tahun 2017 hingga 2019 dengan total anggaran sebesar Rp225.421.000.000,-.
- Alokasi anggaran BPKS 2019 diprioritaskan untuk kegiatan sebagai berikut:
- Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan, sebesar Rp135.321.000.000,- atau 61%.
- Pembangunan Infrastruktur Lainnya, sebesar Rp23.497.771.000,- atau 10,6%.
- Perencanaan Pembangunan, sebesar Rp7.977.000.000,- atau 3,6%.
- Dukungan Manajemen dan Operasional Perkantoran, sebesar Rp38.634.062.000,- atau 17,5%.
- Kegiatan Promosi Investasi dan Kegiatan Komersial Lainnya, sebesar Rp16.000.000.000,- atau 7,3%.
- Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan 2018, serta usulan pagu anggaran Tahun Anggaran 2019 BPKS sebagai berikut:
- Tahun 2017, sebesar Rp249.655.176.000,-
- Tahun 2018, sebesar Rp224.864.020.000,-
- Tahun 2019, sebesar Rp221.429.833.000,-
- Progres perkembangan program dan kegiatan BPKS sudah menuju ke arah perkembangan yang baik. Serapan anggaran tahun 2018 Kuartal II sebesar 22,01%.
- Mengenai usulan tambahan terhadap pagu indikatif tahun 2019 ke depan diarahkan pada beberapa kegiatan multi years, seperti revitalisasi teluk Sabang sebagai Sabang Water Front Harbor. Oleh karena itu, dukungan penuh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat diharapkan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024 (Rapat Lanjutan) — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Masukan agar Indonesia Memiliki Indeks Komoditas Nasional dan Sistem Perdagangan yang Efisien - RDPU Panja Komisi 6 dengan Faisal Basri (Pakar)
- Rencana Impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), Direktur Utama PT INKA (Persero)
- Evaluasi Penanganan Plumpang, dan Progres Rencana Program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN
- Rencana menjadikan Pabrik Indarung I di Sumatera Barat sebagai World Heritage/Destinasi Wisata — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Semen Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI
- Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Kesiapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Transportasi dalam Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) Tahun 2022-2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT KAI, Dirut Perum Damri, Dirut PT AP I, Dirut PT Pelni, Direktur PT ASDP, dan Dirut Pelindo
- Masukan dan Pandangan terkait Perkoperasian di dalam RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - RDPU Komisi 6 dengan Forum Koperasi Indonesia (Forkopi)
- Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) dan RUU tentang Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (IK-CEPA) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI
- Pengaduan terkait Maraknya Kasus Penipuan Investasi yang Berkedok Robot Trading melalui Distribusi Penjualan Langsung atau Member get Member - RDPU Komisi 6 dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI)
- Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)