Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Pelaksanaan Haji Tahun 2015 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Sekjen Kemeterian Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Tanggal Rapat: 14 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 8 Jul 2021,Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Menteri Agama, Sekjen Kemeterian Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Pada 14 Januari 2016, Komisi 8 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Sekjen Kemeterian Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Haji Tahun 2015. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Saleh Daulay dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Agama, Sekjen Kemeterian Kesehatan, dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Menteri Agama:
- Kemenag prioritaskan, yaitu bagaimana pembayaran haji dengan 2 tahap.
- Cadangan Kemenag alokasikan sebanyak 5 %.
- Tahap kedua dengan pelunasan dengan penggabungan mahrom atau suami istri yang terpisah dan jamaah lansia.
- Tahun 2015 ini seluruh anggota delegasi amirul secara bergiliran mendatangi jamaah dalam rangka pembinaan haji.
- Rute penerbangan semuanya bisa mendarat ke Madinah.
- Terkait pemberian makan siang, ini dilakukan sebanyak 15 kali. Ini baru pertama kalinya.
- Seluruh jamaahnya, Pemerintah tempatkan di penginapan sekelas bintang 3.
- Water cooler tidak bisa berfungsi secara normal namun dapat diatasi.
- Khusus akomodasi pemondokan mulai 2015, Pemerintah menerapkan sistem penyewaan berbasis blocking time.
- Mulai tahun 2015 kemarin setiap kloter harus Kemenag pastikan ditempatkan di Madinah.
- Kuota haji reguler tahun 2015 sebanyak 155.200 jamaah.
- Untuk tahun 2015 ada pengurangan bimbingan manasik haji dari 10 kali menjadi 6 kali.
- Setiap jamaah juga mendapatkan buku-buku manasik haji untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jamaah.
- Kemenag telah mengeluarkan 1.075 sertifikat kepada pembimbing jamaah Indonesia. Jamaah juga mendapatkan buku manasik haji.
- Bahwa petugas ini dibagi menjadi dua. Petugas kloter dan non kloter.
- Petugas-petugas kloter yang ada diseleksi secara ketat dengan pembekalan selama 10 hari.
- Khusus untuk maskapai jamaah menggunakan Garuda Indonesia dan Saudi Arabia Airline.
- Jadi itulah Embarkasi Indonesia untuk detailnya bisa dijelaskan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.
- Tahun 2015 ini Indonesia memiliki 13 Asrama haji.
- Selama jamaah haji kita berada di Asrama maka jamaah akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin.
- Pemondokan jamaah saat di Makkah ada 6 wilayah dimana seluruh jamaah Indonesia ditempatkan.
- Terdapat sebanyak 111 gedung yang Pemerintah sewa untuk menampung jamaah haji Indonesia.
- Alhamdulillah seluruh jamaah Indonesia bisa ditempatkan di Markaziah.
- Hotel yang kita sewa di Madinah sebanyak 113 hotel. Madinah pertama kali kita gunakan untuk mendaratkan seluruh jamaah haji.
Sekjen Kementerian Kesehatan:
- Tingkat pendidikan jamaah Indonesia rata-rata adalah Sekolah Dasar.
- Penyakit yang paling sering terjadi, yaitu darah tinggi, diabetes militus, dan serangan jantung.
- Pelayanan di Arab Saudi kontak medik paling banyak di kloter. Sebesar 257 kunjungan.
- Harus ada peningkatan asksesbilitas untuk peningkatan kesehatan jamaah Indonesia.
- Sebanyak 64% wafat di atas umur 60 tahun.
- Penyakit jantung menduduki peringkat pertama penyakit yg menyebabkan wafatnya jemaah haji.
- Permasalahan dalam penyelenggaran haji, adanya musibah masal serta masalah di Mina.
- Pemerintah harus memperbaiki tenaga kesehatan Pemerintah bukannya fokus malah ikut beribadah. Ini akan segera diatasi.
- Pemerintah harus memperbaiki tenaga kesehatan yang ada. Kemenkes akui para tenaga kesehatan kurang komitmen, ada yang sambil melaksanakan ibadah haji.
- Dalam upaya dalam pengawasan kesehatan, Kemenkes menggunaan gelang warna merah kuning hijau.
- Pencatatan dan pelaporan secara online jadi Kemenkes bisa mengetahui berapa jamaah yang sakit % berapa jumlah obat yang diperlukan.
- Salah satu komitmen petugas, yaitu tidak merokok.
- Tim evakuasi tanpa alat dan tenaga pengantar obat.
- Kebijakan untuk kesehatan haji tahun 2016, yaitu perubahan indikator penyebab kematian.
- Kemenkes mendapat banyak keluhan dari Arab Saudi seolah-seolah Kemenkes tidak melakukan screening kesehatan jamaah haji.
- Kemenkes upayakan agar ada standardisasi internasional untuk pelayanan kesehatan.
- Peningkatan dukungan manajemen untuk di Madinah dan Jeddah.
- Kemenkes akan mengadakan obat dari Arab Saudi daripada dibawa dari Indonesia.
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub:
- Kegiatan angkutan haji dilaksanakan oleh 12 Embarkasi Haji.
- Kinerja pelaksanaan pada fase pelakasanaan persetasenya sebesar 90,3%.
- Badan usaha angkutan udara yang melakukan angkutan haji Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
- Jumlah jamaah haji 2015 total sebanyak 156.000 dalam 376 kloter.
- Sebanyak 73.000 jamaah haji diangkut dengan Saudi Airlines.
- Fase pemulangan dimulai pada 28 September-28 Oktober 2015 dengan sebanyak 376 kloter.
- On time performance angkutan pemulangan sebesar 74,2% mengalami penurunan dari tahun lalu sebesar 87,33%.
- Keterlambatan salah satu karena permasalahan teknis pesawat dan cuaca.
- Sedapat mungkin pesawat yang digunakan umurnya lebih muda.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2022, Laporan Pelaksanaan Anggaran BNPB TA 2023, dan Pembahasan RKA K/L BNPB TA 2024 - Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB
- Permasalahan Hak Asuh Anak di Indonesia — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Perkumpulan Pejuang Anak Indonesia (PPAI)
- Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
- Pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak - Rapat Panja Komisi 8 dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia dan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia
- Pembahasan Komponen Biaya Penerbangan dan Kesehatan Haji Tahun 1444 H - Rapat Panja Komisi 8 dengan Dirjen PIHU Kemenag RI, Dirjen PU dan Dirjen PD Kemenhub RI, Dirut PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura lI, PT Pertamina, dan PT AIRNAV Indonesia
- Panja RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak - RDP Komisi 8 dengan Ketua KPAI dan Kepala BKKBN
- Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Laporan Komisi 8 DPR-RI Atas Hasil Uji Kelayakan Calon Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dari Unsur Masyarakat Periode 2022-2027 dan Lain-Lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-5
- Rekomendasi terhadap Penyusunan RUU tentang Pondok Pesantren — Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PERGUNU)
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
- Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
- Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
- Evaluasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kemenag, Aspek Anggaran Legislasi, Permasalahan dan Alternatif Solusinya - Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama
- Permasalahan Korban First Travel dan Alternatif Solusinya - Audiensi Komisi 8 DPR RI dengan Korban First Travel
- Target dan Pelaksanaan Program serta Anggaran Tahun 2020 – Komisi 8 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Panja tentang Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan - Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemensos
- Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama - Komisi 8 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Target, Sasaran dan Anggaran Tahun 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial RI
- Akurasi Data PKH - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dinas Sosial Daerah
- Target dan Sarana Pelaksanaan Program Anggaran 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Sosial RI
- Anggaran, Sasaran Pelaksanaan dan Satuan Kerja – Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama RI
- Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri)
- Revisi Anggaran antar Program Kementerian Sosial RI 2020 – Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial RI
- Target dan Pelaksanaan Program Kementerian Agama Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama