Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Tanggal Rapat: 20 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 22 Feb 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Nadiem Makarim

Pada 20 Februari 2020, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Rapat dibuka dan pimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Barat 7 pada pukul 13:30 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum, dan daftar hadir dari sekretariat di tanda tangani oleh 28 anggota dari 9 fraksi.

Sebagai pengantar rapat Syaiful Huda mempertanyakan terkait dengan adanya opini publik yang sedang ramai di media mengenai munculnya aplikasi GoBills yang dapat membayar SPP dengan menggunakan aplikasi tersebut.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Nadiem Makarim
  • Mendikbud manyatakan bahwa didalam dirinya memegang 3 prinsip, yaitu: NKRI, Pancasila dan Integritas. Jadi mengenai aplikasi GoBills tersebut tidak adanya sangkut paut dengan kebijakan pemerintah dan tidak akan pernah Kemendikbud melakukan apapun yang melanggar konflik interest. Nadiem menyatakan bahwa dirinya sudah melepaskan seluruh kewenangan dan posisi di perusahaan sebelumnya, sehingga mengenai permasalahan ini bisa dipertanyakan langsung kepada perusahaan.
  • Mendikbud menyatakan bahwa bahwa ada 2 point anggaran yang sudah ditiadakan, yaitu:
    • gedung baru, yang sudah direalokasikan anggrannya
    • Sensus dalam mengenai pemeriksaan gedung-gedung, Kemendikbud sudah berdiskusi dengan Kementerian PUPR dan anggarannya sudah direalokasikan untuk hal lain.
  • Terjadinya anggaran pada Ditjen sehingga dalam kapasitas untuk melakukan monitoring semakin tinggi, dan adanya penghapusan Ditjen PAUD dan DIKMAS, dan Ditjen Dikdasmen. Sehingga 2 Ditjen tersebut dijadikan satu berubah nama menjadi Ditjen PAUD, DIKDAS DAN DIMEN.
  • anggran yang dibutuhkan untuk Pada pusat layanan pembiayaan pendidikan, yaitu:
    • untuk penerima KIP sebanyak 17,9 Juta siswa
    • Sebesar 784.503 Mahasiswa yang mendapatkan KIP
      Kuliah.
    • Sebesar 6200 Penerima Beasiswa Unggulan dengan alokasi sebesar Rp.198 Miliar
    • Sebesar 650 Penerima Beasiswa Darmsiswa dengan alokasi sebesar Rp. 38 Miliar.
    • Sebesar 274.625 guru atau kepala sekolah Non PNS yang menerima tunjangan profesi dengan alokasisebesar RP. 6,67 Triliun
    • Sebesar 21.603 guru atau kepala sekolah Non PNS yang menerima tunjangan khusus dengan alokasi sebesar RP. 407 Miliar
    • Sebesar 67.320 guru Non PNS yang menerima Insentif dengan alokasi sebesar Rp. 213,7 Miliar
    • Sebesar 3.341 Lembaga menerima bantuan dengan alokasi sebesar Rp. 120,3 Miliar
  • Anggaran untuk pusat data dan teknologi informasi, yaitu:
    • 2.808 bahan belajar dengan berbasis TIK dengan alokasi sebesar Rp. 35 Miliar
    • 17.220 sekolah yang menerapkan TIK untuk E Pembelajaran dengan alokasi sebesar Rp. 21,1 Miiar
    • 8000 SDM yang mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran dan E-Administrasi dengan alokasi sebesar Rp. 13,6 Miliar
  • Untuk anggaran pusat prestasi nasional dengan 18.310 siswa/mahasiwa yang mengikuti lomba, festival, olimpiade dan manajemen talenta dengan anggaran sebesar Rp. 323 Miliar. Sedangkan untuk pusat pendidikan dan pelatihan pegawaisebesar 9396 CPNS mengikuti pelatihan dasar dan penguatan kompetensi bidang tugas dengan total anggaran sebesar Rp. 73 Miliar dan 3060 PNS yang mengikuti pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional dengan anggaran sebesar Rp. 37 Miliar.
  • Untuk Inspektorat Jenderal dengan kegiatan Prioritas pengawasan dengan total anggaran sebesar Rp. 110,8 Miliar untuk 4 kegiatan, yaitu:
    • pengawasan yang fokus pada pencegahan, dengan alokas sebesar i Rp. 31,71 Miliar
    • pengawasan program-program strategis nasional, dengan alokasi sebesar Rp. 42,53 Miliar
    • percepatan tindak lanjut hasil temuan audit, dengan alokasi sebesar Rp. 9,29 Miliar
    • pengawasan teknis urusan dikbud yang diserahkan ke daerah dengan alokasi sebesar Rp. 19,62 Miliar
    • peningkatan kompetensi SDM dengan alokasi sebesar Rp. 7,73 Miliar.
  • Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, mengalokasikan dana untuk 4 kegiatan, yaitu:
    • Penyediaan peralatan TIK dan APE, dengan alokasi sebesar Rp. 739,5 Miliar
    • Afirmasi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan alokasi sebesar Rp. 343,6 Miliar
    • Pengembangan penilaian dan pembinaan peserta didik, dengan alokasi sebesar Rp. 294,5 Miliar
    • Layanan khusus kebencanaan, untuk afirmasi pendidikan menengah dengan 2.895 siswa dengan alokasi sebesar Rp. 104,4 Miliar dan untuk satuan pendidikan aman bencana dengan alokasi sebesar Rp. 44,6 Miliar.
  • Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, mengalokasikan anggaran untuk kegiatan :
    • Kamus dan pengembangan istilah 58.000 kosakata dengan alokasi sebesar Rp. 8,5 Miliar
    • Bahasa terlindungi 120 bahasa daerah, dengan alokasi sebesar Rp. 10,4 Lembaga pengguna bahasa dan sastra terbina di lembaga pemerintaha, lembaga swasta dan media massa dengan alokasi sebesar Rp. 16,2 Miliar
    • Gerakan literasi nasional (GLN) dalam penyediaan bahan bacaan, pengiriman buku ke 3T dan pembinaan komunitas literasi dengan alokasi sebesar Rp. 29,6 Miliar
    • Generasi muda pengapresiasi bahasa dan swasta sebanyak 23.710 orang dengan alokasi sebesar Rp. 34,2 Miliar
    • Tenaga professional dan calon tenaga professional terbina kemahiran berbasa indonesia dengan alokasi sebesar Rp. 22,1 Miliar
    • Naskah terjemahan dengan alokasi sebesar Rp. 4 Miliar
    • Pengajar bahasa indonesia bagi penutur asing 220 penugasan dengan alokasi sebesar Rp. 16,5 Miliar
  • Alokasi anggaran untuk direktorat jenderal kebudayaan untuk mega even kebudayaan sebesar Rp. 77 Miliar, karnaval budaya (arung samudra) sebesar Rp. 95,9 Miliar, pelestarian cagar budaya bawah air sebesar Rp. 12,2 Miliar, pekan kebudayaan nasional sebesar Rp. 68 Miliar, pawai budaya sebesar Rp. 21,4 Miliar dan indonesia sebesar Rp. 37,7 Miliar.
  • Alokasi anggaran untuk direktorat jenderal guru dan tenaga kependidikan, untuk:
    • 10.000 guru merdeka disediakan dengan alokasi sebesar Rp. 240,5 Miliar ,
    • 350.000 guru dilatih melalui balai guru merdeka/center of excellence dengan alokasi sebesar Rp. 259,1 Miliar
    • 35.000 guru dilatih oleh organisasi masyarakat
      sipil melalui program merdeka dengan alokasi sebesar Rp. 595,8 Miliar, 20.000 guru disertifikasi dengan alokasi sebesar
      Rp. 163,5 Miliar
    • persiapan seleksi PPG Pra jabatan dengan alokasi sebesar Rp. 258,2 Miliar
    • 10 kabupaten di provinsi papua penuntasan program peningkatan kopetensi pembelajaran (PKP) berbasis zonasi disediakan dengan alokasi sebesar Rp.32,5 Miliar
    • 514 Kab/Kota memperoleh penataan dan distribusi guru dengan alokasi sebesar Rp. 109,8 Miliar.
  • Alokasi anggaran untuk direktorat jenderal pendidikan tinggi, yaitu:
    • Program studi menerapkan pembelajaran kampus merdeka dengan target 1.055 prode dengan alokasi sebesar Rp. 184,6 Miliar
    • Mahasiswa engikuti kegiatan merdeka belajar dengan target 331.100 mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp.148,42 Miliar
    • Beasiswa bidikmisi On Going (Semester Genap) dengan target 366.088 mahasiswa dengan alokasi sebesar Rp. 2,43 Triliun
    • Program studi perguruan tinggi yang diakreditasi dengan target 2.500 Prodi/PT dengan alokasi sebesar Rp. 99,48 Miliar
    • Beasiswa S3 Dosen On Going dengan target 6.034 orang dengan alokasi sebesar Rp. 384.43 Miliar
    • SDM dikti mengikuti peningkatan kompetensi dengan target 1.260 orang dengan alokasi sebesar Rp. 89,29 Miliar
    • Kegiatan tata laksana dan manajemen mutu LLDIKTI dengan target 14 LLDIKTI dengan alokasi sebesar Rp. 105,44 Miliar
    • Program perubahan status PTN menjadi PTN badan hukum dengan target 6 PTN dengan alokasi sebesar Rp. 6,0 Miliar.
  • Direktorat jenderal pendidikan vokasi mengalokasi anggaran
    untuk: Kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha atau industry dengan alokasi sebesar Rp. 561,3 Miliar, Sekolah menengah kejuruan dengan alokasi sebesar Rp. 2.550,9 Miliar, Pendidikan tinggi vokasi dan profesi dengan alokasi sebesar Rp. 388,3 Miliar, dan Pendidikan keterampilan (kursus) dan pelatihan
    kerja dengan alokasi sebesar Rp. 410 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan