Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Tanggal Rapat: 20 May 2021, Ditulis Tanggal: 21 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
Pada 20 Mei 2021, Komisi 6 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengenai Restrukturisasi Anak Perusahaan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Martin Manurung dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 14.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : cnnindonesia.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
- Restrukturisasi di PT Pertamina merupakan salah satu program yang digagas dari Kementerian BUMN. Jadi, PT Pertamina merupakan salah satu saja karena framework dari holdingisasi BUMN ke semua sektor.
- Selain juga merupakan program dari Kementerian BUMN,PT Pertamina dalam menetapkan bagaimana restrukturisasi dan bentuk holding, juga melakukan benchmark terhadap multinational company yang bergerak di bidang energi.
- Contoh Petronas yang sudah melakukan pengelompokan atau focusing business yang kemudian dibentuk menjadi anak perusahaan di bawahnya dan di atas ini lebih ke strategic holding ataupun investment holding.
- Dalam penyusunan, PT Pertamina bukan hanya guidance dari buku putih yang dibuat oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan saja, tetapi juga melakukan benchmark. Tahapan yang dilakukan dimulai dari Desember 2017 ketika melakukan proses konsolidasi di bisnis gas dibangunkan ke PT PGN sudah dilakukan dan sudah ada peraturan dikeluarkan pada tahun 2018.
- Di bawah PT Pertamina ada 12 anak perusahaan yang dikelola. Namun, beberapa hal yang menjadi tanggung jawab tetap harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan secara value harus meningkat.
- Sekarang hanya ada 5 Direktorat di PT Pertamina. PT Pertamina melakukan integrasi dan pengelolaan agar perusahaan tetap berjalan dan lebih efisien. Holding ini juga lebih fokus kepada bisnis ke depan. Hal ini tugas terbesarnya holding.
- PT Pertamina menyadari dalam melakukan pengembangan bisnis ke depan memerlukan dana yang tidak kecil. Dengan memfokuskan masing masing sub holding kesatu bisnis saja menjadi fokus dan ada risiko bisnis yang terisolir.
- PT Pertamina juga memberikan kewenangan yang utuh dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
- Di dalam organisasi, ada dua fungsi intergrater. Jangan sampai masing-masing sub holding menetapkan profit setinggi-tingginya, sedangkan hal itu membebani dan jangan sampai menjadi tumpang tindih. Dengan struktur yang lebih ramping, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat.
- 8 Manfaat Restrukrurisasi Holding Subholding PT Pertamina :
- Terbentuknya organisasi yang fokus, lean, agile, efisien dan streamlining decision making
- Peningkatan daya saing melalui operational excellence dan kapabilitas best in class
- Percepatan dari pengembangan bisnis eksisting dan bisnis baru
- Peningkatan fleksibilitas dalam kemitraan dan pendanaan
- Pembaharuan organisasi, budaya kerja, mindset, talenta dan transparansi
- Penghematan anggaran investasi melalui penyelaraan investasi antar sub holding atas penggunaan fasilitas bersama
- Risiko bisnis terisolir di masing sub holding dibandingkan sebelumnya terpusat di holding
- Memenuhi agenda energi nasional sebagai ketahanan energi dan agen pembangunan nasional
- Dengan memfokuskan masing-masing sub holding ke satu bisnis saja, hal ini menjadi fokus dan juga ada risiko bisnis yang terisolir, sehingga ketika ada permasalahan akan lebih fokus.
- Pada saat Satgas Ramadan dan Idulfitri Covid-19, PT Pertamina harus bisa menjamin bahwa produksi dan lifting di hulu harus sesuai target dan kilang memperoleh kebutuhan pasar. Syukurnya ini berjalan dengan lancar.
- PT Pertamina memberikan flexibility terhadap kewenangan yang utuh kepada masing-masing sub holding dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
- PT Pertamina mengelompokkan menjadi 5 regional, kalau yang tadinya pengelolaan itu sendiri-sendiri, sekarang dibagi per-regional: regional 1 (Sumatera), regional 2 (Jawa), regional 3 (Kalimantan), regional 4 (Indonesia Timur) dan regional 5 (overseas).
- Cara kerjanya juga berbeda, jika sebelumnya perencanaannya sendiri-sendiri, namun untuk sekarang per-regional dengan melakukan perencanaan secara integrated, walaupun pemilik perusahaan yang berbeda, tetapi PT Pertamina memberikan flexibility untuk melakukan sharing utility, sharing indirect, sharing resources dan juga di exploration. Hal ini lebih ke bagaimana PT Pertamina melakukan strategic planning, monitoring dan juga masuk ke bisnis-bisnis baru.
- Selain itu ada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ada fungsi khusus yang menangani Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) jika yang ditargetkan itu 30% dan PT Pertamina lebih dari itu. Masing-masing fokus ke asetnya, sehingga program ini berjalan dengan baik. PT Pertamina juga memperkuat fungsi administratif dilakukan dengan sistem.
- Dengan adanya jaminan pasar, para supplier lebih percaya melakukan investasi. Dengan pengelolaan yang lebih fokus, achievement yang didapatkan luar biasa baik dari biaya produksi dan cadangan juga meningkat.
- Terkait kilang YANG selama ini negatif, PT Pertamina berikan kewenangan untuk pemilihan krut yang paling sesuai. Sebelumnya hal ini ditetapkan oleh holding, namun sekarang diberikan kewenangan kepada sub holding.
- Indonesia dengan 17.000 pulau mengedepankan logistik yang sangat penting. PT pertamina akan kembangkan dan masuk ke dalam bisnis infrastruktur.
- Dengan struktur yang lebih ramping dan kemudian kewenangannya lebih jelas antara sub holding dengan holding, proses pengambilan keputusan untuk investasi sudah dilakukan streamlining dari 9 tahap sekarang hanya tinggal 2 saja, sehingga proses ini dengan pembentukan organisasi yang baru sudah memberikan bukti nyata bagaimana proses pengambilan keputusan untuk investasi menjadi lebih cepat dan selain itu pada saat menyusun program-program di masing-masing anak perusahaan PT Pertamina melihat bagaimana PT Pertamina melakukan integrasi dan juga mengoptimalkan aset-aset yang ada, sehingga tahun 2020 PT Pertamina bisa melakukan penghematan dari investasi itu sebesar 300 juta USD.
- Integrator di Aspek Bisnis Pertamina Group :
- Corporate Strategy
- Business Portfolio Management
- Opportunity Assessment
- Business Development
- Investment Planning and Evaluation
- Performance Management
- Research and Innovation
- New Ventures and Technology
- Fokus Utama Direktorat L&I
- Optimal aktivitas suplai chain dan logistik
- Pengembangan infrastruktur terkait logistik dan sinergi pengembangan infrastruktur lintas sub holding
- Mengawal berjalannya program penugasan pemerintah seperti penyaluran dan pendistribusian BBM PSO dan pengelolaan tingkat kandungan dalam negeri
- Kebijakan Finansial di Direktorat Keuangan :
- Cost leadership program
- Transparansi laporan keuangan
- Optimalisasi cost of fund
- Penguatan risk management
- Efektifitas pengawasan kinerja
- Optimal transfer price
- PT Pertamina menyiapkan proses restrukturisasi dengan sistematis melalui road map yang dirancang untuk menjaga kelangsungan bisnis dengan tahap memerhatikan perlindungan terhadap hubungan kerja dan hak normatif seluruh pekerja PT Pertamina.
- Dampak Positif Restrukturisasi dalam Kegiatan Penunjang Bisnis :
- Birokrasi dapat menjadi lebih sederhana terkait pengambilan keputusan namun tetap mengedepankan Good Corporate Governance (GCG)
- Standarisasi layanan dan percepatan roll out shared service multitower
- Implementasi Restrukturisasi Subholding Upstream :
- Center of excellence
- Integrasi subsurface
- Sinergi dan borderless operation
- Optimalisasi biaya
- Sub holding mencatat kinerja yang positif pada triwulan pertama 2021 didukung oleh perencanaan dan strategi dari sub holding dan optimasi dan operation excellence di setiap wilayah.
- Impementasi Transformasi Business Commercial and Trading :
- Sebelum :
- Business process tersentralisi di holding
- Antar anak perusahaan yang bergerak di sector bisnis yang sama minim terjadi kolaborasi
- Setelah
- Bisa lebih cepat dalam mengembangkan bisnis baru
- Konsep one solution menawarkan package service
- Sebelum :
- Direktur Utama PT Pertamina melihat ada hal yang belum terbuka dan belum melihat efisiensinya.
- Direktur Utama PT Pertamina mengetahui beban numpuk di hilir. Hal ini yang semestinya dibedah.
- PT Pertamina memohon didalami untuk anak perusahaan yang hadir disini. PT Pertamina ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh holding bisa diimplementasikan dan secara kuantitatif bisa dilaporkan kepada wakil rakyat.
- Direktur Utama PT Pertamina sudah mendalami Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara banyak yang harus diluruskan, khususnya jika membahas bisnis hulu.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)