Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
Tanggal Rapat: 30 May 2024, Ditulis Tanggal: 4 Jun 2024,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT. PLN (Persero)
Pada 30 Mei 2024, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) mengenai Progres Bauran Energi Pembangkit Tenaga Listrik, dan lain-lain. RDP dibuka oleh Sugeng dari Fraksi Nasdem dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 15.22 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama PT. PLN (Persero)
- Sekilas, PLN sudah berdiri selama 78 tahun kita telah berkontribusi dlm memberikan akses listrik ke seluruh Indonesia. 275 juta penduduk yang terlistriki dengan total sekitar 89 juta pelanggan. Pendapatan kami 488 Triliun per tahun.
- Empat tahun lalu PLN sudah launching Net Zero Emission. Apabila kita melakukan bisnis as usual, di tahun 2024 ini emisi gas rumah kaca sektor kelistrikan itu sekitar 300 juta matriks ton dan apabila bisnis as usual di tahun 2060 akan meningkat menjadi lebih dari 1 miliar ton CO2 atau greenhouse gas emission di tahun 2060.
- Empat tahun lalu lalu PLN launching yang dinamakan dengan Net Zero Emission sehingga di tahun 2060 yang tadinya kalau bisnis as usual emisi gas rumah kacanya meningkat menjadi 1 miliar ton ini bisa mencapai Net Zero Emission di tahun 2060.
- Selanjutnya PLN empat tahun lalu merancang RUPTL yang terhijau dalam sejarahnya PLN. Pada waktu itu PLN menghapus 13 gigawatt pembangkit batu bara yang masih dalam fase perencanaan.
- PLN juga membangun strategi salah satunya ada 1,4 gigawatt pembangkit batubara yang PTA-nya dibatalkan kemudian juga PLN menggantikan 1,1 gigawatt pembangkit batubara menggantikan dengan energi baru terbarukan.
- PLN mengganti 800 megawatt pembangkit yang berbasis pada batubara dengan pembangkit yang berbasis pada gas. Untuk 13,3 gigawatt itu adalah avoiding atau menghindari emisi gas rumah kaca sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun.
- Untuk yang 1,4 gigawatt itu sekitar 200 juta ton dari emisi CO2 selama 25 tahun. Untuk 1,1 gigawatt itu adalah avoiding atau menghindari sekitar 200 juta ton CO2 dan untuk 800 megawatt yang digantikan dengan gas ini mengurangi emisi gas rumah kacanya sebesar 50% atau sekitar 100 juta ton emisi gas rumah kaca selama 25 tahun.
- PLN juga melakukan biomass co-firing, melakukan defisilisasi menggantikan yang tadinya mesin-mesin diesel dengan pembangkit yang EBT menggunakan baterai.
- PLN sudah melakukan self impulse carbon trading di 55 pembangkit dengan trading volume sekitar 5,2 juta ton CO2 per tahunnya.
- Dalam RUPTL yang 2021-2030 ini adalah RUPTL yang paling hijau yaitu 51,6% penambahan kapasitas pembangkit atau 21 gigawatt berbasis pada pembangunan yang berbasis pada renewable energy.
- Total kumulatif mengurangi emisi gas rumah kaca atau menghindari emisi gas rumah kaca adalah 3,7 miliar ton CO2 selama 25 tahun.
- PLN bersama dengan Kementerian ESDM membahas bagaimana merancang ke depannya yaitu menggunakan accelerated renewable energy development dan di sini bagaimana perancangannya adalah phase down.
- PLN ada berbagai skenario, pertama adalah bisnis as usual berbasis pada coal, kedua adalah bisnis as usual berbasis pada gas, ketiga adalah accelerated renewable energy tetapi coal-nya hanya phase down bukan phase out.
- Phase down ini adalah bagaimana kita menambah renewable energy intermiten dan kita jahit dengan operasi pembangkit yang sudah ada yang berbasis pada baseload.
- Skenario yang keempat adalah ultra accelerated renewable energy dengan phase down. Kemudian kelima adalah ultra accelerated renewable energy dengan coal phase off.
- Dari 5 skenario ini PLN membangun suatu simulasi sistem modeling bersama-sama antara PLN, Pemerintah Indonesia, dan International Energy Agency.
- Ternyata dari sudut pandang kehandalan operasi sistem, skenario 4 dan 5 tidak visible. Skenario 3 adalah yang paling ideal.
- Dalam perencanaan pembangunan renewable energy ke depan yang berbasis pada hydro geothermal solar and wind, pertama adalah PLN mendeteksi memetakan adanya mismatch antara lokasi potensi sumber energi baru terbarukan dengan episentrum of demand.
- Maka untuk itu, dalam membangun accelerated renewable energy ini diperlukan namanya Green Super Grid atau Green Enabling Transmission untuk mendukung renewable energy development.
- Dalam hal ini perlu adanya pembangunan transmisi. Perlu dibangun juga Green Enabling Transmission Line di Sulawesi dan Kalimantan. Dengan adanya pembangunan Green Super Grid akan ada penambahan yaitu Hydro sekitar 19,6 gigawatt, Geothermal sekitar 7,1 gigawatt, bio energy sekitar 3,7 gigawatt, solar 16,5 gigawatt, wind sekitar 11,3 gigawatt, dan new energy sekitar 2,3 gigawatt dengan total 61 gigawatt dan ini antara 2024-2040.
- Ini mempertimbangkan juga adanya Peraturan Presiden mengenai Energi Baru Terbarukan yang sudah dirilis 2 tahun lalu di mana PLN tidak bisa lagi menambah perancangan kapasitas pembangkit yang berbasis pada batubara.
- PLN membangun strategi yaitu smart grid itu dari fleksibel power generations, Smart Power Plants, Smart Transmission, dan juga Smart Distribution, termasuk juga Smart Retail.
- Dengan adanya pembangunan smart grid maka penambahan variabel renewable energy yaitu solar and wind yang tadinya hanya bisa ditambah 5 gigawatt sehingga bisa ditingkatkan menjadi 28 gigawatt dengan tetap menjaga stabilitas reliabilitas keandalan dari sistem.
- Ini belajar dari penambahan variabel energi baik itu solar maupun wind di negara-negara tetangga dimana pembangunan perancangan dan pembangunan smart grid ini agak tertinggal maka penambahan solar dan wind dalam skala yang besar ternyata punya dampak kestabilan dari sistem yang terdampak menjadi kurang handal.
- Untuk itu, dalam hal ini tentu saja penambahan variabel renewable energy atau solar and wind dalam skala yang besar ini diimbangi dengan perancangan dan pembangunan dari smart grid.
- Sampai dengan saat ini, PLN telah mengimplementasikan pembangunan pembangkit hijau dalam RUPTL hijau 2021-2030 dengan porsi EBT sebesar 20,9 gigawatt hingga tahun 2030.
- Sampai dengan April 2024, PLN dengan upaya terbaiknya sudah memproses 17,5 gigawatt pembangkit berbasis pada EBT. Perencanaan 3,6 gigawatt, pendanaan 8,6 gigawatt, pengadaan total 16,4 gigawatt dengan konstruksi totalnya 19,86 gigawatt.
- PLN telah meresmikan PLTS Terapung Cirata dengan kapasitas 192 MWp dan ini merupakan adalah PLTS Terapung yang terbesar di Asia Tenggara dan nomor 3 terbesar di dunia.
- PLN juga siap mengisi IKN dengan listrik hijau dari PLTS sebesar 50 megawatt dan ini sebagai bagian dari transisi energi dengan konsep pembangunan infrastruktur kelistrikan di IKN yaitu Smart Green and Beautiful.
- Sebagai kelanjutan pemenuhan komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di Indonesia, ke depan akan semakin banyak proyek pembangkit EBT PLN yang akan beroperasi.
- PLN sudah mengimplementasikan co-firing biomass di 44 PLTU dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan dan di sini juga membangun ekonomi sirkuler. Dalam hal ini menghasilkan penurunan emisi 2,4 juta ton CO2.
- Progress PLTU ada 44 PLTU yang sudah mengimplementasikan co-firing dengan biomasss dari 47 PLTU sudah diproduksi 2,3 TWh produksi listrik, kemudian 2,4 juta ton penurunan emisi dan sudah ada 2,3 juta ton biomass yang sudah digunakan untuk co-firing di pembangkit dari PLN.
- PLN bersama dengan Keraton Yogyakarta membangun Komunitas Gunung Kidul untuk mengembangkan Green Ekonomi Village yang berbasis pada pengembangan biomass. Untuk itu PLN menanam beberapa pohon yang bisa tumbuh di daerah yang kering.
- Dalam kurun waktu 6 bulan ternyata daunnya bisa digunakan untuk makanan ternak dan batangnya bisa digunakan untuk bahan bakar energi primer untuk pembangkit PLN, sehingga dalam hal ini PLN menerapkan namanya konsep circular ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan, sehingga dalam hal ini kami bukan hanya menyediakan energi hijau tetapi juga bisa menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkannya.
- Terkait strategi percepatan ekosistem kendaraan listrik, PLN telah membangun suatu ekosistem kendaraan listrik yang sudah terintegrasi dalam hal ini PLN membangun inovasi berkelanjutan, yaitu berbasis pada PLN Mobile di mana di dalam PLN Mobile ada namanya electric vehicle services termasuk bagaimana di dalamnya ada home charging kemudian di dalamnya juga bagaimana kita bisa mengidentifikasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
- PLN juga mengubah strategi untuk mengubah tiang listrik menjadi SPKLU secara cepat dan dengan harga yang terjangkau.
- PLN mempermudah pengguna EV dengan informasi lokasi SPKLU yang dapat diakses melalui fitur Road Trip Planner di PLN Mobile.
- Dalam mendukung suksesnya mudik lebaran 2024, PLN mengidentifikasi pengguna mobil listrik di lebaran 2024 adalah 4 kali lipat jumlahnya dibanding dengan pengguna mobil listrik pada saat mudik di tahun 2023.
- Untuk menghadapi mudik lebaran tahun 2024, PLN meningkatkan jumlah SPKLU di jalan tol sebesar 4 kali lipat, yaitu di setiap rest area di jalan tol kami pasang SPKLU yang ultra fast charging untuk memastikan agar mudik bisa berjalan dengan lancar.
- Saat ini sudah terpasang ada sekitar 250 SPKLU di setiap lokasi rest area di jalan tol baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, maupun Kalimantan dan pada saat itu kami juga mengerahkan petugas SPKLU yang stand by selama 24 jam, 7 hari per minggu selama masa mudik tersebut dan kami juga mengerahkan 3 unit SPKLU Mobile.
- PLN juga menerapkan ada tombol emergency di aplikasi PLN Mobile apabila ada mobil listrik yang pada saat mudik mengalami kesulitan untuk charging dan PLN siap mengerahkan pasukan PLN untuk membantu agar para pengendara mobil listrik yang kehabisan listrik di jalan ini segera bisa mengisi dengan peralatan dari PT PLN Persero.
- Hasilnya adalah mudik pada saat lebaran 2024 menggunakan mobil listrik berjalan dengan lancar di mana PLN mengidentifikasi transaksi di SPKLU selama mudik 2024 itu meningkat 5 kali lipat dibanding dengan transaksi SPKLU pada saat mudik di tahun 2023.
- Penjualan listrik di SPKLU selama mudik 2024 juga meningkat 5 kali lipat dibanding dengan mudik di tahun 2023. Tentu saja ini menjadi catatan tersendiri, karena dengan penambahan mobil dari 2023 ke 2024 sebanyak 4 kali lipat, maka di tahun 2025 pada saat mudik lebaran nanti kami perlu membangun suatu strategi agar perjalanan mudik menggunakan mobil listrik di tahun depan tetap bisa berjalan dengan lancar dengan jumlah SPKLU yang harus ditingkatkan secara drastis.
- Di tingkat nasional, PLN sudah membangun 1.380 SPKLU di 956 lokasi dan PLN akan terus segera menambah jumlah SPKLU untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
- Inovasi PLN adalah bisa mengubah memanfaatkan tiang listrik PT PLN persero ini baik yang dari berbasis pada baja maupun yang berbasis pada beton, sehingga bisa mengubah atau menambah fitur di dalam tiang listrik itu sebagai SPKLU.
- Mengingat ini biayanya jauh lebih murah dan PLN juga bisa memilih lokasi yang sangat strategis misalnya di tempat-tempat umum di mana banyak kendaraan listrik yang parkir di daerah tersebut atau di sekitar apartemen dengan konsentrasi kendaraan listrik yang banyak terparkir di sekitar apartemen tersebut, PLN langsung bisa mengubah tiang listriknya menjadi SPKLU. Biayanya tentu lebih murah dan di tahun 2024 ini PLN menargetkan menambah 2.000 unit SPKLU.
- Sebagai contoh sebaran SPKLU yang berbasis pada tiang listrik di daerah Jakarta dan ini sudah PLN overlay dengan analisis dari traffic di masing-masing lokasi dan lokasi strategis dari tiang-tiang tersebut.
- PLN membangun strategi bekerja sama dengan pabrikan mobil listrik untuk memasang home charging menggunakan electric vehicle digital services agar apabila terjadi adanya pembelian mobil listrik kami juga secara digital membantu agar pembeli mobil listrik bisa memasang home charging secara mudah.
- Untuk itu, PLN memberikan diskon tambah daya sebesar 98% bagi pemilik mobil listrik, diskon sampai 88% untuk pasang baru bagi pemilik mobil listrik, diskon 50% pasang baru tambah daya bagi penyedia infrastruktur EV Charger.
- Kesimpulan PLN adalah dalam proses untuk transisi dari transportasi yang tadinya menggunakan BBM menjadi bahan bakar listrik ini memang mengubah energi yang tadinya yang berbasis pada impor menjadi energi yang berbasis pada produksi domestik.
- Dalam hal ini proses mengurangi emisi gas rumah kaca dan kalau kita bandingkan per liter bensin adalah sekitar 13.000 per liter, per liter listrik ekivalen sekitar 2.500-3.000 per liter listrik ekivalen, sehingga ini pergeseran energi yang lebih murah.
- PLN mengupayakan secara all out agar pergeseran dari transportasi yang berbasis pada BBM menjadi transportasi yang berbasis pada listrik ini bisa berjalan dengan lancar dan juga para pengguna mobil listrik juga merasa nyaman.
- Tentu saja tantangan PLN selanjutnya adalah bagaimana di lebaran tahun 2025 nanti, program mudik menggunakan mobil listrik dengan prediksi jumlah mobil listriknya meningkat sampai 3-4 kali lipat tetap bisa berjalan dengan lancar tentu saja perencanaan ekspansi infrastruktur ekosistem pendanaan listrik harus kami rancang dari tahun ini.
- Terkait proyeksi subsidi listrik tepat sasaran di tahun 2025, PLN berkomitmen terus berupaya memastikan subsidi listrik tepat sasaran. Dalam hal ini, PLN sudah berhasil mengintegrasikan data ID Pelanggan PLN dengan web service DTKS dari Kemensos.
- Subsidi listrik tahun 2024 diberikan kepada 40,4 juta pelanggan subsidi dan ini terdiri dari 25 golongan tarif, yaitu dari pelanggan rumah tangga kecil baik 450 VA dan juga 900 VA khusus untuk DTKS kemudian juga sosial, bisnis kecil, industri kecil, industri sedang, pemerintah kecil, serta traksi dan juga dengan curah.
- Untuk itu, ada 24,63 juta pelanggan rumah tangga 450 VA, di sini ada 9,37 juta rumah tangga 900 VA yang di DTKS, ada 4 juta pelanggan bisnis kecil, pelanggan sosial 2 juta pelanggan, pemerintah kecil ada 181.000, industri kecil 150.000, industri sedang sekitar 48.000, traksi dan curah ada 112 pelanggan. Perhitungan subsidi listrik tentu saja menggunakan asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2025.
- Total nilai besaran subsidi listrik 2025 bergolongan tarif adalah sebagai berikut: subsidi listrik sebesar 83 Triliun dan besarnya subsidi tersebut 53,96 Triliun diperuntukkan untuk pelanggan rumah tangga, yaitu 35,22 juta pelanggan.
- PLN memetakan seluruh desa yang belum berlistrik dan setiap desa PLN melakukan sistem modeling menggunakan GIS dan juga sistem planning, sehingga PLN membagi ini bagaimana PLN melakukan ekspansi dari tahun ke tahun.
- PLN mengakui bahwa untuk melistriki desa 100% berbasis pada buku penyiapan road map dari listrik desa untuk mencapai 100% membutuhkan dana sekitar 23 Triliun.
- PLN telah menyusun roadmap listrik desa untuk mencapai rasio elektrifikasi dengan total kebutuhan anggaran sekitar 23,95 Triliun.
- PLN membutuhkan PMN LisDes di tahun 2026 sebesar 7 Triliun kemudian juga PMN LisDes tahun 2027 sebesar 5,86 Triliun. Tentu saja dengan tidak adanya PMN untuk LisDes di tahun 2023, PLN membutuhkan penugasan dari Pemerintah.
- Meskipun tidak mendapatkan PMN, PLN tetap melanjutkan Program Listrik Desa sebanyak 2.146 desa di tahun 2023 dan 2024 untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan juga rasio desa berlistrik.
- PLN mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi 7 untuk ke depannya agar PLN bisa mendapatkan PMN untuk mendukung Program Listrik Desa di tahun 2025 yang sudah dianggarkan sebesar 3 Triliun.
- PLN berkolaborasi dengan seluruh Pemerintah Provinsi untuk menyukseskan Program Listrik Desa dan kami bisa menyampaikan bahwa PLN mendapatkan sambutan yang sangat hangat baik itu dari PemProv, PemDa, maupun juga dari masyarakat.
- PLN juga bersinergi dengan TNI untuk memobilisasi personil maupun peralatan material dan bergotong-royong dengan masyarakat setempat terutama di daerah-daerah yang masih rawan dari sudut pandang keamanan yang berada di tanah Papua.
- Program Listrik Desa ini menghadirkan listrik betul-betul di daerah yang masih terpencil dan dirasakan nyata sebagai katalis untuk peningkatan perekonomian dari masyarakat yang selama ini masih hidup dalam kegelapan.
- PLN bisa menyampaikan bahwa pembangunan listrik di daerah 3T, PLN merasakan sambutan yang sangat hangat yang antusias dari masyarakat di mana masyarakat setempat bahkan semuanya kompak bergotong-royong membantu tim PT PLN bahkan untuk menembus medan yang ekstrim secara bersama-sama secara gotong royong sehingga pembangunan jaringan listrik 3T ini menjadi wujud dari sila ketiga dan kelima.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian RKA K/L Tahun 2025 sesuai Hasil Pembahasan Banggar DPR-RI - RDP Komisi 7 dengan Kepala BIG dan Kepala Bapeten
- Tindak Lanjut Hasil Kunjungan Kerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI)
- Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Monitoring Pengadaan Barang dan Jasa, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
- Permasalahan yang Dihadapi oleh Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ikatan Pengusaha Gas Indonesia
- Progres Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2024, Proyeksi, dan Strategi Subsidi Listrik Tepat Sasaran Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
- Progres Lifting Migas tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan 2024 - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Dirut PT Pertamina
- Dampak Transisi Energi pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Laboratorium Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Achmad Yani
- Realisasi Kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
- Optimalisasi Output Cadangan Antar Unit Eselon I Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktur Utama Mind-ID, dan Wakil Direktur Utama PT Vale Indonesia
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi Tertentu untuk Sektor Industri Pupuk dan Proyeksi Kebutuhan Gas Bumi bagi Industri Pupuk Tahun 2024 – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi
- Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT Pertamina Hulu Energi, dan Presiden Direktur Inpex Masela Ltd
- Penjelasan tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Timah, PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Belitung Timur, Ketua Umum Asosiasi Eksportir Timah Indonesia, dan Sekber Organisasi Masyarakat Belitung Timur
- Progres dan Realisasi Program Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan Alat Memasak berbasis Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI
- Evaluasi Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023, Program Prioritas TA 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala Bapeten
- Kinerja Sektor Hulu Migas, Rencana Kerja SKK Migas Tahun 2024, dan Usaha-Usaha Peningkatan Lifting Migas - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Capaian Hulu Migas Tahun 2023 dan Prognosa Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
- Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Program Prioritas Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Kajian Riset BRIN terhadap Candi Borobudur – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BRIN, Kepala BIG, dan Kepala BAPETEN
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Pemanfaatan Harga Gas Bumi untuk Industri Pupuk, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)