Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal Rapat: 20 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 22 Feb 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Nadiem Makarim
Pada 20 Februari 2020, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Rapat dibuka dan pimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Barat 7 pada pukul 13:30 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum, dan daftar hadir dari sekretariat di tanda tangani oleh 28 anggota dari 9 fraksi.
Sebagai pengantar rapat Syaiful Huda mempertanyakan terkait dengan adanya opini publik yang sedang ramai di media mengenai munculnya aplikasi GoBills yang dapat membayar SPP dengan menggunakan aplikasi tersebut.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Mendikbud manyatakan bahwa didalam dirinya memegang 3 prinsip, yaitu: NKRI, Pancasila dan Integritas. Jadi mengenai aplikasi GoBills tersebut tidak adanya sangkut paut dengan kebijakan pemerintah dan tidak akan pernah Kemendikbud melakukan apapun yang melanggar konflik interest. Nadiem menyatakan bahwa dirinya sudah melepaskan seluruh kewenangan dan posisi di perusahaan sebelumnya, sehingga mengenai permasalahan ini bisa dipertanyakan langsung kepada perusahaan.
- Mendikbud menyatakan bahwa bahwa ada 2 point anggaran yang sudah ditiadakan, yaitu:
- gedung baru, yang sudah direalokasikan anggrannya
- Sensus dalam mengenai pemeriksaan gedung-gedung, Kemendikbud sudah berdiskusi dengan Kementerian PUPR dan anggarannya sudah direalokasikan untuk hal lain.
- Terjadinya anggaran pada Ditjen sehingga dalam kapasitas untuk melakukan monitoring semakin tinggi, dan adanya penghapusan Ditjen PAUD dan DIKMAS, dan Ditjen Dikdasmen. Sehingga 2 Ditjen tersebut dijadikan satu berubah nama menjadi Ditjen PAUD, DIKDAS DAN DIMEN.
- anggran yang dibutuhkan untuk Pada pusat layanan pembiayaan pendidikan, yaitu:
- untuk penerima KIP sebanyak 17,9 Juta siswa
- Sebesar 784.503 Mahasiswa yang mendapatkan KIP
Kuliah. - Sebesar 6200 Penerima Beasiswa Unggulan dengan alokasi sebesar Rp.198 Miliar
- Sebesar 650 Penerima Beasiswa Darmsiswa dengan alokasi sebesar Rp. 38 Miliar.
- Sebesar 274.625 guru atau kepala sekolah Non PNS yang menerima tunjangan profesi dengan alokasisebesar RP. 6,67 Triliun
- Sebesar 21.603 guru atau kepala sekolah Non PNS yang menerima tunjangan khusus dengan alokasi sebesar RP. 407 Miliar
- Sebesar 67.320 guru Non PNS yang menerima Insentif dengan alokasi sebesar Rp. 213,7 Miliar
- Sebesar 3.341 Lembaga menerima bantuan dengan alokasi sebesar Rp. 120,3 Miliar
- Anggaran untuk pusat data dan teknologi informasi, yaitu:
- 2.808 bahan belajar dengan berbasis TIK dengan alokasi sebesar Rp. 35 Miliar
- 17.220 sekolah yang menerapkan TIK untuk E Pembelajaran dengan alokasi sebesar Rp. 21,1 Miiar
- 8000 SDM yang mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran dan E-Administrasi dengan alokasi sebesar Rp. 13,6 Miliar
- Untuk anggaran pusat prestasi nasional dengan 18.310 siswa/mahasiwa yang mengikuti lomba, festival, olimpiade dan manajemen talenta dengan anggaran sebesar Rp. 323 Miliar. Sedangkan untuk pusat pendidikan dan pelatihan pegawaisebesar 9396 CPNS mengikuti pelatihan dasar dan penguatan kompetensi bidang tugas dengan total anggaran sebesar Rp. 73 Miliar dan 3060 PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional dengan anggaran sebesar Rp. 37 Miliar.
- Untuk Inspektorat Jenderal dengan kegiatan Prioritas pengawasan dengan total anggaran sebesar Rp. 110,8 Miliar untuk 4 kegiatan, yaitu:
- pengawasan yang fokus pada pencegahan, dengan alokas sebesar i Rp. 31,71 Miliar
- pengawasan program-program strategis nasional, dengan alokasi sebesar Rp. 42,53 Miliar
- percepatan tindak lanjut hasil temuan audit, dengan alokasi sebesar Rp. 9,29 Miliar
- pengawasan teknis urusan dikbud yang diserahkan ke daerah dengan alokasi sebesar Rp. 19,62 Miliar
- peningkatan kompetensi SDM dengan alokasi sebesar Rp. 7,73 Miliar.
- Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, mengalokasikan dana untuk 4 kegiatan, yaitu:
- Penyediaan peralatan TIK dan APE, dengan alokasi sebesar Rp. 739,5 Miliar
- Afirmasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan alokasi sebesar Rp. 343,6 Miliar
- Pengembangan penilaian dan pembinaan peserta didik, dengan alokasi sebesar Rp. 294,5 Miliar
- Layanan khusus kebencanaan, untuk afirmasi pendidikan menengah dengan 2.895 siswa dengan alokasi sebesar Rp. 104,4 Miliar dan untuk satuan pendidikan aman bencana dengan alokasi sebesar Rp. 44,6 Miliar.
- Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan :
- Kamus dan pengembangan istilah 58.000 kosakata dengan alokasi sebesar Rp. 8,5 Miliar
- Bahasa terlindungi 120 bahasa daerah, dengan alokasi sebesar Rp. 10,4 Lembaga pengguna bahasa dan sastra terbina di lembaga pemerintaha, lembaga swasta dan media massa dengan alokasi sebesar Rp. 16,2 Miliar
- Gerakan literasi nasional (GLN) dalam penyediaan bahan bacaan, pengiriman buku ke 3T dan pembinaan komunitas literasi dengan alokasi sebesar Rp. 29,6 Miliar
- Generasi muda pengapresiasi bahasa dan swasta sebanyak 23.710 orang dengan alokasi sebesar Rp. 34,2 Miliar
- Tenaga professional dan calon tenaga professional terbina kemahiran berbasa indonesia dengan alokasi sebesar Rp. 22,1 Miliar
- Naskah terjemahan dengan alokasi sebesar Rp. 4 Miliar
- Pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing 220 penugasan dengan alokasi sebesar Rp. 16,5 Miliar
- Alokasi anggaran untuk direktorat jenderal kebudayaan untuk mega even kebudayaan sebesar Rp. 77 Miliar, karnaval budaya (arung samudra) sebesar Rp. 95,9 Miliar, pelestarian cagar budaya bawah air sebesar Rp. 12,2 Miliar, pekan kebudayaan nasional sebesar Rp. 68 Miliar, pawai budaya sebesar Rp. 21,4 Miliar dan indonesia sebesar Rp. 37,7 Miliar.
- Alokasi anggaran untuk direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan, untuk:
- 10.000 guru merdeka disediakan dengan alokasi sebesar Rp. 240,5 Miliar ,
- 350.000 guru dilatih melalui balai guru merdeka/center of excellence dengan alokasi sebesar Rp. 259,1 Miliar
- 35.000 guru dilatih oleh organisasi masyarakat
sipil melalui program merdeka dengan alokasi sebesar Rp. 595,8 Miliar, 20.000 guru disertifikasi dengan alokasi sebesar
Rp. 163,5 Miliar - persiapan seleksi PPG Pra jabatan dengan alokasi sebesar Rp. 258,2 Miliar
- 10 kabupaten di provinsi papua penuntasan program peningkatan kopetensi pembelajaran (PKP) berbasis zonasi disediakan dengan alokasi sebesar Rp.32,5 Miliar
- 514 Kab/Kota memperoleh penataan dan distribusi guru dengan alokasi sebesar Rp. 109,8 Miliar.
- Alokasi anggaran untuk direktorat jenderal pendidikan tinggi, yaitu:
- Program studi menerapkan pembelajaran kampus merdeka dengan target 1.055 prode dengan alokasi sebesar Rp. 184,6 Miliar
- Mahasiswa engikuti kegiatan merdeka belajar dengan target 331.100 mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp.148,42 Miliar
- Beasiswa bidikmisi On Going (Semester Genap) dengan target 366.088 mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp. 2,43 Triliun
- Program studi perguruan tinggi yang diakreditasi dengan target 2.500 Prodi/PT dengan alokasi sebesar Rp. 99,48 Miliar
- Beasiswa S3 Dosen On Going dengan target 6.034 orang dengan alokasi sebesar Rp. 384.43 Miliar
- SDM dikti mengikuti peningkatan kompetensi dengan target 1.260 orang dengan alokasi sebesar Rp. 89,29 Miliar
- Kegiatan tata laksana dan manajemen mutu LLDIKTI dengan target 14 LLDIKTI dengan alokasi sebesar Rp. 105,44 Miliar
- Program perubahan status PTN menjadi PTN badan hukum dengan target 6 PTN dengan alokasi sebesar Rp. 6,0 Miliar.
- Direktorat jenderal pendidikan vokasi mengalokasi anggaran
untuk: Kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha atau industry dengan alokasi sebesar Rp. 561,3 Miliar, Sekolah menengah kejuruan dengan alokasi sebesar Rp. 2.550,9 Miliar, Pendidikan tinggi vokasi dan profesi dengan alokasi sebesar Rp. 388,3 Miliar, dan Pendidikan keterampilan (kursus) dan pelatihan
kerja dengan alokasi sebesar Rp. 410 Miliar.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar