Rangkuman Terkait
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Proses Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-III Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020, Persiapan Energi untuk Ibukota Baru, dan Tindak Lanjut Pembahasan RUU tentang Minerba — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Tanggal Rapat: 27 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 15 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Menteri ESDM
Pada 27 November 2019, Komisi 7 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai Proses Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-III Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020, Persiapan Energi Untuk Ibukota Baru, dan Tindak Lanjut Pembahasan RUU tentang Mineral dan Batubara. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Sugeng Suparwoto dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10:09 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri ESDM
- Pagu dan realisasi anggaran TA 2019
- Total Pagu Rp5,16 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Pegawai Rp0,87 triliun
- Barang Rp3,15 triliun
- Modal Rp1,14 triliun
- Target dan Realisasi:
- Target Triwulan III 44,61%, Realisasi Triwulan III 44,51%, dan Deviasi -0,10%
- Target November 68,94%, Realisasi 26 November 63,82%, dan Deviasi -5,12%
- Total Pagu Rp5,16 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
- Kurva realisasi anggaran belanja KESDM TA 2017-2019;
- Prognosa Desember 2019 92,02% dan Realisasi 26 November 2019 63,82%
- Realisasi lifting minyak dan gas bumi
- Upaya mencapai target:
- Mendorong percepatan eksplorasi dan pengembangan Blok Migas
- Penerapan teknologi teknis dan tepat guna
- Mengupayakan metode baru untuk penemuan resources dan reserves
- Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tepat waktu
- Pemeliharaan untuk meningkatkan keandalan fasilitas produksi
- Upaya mencapai target:
- Realisasi BBM satu harga, 170 titik tuntas pada Triwulan III 2019. Rincian realisasi:
- Tahun 2017 : 57 penyalur
- Tahun 2018 : 74 penyalur
- Tahun 2019 : 39 penyalur
- Tahun 2020 : 83 penyalur
- Total target sampai tahun 2024 : 500 penyalur
- Capaian rasio elektrifikasi sampai September tahun 2019 sebesar 98,86%
- Total progress program peningkatan kapasitas pembangkit listrik sebesar 35.000 MW, dengan rincian:
- Beroperasi : 11%
- Kontrak belum konstruksi : 20%
- Perencanaan : 2%
- Pengadaan : 2%
- Konstruksi : 65%
- Kebijakan mandatori biodiesel dengan mengurangi impor dan menghemat devisa. Pemanfaatan biodiesel dalam negeri sampai dengan Triwulan III 2019 sebesar 4,63 juta kilo liter menghemat devisa sekitar US$2,37 atau Rp35,8 Triliun.
- Pemanfaatan batubara domestik terus meningkat
- Pemanfaatan batubara domestik menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Tambang
- Produksi batubara dalam negeri produksi batubara diutamakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sumber energi primer dalam energi
- Program pengeboran sumur bor air tanah untuk daerah sulit air berhasil mengatasi permasalahan air bersih di daerah. Kementerian ESDM akan terus berupaya menambah anggaran agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang kesulitan air bersih.
- Rencana kerja Tahun 2020
- Jenis Belanja dengan total Rp9,67 Triliun, rinciannya:
- Pegawai Rp0,937 Triliun (9,58%)
- Modal Rp3,99 Triliun (41,36%)
- Barang Rp4,74 Triliun (49,06%)
- Penerima Manfaat dengan total Rp9,67 triliun, rinciannya:
- Publik Fisik Rp5,65 Triliun (58,42%)
- Publik Non-Fisik Rp1,78 Triliun (18,46%)
- Aparatur Rp2,24 Triliun (23,12%)
- Jenis Belanja dengan total Rp9,67 Triliun, rinciannya:
- Total APBN TA 2020 per jenis belanja unit I di lingkungan Kementerian ESDM sebesar Rp9.666.330.480.000 dengan rincian sebagai berikut:
- Total Belanja Pegawai : Rp925.628.077.000
- Total Belanja Barang : Rp4.742.683.415.000
- Total Belanja Modal : Rp3.998.018.988.000
- Total ekap prioritas penggunaan anggaran Kementerian ESDM TA 2020 untuk masyarakat sebesar Rp5.995,8 Miliar, dengan rincian sebagai berikut:
- Minyak dan Gas Bumi Rp3.792,1 Miliar
- Geologi Rp621,5 Miliar
- Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Rp1,233,1 Miliar
- Pendidikan dan Vokasi Rp349,1 Miliar
- Prioritas penggunaan anggaran Kementerian ESDM Bidang EBTKE
- Revitalisasi PLT EBT 24 : Rp50 Miliar (24 unit)
- Pembangunan Biogas Komunal : Rp28,6 Miliar (24 unit)
- Pembangunan Peralatan Efisiensi Energi (PJU dengan PV) : Rp800 Miliar (45.000 unit)
- Pembangunan PLTS di Lingkungan TNI : Rp90 Miliar (50 unit)
- Pembangunan PLTS Rooftop : Rp175 Miliar (800 unit)
- Layanan Infrastruktur EBTKE : Rp59,5 Miliar (13 rekomendasi)
- Pembangunan PLTS Pos Pengamat Gunung Api : Rp30 Miliar (23 unit)
- Prioritas penggunaan anggaran Kementerian ESDM Bidang Pendidikan dan Vokasi
- Politeknik Energi dan Pertambangan Bali : Rp94,3 Miliar (1 Politeknik)
- Diklat Masyarakat Bidang Migas : Rp2,9 Miliar (15 Diklat)
- Diklat Masyarakat Bidang Geologi Mineral dan Batubara : Rp2 Miliar (6 Diklat)
- Politeknik Energi dan Pertambangan Prabumulih : Rp114,8 Miliar (1 Politeknik)
- Diklat Masyarakat Bidang Tambang Bawah Tanah : Rp2,1 Miliar (11 Diklat)
- Diklat Masyarakat Bidang EBTKE : Rp1,3 Miliar (8 Diklat)
- Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung : Rp33,8 Miliar (90 mahasiswa)
- Pendidikan Tinggi PEM Akamigas : Rp97,9 Miliar (900 mahasiswa)
- Kondisi sistem ketenagalistrikan di Ibukota Baru
- Kondisi kelistrikan di sistem interkoneksi Kalimantan
- Daya mampu netto 1.569,1 MW
- Beban puncak 1.094,9 MW
- Cadangan 474,2 MW (30%)
- Kondisi kelistrikan di sistem interkoneksi Kalimantan
- Beban listrik di Kabupaten Penajaman Paser Utara baru mencapai 15,89 MV yang dipasok dari GI Petung dengan kapasitas sebesar 90 MVA
- Beban listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 117,54 MVA yang dipasok dari GI Karang Joang, GI Manggar Sari, dan GI Senipah dengan total kapasitas GI sebesar 290 MVA
- Urgensi RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Terdapat ketentuan yang belum dapat dilaksanakan mengalami kendala
- Terdapat permasalahan lintas sektor yang belum dapat diselesaikan, contoh Permasalahan Perizinan dengan KLHK, KKP, serta tumpang tindih perizinan dengan Kemenprin (IUP OP Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan Izin Usaha Industri)
- Perlu mengatur bentuk pengusahaan batuan skala kecil dan untuk keperluan tertentu (infrastruktur)
- Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dan batubara
- Perlu pengaturan terkait penyesuaian/perpanjangan kontrak menjadi izin
- Perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait kewenangan pengelolaan pertambangan dan putusan Mahkamah KonstitusI
- Penyerahan kewenangan pengelolaan pertambangan dari Kabupaten /Kota ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
- Penghapusan luas minimum IUP eksplorasi
- Penetapan wilayah pertambangan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Gubernur
- Terdapat ketentuan yang belum dapat dilaksanakan mengalami kendala
- Kronologi dan progres RUU Minerba
- Pokok-pokok pikiran RUU Minerba
- Usulan Pemerintah
- Penyelesaian permasalahan antar sektor
- Penguatan konsep wilayah pertambangan
- Memperkuat kebijakan nilai tambah
- Mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit minerba
- Pengaturan yang lebih jelas terhadap perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK
- Penguatan peran BUMN
- Penguatan peran Pemerintah dalam Binwas kepada Pemda
- Pengaturan kembali izin pertambangan rakyat
- Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan
- Pengaturan kembali terkait Jangka Waktu IUP/UPK
- Pengaturan kembali terkait Luas Wilayah Perizinan Pertambangan
- Mengakomodir putusan MK dan UU No. 23/2014
- Lingkungan hidup
- Usulan Pemerintah
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas
- Progres Pengembangan Kendaraan Listrik Berbasis Green Hydrogen, dan lain-lain — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)
- Penjelasan terkait Penugasan dan Sanksi bagi Penyalur BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga
- LKPP Tahun 2022, Asumsi Dasar Sektor ESDM Tahun 2024, dan Pengantar RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Progres Divestasi Saham PT Vale Indonesia Tbk - RDP Komisi 7 dengan Plt. Dirjen Minerba, Dirut MIND-ID, dan Dirut PT Vale Indonesia Tbk
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power