Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pinjaman Cash Before Delivery (CBD) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri
Tanggal Rapat: 14 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 25 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri
Pada 14 Maret 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri mengenai Pinjaman Cash Before Delivery (CBD). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Ahmadi Noor dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 pada pukul 14.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: bisnis.tempo.co)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri
Bank Mandiri
- Berkaitan cash flow perbankan makin ketat, kalau supply-nya saja tidak ada bagaimana kita ingin memberi kredit.
- Beberapa tahun terakhir ini profit perbankan sudah tertekan di Bank Mandiri sebagai bank terbesar yang terpenting berkesinambungan.
- Sebagai bank yang dimintai support pembangunan, ekuitas kita membaik.
- Kinerja anak perusahaan total asset Rp120 triliun dan pendapatan bersih lebih dari Rp2 triliun rupiah sehingga total kontribusi Bank Mandiri sebesar Rp13 triliun rupiah.
- Di tahun 2020 nanti posisi bank di Indonesia akan sama, jika kita membutuhkan 5500 sudah jelas itu akan susah likuiditas.
- Kalau dana tiba-tiba ditarik risiko bahaya karena para debitor tidak bisa dipaksa membayar pinjaman.
- Pemerintah baru mengeluarkan USD bond cost 4.8 pinjaman kita masih relatif kompetitif.
- Tidak diwajibkan juga memakai konten lokal dari Cina, semua pinjaman ada spesific condition masing-masing.
- Pinjaman CBD bebas tapi harus dialokasikan pada sektor infrastruktur dan perdagangan antar Indonesia-Cina.
BRI
- Tugas BRI ialah fokus pada pelayanan masyarakat, tahun ini tanggal 8 Juni 2016 BRI akan meluncurkan satelit perbankan pertama di dunia dan diharap dapat bermanfaat bagi nasabah.
- Dengan adanya satelit, semoga tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak tersentuh perbankan online.
- Kami besar karena rakyat, hari ini portofolio pinjaman 75% dan 73% untuk rakyat Indonesia.
- Aset BRI tumbuh compound anual group rate rata-rata 16%.
- Di tengah perlambatan ekonomi, pertumbuhan aset BRI cukup signifikan dibandingkan rata-rata industri.
- Kredit tumbuh secara sugnifikan naik, laba mengalami kenaikan Rp24 triliun menjadi Rp25.2 triliun.
- Simpanan pihak ketiga mengalami pertumbuhan yang sangat bagus, kualitas simpanan semakin baik.
- Dengan adanya risk penurunan suku bunga saat ini dalam rangka penurunan suku bunga telah diantisipasi untuk menurunkan biaya.
- Tentunya kita harapkan drngan adanya resim penurunan suku bunga.
- Ada penerimaan 200-3000 pegawai baru untuk memberikan pelayanan masyarakat di daerah dan jauh dari GO perbankan nasional.
- Mesin pertumbuhan kredit BRI mengalami peningkatan dan intermediasi aktivitas meningkat, meskipun ada perlambatan ekonomi di tahun 2015.
- Ada penurunan net interest margin secara signifikan dari 5.5% menjadi 5.13% namun laba tetap naik dan ROA turun.
- Profit tetap terjaga meskipun tidak sebesar tahun lalu, efisiensi di overheat cost diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi.
- BRI memberikan andil dalam pinjaman rakyat awalnya 22% menjadi 12% suku bunga dan kini menjadi 9%.
- Korporat yang diberikan cenderung memiliki triple down effect kepada kerakyatan.
- Kredit Usaha Rakyat (KUR) 49 bulan sebanyak Rp16.2 triliun ini kami bisa merealisasi untuk pelaku UMKM.
- Selama tahun 2015 pedagang pasar direkrut menjadi bankir untuk menyalurkan kredit, identifikasi calon nasabah tidak bisa diragukan.
- Penurunan suku bunga menjadi stimulus yang bagus, dan menurunkan suku bunga perbankan lain.
- Debitur lebih senang bertransaksi di agen karena melayani 24 jam untuk setor, transfer, pembayaran, meminta KUR dan lainnya.
- Ini merupakan upaya kami selain satelit drngan transaksi online di malam hari walaupun warung-warung kecil, agen BRI telah online internet sehingga memudahkan transaksi.
- ATM BRI kini sudah 21.685 unit dan teras kapal ada 611 unit.
- Untuk collateral tidak ada jaminan aset apapun, pembayaran bunga semianually.
- Benchmark pinjaman CBD dan coorporate bond pembayaran bunga secara annually dengan gross periode 10 tahun.
- Pelunasan installment payment penyaluran kepada tiga sektor yaitu power plan, toll road, dan agribisnis pendukung ekspor.
- Indonesia kira-kira likuiditas sekitar Rp355 triliun khusus untuk BRI sekitar Rp84 triliun.
- Kami ingin menunjukkan agresifnya pendanaan luar negeri kami ingin berkontribusi dalam pembiayaan ini.
- Sebenarnya Cina belym terlalu besar memberikan pinjaman ke Indonesia.
BNI
- Selama tiga tahun 2013-2015 pertumbuhan aset BNI 14%, di tahun 2015 pertumbuhan aset 22.09%.
- Di tahun 2013 total cadangan Rp6.9 triliun namun di tahun 2015 Rp12 triliun, hal ini karena ada kenaikan NPL 2% menjadi 2.7%.
- Car 19.5 di tahun 2015 karena kenaikan laba ditahan dan adanya revaluasi aset ini penambahannya Rp15.4 triliun.
- Dampak revaluasi terhadap kenaikan car sangat positif loan to deposit ratio 87.8%.
- Pertumbuhan kredit 56,08% nampak pertumbuhan paling tinggi di konstruksi.
- Untuk kredit BUMN terdapat pertumbuhan signifikan sebanyak 23.1%.
- Penyaluran kredit pada sektor yang menjadi prioritas pemerintah, infrastruktur, pangan dan kemaritiman.
- BNI memiliki kantor cabang di luar negeri terbanyak yaitu di Singapura, Hongkong, Tokyo, Myanmar, Seoul dan lainnya.
- Untuk bina lingkungan yang terbesar adalah program pendidikan dan pelatihan.
- Perlu kami sampaikan CBD 38,8% pinjaman CBD di bawah corporate bond.
- Merealisasi penyaluran pinjaman CDB dilakukan dengan cepat adanya fleksibilitas.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI