Rangkuman Terkait
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis
Tanggal Rapat: 10 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 28 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis
Pada 10 Juli 2019, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis mengenai Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Asril Hamzah Tanjung dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan DKI Jakarta 1 pada pukul 10:22 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Satrio Arismunandar, Calon Anggota KPI
- Kita melihat televisi swasta saat ini banyak di sektor hiburan. Harusnya lebih mengedepankan unsur edukasinya. Bangsa ini menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi, bonus demografi sebagai kunci kemajuan tetapi juga tantangan. Sehingga sektor edukasi perlu dikedepankan.
- Selain itu juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari KPI sebagai wadah aspirasi, menjamin masyarakat memperoleh informasi layak dan benar sesuai Hak Asasi Manusia (HAM). Tupoksi sudah jelas untuk kepentingan publik.
- Tiga hal ini karena tantangan bagi bangsa ini serta persaingan di tingkat global dengan bangga bangsa lain di masa depan sangat berat serta sosialisasi dan updating Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta membangun dialog dan hubungan insentif.
Tita Melia Milyane, Calon Anggota KPI
- Dasar visi misi adalah Undang Undang (UU) nomor 32 tahun 2002. Pada saat ini dunia penyiaran telah menunjukan upaya demokrasi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Syarat saat ini masih banyak tentang mistis, porno aksi, seksualitas, bullying, balas dendam, kekerasan. Di radio juga masih ada seperti transgender dan yang lainnya.
- Manakala seseorang menonton mendengar media, mereka mengelola dan menciptakan representasi. Representasi berwujud kelompok dan khalayak menganggap apa yang dimunculkan di media adalah realitas sesungguhnya, kemudian kita perlu menyadari digitalisasi media. Perbedaan digital dan analog adalah penerimaan gambar oleh pemancar untuk itu ia menyampaikan visi dan misinya.
- Mengenai misi yang ia rumuskan yaitu untuk pengembangan kebijakan penyiaran dan pengawasan, meningkatkan pengawasan isi siaran dan regulasi, penguatan fungsi kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui literasi media sehingga bisa menjadi kurikulum di sekolah, dan pengembangan kerjasama antar lembaga baik antar atau lintas sektor, pegiat media, dan tokoh masyarakat.
- Visi yang akan ia jalankan bila menjadi anggota KPI yaitu "Menciptakan iklim penyiaran yang memperkukuh integritas nasional, berkeadilan, mandiri, menunjang nilai-nilai etika dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945".
Ubaidillah, Calon Anggota KPI
- Fokusnya memperkuat kelembagaan komisi penyiaran Indonesia melalui partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penyiaran berkualitas. Potret penyiaran hari ini selaku incumbent persoalannya di daerah masih kesulitan soal anggaran. Lahirnya UU Pemerintah Daerah, akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) hanya melalui hibah sehingga sangat minim anggarannya dan tidak sesuai kebutuhan.
- Partisipasi publik terhadap penyiaran saat ini sudah sangat baik, terkait sudah ada laporan-laporan dari masyarakat partisipasi publik sudah sangat baik, dan kita temukan warganet di kantor KPI tentang wajah penyiaran kita. Kita selesaikan dengan literasi media. Kualitas penyiaran memang sudah berdasarkan riset tahun 2015-2019 ada beberapa program masih di bawah standar sehingga harapannya bisa ditingkatkan.
- Soal rating masih menjadi hal yang serius karena menjadi tolak ukur. KPI juga membuat kegiatan riset untuk membuat kebijakan. Banyak temuan dari 12 provinsi, banyak masukan dari akademisi program kualitas rendah tapi rating tinggi bisa disinergikan dengan riset ini.
- Soal trafficking misalnya padahal soal kemiskinan, kenapa malah perempuan yang selalu disorot seolah-olah ini soal perempuan dan pemberitaan harus pas. Isu-isu trafficking sebenarnya adalah soal kemiskinan, tapi yang diekspos lebih seringnya kepada pihak perempuannya. Kinerja kami yang lalu sebagai incumbent sudah melakukan literasi media kepada masyarakat.
- Kami sudah melakukan riset indeks untuk melihat tumbuhnya penyiaran di Indonesia, sinergitas KPI dengan lembaga terkait juga selama ini sudah semakin baik. Bila ia terpilih kembali, maka ia akan memberi penguatan kelembagaan, merangkul masyarakat, pengembangan media, meningkatkan kualitas konten, dan medium kebangsaan. Komitmen kami bila terpilih kembali akan semakin memperkuat akan kelembagaan KPI sendiri.
Yuliandre Darwis, Calon Anggota KPI
- Peran strategis saat ini sudah sesuai UU Penyiaran nomor 32 pasal 8 tahun 2002 yaitu fokusnya adalah mewujudkan KPI sebagai rumah penyiaran indonesia di era konvergensi media. Kita memahami peran strategis KPI sangat jelas bahwa sistem kolektif KPI pusat harus kolektif bukan perorangan dalam fase 2 tahun 11 bulan yang kami rasakan, ada analisis SWOT yang harus diperhatikan untuk bertransformasi.
- Kemarin Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sudah mengajak rapat semoga kami bisa memperkuat monitoring tv lokal terkait pilkada serentak yang menjadi kesempatan adalah digitalisasi. Oleh sebab itu visi tiga tahun sebesar menjadikan KPI sebagai rumah penyiaran Indonesia dalam konteks konvergensi media. Sehingga setiap orang memahami nomenklatur.
- Bila ia terpilih nanti visinya yaitu "Mewujudkan KPI sebagai rumah penyiaran Indonesia di era konvergensi media". Kami akan membangun ekosistem penyiaran yang sehat ke depannya, hilir ke hulu masalah rating harus ada pembenahan yang baik.
- Hal yang akan ia dorong bila terpilih nanti, KPI sebagai pusat data penyiaran indonesia, masyarakat memiliki keceradasan bermedia, adanya sinergi antar stake holder, memperkuat eksistensi KPI, dan meningkatkan konten yang berkualitas tinggi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)